Latest Entries »

Sampul Depan Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Sampul Depan Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Pemesanan:

Transfer 100,000 ke rekening  BNI, Mandiri, atau BCA dengan nomor sbb:

BNI a.n Manunggal K Wardaya  0191161366
Mandiri a.n Dwiningsih 136 00 1142100 2
BCA a.n Dwiningsih  154 0416 474
[ bukti transfer kirim  ke manunggal.wardaya@gmail.com, dan sertakan alamat kirim. Jangan lupa cantumkan Kode Pos dan nomor HP]

Harga di atas SUDAH termasuk ongkos kirim ke seluruh P Jawa. Untuk Luar Jawa, tambahkan 10.000.

Harap bersabar untuk menunggu sekitar 1 minggu, pengiriman akan di pool-kan per minggu/akhir pekan agar efisien. Hotline pemesanan: 0857 28 456 999

Anda bisa pula kontak ke manunggal.wardaya@gmail.com untuk mendapatkan buku ini.

Salam

Advertisements

Previous Post

Selamat Datang!

Pada awalnya WeBlog ini saya konstruksi agar para mahasiswa  di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto dapat mengakses seluruh materi perkuliahan yang saya ampu seperti Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pers, dan Hukum Tata Negara dengan mudah dan murah.  Dalam perkembangannya, weblog ini menjadi wadah bagi saya untuk menyebarluaskan berbagai pemikiran  hukum baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Kritik dan saran  demi perbaikan dan penyempurnaan weblog ini dapat disampaikan melalui e-mail manunggal.wardaya@gmail.com

Salam,

MKW

Tulisan dimuat dalam buku KORUPSI DAN INTEGRITAS DALAM RAGAM PERSPEKTIF, diterbitkan oleh Fakultas Bahasa dan Adab  UIN Jakarta

  Download PDF 

Hakim adalah sebuah profesi yang terhormat lagi mulia. Seorang hakim memiliki kewenangan untuk memberi kata putus yang mengikat guna mengakhiri suatu sengketa yang dihadapkan padanya. Ia mendengarkan kesaksian, memeriksa bukti-bukti, dan menilai kredibilitas informasi yang disampaikan para pihak untuk kemudian menjatuhkan putusan. Betapapun tajam argumentasi seorang advokat maupun pakar hukum dalam memandang suatu kasus, hakimlah yang pada akhirnya akan memutuskan penyelesaian suatu sengketa. Putusan hakim adalah pula hukum.

Menjadi seorang hakim, orang dipersyaratkan memiliki kecakapan mendalam di bidang hukum, kearifan dalam falsafah keadilan, dan ketabahan atas segala godaan dan pressure yang bisa memengaruhi independensi diri maupun institusinya. Sebutan yang ditujukan padanya di berbagai negara menunjukkan betapa luhur dan mulianya profesi ini. Di Malaysia ia disebut sebagai “Tuan”. Di Australia dan banyak negara bagian di Amerika, di depan nama seorang hakim disematkan “Your Honour” dan bahkan “Justice” jika seorang menjadi hakim mahkamah agung (supreme court).

Nature dari profesi penentu ini meniscayakan kapasitas ilmu yang tinggi lagi luas. Amat sangat dapat dimengerti karena apa yang diputuskan seorang hakim bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat yang berdampak pada hak dan kewajiban, harkat dan martabat dan bahkan hidup mati seseorang dan atau bahkan banyak orang. Tak saja diidealkan memiliki integritas, berpengalaman di bidang hukum, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, hakim di Indonesia bahkan memikul tanggung jawab vertikal yang maha berat. Ia ditempatkan sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan atas suatu sengketa. Bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan betapa di negara ini sebuah putusan pengadilan tidak saja harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasio, namun mestilah harmonis dengan keadilan dari Sang Pencipta. View full article »

Artikel dimuat di kolom OPINI Harian Radar Banyumas 27 Agustus 2002 hal. 6

Download PDF 

IMG_20171222_0003.jpg

STATE OBLIGATION TO RESOLVE PAST HUMAN RIGHTS ABUSES: AN OVERVIEW OF THE CASE OF THE 1965-1966 EVENTS IN INDONESIA[1]

By: Manunggal K. Wardaya[2]

