Dimuat di KOMPAS Jawa Tengah & Yogyakarta edisi 19 Juni 2010. Download MS-Word

Belanda adalah negeri sepeda. Dikatakan demikian, karena jumlah sepeda di Belanda melebihi jumlah penduduknya sendiri. Pengamatan saya semasa bermukim di Negeri Belanda, sepeda memang everywhere tak terkecuali Di Den Haag, kota dimana saya sempat tinggal beberapa waktu lamanya. Di kota dimana terdapat Istana Ratu Noordeinde Paleis itu sepeda ada di mana-mana. Di pagar-pagar, di tiang listrik, di stasiun kereta api, di depan kampus, di seputaran apartemen, di depan toko, sepeda tertambat dengan kuncinya. Tidak semua dalam keadaan baik, namun banyak yang velg-nya sudah peyok, ban kempis, dan body berkarat. Sepeda seperti itu bisa disimpulkan, sudah menjadi besi tua yang tak diurusi lagi oleh pemiliknya. Bisa jadi karena membeli ban bekas atau menghidupkan kembali sepeda yang harga bekasannya sekitar 30-40 euro memang lebih mahal daripada harga jualnya sendiri.

Kalau Indonesia punya curanmor, akronim dari pencurian kendaraan bermotor, maka bolehlah kita mengatakan bahwa Belanda punya curanda, alias pencurian sepeda. Maklum, di sana sepeda motor jumlahnya tidaklah gigantik seperti di tanah air. Seperti halnya di Indonesia, pencurian sepeda adalah hal biasa, terjadi setiap harinya. Didik Sucahyo, bekas bassist band legendaris Elpamas yang bermukim di kota Alphen a/d Rijn pada saya mengisahkan betapa sepeda isterinya yang baru dibeli dalam hitungan hari pernah menjadi sasaran pencurian. Seingat saya, Didik menyebut angka 500 euro untuk sepeda isterinya itu, suatu angka yang buat masyarakat Belanda sebenarnya tak bisa dibilang kecil. Dia sendiri bersama dengan  sang isteri pernah melihat maling sepeda yang beroperasi dengan amat santainya mencuri sepeda yang terbilang bagus menggunakan alat pemutus rantai yang amat besar. Sang pencuri, menurut Didik, tidak merasas terganggu dengan kehadiran orang yang menyaksikan perbuatannya.

Melaporkan pencurian sepeda ke polisi? Jangan harap akan mendapat tindak lanjut yang membikin gembira, karena pencurian sepeda sudah dianggap sebagai folklore, sebagai bagian dari perikehidupan dan budaya bersama masyarakat Belanda. Bagaimana di Indonesia? Rasanya tak jauh berbeda dengan Belanda. Pencurian sepeda motor di sini juga seakan telah menjadi bagian dari folklore masyarakat Indonesia. Rasanya tidak pernah di negeri ini  kita mendengar suatu curanmor akan diikuti dengan tindak pelacakan oleh aparat kepolisian yang pada akhirnya berakhir gemilang: menangkap pelaku dan kalau perlu membasmi rantai sindikat curanmor-nya.

Dari pemaparan di atas dapat diambil konklusi bahwa perilaku menyimpang (deviant behaviour) yang merugikan orang lain, kalau dilakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan yang dimaklumi. Yang tadinya besar bobotnya lambat laun  dirasakan sebagai hal kecil nan biasa berseiring dengan frekwensi terjadinya yang kian hari kian kerap. Sepeda motor yang pada beberapa dekade lalu masih dianggap sebagai bagian dari kemewahan, kini adalah barang biasa yang bisa didapatkan dengan cara kredit dengan uang muka yang amat kecil. Kehilangannya adalah suatu kelumrahan.

Berpangkal tolak dari curanda dan curanmor tadi, nampaknya logika berfikir yang sama juga bisa diterapkan pada kejahatan, penyimpangan, dan bahkan korupsi dalam skala kecil yang amat banyak dijumpai di negeri ini. Perbuatan-perbuatan seperti itu pada awalnya dirasakan sebagai hal yang mengganggu, namun lambat laun dirasakan sebagai sebuah kebiasaan bahkan kewajaran yang tak lagi dianggap sebagai penyimpangan. Oleh karenanya, manakala kita dipungut uang retribusi parkir tanpa diberi karcis parkir oleh sang petugas, hal demikian tak dipandang dan disikapi sebagai permasalahan yang berarti. Tak pernah ada perbaikan terhadap sistem pemungutan retribusi parkir yang amat memberi celah korupsi petugas parkir yang pada akhirnya berperan terhadap penerimaan kas daerah. Menengok orang yang menjadi penghuni Lapas berarti adalah membayar sejumlah uang tertentu pada petugas. Membuat kartu identitas di Kelurahan hingga Kecamatan berarti bersiap memberikan fee (baik ditentukan maupun ‘seikhlasnya’) kepada petugas. Paradigma aparat negara yang maunya dilayani ini juga masih saja mengemuka ketika kita mengurus surat kehilangan di kepolisian. Komplain warga terhadap hal demikian akan ditanggapi sesama warga dengan mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang lumrah. Mempertanyakannya adalah keanehan.

Pada akhirnya, masyarakat yang  menerima berbagai ketidakberesan sebagai suatu kelaziman tak bisa dibilang sebagai masyarakat yang sehat. Demikian pula manakala negara melakukan pembiaran terhadap hal tersebut maka sesungguhnya negara telah gagal memberi rasa aman, sesuatu yang menjadi dasar keberadaan negara itu sendiri. Ketika batas ukuran baik buruk telah mengabur bahkan bertukar posisi, maka sistem hukum yang memberi definisi atas batasan baik buruk sekaligus hendak mencegah sesuatu yang dianggap merugikan tak lagi bekerja, maka negara dan sistem hukum yang dikukuhinya sesungguhnya sedang dipertanyakan tak saja dalam hal eksistensi namun pula relevansinya.