Selalu menjadi diskusi hangat dalam perkuliahan Hukum Pers manakala bahasan sampai pada Hak Jawab. Sebagaimana diketahui, hak jawab adalah instrumen yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan untuk menyanggah kebenarannya. Hak jawab alias the right to reply ini adalah prinsip universal yang dikenal dalam dunia jurnalistik.

Undang-undang 40 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa pers wajib melayani hak jawab. Sampai di manakah batas melayani ini? Apakah sampai memuat atau hanya melayani dalam arti menerima pengaduan? Di sinilah biasanya akan terjadi pertukaran pikiran yang hangat, sesuatu yang sesungguhnya adalah perdebatan klasik pula dalam hak jawab. Saya masih ingat salah seorang mahasiswa yang mengulang hukum pers menanyakan pertanyaan yang sama mengenai hak jawab ini, pendapatnya bahwa “melayani hak jawab” adalah dapat saja ditafsirkan sebagai memuat hak jawab. Argumentasi mahasiswa tentudapat dimengerti. Karena UU seolah-olah memilih status quo dengan tidak menegaskan mengenai hak jawab ini dalam penjelasannya, berbagai interpretasi dan tafsir atas klausul melayani hak jawab ini menjadi amat terbuka, termasuk pendapat bahwa kewajiban melayani hak jawab adalah pula kewajiban melakukan pemuatan hak jawab.

Sesungguhnya dalam riwayat pembentukan UU 40 Tahun 1999, mengenai hal inipun sempat menjadi debat panas, yang pada akhirnya UU hanya mencantumkan “pers  wajib melayani hak jawab”. Namun demikian tetap saja, interpretasi orang bisa bermacam-macam akan makna ‘melayani’ ini. Maka mau tak mau, kita harus mencari jawabnya pada sumber lain riwayat pembentukan UU tersebut, dan tentu saja ilmu pengetahuan jurnalistik.

Di bawah ini setidaknya tigalink terkait dengan Hak Jawab dalam UU 40 Tahun 1999 yang bisa menambah cakrawala mahasiswa mengenai hak jawab . Semoga bermanfaat menambah pemahaman, meski perkuliahan Hukum Pers kelas A, B, C, dan D telah berakhir.

http://www.opensubscriber.com/message/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/7006370.html

http://www.lpds.or.id/jurnalistik_education.php?module=detailtanya&id=1

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19552/independensi-media-tidak-berlaku-untuk-hak-jawab