Download PDF

  1. Introduction

Kuman Di Seberang Lautan Tampak, Gajah di Pelupuk Mata Tak Tampak (able to see a germ even across the sea, unable to see an elephant even in the eyelids) is an Indonesian proverb which describes someone who was unaware about things in his or her surroundings, yet very much concerned about other party’s affair however small it was. The aforementioned maxim really fit to describe the nescience of the vast majority of Indonesians over a dark page in the history of their own country. The racial extermination against the Jews in many parts of Europe during World War II might be a knowledge that has been widely known to many Indonesians particularly because the tragedy has long been a subject taught in schools. This, ironically, is not the case with the appalling killings of an estimated five hundred thousand or more suspected-leftists and or leftist sympathizers in Indonesia during the six months of October 1965 to March 1966.[3]

Even up to the writing of this paper,  the killings never became part of the formal history of the nation despite being reported as one of the worst mass murders of the 20th Century.[4] The massacres were known only to limited people of younger generation at least until the screening of The Act of Killing (TAoK) when they began to receive unprecedented massive attention from both the national and international communities.[5]

This paper will be discussing about a humanitarian tragedy that occurred in the Indonesia in the mid-1960’s popularly known as the 1965-1966 Events. The paper will not only be explaining about the events which caused so many casualties among Indonesian people,  but more importantly  things that have been done by the Indonesian government to settle the case.  In addition, the paper will propose strategies that can be done to push and or speed up the settlement of the case which in turn will expectedly bring justice to the victims of the events and or their families.

  1. The 1965-1966 Events: A Brief Description

TAoK, a title of the movie being discussed in the introductory section above, is not a usual film where the actors interactively play their roles as written down in the scenario. Anwar Congo, the central figure of the movie just had to act as himself and do precisely what he did toward anyone deemed  to be member and or sympathizer of the Partai Komunis Indonesia (Indonesian Communist Party, PKI) decades before its premiere at Toronto Film Festival in 2012.[6] Instead of showing remorse for what he did, Anwar proudly demonstrated various methods in executing his victims ranging from stabbing with a knife to strangling with stiff wire. Anwar was only one of thousands of anti-communist people who took part in the violence and his cruelty as depicted in TAoK was just a tiny fragment of an immense tragedy that struck Indonesia back in the mid-1960’s. Just as Anwar in North Sumatera, many people across the country at that time became extremely mad at the PKI after hearing the brutal murder of six top generals and a lieutenant in Jakarta and the rumour that put the party as the main suspect. Accusations held that the assassinations were carried out as part of a coup attempt to change the official State ideology from Pancasila to Communism and that the PKI were preparing to eliminate their political adversaries precisely as they did to the generals.[7] Although affiliation with the PKI was at that time lawful, the allegations that the party had committed inhumane acts against prominent figures in the Army had fuelled the anger of the masses who then vented their hatred toward anyone identified and or perceived to be members of the PKI.  View full article »

SELAYANG PANDANG MENGENAI NEGARA[1]

Oleh:

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M[2]

  1. Pendahuluan

Bisa dikatakan, setiap dari kita terlahir dalam keadaan bernegara. Ketika kita lahir, telah ada berbagai jenis aturan yang mengatur kehidupan kita sebagai manusia, hukum mana dibentuk pula oleh organ negara. Kelahiran, perkawinan, dan kematian kita dicatat  dan diatur oleh negara. Nyawa dan segenap kepentingan kita berupa harta, kehormatan, benda dilindungi oleh hukum negara. Kepentingan hukum dalam membuat perjanjian dengan sesama warga lain, dan untuk melindungi kesepakatan kesepakatan yang telah terbikin sesama warga negara dijamin kepastiannya. Begitu kita lahir di dunia telah ada sistem hukum pewarisan yang mengatur relasi kita dengan manusia lain terkait harta warisan, ada aparat negara yang diangkat untuk memberi perlindungan pada kita, sekaligus untuk menindak kita jika kita mengganggu kepentingan orang. Untuk menegakkan aturan itu, ada manusia dan kelompok manusia yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan-aturan itu. View full article »

UNDANG-UNDANG TERSENDIRI MENGENAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT: PERLUKAH?[1]

Oleh: Manunggal K. Wardaya[2]

 

 

Download PDF 

manunggal.wardaya@gmail.com

0857 28 456 999

  1. Pendahuluan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah badan negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sesuai UUD 1945, MPR memilki berbagai kewenangan diantaranya mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1). Kewenangan lainnya adalah untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2), serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 ayat 3).

