Dimuat di Jurnal MIMBAR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 22 No. 1, Februari 2010, hlm. 96-113 

Manunggal K. Wardaya

  1. Latar Belakang

Lebih dari satu dasawarsa reformasi dijalani oleh bangsa Indonesia setidaknya hingga tulisan ini dibuat. Selama kurun waktu tersebut, berbagai perubahan dilakukan  mulai dari perombakan secara mendasar hukum dasar tertulis (written constitution) Undang-undang Dasar 1945 hingga penataan kembali baik infra maupun suprastruktur politik melalui perubahan berbagai piranti hukum yang mengaturnya. Kesemua pembaharuan yang hingga kini masih berjalan secara evolutif didesain secara sadar menuju tercapainya kehidupan bernegara bangsa yang demokratis-berkeadilan sosial. Pengalaman berkonstitusi tanpa internalisasi paham konstitusionalisme yang membawa berbagai opresi dan pengingkaran hak dasar manusia membangkitkan kesadaran pada bangsa ini akan satu hal utama: pentingnya suatu system yang meniscayakan akuntabilitas dan limitasi kekuasaan negara serta jaminan akan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Segenap perubahan yang dilakukan itu harus diakui telah banyak membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Perubahan undang-undang dasar misalnya, memberikan jaminan yang lebih tegas dan sempurna baik hak konstitusional maupun hak asasi manusia, sekaligus menegaskan batas-batas kekuasaaan negara. Berbagai hak asasi manusia yang dahulu terkekang dan dirumuskan secara sumir seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, berpendapat, kebebasan pers kini lebih dapat dinikmati[1]. Reformasi dan modernisasi birokrasi menjadikan administrasi negara lebih efektifi yang pada gilirannya tak saja membawa kepada penghematan anggaran namun pula pelayanan yang lebih baik pada masyarakat sebagai majikan yang sesungguhnya dalam negara demokrasi. Desentralisasi yang diwujudkan otonomi daerah menjadikan daerah lebih leluasa untuk mengatur dirinya sendiri, dan lebih terlibat dalam proses pembangunan. Berbagai piranti hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan atau tak relevan dengan atmosfir demokrasi kini dapat dicabar keberlakuannya dan bahkan dapat digugurkan melalui institusi Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian diantara sekian banyak pembenahan yang telah dilakukan di era pembaharuan, penegakan HAM sebagai salah satu agenda reformasi masih belum sepenuhnya dicapai. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang Hak Asasi Manusia[2] dan Undang-undang Pengadilan HAM[3], hingga kini berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu masih saja tak terungkap dan bahkan tak ada kejelasan terkait dengan penyelesaiannya. Sekalipun Orde Baru telah tumbang, tak satupun rejim pengganti (successor regimes) yang mempunyai kemauan politik memanfaatkan momen peralihan (transitional period) guna memberi keadilan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu persoalan masa lalu yang masih tak juga terselesaikan hingga kini adalah berbagai tragedi kemanusiaan dalam skala massive yang menimpa massa dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun mereka yang dikaitkan dengan PKI dan atau komunisme menyusul terbunuhnya beberapa perwira militer dan seorang ajudan pada 1 Oktober 1965. Berlainan dengan peristiwa 1 Oktober yang terus diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, berbagai tragedi itu hingga kini terkesan dibiarkan tetap menjadi misteri dan dijauhkan dari ingatan dan pengetahuan publik. Membicarakan peristiwa 1965, orang akan lebih berfikir akan terbunuhnya para jenderal, daripada hilangnya ribuan bahkan jutaan manusia tanpa peradilan.

Kendati telah lama berlalu, hilangnya nyawa begitu banyak warga yang  terbunuh serta ratusan ribu lainnya  yang menjadi korban pengasingan dan pembuangan hingga kerja paksa di berbagai penjara dan kamp penahanan sungguh bukan persoalan sederhana yang boleh dilupakan dan terhapus begitu saja. Mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan berbagai tragedi itu (entah sebagai pelaku, entah sebagai korban) memang telah banyak yang berkurang (baca: meninggal dunia), namun kebenaran dan keadilan bukan persoalan masih hidup atau telah matinya seseorang. Demi tegaknya keadilan dan untuk mencegah terjadinya impunitas dan terulangnya kembali berbagai peristiwa serupa, berbagai pelanggaran HAM itu tetap harus diungkapkan dan diselesaikan.

Dalam arah mencapai penyelesaian permasalahan yang pelik namun mendesak untuk diselesaikan inilah, tulisan ini hendak melakukan kajian dalam perspektif hukum hak asasi manusia (human rights law) atas pembiaran pelanggaran HAM sebagai akibat peristiwa 1965 tersebut. Tulisan ini berpijak pada kerangka berfikir hukum hak asasi manusia serta ajaran hak asasi manusia untuk kemudian melakukan analisa atas berbagai kasus yang terjadi. Pada gilirannya, berbagai pelanggaran tersebut akan dianalisa dengan teori-teori dan ajaran hukum hak asasi manusia terkhusus dalam bidang transitional justice. Pada akhirnya, tulisan ini menawarkan peyelesaian atas permasalahan bangsa yang telah sekian lama mengendap dan terkubur ini.

Sebagai karya akademik, tulisan ini berpijak pada etika dan rambu-rambu akademis, yang oleh karenanya melalui serangkaian prosedur dalam penelitian ilmiah. Kerangka berfikir ilmiah dalam hal ini hukum hak asasi manusia perlu ditegaskan sebagai disclaimer untuk menghindari skeptipisme atau bahkan tuduhan bahwa tulisan ini adalah bentuk pembelaan terhadap komunisme dan atau Partai Komunis Indonesia, suatu paham dan organisasi yang dilarang di Indonesia. Dalam konteks demikian, berbagai peristiwa yang melatarbelakangi Tragedi 1965 akan dipaparkan, walau tak secara detail dan terperinci, sebagai latarbelakang artikel ini. Adapun istilah “Tragedi 1965” dalam tulisan ini digunakan sebagai istilah payung (umbrella term) pelanggaran hak asasi manusia terhadap massa yang diidentifikasi sebagai anggota Partai Komunis Indonesia dan atau simpatisannya.

