Latest Entries »

Sampul Depan Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Sampul Depan Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Cara pemesanan:

Transfer 120,000 ke rekening  BNI, Mandiri, atau BCA dengan nomor sbb:

BNI a.n Manunggal K Wardaya  0191161366
Mandiri a.n Dwiningsih 136 00 1142100 2
BCA a.n Dwiningsih  154 0416 474
[ bukti transfer kirim  ke manunggal.wardaya@gmail.com, dan sertakan alamat kirim. Jangan lupa cantumkan Kode Pos dan nomor HP]

Harga di atas SUDAH termasuk ongkos kirim ke seluruh P Jawa. Untuk Luar Jawa, tambahkan 10.000. Eropa 15 Euro, Incl. Shipping.

Harap bersabar untuk menunggu sekitar 1 minggu, pengiriman akan di pool-kan per minggu/akhir pekan agar efisien. Hotline pemesanan: 0857 28 456 999

 

Anda bisa pula kontak ke manunggal.wardaya@gmail.com untuk mendapatkan buku ini.

Salam

Previous Post

Selamat Datang!

Pada awalnya WeBlog ini saya konstruksi agar para mahasiswa  di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto dapat mengakses seluruh materi perkuliahan yang saya ampu seperti Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pers, dan Hukum Tata Negara dengan mudah dan murah.  Dalam perkembangannya, weblog ini menjadi wadah bagi saya untuk menyebarluaskan berbagai pemikiran  hukum baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Kritik dan saran  demi perbaikan dan penyempurnaan weblog ini dapat disampaikan melalui e-mail manunggal.wardaya@gmail.com

Salam,

MKW

Oleh : Manunggal K. Wardaya[2]

 

  1. Pendahuluan

Publikasi hasil penelitian maupun gasan dalam jurnal ilmiah (academic journal) adalah sesuatu hal yang teramat penting bagi seorang dosen. Publikasi adalah cerminan/refleksi kapasitas ilmu seorang dosen dalam menjalankan kewajiban melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma penelitian. Publikasi pula merupakan hal yang strategis karena memungkinkan  hasil-hasil pemikiran maupun penelitian untuk dijangkau/diketahui oleh komunitas akademik dalam skupnya yang lebih luas. Publikasi memungkinkan suatu hasil penelitian/gagasan menjadi rujukan bagi penelitian lain yang tengah maupun akan dilakukan serta menjadi referensi  dalam proses belajar mengajar dalam perkuliahan. View full article »

INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965  DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966[1]

                                                                                  Oleh :

Manunggal  K. Wardaya[2]

  1. Pendahuluan

20 Juli 2016 menjadi tanggal yang teramat berarti bagi keluarga korban para penyintas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Peristiwa 1965-1966.[3] Pada hari itu, hasil putusan  International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 (selanjutnya disebut IPT 65) dibacakan di Cape Town, Afrika Selatan.[4] Hakim Zakeria Mohammed Yakoob menyatakan pemerintah Republik Indonesia bertanggungjawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menyusul pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat di Jakarta pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. 10 pelanggaran HAM yang disebutkan dalam putusan IPT 65 antara lain pembunuhan masal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual,  pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.[5] Disebutkan bahwa semua kejahatan di atas dilakukan kepada rakyat Indonesia secara diam-diam, sistematis tapi meluas, elemen kejahatan yang dikenal secara universal sebagai kejahatan HAM paling serius (most serious crimes).[6]  Atas pelanggaran HAM berat tersebut, IPT 65 merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada korban dan penyintas serta mengadili mereka yang bertanggungjawab atas Peristiwa 1965-1966. View full article »

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘Patriotisme Pemuda Masa Kini’ yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada 10 November 2016 di Purwokerto.

Download MS-Word di sini

Pada waktu muda mudi yang lain menemukan kekasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital (Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Ke-1)

Saya jadi aktivis itu terpaksa. Jika saat itu Indonesia sudah demokratis dan setara, saya lebih memilih jadi dosen menikmati buku-buku di Menara gading. (Budiman Sudjatmiko, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mantan tahanan politik Orde Baru)

 

  1. Pendahuluan

Kaum muda adalah suatu golongan dalam masyarakat yang selalu memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Tak terkecuali di Indonesia, berbagai peristiwa politik besar yang terjadi di negeri ini bahkan sebelum kemerdekaan selalu melibatkan peran kaum muda dan pelajar.[1] Para pemuda tampil mempertanyakan kemapanan, mendobrak struktur sosial yang mengekang dan membelenggu diri dan masyarakatnya. Perintis Pers Nasional Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), merintis karir di dunia kewartawanan di usia belasan dan mendirikan Medan Prijaji, penerbitan pers pribumi yang kritis terhadap kekuasaan kolonial. Pada tahun 1925, para pemuda pelajar di Negeri Belanda mencetuskan Manifesto Politik yang terang mencitakan terwujudnya suatu republik bernama Indonesia.[2] Seorang guru muda lulusan Haarlem bernama Tan Malaka (1897-1948) bergerak menggalang solidaritas internasional guna membebaskan Hindia dari imperialisme Belanda. Seorang remaja bernama Soekarno bergabung dalam Tri Koro Dharmo di usia belia dan kemudian menuliskan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebuah tulisan yang menjadi salah satu blueprint negara Indonesia. Sumpah Pemuda pada 1928 dicetuskan kaum muda berbagai suku di tanah air, menegaskan tekad para pemuda untuk bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia di saat kekuasaan kolonial begitu hegemonik. Manakala kaum tua dilanda kebimbangan paska menyerahnya Jepang pada sekutu, para pemuda berhasil memaksa elit pergerakan nasional untuk mendeklarasikan kemerdekaan,  suatu epos yang dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok. Reformasi yang memaksa Soeharto berhenti dari kepresidenan (dan membuahkan antaranya perubahan konstitusi) pula merupakan hasil keringat, darah dan air mata kaum muda yang menginginkan kehidupan bernegara yang demokratis. View full article »

