Dimuat dalam Jurnal PENEGAKAN HUKUM, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, BANDUNG, 2008

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ( Studi  Tentang Penyelesaian secara Non-Litigasi dalam perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Cilacap )

Oleh : Dwi H. Retnaningrum & Manunggal K. Wardaya

Abstrak

Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak  adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan cap buruk pada seseorang, yang dalam konteks anak, akan amat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Penyelesaian non-penal menjadi ide yang mengemuka yang kerap lebih disukai para pihak. Di pihak pelaku, stigmatisasi bisa dihindarkan, sementara pihak korban mendapat kepuasan dengan kompensasi dan atau kesepakatan tertentu dengan pelaku. Alih-alih dipidanakan, pelaku dikembalikan pada orang tuanya, sedangkan korban –misalnya-mendapatkan ganti rugi tertent dan permohonan maaf. Kendati penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini tidak selalu disepakati terutama oleh pihak korban, namun penyelesaian seperti ini terbukti banyak dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik. Artikel ini merekomendasikan diproduksinya peraturan perundangan yang memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini.

Kata Kunci : anak nakal, non-penal

  1. I.     PENDAHULUAN

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlidungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.  Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak,  kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1  (angka 1)   UU No. 3 tahun 1997  tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

            Dalam konteks hukum acara pidana,  Sudarto (1980) menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan  tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah  mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. 

             Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, Paulus Hadisuprapto (2003) meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief (1994, pidana penjara dapat memberikan stigma  yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak ”baik”.

Dalam kaitan ini, R.M. Jackson (1972) bahkan mengemukakan, bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Revonviction rate yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.

Sebuah penelitian yang dilakukan mengenai anak yang tersangkut dengan perkara hukum di wilayah BAPAS Purwokerto yang meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap menunjukkan trend penyelesaian  perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara kekeluargaan (Wahyudi, Hapsari, et.al., 2007). Perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan praktik yang dikenal dengan penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian konflik yang lebih banyak dikehendaki para pihak ini justru disarankan oleh penegak hukum maupun pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini dapat dilihat dari kondisi data di BAPAS Purwokerto,  sebagai berikut.

 

No. Jenis Sanksi  yang disarankan  BAPAS untuk Klien dari tahun 2002- Agustus  2007 Jumlah
1 Pidana bersyarat 125
2 Pidana dengan pembimbingan/ pengawasan 264
3 Pidana sesuai dengan perbuatan 209
4 Pidana dengan memperhatikan masa penahanan yang telah dijalani  
5 Pendidikan Paksa ke Negara 16
6 Agar dikembali ke Orang tua 48
7 Kekeluargaaan/ perdamaian atau Non-Litigasi yang disaksikan oleh Bapas dan Kepolisian  49
8 Pelimpahan ke Bapas lain 16
  Jumlah 898

 

 

Berdasar tabel di atas nampak bahwa pihak BAPAS mengusulkan kepada pihak pengadilan agar tidak semua perkara tindak pidana anak diselesaikan dan diputus di pengadilan. Sebagai gantinya penyelesaiannya adalah dengan :

  1. Anak diserahkan kembali kepada orang tua;
  2. Permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan/ perdamaian atau Non-Litigasi yang disaksikan oleh Bapas dan Kepolisian.

           Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian secara kekeluargaan/ perdamaian atau non-litigasi dalam praktik pelaksanaannya?
  2. Apakah ada hambatan-hambatan yang di temui dalam proses non-litigasi ini?

II.  TINJAUAN PUSTAKA

  1. A.    Tinjauan Umum  Sistem Peradilan Pidana

Istilah  sistem peradilan pidana (criminal justice system) telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.  Remington dan Ohlin (dalam Atmasasmita, 1996)  mengemukakan criminal justice system sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Adapun peradilan pidana sebagai suatu sistem  merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.  Selanjutnya Remington dan Ohlin mengemukakan :

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”      

                                                                                                                                                                                                 

Soerjono Soekanto (1988) memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.  Mardjono Reksodiputro (1993) mengartikan sistem peradilan pidana sebagai  sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan  antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar (Didik dan Elisatris, 2007). Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin prtumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya (Wagiati Soetodjo, 2006).

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

  1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  2. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  3. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
  4. pemantauan dan pencatatan terus mennerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  5. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  6. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

 

Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana , karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Oleh Howard Becker (1973), dinyatakan the deviant is one to whom that label has successfully been applied; deviant behavior that people so label.