  1. Tragedi Kemanusiaan 1965: Sejarah Singkat

Sebagaimana luas diketahui, pada 30 September 1965, terjadi serangkaian aksi penculikan terhadap beberapa pejabat tinggi dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di berbagai titik di ibukota Jakarta. Di bawah gerakan yang menamai dirinya Gerakan Tigapuluh September (G 30 S) pimpinan Letnan Kolonel Untung dari Batalyon Cakrabirawa, kelompok ini menjemput sejumlah perwira untuk dihadapkan pada Presiden Soekarno. Keenam jenderal dan satu ajudan itu pada akhirnya ditemukan tewas di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta[4]. Tak lama berselang setelah dilancarkannya gerakan tersebut, angkatan bersenjata di bawah pimpinan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayjen Soeharto secara efektif berhasil menguasai keadaan, sekaligus secara de facto menguasai kekuasaan. Ia kemudian melakukan serangkaian penangkapan dan penertiban dalam kapastitasnya sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.[5]

Sebagai respon atas aksi G 30 S tersebut, muncul semacam aksi balasan berupa pembantaian umat manusia (massacre) yang diduga anggota, simpatisan, maupun mempunyai kaitan (entah yang dekat entah jauh) dengan PKI. Dilancarkan oleh unsur angkatan bersenjata dan massa rakyat terutama yang berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan anti komunis[6], pembunuhan massal yang terjadi dalam medio 1965-66 dilakukan terhadap mereka di berbagai titik terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Soekarno dalam pidatonya tertanggal 18 Desember 1965 mengatakan “ Jenazah-jenazah anggota dari Pemuda Rakyat, BTI, orang-orang PKI, atau simpatisan PKI disembelih,dibunuh, kemudian dibiarkan saja di pinggir jalan di bawah pohon, dihanyutkan dan tidak ada orang yang mengurusnya”.[7]

Spekulasi berbagai pengamat menyebut angka mereka yang tewas akibat pembantaian tersebut berkisar ratusan ribu hingga jutaan jiwa. Versi yang paling banyak dipercaya menyebut angka di atas 1,5 juta jiwa.[8] Meskipun jumlah korban yang ditimbulkan teramat besar, pembantaian massa komunis di Indonesia seolah tak ada dalam catatan resmi sejarah bangsa ini. Locus peristiwa di Indonesia, sebuah negara Dunia Ketiga yang kala itu dekat dengan Blok komunis (Soviet Russia dan China) dan dalam konteks cold war antara kapitalisme melawan komunisme menjadikan pembantaian manusia anasir komunis menjadi hal yang tak banyak menimbulkan kritik dan kecaman dari perhatian dunia.

Penangkapan, pembantaian, dan penyiksaan tak pelak terutama menimpa mereka yang menjadi anggota PKI maupun organisasi di bawahnya. Anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) misalnya, mengalami penyiksaan, pelecehan seksual dan penistaan.[9] Hal yang sama juga menimpa anggota maupun simpatisan PKI yang tergabung Pemuda Rakyat (PR), Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra), Barisan Tani Indonesia (BTI), maupun siapa saja yang diduga sebagai anggota dan simpatisan PKI. Banyak diantara mereka yang ditangkap secara sewenang-wenang dan mengalami penyiksaan itu kemudian terbunuh. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Perkiraan Jumlah Yang Tewas

Institusi Jumlah
Angkatan Bersenjata 78,000-1,000,000
Ben Anderson 500,000-1,000,000
PKI 2,000,000

Sumber: Wikipedia, Indonesian Killings of 1965-66, <http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_killings_of_1965%E2%80%9366&gt; diakses pada 12 Juli 2009

Pelanggaran HAM 1965 tak terbatas pada pembunuhan massal saja. Ditahan dan atau dibuangnya mereka yang diduga tersangkut paut dengan PKI ke berbagai penjara dan tempat penahanan di tanah air adalah pula catatan kelam tindakan sewenang wenang negara terhadap warganya. Tempat pembuangan paling dikenal adalah tempat Pulau Buru, sebuah pulau tandus di kepulauan Maluku yang dijadikan rejim militer sebagai pembuangan mereka yang disangka terlibat dengan PKI. Sebagaimana dikisahkan oleh sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, di pulau tersebut ribuan tahanan politik dipaksa untuk mengolah lahan savana menjadi areal pertanian dengan tanpa dasar putusan peradilan dan lagi tanpa upah.[10] Di dalam kamp kerjapaksa ini pulalah, warga negara juga tewas karena mengalami siksaan akibat tekanan fisik dan mental.[11]

Sementara itu, nasib yang ‘lebih baik’ dialami oleh mereka yang pada saat terjadinya peristiwa itu berada di luar negeri. Mereka umumnya adalah mahasiswa tugas belajar yang dikirimkan pemerintah ke negara-negara seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat China. Beberapa diantara mereka yang tak bisa pulang itu juga adalah para pejabat, diplomat dan tentara dari unsur PKI maupun mereka yang diafiliasikan dengan Soekarno. Tak lama setelah G 30 S meletus, mereka kehilangan kewarganegaraan hingga terpisah dari sanak keluarga di Indonesia yang bisa jadi kala itu mengalami perampasan berbagai hak dasar di tanah air.

Ironisnya segala bentuk penyimpangan dan pengangkangan hak asasi manusia tersebut tidak berdasarkan atas suatu produk hukum sama sekali, melainkan lebih kepada kesewenang-wenangan dan tindakan diskresi yang berlebihan di tangan penguasa darurat. Untuk menentukan bahwa seseorang adalah aktivis PKI dan atau simpatisannya, cukuplah dengan keterangan tetangga maupun orang yang mengetahui seperti ketua rukun tetangga (RT). Mereka yang tertangkap dengan hanya dasar laporan tersebut kemudian akan diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Kategori A adalah mereka yang dinyatakan cukup bukti sebagai angggota aktif PKI untuk diajukan ke pengadilan. Kategori B adalah mereka yang cukup bukti namun indikasi keterlibatan dengan G 30 S kurang sehingga dikarantina di Pulau Buru. Adapun Kategori C adalah anggota biasa dan partisan. Data Departemen Dalam Negeri pada 1988 menyebutkan bahwa total keseluruhan ketiga kategori tersebut adalah 1, 410,444 jiwa.[12]

Melalui Ketetapan MPRS No XXV Tahun 1966, PKI secara resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia[13]. Namun kalau 1 Oktober 1965 disebarluaskan dalam pendidikan formil bangsa, dirayakan sebagai kemenangan Pancasila, disimbolkan dengan monumen Pancasila Sakti dan Hari Kesaktian Pancasila[14], berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi setelah 1 Oktober 1965 sampai sekarang dihilangkan dari pengetahuan publik, tak diajarkan dalam pelajaran sejarah di sekolah sebagai kenyataan pahit sejarah perjalanan bangsa yang tak boleh terulang. Hal ini cukup ironis mengingat jumlah korban yang lebih besar, dan bahkan konon lebih besar dari pemusnahan etnis Yahudi oleh Nazi Hitler dan tak kalah dahsyat jika dibandingkan dengan kekejaman rejim Pol Pot di Cambodia.