Pidana Untuk Jessica

Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom Wacana Suara Merdeka 13 Oktober 2016. Versi online dapat diakses di sini

14627923_10154120312903823_1677009101_nSidang peradilan kasus kematian I Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi bercampur sianida semakin mendekati titik akhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutannya  agar majelis hakim menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan. Tuntutan pidana yang disampaikan JPU tersebut berbeda dengan keinginan dan aspirasi keluarga Mirna. Dalam jumpa pers yang digelar guna menanggapi tuntutan JPU tersebut, pihak keluarga mengekspresikan ketidakpuasan atas tuntutan JPU. Keluarga meminta agar dijatuhkan pidana seberat-beratnya  pada Jessica yakni pidana mati atau paling tidak seumur hidup. Tulisan ini membahas persoalan rasa keadilan korban versus negara yang menyeruak di ujung sidang peradilan yang begitu menyita perhatian masyarakat tersebut. View full article »

Tulisan dimuat dalam buku PANCASILA SEBAGAI REALITAS, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016

1.     PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, keyakinan akan adanya Tuhan adalah sesuatu yang teramat sentral. Keyakinan ini bersemayam tak saja dalam ruang privat hati sanubari manusia-manusianya sebagai individu namun pula dalam kesadarannya yang kolektif dalam kehidupan berorganisasi negara. Relijiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam alinea ke-tiga Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai “…berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Tak saja mengakui campurtangan Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menegaskan kehendak bangsa Indonesia untuk meneguhkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari lima sila (prinsip) yang mendasari kehidupan bernegara Indonesia, Pantja-Sila.[1] Betapapun signifikan  eksistensi Tuhan dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan di atas, keberagamaan tak lantas dijadikan sebagai kewajiban warga oleh para founding fathers. Alih-alih demikian, memeluk agama dan kepercayaan sebagai wujud pengakuan adanya Tuhan diakui sebagai kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pengakuan mana tertuang dalam Pasal 29 (2) UUD 1945.[2]

Dalam perjalanannya mengarungi kehidupan bernegara, beragama dan berkepercayaan yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dikemukakan di atas seakan mengalami pergeseran menjadi kewajiban. Kesan ini dalam praktik di lapangan seakan menemukan kebenarannya antara lain dengan adanya kolom agama pada kartu penduduk yang seolah mesti diisi dengan agama ataupun kepercayaan tertentu. Walau sebenarnya tak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan hal demikian, praktik yang telah berlangsung lama dalam birokrasi kependudukan tersebut seakan mengkonfirmasi adanya kewajiban ini.[3] Tak saja keberagamaan yang seakan telah berubah menjadi kewajiban, ada kesan bahwa keberagamaan di Indonesia hanya dapat dinikmati terbatas pada agama dan atau keyakinan yang diakui oleh negara. Kesan seperti ini menurut Todung Mulya Lubis bermula buka dari Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Disebutkannya  sejumlah agama yang dipeluk penduduk di Indonesia dalam bagian penjelasan perundangan ini menimbulkan anggapan bahwa memang hanya agama-agama yang disebutkan itulah yang diakui di Indonesia.[4] Walaupun pula telah dibantah kebenarannya, kesan seperti itu semakin sukar dihilangkan dan bahkan semakin dipercaya sebagai ‘hukumnya’ manakala fakta di lapangan justeru mengkonfirmasi hal sebaliknya.[5]   View full article »

Teror Paris: Sebuah Renungan

Naskah Asli dari Artikel dimuat dalam kolom WACANA Suara Merdeka, 24 November 2015

20151124035601Berita itu saya ketahui tengah malam waktu Belanda 13 November 2015 melalui internet; penembakan brutal di Paris. Mengejutkan, mengagetkan. Lebih dari seratus manusia terbunuh. Pagi harinya, berita itu menjadi headline berbagai harian di Belanda. Koran Volkskrant misalnya, menulis besar-besar pada headline-nya; Schietpartij Parijs (Penembakan Paris), yang disambung dengan liputan komprehensif mengenai jumlah korban.  Semua media berita besar dunia tak ada yang lewat memberitakannya. Tak heran, serangan ini begitu dramatik, begitu banyak korban jatuh terbunuh, dan itu terjadi di salah satu pusat peradaban terpenting Eropa.