Kewenangan MPR tersebut di atas berbeda dengan kewenangan yang dimiliki sebelum perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002.  Setelah perubahan, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden kecuali dalam keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 dan 3. UUD 1945 hasil perubahan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sebuah perwujudan demokrasi dalam rekrutmen jabatan Presiden dan Wakil Presiden.  MPR pula tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi pedoman Presiden sebagai penerima mandat MPR. Lebih jauh, MPR tak lagi dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara. Paham supremasi MPR sebelum perubahan UUD 1945 dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR dirubah menjadi paham supremasi konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. View full article »

EKONOMI DAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA[1]

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[2]

manunggal.wardaya@gmail.com

Download PDF 

  1. Pendahuluan

Industri keuangan syariah di tanah air menunjukkan perkembangan yang signifikan.  Secara angka, pada tahun 2017 terdapat 13 bank syariah penuh dan 21 bank syariah unit dan tak kurang dari 167 bank perkreditan syariah dengan total asset yang terkumpul adalah sekira 375 trilyun rupiah.[3]  Di sektor non perbankan, tercapai angka 34 % untuk  pertumbuhan pembiayaan syariah dan 3,68% untuk premi asuransi syariah.[4] Belum lagi sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dari  dana sosial Islam seperti wakaf dan zakat.   Di pasar global, total aset keuangan syariah Indonesia menduduki peringkat ke-9 dari 10 negara di dunia dengan besar nilai asset sebesar 1,028 triliun.[5]  Diakui, pertumbuhan keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun dunia sebagaimana digambarkan  di atas belum bisa dikatakan besar untuk Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia.[6] Dalam kesempatan peluncuran Komite Keuangan Syariah Nasional (KKSN) di Jakarta pada bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan bahwa Indonesia seharusnya menjadi pusat keuangan syariah dunia.[7]   View full article »

PROSPEK PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966 PASKA PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965[1]

Oleh : Manunggal K. Wardaya

Download PDF

 

  1. Pendahuluan

Pada akhir Juli 2016, International People’s Tribunal 1965 (selanjutnya IPT 65) yang berkedudukan di Den Haag menyatakan pemerintah Indonesia bersalah atas serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966.[2] Dinyatakan  oleh IPT 65 bahwa pemerintah Indonesia bertangung jawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi antaranya pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan perbudakan terhadap mereka yang dianggap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk itu IPT 65 meminta Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada para korban maupun dan keluarganya. Tidak hanya itu, IPT 65 pula meminta Pemerintah Indonesia untuk membawa  mereka yang bertanggung jawab ke Pengadilan. View full article »

Wawancara terhadap saya oleh Voice of America, sesaat setelah diskusi mengenai prospek penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Wawancara Radio SBS Australia terhadap saya menyoal perintah tembak di tempat. suatu diskusi yang membahas persoalan hak hidup (right to life) dalam kehidupan bernegara. Apakah bandar narkotika dan obat terlarang dapat begitu saja dihabisi nyawanya oleh negara? Bagaimana hukum hak asasi manusia mengaturnya?

Oleh : Manunggal K. Wardaya[2]

 

  1. Pendahuluan

Publikasi hasil penelitian maupun gasan dalam jurnal ilmiah (academic journal) adalah sesuatu hal yang teramat penting bagi seorang dosen. Publikasi adalah cerminan/refleksi kapasitas ilmu seorang dosen dalam menjalankan kewajiban melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma penelitian. Publikasi pula merupakan hal yang strategis karena memungkinkan  hasil-hasil pemikiran maupun penelitian untuk dijangkau/diketahui oleh komunitas akademik dalam skupnya yang lebih luas. Publikasi memungkinkan suatu hasil penelitian/gagasan menjadi rujukan bagi penelitian lain yang tengah maupun akan dilakukan serta menjadi referensi  dalam proses belajar mengajar dalam perkuliahan. View full article »