Era reformasi dimana kondisi objektif membuat keterbukaan lebih bebas dinikmati nyatanya tak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan maupun penuntasan peristiwa 1965 dengan serius. Sementara spekulasi pelaku malam kelabu 1 Oktober di luar PKI mendapatkan ruang yang lebih longgar tanpa campur tangan berarti dari negara, tak ada penyelesaian signifikan dari negara untuk mengakui telah terjadi berbagai pelanggaran HAM tersebut. Tak ada permohonan maaf atas tindakan sewenang-wenang berupa pembunuhan dan pembantaian di luar peradilan. Tak ada permohonan maaf yang disampaikan oleh negara terhadap mereka yang pernah ditahan dan mengalami penyiksaan, terhadap mereka yang mengalami kerjapaksa, yang  kehilangan kewarganegaraan dan harus tinggal jauh dari negerinya sendiri.

Kendati telah lama berlalu, dan bahkan generasi yang mengalami secara langsung peristiwa tersebut secara alamiah telah mulai menyusut, luka lama tersebut bukannya sama sekali hilang. Hingga kini, baik mereka yang menjadi korban maupun keluarganya masih tetap menderita kalaupun tidak secara fisik, secara mental. Mereka mengalami alienasi, terampas atas haknya yang hakiki, dipersalahkan tanpa peradilan yang adil dan fair. Permasalahan seputar 1965 ini bagaimanapun adalah permasalahan bangsa tak saja mengingat massive-nya mereka yang terlibat entah sebagai pelaku maupun sebagai korban, namun juga sebagai catatan sejarah bangsa yang harus diluruskan.

  1. Berbagai Isu Hukum HAM dalam Tragedi 1965-1966

Berbagai tindak penyiksaan, pembunuhan, dan pembuangan terhadap masa PKI dan atau simpatisannya terkait peristiwa 1965 sebagaimana diuraikan secara singkat diatas tak pelak adalah peristiwa yang memiliki dimensi hukum publik khususnya hukum hak asasi manusia. Betapapun dalam ataupun berat kesalahan dan keterlibatan anggota, simpatisan maupun siapapun orang warga negara dalam G 30 S, maka hal itu bukanlah sekali-sekali merupakan pembenar (justification) atas perampasan dan pengingkaran hak asasi manusia terhadap mereka. Oleh karenanya, berbagai pelanggaran hak dasar manusia seharusnya menimbulkan kewajiban hukum internasional bagi rejim pelaku maupun penerus untuk menegakkan kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban. Di bawah ini akan diuraikan berbagai klausul hak asasi manusia dalam level baik internasional maupun nasional yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi terkait Tragedi 1965.

  1. Pelanggaran atas Hak Hidup

Sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian di atas, pembunuhan masal masa PKI dan atau komunis adalah salah satu hal besar yang dilupakan oleh bangsa ini. Ribuan bahkan jutaan manusia telah dihabisi nyawanya secara sewenang-wenang oleh unsur negara dan masyarakat. Para anggota PKI dan atau simpatisan maupun mereka yang diduga PKI terampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, artinya tanpa melalui proses peradilan yang fair. Perampasan nyawa secara sewenang-wenang seperti ini tak mempunyai dasar pembenar apapaun dalam konteks negara demokrasi terlebih yang mengklaim sebagai negara hukum dimana segala tindakan negara hanya bisa dilakukan dengan justifikasi hukum dan keadilan, bukannya kemauan kekuasaan belaka. Berapapaun derajat keterlibatan PKI dalam G 30 S tidak bisa menjadi dasar pembenar adanya pembantaian sewenang-wenang dan pengingkaran hak hidup. Pelanggaran hak asasi manusia tak bisa dibalas dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Hak hidup (the right to life) merupakan hak asasi manusia. Hak ini terpatri dalam The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), suatu pernyataan moral yang kendati dalam perspektif legal bukanlah hukum positif akan tetapi mempunyai daya dorong moral yang kuat terhadap negara-negara. Hak hidup juga menjadi norma hukum dalam Article 6 (1) The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)[15], yang tidak saja merupakan perjanjian internasional, akan tetapi pula juga suatu international customary law karena penerimaannya yang begitu luas. Dalam ICCPR disebutkan tak seorangpun boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang (no one shall be arbitrarily deprived of his life). Nampak di sini bahwa negara tak mempunyai justifikasi untuk merampas nyawa seseorang, melainkan harus melindungi, menghormati, dan memenuhi hak setiap orang untuk hidup. Kendati pidana mati tidak dilarang, Article 6 (2) ICCPR memberi sinyal diterapkannya pidana mati ini hanya pada perbuatan yang memang benar-benar serius. Lebih jauh, bahkan pidana perampasan nyawa telah menjadi sesuatu yang diinginkan untuk dihapuskan dari sistem peradilan pidana negara-negara di dunia sesuai dengan Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).[16]

Dijaminnya hak hidup dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik mencerminkan pengakuan masyarakat internasional akan pentingnya hak yang amat mendasar ini. Penghormatan ini harus dilakukan tanpa mengenal diskriminasi, termasuk diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan pendapat politik sebagaimana dicantumkan dalam ICCPR. Indonesia sebagai negara peserta PBB memiliki kewajiban untuk menghormati hak hidup warga negara termasuk tanpa adanya pembedaan.

Pada level domestik, jaminan yang teramat kuat terhadap hak hidup juga terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan dalam Pembukaan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.  Hak ini tercantum dalam Pasal 28 A yang menyebutkan hak setiap orang untuk hidup dan untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya. Sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, konstitusi tertulis kita tersebut menghormati hak hidup sebagai hak yang agung, yang tak dapat dikurangkan meskipun dalam keadaan apapun. Hak hidup dalam konstitusi tertulis kita dianggap sebagai hak yang tak dapat dialihkan sama sekali.

  1. Pelanggaran Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang

Penahaan yang dilakukan terhadap ratusan ribuan masa komunis dilakukan dengan sewenang-wenang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang amat serius. Dalam hal ini, tidak ada keputusan hukum yang mendasari penahanan tersebut. Negara menjalankan kebijakan yang sama dengan kebijakan kolonial dimana Gubernur Jenderal mempunya exorbitant rechten untuk menangkap siapa-siapa saja yang mengganggu ketertiban. Ditahannya mereka ke dalam berbagai penjara yang banyak kemudian berujung pada penyiksaan, perampasan kehormatan, bahkan hilangnya nyawa lebih karena kepentingan politik yang sedang berkuasa.