Dalam cuitan akun Twitter @BBCBreaking 14 November disebutkan ada 129 orang tewas, 352 terluka dan 99 lainnya dalam keadaan kritis. Aksi teror terjadi di setidaknya tiga titik berbeda; bom bunuh diri di luar stadion sepakbola Stade de France manakala tengah berlangsung pertandingan sepakbola persahabatan antara Perancis dan Jerman. Dua lainnya di gedung konser Bataclan dan sebuah tempat makan Petit Cambodge, dua tempat dimana korban begitu banyak berjatuhan. Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) mengaku bertanggungjawab atas teror bersenjata ini.  Walau memakan korban terbesar sepanjang sejarah Perancis, serangan terror ini bukan yang pertama terjadi di negeri wine itu.  Sebelumnya Januari lalu, kantor redaksi majalah Charlie Hebdo diserang sekawanan bersenjata dan menghabisi beberapa jurnalis secara sadistik. Situs berita Independent menyebut serangan ini adalah yang kedelapan setelah peristiwa teror di negeri itu Maret 2012 dimana tujuh orang terbunuh akibat penembakan yang dilakukan di Montauban dan Toulouse. View full article »

188212_10150261399903823_4224102_nSuatu hari di minggu ke-empat bulan Juli  2011 saya berjumpa dengannya dalam event Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik, Salatiga. Dalam forum yang rutin digelar setiap tahunnya itu saya hadir sebagai salah satu pemakalah,  sedangkan ia, kalau tak salah ingat, berperan sebagai salah satu anggota steering committee. Bertempat di rungan semi terbuka dengan hawa Salatiga nan sejuk, kegiatan seminar diikutinya secara penuh sedari pagi hingga petang. Ia terlihat begitu involved, duduk membaur bersama para peserta sembari menyimak  rangkaian presentasi sambil sesekali mengerjakan hal lain; multitasking dengan mengetik di netbook kecil miliknya.  Sosoknya yang sepuh di tengah forum yang hampir kesemuanya adalah  generasi yang terpaut jauh di bawahnya itu membuatnya menjadi kontras tersendiri. Namun begitu, pembawaannya yang enerjik serta jauh dari keangkuhan personal maupun intelektual membuat segala jarak dan perbedaan yang terbentang seakan tak pernah ada. Sesekali atas permintaan moderator ia memberi komentar atas paparan yang disampaikan para peserta. Hari ke-dua seminar dimana saya dijadwalkan untuk menyampaikan makalah tak diikutinya hingga selesai. Di sela-sela makan siang  ia memberitahu saya bahwa sore hari ia sudah harus ada di Semarang guna menghadiri ujian disertasi. Walau tak dapat menghadiri sesi presentasi saya, ia mengatakan bahwa ia telah menyempatkan untuk membaca paper yang saya buat dan memberikan pujian atasnya. View full article »

Full version Dari Artikel Yang Dimuat Dalam Kolom WACANA Suara Merdeka, 5 Desember 2014

online version bisa dibaca di sini

Download Versie PDF

Kalangan pemerhati dan pegiat HAM  tanah air dikejutkan dengan berita pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan  aktivis HAM Munir.Sebagaimana diketahui, Pollycarpus dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda pada 2004 silam. Di tengah tuntutan untuk menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM di Indonesia. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Pollycarpus  dari sudut pandang  hukum hak asasi manusia.

Adalah hak setiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, namun sungguh-sungguh telah menjadi ketentuan peraturan perundangan, telah ketentuan hukum yang berlaku, hukum positif. UU Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k menyebutkan pada intinya bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan.  Rumusan yang lebih kurang sama dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2) Permenhukham No.1 Tahun 2007  tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Dalam Permenhukham inilah dicantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif. View full article »

Trio Macan dan Kebebasan Berpendapat

Versie original artikel yang dimuat di Suara Merdeka 10 November 2014. Klik di sini untuk membaca versi online

Download PDF

Tiga orang yang diduga admin akun jejaring sosial Twitter Triomacan2000 baru-baru ini ditangkap pihak kepolisian. Ketiganya masing-masing  Raden Nuh, Edy Syahputra, dan Hari Koeshardjono diamankan pihak berwajib terkait dugaan pemerasan terhadap petinggi PT Telkom. Sebelumnya  di kalangan tweople (sebutan untuk pengguna Twitter) akun anonim ini dikenal  lewat aneka cuitannya terkait  isu-isu  politik aktual serta bahkan tak segan mengangkat berbagai isu suku ras dan agama (SARA). Penangkapan yang terjadi tak lama setelah ditangkapnya seseorang bernama Arsyad yang mengungggah gambar-gambar yang diduga mengandung unsur pornografi dan atau penghinaan terhadap figur Joko Widodo (yang kini Presiden RI) menjadi hal menarik perhatian publik. Sejauh manakah hukum mampu menjangkau persoalan ini dan bilamana? Tulisan ini adalah analisa singkat terhadap fenomena ini. View full article »

File UUD 1945 dalam bahasa Inggris. Silakan di download di sini.