Ratifikasi Convention On the Rights of The Child  1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak)  dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak  sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap   anak-anak yang  berkonflik dengan hukum (standards regarding children in conflict with the law)  dapat dilihat dalam  Artikel 37 dan Artikel 40 (Barda Nawawi Arief, 1998).

Prinsip – prinsip perlindungan anak  dalam Artikel 37, yaitu:

  1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
  2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan / pembebasan (without possibility of release) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
  3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang- wenang;
  4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/ pendek;
  5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
  6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan / kontak dengan keluarganya;
  7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat / tepat atas tindakan terhadap dirinya itu     

 

 Artikel 40 memuat prinsip–prinsip perlakuan terhadap anak yang  tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut :

  1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara- cara yang sesuai dengan pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara- cara yang memperkuat penghargaan / penghormatan anak pada  hak- hak asasi dan kebebasan orang lain;  dengan cara- cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak- anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
  2. Negara  harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga- lembaga secara khusus diperuntukkan / diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
  3. menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
  4. apabila perlu diambil/ ditempuh tindakan- tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa  hak- hak asasi dan jaminan- jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati;
  5. Bermacam- macam putusan terhadap anak (antara lain perintah / tindakan untuk melakukan perawatan / pembinaan, bimbingan, pengawasan, program- program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara- cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

 

 Saat ini proses peradilan pidana terhadap anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang dengan adanya stigmatisasi.  Kecenderungan yang bersifat merugikan dari sarana penal ini  menurut Paulus Hadisusasto disebabkan lemahnya pengaturan substansial dalam UU No. 3 tahun 1997. Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak delinkluen sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi fakor penyebab lainnya.  Demikianlah, sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum setelah selesai menjalani pidana. Oleh karenanya perlu untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak yaitu salah satunya dengan cara non-litigasi.

  1. B.     Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminil, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Hoefnagels (dalam Arief, 1996) menggambarkan ruang lingkup criminal policy dengan skema sebagai berikut :   

  Criminal Policy
Influencing view of society on crime and punishment through mass media
Criminal law application practical criminonology
Preventin without punishment

 

 

 

 

   

 

               –   adm. of crim. justice         –  social policy

                    in narrow sense :

-  crim. Legislation

-  crim Jurisprudence     Community

    planing            mental health

-  crime. Process in

    wide sense

-  sentencing    –   nat. mental

               –   forensic psychiartry               health soc work

                   and psychology         child welfare

               –   forensic social work         –    administrative

               –   crime. Sentence         and civil law

                   execution and policy

                   statistic

Dari skema di atas terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :  

  1. Penetapan hukum pidana (criminal law application).
  2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan
  3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment through mass media).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur, yakni sarana penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat   repressive   (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian)  sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai preventif dalam arti luas (Barda Nawawi Arief, 2001).

             Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminial.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, peran aparat penegak hukum sangat penting. Seringkali mereka tampil terlalu kaku, hal ini dapat dimegerti karena birokrat sangat ketat memegang aturan.  Polisi sebagai salah satu unsur penegak hukum memegang peran yang sangat penting sebagai “ pintu gerbang pertama “ untuk keberhasilan penyelesaian kasus. Kepolisian merupakan lembaga dalam subsistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama (Harkristuti Harkrisnowo,2003).

Menurut Muladi, model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu kepada daad-dader strafrecht yang disebutnya sebagai model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilingkungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

 

  1. C.    Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Proses Non-Litigasi

Berdasarkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat suatu badan yang ikut serta dilibatkan manakala ada anak yang melakukan kejahatan, yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan tersebut bertugas membimbing anak yang melakukan kejahatan dan proses bimbingan dilaksanakan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Peranan yang dimaksud disini adalah peran BAPAS setelah terjadinya kejahatan.

 Sedangkan non-litigasi yang dimaksudkan disini adalah penyelesaian diluar proses litigasi/ penal. Penyelesaian secara litigasi mendasarkan pada KUHAP, yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta persidangan di depan hakim. Ada kalanya proses ini dimulai dari penyidikan, ketika sudah ada laporan dari korban. Untuk menghindari stigma, para pihak baik korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.  

 

 

                                      

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian yang diambil salah satunya di BAPAS Purwokerto, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Cilacap. Salah satu kendala yang dihadapi adalah manakala informan dari anak yang melakukan tindak pidana dan pihak korban enggan untuk menceritakan kembali kasus yang menimpanya. Belum lagi kendala dari orangtua pelaku dan korban yang merasa malu anaknya melakukan tindak pidana. Namun demikian melalui pendekatan persuasif kendala ini dapat diatasi. Mengingat BAPAS memegang posisi sentral dalam upaya non-litigasi, maka akan dipaparkan hasil penelitian yang didapat di BAPAS Purwokerto.