Praktik penahanan sewenang-wenang hanya melembaga dalam rejim yang menganut absolutisme sebagaimana dicontohkan di Perancis dalam masa Ancient Regime. Dengan bermodal lettres de cachet, setiap warga Perancis bisa ditangkap hanya berdasarkan alasan politik belaka untuk kemudian dimasukkan ke dalam penjara Bastille. Sejarah menunjukkan bahwa penangkapan model ini nyata lebih berkecenderungan untuk memuaskan hasrat politik daripada guna memenuhi nilai dan rasa keadilan. Praktik penangkapan untuk maksud membungkam lawan politik ini pulalah yang juga diintroduksi pemerintah kolonial untuk menangkap tokoh pergerakan Indonesia di era kebangkitan nasional.

Article 9 UDHR menegaskan terlarangnya penahanan sewenang-wenang ini dengan menyebutkan “No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile.” Sementara itu, ICCPR dalam Article 9 (1)[17] juga menyatakan hal yang kurang lebih sama dengan UDHR dengan mewanti bahwa penahanan dan perampasan kemerdekaan hanya bisa dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh hukum. ICCPR bahkan menentukan bahwa segera setelah dilakukan penangkapan, maka si tertangkap harus diberitahukan alasan penangkapan beserta alasan-alasan ataupun tuduhan yang mendasari penangkapannya. Penangkapan yang sewenang-wenang akan mendatangkan penahanan yang sewenang-wenang pula yang kemudian akan berekor dengan serangkaian tindak pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Jika suatu penangkapan tidak memenuhi rasa keadilan, melainkan hanya didasarkan atas keinginan politik belaka, maka sudah bisa dipastikan proses yang mengikuti di belakangnya akan jauh dari adil. Jikalau penangkapan itu berujung pada peradilan, maka peradilan yang akan digelar hanyalah design untuk melegitimasi perampasan hak.

  1. Diabaikannya Hak Atas Peradilan Yang Fair

Hak lain yang terampas dalam kasus tragedi 1965 adalah diabaikannya hak untuk diadili di depan peradilan yang fair. Perampasan hak baik hak hidup, hak untuk bergerak dan kembali ke negerinya, hak untuk tidak mengalami kematian perdata jelas tidak melalui proses pengadilan yang adil, dimana mereka yang mengalaminya tak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan. Pula mereka yang mengalami pembuangan dan kerjapaksa sebagai hukuman yang dijatuhkan akibat G 30 S sesungguhnya mengalami penghukuman tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, noela poena sine praevia lege poenali), suatu prinsip universal dalam hukum pidana.

Hak untuk diadili dalam suatu peradilan yang fair ini dkenal pula dalam UDHR dan ICCPR, dan merupakan suatu fitur wajib dalam negara hukum. Article 10 UDHR menyebutkan everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Sementara itu ICCPR menegaskan hal ini dalam Article 9 (4) yang menegaskan bahwa sesiapapun saja yang ditahan harus segera dihadapkan di muka pengadilan. Pentingnya seseorang untuk sesegera mungkin diajukan ke muka pengadilan tak lama setelah penangkapannya ditujukan agar tidak ada manusia yang terkatung katung dan menderita lahir dan batin akibat penangkapan dan penahanan. Peradilan yang fair juga memungkinkan seseorang untuk membela diri dari tuduhan yang disangkalkan, sehingga jika seorang memang bersalah, ia akan dihukum sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuatnya, bukan menurut selera dan keinginan pihak yang menangkapnya.

  1. Terampasnya Hak untuk Kembali Ke Negeri Asal

ICCPR melarang perampasan hak untuk kembali ke negerinya sendiri dalam Article 12 (4).[18]Menyusul tragedi berdarah Lubang Buaya, tidak saja terjadi pembantaian massa komunis yang berakibat hilangnya ratusan bahkan jutaan nyawa, namun juga hilangnya kewarganegaraan banyak orang Indonesia yang kala itu berada di Luar Negeri. Mereka umumnya adalah mahasiswa tugas belajar dan atau tokoh politik, pejabat, diplomat yang sedang bertugas di Luar Negeri. Paspor mereka dicabut secara sewenang-wenang menyebabkan mereka menjadi orang tanpa warga negara. Konsekwensi logis dari dicabutnya kewarganegaraan ini begitu berat karena mereka tak dapat kembali ke tanah airnya, menjalani pembuangan, suatu hukuman yang menurut Tan Malaka adalah terberat kedua setelah hukuman mati.[19]

Setelah sekian lama tak diakui sebagai warga negara Indonesia, banyak diantara mereka terpaksa menjadi warga negara lain seperti yang jamak dijumpai di Belanda dan Perancis. Mereka yang berada di luar negeri tidak menginginkan untuk selamanya ada di luar negeri dan tak menginginkan status kewarganegaraan di luar Indonesia[20]. Bagi mereka, kerinduan akan kampung halaman tak bisa ditukar dengan apapun, termasuk kemudahan dan fasilitas hidup di luar negeri.[21] Keluarga dan teman serta sanak saudara yang ditinggalkan dengan tanpa kabar adalah pula penderitaan yang harus ditanggung oleh mereka yang terbuang. Keinginan untuk kembali hanya menjadi impian ketika prosedur formal mereka tak punyai lagi. Banyak dari mereka warga negara yang terpaksa harus tinggal di luar negeri tak dapat pulang sampai akhir hayatnya.

  1. Terlanggarnya Hak untuk tidak Disiksa

Tindak kekerasan yang dialami oleh para korban tragedi 1965 adalah penyiksaan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang tak dapat ditoleransi dalam hukum hak asasi manusia. Penyiksaan adalah salah satu hak yang dikategorikan sebagai non-derogable rights[22], suatu hak yang tak bisa dikurangkan penikmatannya dalam kondisi apapun. Negara tidak punya pilihan lain kecuali melakukan politik hands-off, meniadakan sama sekali praktik penyiksaan ini dan mengupayakan supaya penyiksaan tidak lagi ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Dijamin dalam Article 5[23] Universal Declaration of Human Rights serta Article 7 ICCPR, hak untuk tidak disiksa ini adalah elemen wajib setiap negara kesejahteraan.

Dalam level nasional, jaminan untuk tidak disiksa ini terdapat dalam Pasal 28 G (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dicantumkannya hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan ini merupakan refleksi atas dasar fundamen didirikannya Negara Republik Indonesia yang berkesesuaian dengan cita-cita negara sesuai dengan yang tercantum dalam preambule. Negara tidak didirikan untuk merepresi dan menyakiti warganya melainkan untuk mengayomi dan menentramkan.

