Dimuat pada Penerbitan Mahasiswa Pro Justitia Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto, 2008

Bulan Mei sepuluh tahun silam, suhu politik di tanah air mencapai titik didih. Setiap hari televisi, radio dan tabloid politik menyiarkan berita yang nyaris sama: bentrok fisik mahasiswa dan pasukan anti huru hara. Kenaikan harga-harga barang, terutama kebutuhan pokok akibat depresisasi rupiah terus mewarnai pemberitaan masalah ekonomi. Demonstrasi mahasiswa mendesak perubahan di negeri ini meletup di mana-mana, tak hanya di Jawa tapi juga di berbagai kampus di seluruh Nusantara. Kata sakti yang entah dari mana itu menyeruak, Reformasi, yang terkadang  bahkan diiringi teriak revolusi.

Atmosfir  yang mewarnai perpolitikan Indonesia pada Mei 1998 itu bukanlah sesuatu yang terbentuk secara instant. Semakin lama semakin membesar dan membara dan menyala itulah gerakan mahasiswa pada paruh akhir dekade 90-an, pemegang tongkat estafet gerakan serupa pada dekade 70 dan 80-an. Meledaknya kemarahan mahasiswa-rakyat adalah akumulasi dari kemuakan terhadap sistem politik Orde Baru (Orba) yang tak memberi ruang gerak pada kebebasan dan hak asasi warga. Penggusuran, pembodohan, indoktrinasi, korupsi, rekayasa politik, dan kekerasan menjadi identitas Orba sejak rezim ini terbentuk, jauh sebelum para mahasiswa terlahir pada dekade 1970-an. Stigma negatif anti Pancasila, siksa, penjara, bahkan hilangnya nyawa adalah jawaban yang diberikan pada siapa saja yang mempertanyakan kebijakan yang berparadigma developmentalism. Keinginan mewujudkan perubahan yang demokratis diredam dengan intervensi pemerintah terhadap partai politik. Sesungguhnyalah, segala bentuk perlawanan termasuk perlawanan mahasiswa adalah anak kandung dari represi Orba itu sendiri.

Menyadari bahwa pendekatan keamanan tak lagi ampuh untuk meredam, Orba melepaskan salah satu deadly weapon-nya untuk melegitimasi koersi : isu bangkitnya komunisme, sesuatu yang identik dengan segala mitos seram kengerian seperti digambarkan dalam film Pengkhianatan G 30 S PKI. Orang masih ingat betapa ketidaksukaan Orde Baru pada PDI yang dipimpin Megawati berakhir pada penyerangan kantor DPP PDI dengan brutal pada 27 Juli 1996. Sinyalemen Soeharto akan adanya gerakan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) dan  ‘setan gundul’ yang harus digebuk diamini karena akan mengganti Pancasila dan UUD 1945 ditindaklanjuti para punggawa dengan penculikan, penyiksaan, bahkan pelenyapan, yang banyak diantaranya hingga kini tiada terungkap.

Ketika segala aspirasi macet, ketika kritik dijawab dengan senjata dan penjara, tak sukar dipahami betapa wasiat dari Wiji Thukul menjadikan bara api itu semakin membesar: Hanya Satu Kata, Lawan! Tiada pilihan lain memang. Aparat tiada kuasa menolah perintah atasan, mahasiswa bertekad: Reformasi atau Mati. Maka babak terakhir drama Orde Baru adalah tontonan kekerasan aparatus keamanan dan pertahanan yang diarahkan untuk menghajar anak-anak dan kerabat  mereka sendiri. Gas air mata  dan water canon disemprotkan, peluru berhamburan, pentungan diayunkan membabi buta, darah tertumpah di mana-mana. Violence brings violence.  Korban dari kedua pihak sesuatu yang jamak, menjadi pemandangan yang biasa.

Gelombang aksi mahasiswa yang semakin membesar medio April 1998 membuat para elit pemerintahan menjadi gelisah. Tidak saja di Jakarta, di berbagai daerah, mereka yang tadinya mengecam dan mengutuk berbalik mendukung aksi mahasiswa. Apa yang menjadi penggeraknya? Mudah ditebak: mencari selamat. Kata ‘Reformasi’ yang cukup subversif untuk telinga rakyat Indonesia tahun 1990-an, terlebih bagi para pamong praja dengan cepat berubah menjadi kata yang fasih diucapkan semua orang. Satu senjata tersisa: politik bumi hangus, yang menjadikan Jakarta dan Solo terbakar dengan penjarahan dan perkosaan, salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah ada di negeri ini.

Tak memiliki pilihan lain setelah mereka yang ada dalam inner circle menarik dukungan dan demonstrasi mahasiswa semakin membesar hingga menduduki gedung parlemen, pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah menjabat lebih dari tiga dasawarsa, kekuasaan terlama yang pernah tercatat dalam sejarah Republik ini. Saat itu pula BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden, sesuatu yang tak lantas disetujui banyak pihak terkait konstitusionalitasnya.

Pasca Soeharto, semua orang menjadi semakin pandai meneriakkan Reformasi. Jika tadinya kata tersebut diteriakkan diantara ayun pentung dan semprotan tear gas aparat, kata ini kemudian nyaring bergaung di Senayan. Elit partai badan perwakilan maupun pemerintah, baik di pusat maupun di daerah berlomba mendesakkan agenda Reformasi, sesuatu yang lebih mudah dicerna sebagai strategi politik daripada ketulusan hati. Pendeknya pasca Soeharto, Reformasi adalah mantra sakti milik elit yang harus sering-sering diucapkan jika tak ingin ‘direformasi’.

Kini, satu dasawarsa paska runtuhnya Orba Soeharto, berbagai hak dan kebebasan yang tadinya terlarang dan terkekang memang telah kita nikmati. Perubahan konstitusi yang lebih menjamin hak dan kebebasan warga sekaligus membatasi kekuasaan telah dilakukan beberpa kali bahkan hingga kini muncul wacana untuk perubahan kelima kalinya. Negara ini mentahbiskan diri sebagai negara yang memiliki komitmen penghormatan HAM dengan meratifikasi dua kovenan internasional, yakni ICESCR dan ICCPR pada 2005. Namun begitu, hingga kini berbagai hak dan kebebasan masih sama mahalnya seperti di masa Orba.

Ratap tangis korban pelanggaran HAM masih terdengar diantara kilah para tersangka. Cacatnya UU KKR menjadikan UU tersebut dinyatakan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Berbagai klausul krusial dalam UU Pengadilan HAM hanya mampu menjangkau pelaku di lapangan, dan bukan dari markas kendali operasi. Impunitas seolah terlembagakan di negeri ini,  sementara pelanggaran HAM masih terjadi hanya saja mengambil bentuk lain: pembiaran negara dalam berbagai konflik horizontal terutama yang bernuansa agama seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

Satu dasawarsa sudah Reformasi berjalan, dan komitmen negara untuk menghormati dan menegakkan HAM tidak saja harus dipertanyakan, namun juga senantiasa didesakkan. Jika bangsa ini gagal mengungkap kebenaran masa lalunya, maka –sebagaimana dikatakan Budiman Sudjatmiko-selamanya bangsa ini akan gagap menatap masa depannya sendiri.