Salah satu tugas BAPAS adalah di bidang penegakan hukum melalui Pembimbing Kemasyarakatan yakni membuat Penelitian Kemasyarakatan, seperti tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  Penelitian Kemasyarakatan terdiri dari dua kata yaitu penelitian dan kemasyarakatan. Penelitian berarti pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan yang teliti. Sedangkan yang dimaksud dengan kemasyarakatan menurut Poerwadarminta (1976) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau perihal mengenai masyarakat atau hal masyarakat. Adapun pengertian masyarakat menurut Sukidjo Notoatmodjo (1998) adalah manifestasi dari kehidupan kelompok manusia sebagai makhluk sosial yang dilakukan secara naluriah.

           Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Bimbingan Klien,  permintaan litmas BAPAS Purwokerto dapat dilihat dari tabel berikut :

Jumlah data saran / litmas klien anak Juli 2006-Agustus 2007

No. Jenis Saran / Litmas Jumlah (orang) Persen (%)
1. Anak Kembali Orang Tua / Wali 28 7.7
2. Pidana bersyarat (PIB) 63 17.2
3. Pidana sesuai dengan perbuatan 64 17.5
4. Di didik oleh Negara 5 1.3
5. Perdamaian / non litigasi 13 3.6
6. Pidana dengan memperhatikan masa penahanan yang telah dijalani 171 46.8
7. Pidana pengawasan 6 1.7
8. Pelimpahan ke BAPAS lain 16 4.3
  JUMLAH 366 100

          

  Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah klien anak BAPAS Purwokerto dari jmlah 366 orang, jenis saran Litmas yang berupa pidana dengan memperhatikan masa penahanan yang telah dijalani  sebanyak 171 orang dengan prosentase 46.8 % menempati urutan pertama. Saran Litmas klien anak yang berupa pidana sesuai dengan perbuatan sebanyak 64 orang dengan prosentase 17.5 % menempati urutan kedua, sedangkan urutan ketiga adalah saran Litmas klien anak yang berupa pidana bersyarat yaitu sebanyak 63 orang, prosentase 17.2 %. Kemudian saran Litmas lain yang berupa anak kembali orang tua sebanyak 28 orang atau 7.7 %, di didik oleh Negara sebanyak 5 orang atau 1.3 %, perdamaian sebanyak 13 orang atau 3.6 %, pidana pengawasan sebanyak 6 orang atau 1.7 % dan untuk saran Litmas berupa pelimpahan ke BAPAS lain sebanyak 16 orang atau 4.3 %.

  1. A.    Bentuk penyelesaian secara kekeluargaan / perdamaian atau non litigasi dalam praktik pelaksanaannya

Penyelesaian secara litigasi masih merupakan “primadona” bagi aparat penegak hukum. Hal ini dapat dimaklumi, karena seperti yang dinyatakan oleh Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer (1987), birokrat terkadang tampil terlalu kaku. Fenomena ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diproses (lihat tabel)

Jumlah Litmas klien anak dilihat dari jenis tindak pidana bulan Juli 2006 – Agustus 2007

No. Jenis Tindak Pidana Jumlah (perkara) Persen (%)
1. Narkotika dan psikotropika 11 3.2
2. Pencurian 213 59.1
3. Kesusilaan 31 8.6
4. Pembunuhan 2 0.6
5. Penganiayaan 51 14.1
6. Lakalantas 12 3.3
7. Uang palsu 2 0.6
8. Perjudian 7 1.9
9. Penipuan 6 1.7
10. Penggelapan 3 0.8
11. Senjata tajam 1 0.2
12. Pemerasan 11 3.2
13. Kesalahan menyebabkan kebakaran 3 0.8
14. Penghinaan / pencemaran pasal 3 0.8
15. Melarikan perempuan di bawah umur 4 1.1
  JUMLAH 360 100

            

 Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 360 perkara yang dimintakan Litmas, perkara pencurian menempati urutan teratas sebanyak 213 perkara dengan persentase 59.1 %, diikuti dengan perkara penganiayaan sebanyak 51 perkara dengan persentase 14.1 % menempati urutan kedua sedangkan perkara kesusilaan sebanyak 31 perkara dengan prosentase 8.6 % menempati urutan ketiga. Kemudian perkara yang lain seperti perkara narkotika dan pemerasan , masing-masing sebanyak 11 perkara atau 3.2 %, perkara pembunuhan dan uang palsu, masing-masing sebanyak 2 perkara atau 0.6 %, perkara perjudian sebanyak 7 perkara atau 1.9 %, perkara penipuan sebanyak 6 perkara atau 1.7 %, perkara penggelapan, kesalahan menyebabkan dan penghinaan masing-masing 3 perkara dengan persentase 0.8 % , perkara melarikan perempuan di bawah umur sebanyak 4 perkara atau 11 %. Sedangkan perkara yang paling sedikit adalah perkara senjata tajam yaitu sebanyak 1 perkara atau 0.2 %.

 

Daftar Putusan Hakim terhadap klien anak yang diterima BAPAS Purwokerto bulan Juli 2006 – Agustus 2007

No. Jenis Putusan Hakim Jumlah (orang) Persen (%)
1. Anak kembali orang tua - -
2.. Pidana bersyarat 7 8.8
3. Di didik oleh Negara - -
4. Perdamaian / non litigasi 8 10
5. Dipidana 1 bulan 8 10
6. Dipidana 2 bulan 6 7.5
7. Dipidana 3 bulan 19 23.8
8. Dipidana 4 bulan 6 7.5
9. Dipidana 5 bulan 10 12.5
10. Dipidana 6  bulan 5 6.2
11. Dipidana 7  bulan 2 2.5
12. Dipidana 10 bulan 2 2.5
13. Dipidana 1 tahun 2 2.5
14. Dipidana 2 tahun 1 1.2
15. Dipidana 4 tahun 3 3.8
16. Dipidana 9 tahun 1 1.2
  JUMLAH 80 100

           

 Dari tabel  di atas diketahui bahwa putusan Hakim terhadap klien anak paling banyak sejumlah 80 orang terdiri dari putusan yang berupa pidana 3 bulan sebanyak 19 orang dengan persentase 23.8 % menempati urutan pertama, pidana 5 bulan sebanyak 10 orang  atau 12.5 % menempati urutan kedua dan yang menempati urutan ketiga adalah perdamaian dan pidana 1 bulan yang masing-masing sebanyak 8 orang. Kemudian untuk putusan Hakim yang lain berupa pidana bersyarat sebanyak 7 orang atau 8.8 %, pidana 2 bulan dan pidana 4 bulan, masing-masing 6 orang, pidana 6 bulan sebanyak 5 orang atau 6.2 %, pidana 7 bulan, pidana 10 bulan dan pidana1 tahun masing-masing sebanyak 2 orang atau 2.5 %, pidana 4 tahun sebanyak 3 orang atau 3.8 %. Sedangkan putusan Hakim yang paling sedikit berupa pidana 9 tahun sebanyak 1 orang atau 1.2 %.

         Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Bambang Haruji, hakim di PN Banyumas menyatakan, anak dijatuhi pidana penjara karena sudah ditahan oleh Kejaksaan. Sementara itu Siti Jamzanah dari PN Purwokerto menyatakan bahwa ia selalu menjatuhkan pidana penjara karena alasan yang sama. Berbeda dengan Bambang dan Siti, Ari Winarsih dari PN Cilacap menjatuhkan pidana dengan alasan pelaku sudah berumur diatas 12 tahun, orang tua tidak mampu mendidik anak, saran dari petugas BAPAS serta pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana. Kwalitas pidana juga menjadi hal yang diperhatikan oleh Hakim. Bandung Herumoyo, dari PN Banjarnegara misalnya,. menjatuhkan pidana penjara karena pelaku merupakan tindak pidana perkosaan, yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun serta memperhatikan saran dari Petugas BAPAS yang melihat langsung ke lapangan, bahwa kondisi korban mengalami trauma psikis disamping adanya luka pisik. Menurut Emilia Djajasubagja, karena memang anak tersebut betul –betul nakal dan sudah sering melakukan tindak pidana maka hakim menjatuhkan pidana penjara.

Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa dalam praktik pelaksanaannya cara yang ditempuh adalah dengan musyawarah antara pelaku, korban, orangtua pelaku dan orangtua korban apabila korbannya masih dibawah umur, pihak BAPAS serta aparat  penegak hukum, yang dalam hal ini adalah polisi. Kedudukan polisi disini adalah sebagai mediator antara pihak pelaku dan korban.