  1. Faktor-faktor yang Menghambat Keadilan

Identifikasi mengenai berbagai pelanggaran HAM sebagaimana disebutkan di atas hanyalah sekedar beberapa contoh saja dari sekian banyak pelanggaran HAM terkait Tragedi 1965. Jika diinventarisir, akan lebih banyak lagi pelanggaran dan perampasan hak asasi manusia lain yang belum diidentifikasi semisal hak atas martabat dan kedudukan yang sama di depan hukum, hak untuk mendapatkan kompensasi atas pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Pendeknya, semua pelanggaran HAM tersebut akan menjadi tidak adil jika dibiarkan begitu saja dengan melembagakan impunitas. Namun demikian diakui bahwa untuk menegakkan HAM terutama dalam sebuah negara yang masih relatif berada dalam suasana peralihan tidaklah mudah. Kekuasaan, orang-orang yang pernah berkuasa, yang pernah terlibat dalam pelanggaran masih ada dan mempunyai kekuasaan yang berpengaruh dalam kehidupan bernegara.[24] Sekian lama dengan kebenaran yang diproduksi oleh negara juga turut menyumbang mindset/pola pikir masyarakat akan suatu ‘kebenaran’ yang dengan mudah akan menolak usulan kebenaran versi lain.

Sejak dinyatakan sebagai partai terlarang dengan instrumen Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/1966, Partai Komunis Indonesia dan komunisme menjadi dua hal yang dalam derajat tertentu menjadi sensitif untuk dibicarakan dalam wacana publik di Indonesia. Pasal 2 dan 3 Ketetapan MPRS itu yang berisi larangan penyebarluaskan ajaran Marxisme-Leninisme, serta kriminalisasi berbagai ekspresi maupun kegiatan publik yang mewacanakan komunisme dalam implementasinya diinterpretasi begitu luas dan menggurita, menjadikan wacana mengenai apapun yang berkaitan dengan komunisme menjadi  tabu dan dihindari.

Wacana mengenai komunisme dan PKI berikut tragedi yang meliputinya di Indonesia kemudian lebih didominasi oleh negara.  Orde Baru mencatatkan sejarah betapa represifnya rejim ini terhadap apa-apa saja yang diklaimnya sebagai komunisme dan atau Partai Komunis Indonesia. Lemahnya jaminan konstitusi kala itu menjadikan berbagai hak asasi warga seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat menjadi terbatas dan dapat dirampas kapan saja. Diskusi buku karya Pramoedya Ananta Toer oleh mahasiswa UGM pada dekade 90-an misalnya berakhir dengan pemenjaraan para mahasiswa, karena Pramoedya dilekatkan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) suatu organisasi kesenian Partai Komunis Indonesia.

Era Reformasi yang seharusnya memungkinkan kebebasan berpendapat dan berekspresi ternyata belum mampu mengikis kekhawatiran sosial untuk kembali membicarakan masalah bangsa seputar G 30 S berikut tragedi yang mengikutinya dengan lebih terbuka dan dengan kepala dingin. Pada 2009, produksi sebuah film berjudul “Lastri” yang dibintangi Marcelia Zalianty mendapat tentangan dari masyarakat karena kekhawatiran bahwa film itu adalah propaganda komunisme. Rapat yang diadakan sebuah badan hukum Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 di Tangerang dibubarkan pihak kepolisian.[25] Sementara itu ketika ada upaya untuk melakukan penggalian makam mereka yang menjadi korban pembunuhan masal di kaloran Temanggung, Jawa Tengah pada 23-24 Maret 2001 justeru mendapat tentangan dari masyarakat sipil untuk menolak dan membatalkannya.

Ilustrasi singkat di atas adalah gambaran betapa sensitifnya masalah komunisme di Indonesia dan seolah menjadi justifikasi tindakan negara untuk mengabaikan hak asasi manusia mereka yang diduga atau disangkutpautkan dengan Partai Komunis Indonesia dan paham komunisme. Mindset Orde Baru yang menempatkan massa komunis sebagai bukan manusia dan wajar serta layak untuk dihabisi ternyata masih bercokol dan hidup di benak sanubari baik penyelenggaran negara maupun masyarakat. Hal ini menimbulkan hambatan tersendiri bagi berbagai kalangan untuk membicarakan secara lebih terbuka dan kritikal mengenai tragedi kemanusiaan 1965 sekalipun dalam ruang akademik. Keadilan dan kebenaran serta rekonsiliasi yang diharapkan akan semakin tergapai seiring demokratisnya masyarakat nampak masih jauh.

Kejadian dan peristiwa masa lalu dilengkapi dengan mitos dan legenda buatan Orde Baru tentang PKI melalui media film, buku sejarah semakin menjadikan mereka yang pernah atau diklaim pernah terkait dengan komunisme digeneralisasikan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang pula harus dihormati dan dilindungi. Penyiksaan, pembasmian, pembantaian, pemenjaraan terhadap manusia yang kebetulan berpaham komunis secara sadar dicobakesankan sebagai kelumrahan. Segala penderitaan dan pelanggaran hukum dianggap layak diterima oleh mereka yang terkait atau dikait-kaitkan dengan komunisme dan PKI sebagai akibat pembunuhan berdarah 1 Oktober 1965. Segenap kesewenangan terhadap mereka yang disinyalir sebagai simpatisan atau anggota PKI semakin diperkental dengan antagonisme komunisme dan agama, yang akhirnya menggiring kepada situasi dan asumsi masyarakat untuk menindas sesama warga negara yang berkelainan pandangan dan keyakinan politiknya.

  1. Alternatif Pemulihan

Di awal era reformasi, upaya untuk menguak kebenaran dan keadilan terkait pelanggaran hak asasi manusia masa lalu sebenarnya mulai mendapat titik cerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan MPR-RI No. V/MPR/2000 menegaskan pentingnya dibentuk sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi guna tercapainya persatuan nasional. Sebelumnya, Pasal 104 (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan dibentuknya sebuah Pengadilan HAM yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di dalam Pasal 47 UU Pengadilan HAM disebutkan  bahwa terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu terbuka penyelesaian dengan suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Diintroduksinya pendekatan non-legal ke dalam UU Pengadilan HAM adalah harapan yang cerah bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu khususnya korban Tragedi 1965 untuk mendapatkan keadilan.

