Artikel ini adalah full version dari artikel yang dimuat pada kolom WACANA SUARA MERDEKA edisi 3 Juli 2010.  Download versi PDF di sini

 Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) akhirnya resmi mempidanakan majalah TEMPO terkait sampul depan majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 yang menurunkan headline “Rekening Gendut Perwira Polisi”. Tanpa menempuh prosedur hak jawab dan mengupayakan mediasi melalui Dewan Pers sebagaimana diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Mabes Polri melaporkan TEMPO ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dengan pasal-pasal penghinaan masing-masing Pasal 207 dan 208 KUHP. Polri merasa gerah dengan cover yang menunjukkan gambar polisi sedang mengendalikan celengan berbentuk babi.  Kepala Divisi Humas Mabes Polri Edward Aritonang menjelaskan bahwa cover tersebut menyiratkan bahwa Polisi bergaul dengan babi, sesuatu yang menurutnya meresahkan keluarga besar Polri. Tulisan merupakan telaah singkat pengaduan tersebut dari perspektif konstitusionalisme.

Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaualatan rakyat, demikian ditegaskan Pasal 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Kedaulatan rakyat adalah paham bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam paham ini diakui bahwa rakyatlah yang berkuasa, sedangkan negara termasuk aparat penyelenggaranya diadakan (instituted) tak lain dan tak bukan untuk mengabdi pada rakyat. Dalam konteks inilah, rakyat yang telah bersetuju untuk menyerahkan sebagian hak dan kebebasannya kepada negara sebagaimana dikonstruksi dalam teori perjanjian masyarakat (social contract) tetap memiliki hak dan kebebasan dasar, apa yang kerap terbilang sebagai hak dan kebebasan asasi manusia (HAM).  Salah satu diantara kebebasan dasar manusia adalah kebebasan berekspresi (freedom of expression) dan berpendapat (freedom of speech)  termasuk untuk mengawasi negara yang diciptakan masyarakat untuk mengayomi dari perilaku homo homini lupus. Tak sekali-kali negara berikut aparatusnya dibenarkan melangkahi hak dan kebebasan asasi warga, hal mana jika dilakukan akan memberi justifikasi dibubarkannya pemerintahan untuk dibentuknya pemerintahan yang baru. Kontrak sosial yang diadakan oleh masyarakat tak sekali kali dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang diktaturial nan represif sebagaimana dikonstruksi oleh Hobbes, namun yang berlandaskan paham pembatasan kekuasaan sebagaimana dicitakan John Locke dan Rousseau.

Dalam negara demokrasi konstitusional, negara berkewajiban tak saja untuk menghormati, namun juga melindungi, memenuhi, dan mempomosikan hak dan kebebasan dasar manusia. Negara dibenarkan untuk membatasi  pelbagai kemerdekaan warga dan/atau kelompok warga hanya bila berbekal justifikasi hukum, hukum mana tidak saja harus berkepastian namun pula berkeadilan. Pembatasan hukum ini pun hanya diperbolehkan dilakukan dalam hak-hak yang tak dikategorikan sebagai non-derogable rights. Baik negara dan aparatur penyelenggara negara maupun warga negara terikat untuk mematuhi hukum demi terciptanya ketertiban dan masyarakat yang adil dan demokratis. Ruh daripada konstitusionalisme adalah bahwa negara dan penyelenggara negara terikat oleh hukum (rule of law) dan bukannya mengatasi hukum (rule by law). Paradigma yang berlaku oleh karenanya adalah bahwa kekuasaan ada untuk mengabdi dan melayani pemilik sejati kekuasaan, dan bukan sebaliknya: menikam dengan kekuasaan yang telah dipercayakan.

Dalam konteks fenomena upaya kriminalisasi majalah TEMPO oleh Polri, ilustrasi  seseorang dengan seragam mirip anggota Polisi sedang mengendalikan beberapa celengan berbentuk babi dalam cover majalah tersebut seharusnya dipandang sebagai ekspresi rakyat yang sedang mempertanyakan perilaku sebagian aparat pemangku kuasa. Sebagai wadah komunikasi warga, TEMPO sebagai media berita (news media) tak saja menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi, namun pula sedang menjalankan fungsinya yang lain: sebagai corong rakyat dalam mengawasi dan mepertanyakan indikasi penyelenggara negara yang berperilaku koruptif. Ekspresi dari vox populi ini tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penghinaan, karena hal tersebut adalah manifestasi demokrasi dan kedaualatan rakyat. Kalaulah Polri merasa dirugikan dengan adanya cover tersebut, seharusnya  Polri menggunakan hak jawab. Sebagaimana dikatakaan Nezar Patria dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), diabaikannya hak jawab dan dipilihnya kriminalisasi terhadap media adalah cerminan bahwa Polri tidak menghormati Undang-undang Pers.

Alih-alih merasa terhina  dan membawa kasus ini ke ranah hukum pidana, seharusnyalah pemberitaan pers mengenai indikasi adanya tindak pidana sebagaimana diturunkan oleh majalah TEMPO dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu tugas Polri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasar laporan tersebut, seharusnya Polri bereaksi cepat untuk mengusut siapa-siapa di dalam tubuh Polri yang diindikasikan memiliki dan memperoleh harta kekayaan secara tidak sah. Follow up seperti itu akan jauh lebih sinergik bagi  Polri dalam upayanya menciptakan citra lembaga kepolisian yang bersih dan bebas KKN. Publik sadar betul bahwa tidak semua pejabat di tubuh Polri kotor dan korup, dan justeru karena itulah publik berharap momen ini dapat  dimanfaatkan untuk membersihkan “susu sebelanga yang rusak karena nila setitik.” Langkah ini akan dipandang sebagai elegan, lebih  tepat dan dibutuhkan masyarakat daripada pertunjukan ketersinggungan yang terkesan berlebihan oleh aparatur negara ketika sedang dikontrol oleh sang majikan sejati: rakyat.

Blunder yang dilakukan Polri dengan kriminalisasi terhadap kinerja jurnalistik seperti dengan memperkarakan cover majalah TEMPO justeru akan semakin menimbulkan keraguan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja dan profesionalitas Polri dalam mensikapi dan menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Masyarakat akan semakin percaya, bahwa apa yang dilakukan oleh Polri terhadap majalah TEMPO tak lain sebagai upaya menutupi berbagai ketidakberesan di tubuh lembaga yang dalam visi misinya mengklaim sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat ini. Jika demikian halnya yang terjadi, tak saja upaya yang selama ini telah dilakukan Polri untuk membangun citranya sebagai institusi yang bersih dan bebas dari KKN menjadi kontraproduktif, namun sesungguhnya demokrasi di negeri ini sedang mengalami kemundurannya yang nyata.