  1. B.     Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses non-litigasi

 

                Dalam praktik pelaksanaanya, ada beberapa hambatan yang dijumpai, antara lain :

  1. Tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian non ligitasi.  Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku jera jika dimasukkan penjara. Seperti yang dikemukakan salah seorang korban : “kok enak banget dia (pelaku) tidak dipenjara, mau dikasih uang berapa juga saya tidak terima.”
  2. Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat.
  3. Faktor penegak hukum yang kurang mendukung untuk adanya perdamaian.
  4. Tidak ada petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan cara penyelesaian secara non-litigasi.

                Walaupun cara non-litigasi bisa membuat anak pelaku tindak pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak menyepakatinya.  Dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai ada kelemahan sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan

               Menurut Muladi, model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu kepada daad-dader strafrecht yang disebutnya sebagai model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilingkungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

                 Mengacu pada pendapat Muladi seperti tersebut di atas maka penyelesaian secara non litigasi bagi anak yang melakukan tindak pidana merupaka solusi yang bisa dilakukan. Hal ini bisa merupakan  pembaharuan dalam hukum pidana dan merupakan alternatif  lain, selain pidana penjara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

               Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa nbntuk penyelesaian secara kekeluargaan/perdamaian atau non-litigasi adalah dengan cara muyawarah antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban serta disaksikan oleh pihak BAPAS dan Polisi sebagai mediator. Penyelesaian secara kekeluargaan/perdamaian atau non-litigasi dilakukan dengan alasan :

  1. menghindari stigmatisasi
  2. pelaku sudah menyadari kesalahannya
  3. pihak korban sudah memperoleh ganti rugi dari pelaku
  4. tindak pidana yang dilakukan pelaku ringan
  5. Penyelesaian secara non litigasi dapat memenuhi dan mencapai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, karena :
  6. saling memaafkan antar pelaku dan korban
  7. anak pelaku tindak pidana kembali ke orang tua
  8. tercapai keseimbangan dalam masyarakat
  9. sudah tidak ada stigma bagi anak.

 

Namun demikian, penyelesaian non-litigasi ini juga memiliki beberapa kendala dalam praktik pelaksanaannya  yakni:

  1. pihak korban tidak mau menerima penyelesain secara non litigasi
  2. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat
  3. aparat penegak hukum kurang  mendukung
  4. tidak ada juklak atau juknis untuk pelaksanaannya.

 

Bertolak dari hal tersebut di atas, tulisan ini merekomendasikan agar penegak hukum memberikan suasana yang kondusif untuk terjadinya penyelesaian non litigasi. Selain itu dalam bidang legislasi, perlu diwujudkan adanya semacam peraturan pelaksanaan maupun yang bersifat teknis untuk menunjang penyelesaian secara non litigasi ini. Penting pula diperhatikan agar masyarakat tidak memberikan cap buruk terus menerus terhadap anak pelaku tindak pidana. Masyarakat hendaknya menerima anak pelaku tindak pidana, agar ia kembali dapat menemukan ruangnya di dalam masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana Perseptif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung

 

——————-, 1983, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung

 

Bogdan, Robert dan Steven J Tylor, 1993, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Cetakan Kedua, Surabaya

 

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Jakarta

 

Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi pada upacara pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta

 

Hadisuprapto,Paulus, 2003, Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1999, Metodologi Penelitian Hukum, Grafika,JakartaMuladi, 2002, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang

Iswanto dan Angkasa, 2002, Diktat Viktimologi, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto

 

Nawawi Arief,Barda, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,

 

——————-, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

 

——————,  2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung

 

Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, 1987, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, UI Press, Jakarta

 

Reksodiputro, Mardjono, 1993, Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi) , Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

 

——————, 1994, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta

 

R.M.Jackson, 1972, Enforcing the Law, Pelican Book

 

 

Susanto, I. S., 2002, Diktat Kriminologi, Fakultas HukumUNSOED, Purwokerto

 

Sudarto, 1980, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung

 

Soekanto,Soerjono, 1998, Remaja Karya, Bandung

 

Soetodjo, Wagiati,2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung

 

 

Peraturan Perundangan:

 

 

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

 

Undang- undang No. 2 Tahun 2000 Tentang Pokok pokok Kepolisian RI

 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

 

Undang-undang No.  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

 

Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tTentang Tindak Pidan Pemberantasan Perdagangan Orang

 

UU No. 8 Tahun 1991

 

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

 

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pola Pembimbanaan dan Pembimbingan  Warga Binaan Pemasyarakatan

 

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child 1989

 

The Beijing Rule ( rules 4 and 11 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
About these ads