Kendati terlambat, hadirnya UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menguak dan mencari kebenaran masa lalu dengan suatu komisi kebenaran sebagaimana pernah dipraktikkan antara lain di South Africa menjadikan UU ini di satu sisi menjadi produk hukum yang progresif, karena menampung realita adanya pelanggaran hak asasi berat masa lalu sebelum UU tersebut diundangkan. Namun demkian, harapan para korban akhirnya harus dikubur karena tak lama setelah diundangkan UU ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor  006/PUU-IV/2006[26]. MK berpendapat bahwa isi dari UU KKR ini justeru menciderai penegakan hak asasi manusia karena pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ini digantungkan pada pemberian maaf korban. Namun demikian, MK juga menyatakan keseluruhan muatan UU KKR tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat karena pembatalan Pasal 27 akan berimplikasi pada seluruh isi UU, sehingga UU KKR tidak akan bisa dilaksanakan. Harapan akan adanya kerangka formal untuk menguak kebenaran masa lalu akhirnya harus dikubur.

Sudah barang tentu, upaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tak boleh padam hanya karena persoalan hilangnya kerangka legal semata. Semua pihak baik negara maupun masyarakat khususnya para korban harus menyadari bahwa Tragedi 1965 bukanlah semata persoalan mereka yang menjadi pelaku dan korban pada tahun 1965, namun telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia. Tidak dituntaskannya kasus ini tidak saja akan menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa menyala, namun bisa jadi akan diikuti kembali pada suatu ketika. Generasi penerus bangsa harus mengetahui dan menyadari bahwa pernah terjadi penyelewengan kekuasaan oleh negara dan juga konflik horizontal yang di-endorse oleh negara. Pengalaman masa lalu itu harus diungkap dan diketahui secara luas agar menjadi pelajaran yang tak boleh terulang lagi,sebagaimana dunia telah belajar dari kekejaman Nazi Hitler dan keganasan rejim Pol Pot di Cambodia.

Negara harus memahami bahwa pengungkapan kasus Tragedi 1965 juga merupakan kepentingannya dan bahkan lebih jauh kepentingan kemanusiaan yang universal. Pengungkapan ini juga merupakan kewajiban negara menurut hukum internasional untuk memberikan kompensasi dan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya, terlebih Indonesia adalah negara peserta ICCPR. Terungkap dan terselesaikannya kasus ini akan membawa citra positif negara yang berparadigma hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Akan ada garis pemisah yang jelas antara rezim yang berkuasa sekarang dengan rezim pendahulu termasuk rezim yang melakukan pelanggaran di tahun 1965. Selesainya permasalahan 1965 akan kembali merekatkan komponen bangsa yang bertikai dan berseteru sehingga akan sinergik dalam melanjutkan agenda bangsa dalam melakukan pembangunan menuju masyarakat Indonesia yang dicita-citakan Pembukaan UUD 1945.

Setidaknya ada dua hal terkait pelanggaran HAM 1965 yang mendesak untuk segera mendapatkan perhatian dan keseriusan dari negara. Pertama, adalah pengakuan negara akan terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran HAM dalam berbagai ragam format. Negara harus mengakui telah terjadi berbagai perampasan hak asasi manusia berupa penyiksaan (torture), perampasan nyawa sewenang-wenang (extrajudicial killings) terhadap ribuan hingga jutaan warga negara, penahanan sewenang-wenang (extrajudicial detention) terhadap mereka yang diduga massa dan simpatisan PKI dan juga penghilangan status kewarganegaraan yang dialami oleh ribuan warga negara. Pengakuan telah terjadinya pelanggaran HAM ini penting karena pengakuan adalah titik awal dimungkinkannya penyelesaian berbagai kasus tersebut. Pengakuan ini menjadi penting pula karena akan mendatangkan kepastian adanya pihak yang bertanggung jawab atas semua penderitaan yang dialami korban. Justeru karena sekian lama kasus ini dibiarkan tanpa ada pengakuan resmi dari negara, hingga kini ribuan orang masih menanggung derita dan bahkan stigma negatif. Justeru karena tidak ada yang mengaku bersalah, maka korban selamanya akan menemui kesukaran untuk memaafkan.

Kedua adalah menyangkut pemulihan hak dan rehabilitasi mereka yang dilanggar HAM-nya. Negara harus memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar, serta memberikan kompensasi atas terlanggarnya hak asasi warga negara. Pemulihan ini penting guna membersihkan dan melenyapkan beban sosial yang dipikul bahkan oleh berbagai generasi yang tak bersangkut paut dan mengalami alienasi sosial. Pemulihan ini adalah suatu konsekwensi logis, suatu tanggung jawab negara di bawah hukum internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang pernah dilakukannya. Dengan pemulihan (reparasi), semua stigma akan dihilangkan dan para korban akan kembali mendapatkan hak-haknya.

Upaya pro justitia (trial-court model) untuk mengusut kasus 65 untuk dibawa ke proses peradilan melalui pengadilan ad-hoc selain tidak lagi dimungkinkan juga tidak akan membawa keadilan bagi para korban. Hal ini karena setelah lampaunya waktu sejak 1965 hingga kini, berbagai saksi dan pelaku sudah sukar kembali untuk dikumpulkan. Soeharto sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas peristiwa dan rangkaian tragedi itu telah meninggal dunia. Demikian pula dengan beberapa tokoh angkatan bersenjata yang kala itu yang memegang kunci kendali pembantaian serta pucuk pimpinan gerakan keagamaan yang membantunya sudah banyak yang telah tiada. Jikalau upaya peradilan ini dipaksakan untuk dilakukan, justeru tidak akan membawa kepada keadilan dan kelegaan di hati para korban dan hanya akan membawa kepada luka lama. Para pelaku justeru akan mampu menghindarkan diri dari tuduhan dengan kelemahan-kelemahan alat bukti yang tak pelak akan dihadapi oleh pihak korban.

Manakala penyelesaian dengan jalur hukum tidak memungkinkan tercapainya keadilan dan justeru menjanjikan masalah yang lebih besar, penyelesaian dengan melalui jalur extra-judicial akan lebih mengena dan memungkinkan penyelesaian yang melegakan. Penyelesaian di luar jalur hukum ini adalah dengan suatu pernyataan pemerintah yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965 yang menyangkut ribuan bahkan jutaan manusia. Negara harus mengakui secara terbuka telah terjadi pelanggaran hak asasi secara sistematik berupa penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan terhadap orang-orang warga negara yang dianggap sebagai massa komunis.

