Download PDF

Dimuat di KOMPAS Jawa Tengah, 9 Juli 2007

Isu hidupnya lembaga bredel dalam legislasi pers nasional kembali menghantui insan pers Indonesia. Beberapa kalangan mengaku telah menerima draf perubahan UU Pers yang di dalamnya konon antara lain memuat pengaturan mengenai bredel. Ketakutan akan comeback-nya rezim otoriter yang menabukan kritik dan membudayakan sensor, pembungkaman, serta pembutatulian warga kembali menyeruak. Tak pelak wacana hendak dimunculkannya kembali bredel dalam pembaharuan hukum pers yang sebenarnya masih dalam tataran isu menimbulkan gelombang penolakan.

Boleh dikata tidak ada satu pun insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi di negeri ini yang mau lembaga bredel dihidupkan kembali. Eksisnya lembaga bredel dikhawatirkan memberi peluang lebar bagi kekuasaan untuk secara diskretif menghentikan operasi lembaga pers jika dianggap merongrong kewibawaan pemerintah. Pertanyaan mendasar yang layak dikemukakan adalah sejauh mana kekhawatiran akan kembalinya lembaga bredel harus diterima khususnya di era keterbukaan ini?

Pembredelan atau pelarangan penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Kasus bredel yang paling fenomenal yang dikenal di Tanah Air ialah bredel yang menimpa Tempo, Editor, dan Detik pada 1994. Ketiganya diberangus rezim Orde Baru karena laporan investigatif atas berbagai kejanggalan terkait pembelian kapal perang eks Jerman yang banyak mengungkit-ungkap keterlibatan keluarga BJ Habibie (kala itu Menristek).

Sebelumnya, bredel yang menimpa berbagai media di 1970-an pun tak lepas dari masalah politik. Harian Indonesia Raya pimpinan Muchtar Lubis, misalnya, dibredel karena liputan-liputannya seputar penyimpangan di tubuh Pertamina. Kendati diprotes sebagai pengingkaran hak asasi warga atas informasi, rezim yang otoritarian kala itu begitu kukuh mempertahankan bredel sebagai sarana melanggengkan kekuasaan.

Pascareformasi 1998 harus diakui bahwa pers Indonesia menemukan kembali kebebasan yang dicitakannya. Banyak hal yang pada era sebelumnya fit to print namun “membahayakan dan sensitif” sehingga tidak boleh diberitakan kini bebas diketahui masyarakat. Jika dua wartawan Ahmad Taufik dan Eko Maryadi dari AJI dipenjara karena aktivitas jurnalistiknya semasa Orde Baru, putusan MA dalam kasus Tempo vs Tommy Winata menunjukkan bahwa dunia peradilan Indonesia pun telah berpihak pada pers dengan tidak menerima pendekatan hukum pidana (penal approach) terhadap sengketa pers.

Rakyat kini telah jauh melek informasi seiring dengan akselerasi globalisasi. Pendidikan dan penyadaran politik dan penguatan institusi-institusi demokrasi membuat masyarakat kian kritis dan berani menyuarakan pendapat. Oleh karenanya, jika kekuasaan hendak menghidupkan kembali bredel dengan modus yang sama seperti di masa Orde Baru, maka sudah barang tentu harga politik yang terlalu mahal akan dibayar oleh pemerintah.

Penolakan dari rakyat dan insan pers serta kecaman dunia internasional tentu akan dituai jika sampai pemerintah berani melakukan bredel dengan modus serupa yang dilakukan di masa Orde Baru.

Evaluasi

Alih-alih mengkhawatirkan bredel dalam relasi antagonis kebebasan warga versus negara, tulisan ini hendak mengajak kita untuk mengevaluasi kembali kebebasan pers yang nyaris satu dasawarsa ini telah kita enyam. Kita sepakat bahwa tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya tak terkecuali kebebasan pers. Pers memang pilar keempat demokrasi yang mengawasi cabang-cabang kekuasaan dalam kehidupan bernegara, namun bukan berarti pilar pers tidak mungkin retak dan rapuh.

Pers memiliki fungsi pengawasan agar kekuasaan menjadi amanah terhadap aspirasi rakyat, namun kekuasaan atas informasi juga menjadikan pers berpotensi untuk korup dan mengangkangi hak publik atas informasi dan perlindungan hukum. Itulah sebabnya dalam dunia jurnalistik dikenal pula adanya kode etik. Untuk itulah ada mekanisme yang hak jawab dan hak koreksi yang tidak lain dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak kerugian yang potensial ditimbulkan oleh pers.

Kebebasan pers

Faktanya kebebasan pers yang telah dienyam tidak dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab oleh banyak insan pers Tanah Air. Kita melihat betapa mudahnya orang melihat mayat tanpa kepala atau korban mutilasi yang ditampilkan oleh pers nasional dengan begitu vulgar.

Kita dengan mudah menemukan lembaga pers yang memuat iklan yang bertentangan dengan rasa susila, bahkan iklan yang secara terang- terangan menawarkan jasa seks. Tabloid dan koran baru bermunculan, namun sedikit di antaranya yang mampu dan mau benar-benar mengemban misi edukasi dan pencerahan. Kewajiban pers untuk menurunkan berita yang benar-benar fit to print amat mudah diabaikan dengan tameng hak jawab dan hak koreksi. Ada kesan kuat bahwa kini lembaga pers didirikan untuk kemudian difungsikan sebagai lembaga ekonomi belaka yang mencari keuntungan.

Pers tidak lagi didirikan dengan semangat untuk mendiseminasikan informasi dan sebagai ajang dialog publik sebagaimana diidealkan ada pada masyarakat sipil dalam perspektif Habermasian, namun sebagai komoditas untuk mencari keuntungan.

Pers yang berorientasi bisnis semakin terkondisi dengan ditunjang legislasi yang tidak memberikan syarat-syarat yang ketat bagi calon pengusaha pers, dan tidak membebankan kewajiban pada pengusaha pers untuk memberikan kesejahteraan pada wartawan dan karyawan pers.

Pasal 10 UU Pers yang tidak tegas-tegas mewajibkan pengusaha pers untuk menyejahterakan wartawan dan karyawan pers adalah contoh nyata betapa berpihaknya pembuat undang-undang terhadap pengusaha pers.

Pada gilirannya, kendati semua lembaga pers telah mengklaim menerapkan larangan bagi wartawan untuk menerima amplop, di lapangan masih teramat banyak dijumpai wartawan yang mencari kesejahteraannya sendiri dengan memanfaatkan status dan posisinya.

Dalam ranah pemberitaan, wartawan-wartawan yang “kelaparan” berlomba agar liputannya menjadi headline, sinergis dengan nafsu kapitalistik pengusaha pers yang hanya mengejar rating dan oplah. Fungsi edukasi dan kontrol yang semestinya menjadi ruh kehidupan pers menjadi terabaikan, tergantikan oleh semangat cari untung ala kapitalisme yang semata mementingkan selera pasar.