Harus diingat dan dipahami bahwa pengakuan ini tidak dilakukan atas desakan masyarakat saja, akan tetapi dengan kemauan politik negara. Negara harus memandang permohonan maaf ini sebagai sebuah kebutuhan, sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi tidak saja terhadap para korban namun pula kepada segenap bangsa Indonesia bahkan kepada dunia, atas terjadinya berbagai perampasan hak asasi manusia tersebut. Hal ini penting agar jelas diketahui oleh masyarakat, bahwa segenap tindakan perampasan hak warga adalah suatu kesalahan, adalah suatu pelanggaran oleh negara, sebagai hal yang sama sekali tak boleh dilakukan oleh negara. Permohonan ini penting pula dilakukan untuk memberikan kejelasan adanya siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi korban, hal kunci penyebab berbagai penderitaan dan perlakuan tidak adil terhadap sebagian warga negara.

Permohonan maaf kepada korban terkait kasus Tragedi 1965 disadari bukannya lepas dari keberatan dan protes anggota masyarakat dan elite politik. Skeptisisme yang kemungkinan besar akan muncul adalah adanya kekhawatiran bahwa permohonan maaf dari negara terhadap korban Tragedi 1965 akan menimbulkan gejolak dan memunculkan gerakan komunisme dan bangkitnya Partai Komunis Indonesia. Akan dikhawatirkan bahwa munculnya kembali PKI dan paham komunisme akan memecah belah dan membawa Indonesia kembali kepada konflik horizontal. Namun demikian, kekhawatiran ini sesungguhnya tak beralasan mengingat Partai Komunis Indonesia tetap dilarang untuk berdiri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi komunisme yang dianut oleh Partai Komunis Indonesia, tak sesuai dengan Pancasila dan oleh karenanya pelarangan Partai Komunis Indonesia adalah hal yang final.

Negara harus membedakan antara memohon maaf atas pelanggaran hak asasi manusia yang wajib dilakukannya dengan menghidupkan paham komunisme dan atau menghidupkan PKI. Memohon maaf dan mengakui kesalahan masa lalu atas pelanggaran HAM bukanlah identik dengan menghidupkan seusuatu paham yang dianut oleh warga negara yang dirampas haknya. Negara berkewajiban-menurut Hukum Internasional dan Konstitusi- untuk memohon maaf dan memulihkan hak-hak warganya yang telah menjadi korban tindakan negara. Lebih lanjut, permohonan maaf ini menjadi tonggak penting tercapainya rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta perwujudan tanggung jawab negara. Justeru di sini peran negara dan unsur-unsur masyarakat sipil terutama dari kalangan korban dan masyarakat yang terlibat amat diperlukan guna mensosialisasikan hal ini agar tidak disalahartikan oleh masyarakat dan kemudian menjadi konsumsi politik pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh dan atau yang tak beritikad baik mencapai perdamaian.

Terkait dengan korban dan pelaku yang melibatkan unsur negara dan sesama masyarakat sipil, maka baik korban dan pelaku harus dilibatkan dalam upaya penyelesaian ini. Baik korban maupun pelaku harus berdialog dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian. Negara  bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat bahu membahu dengan unsur masyarakat mengupayakan suatu forum silaturahmi yang bertujuan untuk perdamaian. Pengakuan dan testimoni para korban dan pelaku dapat dilakukan baik di level nasional maupun daerah. Pendekatan model seperti ini memang tidak menjanjikan penghukuman dalam kacamata legal seperti prisonisasi, namun lebih berpijak pada konteks realpolitik yang ada dengan tujuan memulihkan dan memberikan kelegaan pada korban sekaligus mengubur luka lama yang pernah ada

  1. Penutup

Penyelesaian kasus 1965 yang begitu massive baik dalam skala korban maupun luasnya persoalan akan lebih tepat menggunakan sarana non-legal dengan mengupayakan semua pihak yang pernah bersengketa untuk duduk bersama dan saling memaafkan untuk menuju hari depan yang lebih baik. Mengingat pendekatan yang ditempuh adalah win-win solution, masyarakat termasuk korban dan pelaku harus menyadari kepentingan yang lebih besar dengan tidak memaksakan keinginan satu pihak saja, namun kepentingan bangsa yang lebih luas.

Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu berupa pengakuan adanya Tragedi 1965 harus dilakukan tak hanya dalam fungsinya yang simbolik sebagai ekspresi rekonsiliasi dan dihormatinya hak asasi manusia namun juga sebagai bentuk konkrit kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia. Pengakuan ini harus ditindaklanjuti dengan pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap semua saja warga negara yang pernah menjadi korban berbagai pelanggaran HAM 1965. Klaim rejim pengganti sebagai bersih dari pelanggaran HAM tidak berarti banyak manakala rejim pengganti tak mampu menyelesaikan persoalan HAM masa lalu dan hanya berhenti pada tataran wacana.

Diselesaikannya kasus Tragedi 1965 memiliki nilai strategis yang begitu penting dan merupakan batu ujian bagi negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM lain yang hingga kini belum terselesaikan. Jika rekonsiliasi bisa tercapai dan korban dan pelaku bisa saling memaafkan, maka berbagai pelanggaran HAM masa lalu seperti Tragedi 27 Juli 1996, Penculikan aktivis dan lain-lain yang masih diselimuti misteri akan terungkap. Pada gilirannya semua akan berimbas positif dan semakin mengokohkan persatuan nasional dalam menghadapi tantangan pergaulan dunia yang semakin mengglobal.

DAFTAR RUJUKAN

 

Artikel, Buku

—————, “Geger Sekitar Tap MPRS XXV/1966, Media Indonesia, 9 April 2000

Cribb, Robert, The Indonesian Killing 1965-66, Monash University South East Asian Studies, 1990, Clayton

Crouch, Harold, The Army and Politics in Indonesia, Cornell University Press, 1978

Dinuth, Alex (ed), Dokumen Terpilih Sekitar G 30 S/PKI, Intermasa, 1997, Jakarta

Malaka, Tan,  Dari Penjara Ke Penjara, Narasi, 2007, Jakarta

Mc Gregor, Kate, “Forty Years on”, Inside Indonesia, <http://www.insideindonesia.org/content/view/139/29/&gt; diakses pada 25 Juni 2009

Pohlman, Annie, “Women and The Indonesian Killing 1965-1966: Gender Variables and Possible Directions of Research” , makalah dipresentasikan pada 15th Biennial Conference of Asian Studies Asoociation of Australia, Canberra, 29 Juni-2 Juli 2004

Ricklefs, M.C, A History of Modern Indonesia Since c.1300, MacMillan, 1991

Taher, Yoseph Y., “Teror Masyarakat oleh Oknum Aparat Kepolisian”, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Teror-Masyarakat-oleh-Oknum-Aparat-Kepolisian&dn=20090210085507&gt; diakses pada 6 Juli 2009

Toer, Pramoedya A., Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Penerbit Hasta Mitra, Jakarta, 1985

Wardaya, Manunggal K., Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Ujung Masa Transisi, dalam Artidjo Alkostar (ed), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2007

Instrumen Hukum

Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia No.142/KOTI/1965

The International Covenant On Civil and Political Rights

The Universal Declaration of Human Rights

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Surat Ketetapan Menteri Panglima Angkatan Darat tertanggal 17 September 1966 No. Kep-977/9/1966


[1] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan dikenal memuat klausul hak asasi manusia secara tidak lengkap dan tidak jelas. Hal ini tak bisa dilepaskan dari sifat temporer konstitusi tertulis tersebut sebagai hasil dari kompromi dari para framers terkait daruratnya situasi guna segera terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai hal ini bacalah antara lain Todung M. Lubis, In Search of Human Rights: Legal-Politics Dillemas of Indonesia’s New Order 1966-1990, Gramedia, 1993, Jakarta.

[2] UU No. 39 Tahun 1999

[3] UU No. 26 Tahun 2000

[4] Satu ajudan yang dimaksud adalah Lettu Pierre Tendean, yang menjadi ajudan Jenderal A.H Nasution. Nasution sendiri berhasil lolos dari penculikan tersebut.

[5] Pengangkatan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ini diberikan dengan sebuah Keputusan Presiden/Pangliman Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia No. 142/KOTI/1965.

[6] Lihat Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Cornell University Press, 1978, hal. 135. Dituliskan oleh Crouch, “The Crucial Condition for the army’s increasing dominance was the elimination of the PKI.”

[7] Alex Dinuth (ed), Dokumen Terpilih Sekitar G 30 S/PKI, 1997, Intermasa, Jakarta.

[8] M.C Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c.1300, Second Edition, MacMillan, 1991. Angka 1,500,000 jiwa ini juga diyakini oleh sejarawan Australia Robert Cribb dalam buku The Indonesian Killing 1965-66, Clayton: Monash University South East Asian Studies, 1990.

[9] Mengenai hal ini bacalah Annie Pohlman, “Women and The Indonesian Killing 1965-1966: Gender Variables and Possible Directions of Research” , makalah dipresentasikan pada 15th Biennial Conference of Asian Studies Asoociation of Australia, Canberra, 29 Juni-2 Juli 2004

[10] Jumlah mereka yang ditawan di kamp ini dipercaya mencapai 500 ribu jiwa. Lihat Kate Mc Gregor, “Forty Years on”, Inside Indonesia, <http://www.insideindonesia.org/content/view/139/29/&gt; diakses pada 25 Juni 2009. Para tahanan politik Pulau Buru ini baru bebas sekitar empatbelas tahun kemudian setelah mendapatkan desakan dari Amerika Serikat.

[11] Catatan nama-nama mereka yang meninggal maupun tewas di Pulau Buru didokumentasikan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Hasta Mitra, Jakarta,  1985.

[12] ———-, “Geger Sekitar Tap MPRS XXV/1966, Media Indonesia, 9 April 2000.

[13] Kendati demikian, apa mengapa dan siapa terkait pembunuhan para jenderal tersebut hingga kini masih menjadi debat akadedmik. Negara, melalui buku putih yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto, seorang sejarawan yang pernah menjadi menteri pendidikan di era Orde Baru menyatakan bahwa PKI adalah dalang peristiwa G 30 S. Sementara itu, berbagai studi menyebut spekulasi yang berbeda mengenai siapa di balik peristiwa tersebut. Ada yang menyimpulkan bahwa Soekarno adalah otak di belakang G 30 S. Pendapat lain menyebutkan bahwa G 30 S (sebagaimana dinyatakan dalam rilis Dewan Revolusi pimpinan Letkol Untung) adalah murni konflik internal Angkatan Darat. Sejarawan Belanda seperti Wertheim dalam bukunya Soeharto and The Untung Coup? The Missing Link (1970) misalnya meragukan bahwa PKI ada di belakang peristiwa tersebut.

[14] Ditetapkan dengan Surat Ketetapan Menteri Panglima Angkatan Darat tertanggal 17 September 1966 No. Kep-977/9/1966

[15] Ayat 1 dari article ini menyebutkan “Every human being has the inherent right to life. This right shal be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

[16] Diadopsi dengan Resolusi Majelis Umum PBB No 44/128 tanggal 15 Desember 1989.

[17] Article ini selengkapnya berbunyi “Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shallbe deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

[18] Selengkapnya rumusan pasal ini berbunyi “No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.”

[19] Tan Malaka, Dari Penjara Ke Penjara, Narasi, Cetakan Pertama, 2008, Yogyakarta

[20] Wawancara dengan Sarmadji alias Wardjo dari Pusat Dokumentasi Indonesia, Amsterdam, The Netherlands

[21] Wawancara dengan J.Tahzin, putera mantan duta besar RI di Afrika dan mantan pemimpin redaksi Bintang Timur. Ketika meninggalkan Indonesia ia baru berusia sekitar 10 tahun. Wawancara dilakukan di Woerden, The Netherlands, 16 Mei 2009.

[22] Selengkapnya mengenai pembatasan hak asasi manusia yang bersangkut paut dengan non-derogable rights ini bisa dilihat pada Article 4 ICCPR.

[23] Article ini menyebutkan “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

[24] Lihat Manunggal K. Wardaya, “Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Ujung Masa Transisi,” dalam Artidjo Alkostar (ed), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, Pusham-UII, Yogyakarta, 2007.

[25] Lihat Yoseph Tugio Taher, “Teror Masyarakat oleh Oknum Aparat Kepolisian”, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Teror-Masyarakat-oleh-Oknum-Aparat-Kepolisian&dn=20090210085507&gt; diakses pada 6 Juli 2009.

[26] Sebelum dibatalkan oleh MK, UU KKR sendiri sudah mengundang skeptisme dari kalangan pemerhati hak asasi manusia karena begitu lambatnya Komisi Kebenaran terbentuk. Jika dihitung dengan tahun, UU ini dapat dikatakan amat terlambat, karena baru terbentuk enam (6) tahun setelah tergulingnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Dalam perspektif transitional justice, pembentukan suatu komisi kebenaran ini menjadi semakin tak strategis, karena situasi sosial dan politik suatu negara akan semakin berangsur demokratik dan kehilangan momen peralihan dimana penyelesaian extra-judicial akan lebih besar untuk diterima daripada penyelesaian yang legal-formal sifatnya.