Dimuat dalam Jurnal Voice of Constitution and Human Rights vol. 2 No. 1, Oktober 2008, hlm. 87-102, Lemlit Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Download MS-Word)

Suhardjana & Manunggal K. Wardaya

Abstract :

Freedom of Religion and Belief has been one of rights acknowledged by international human rights instruments such as The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This right should be protected by states not only because contract between parties should be obeyed based on Pacta Sunt Servanda principle but also because of its status as an international customary law. Not only have obligation to ratify, state parties should also take necessary measures to ensure that the enjoyment of this right at domestic level can be guaranteed. This step includes measures to amend legislations which are not in accordance with the enjoyment of this right. Although Indonesia is a state party to the ICCPR and the freedom of religion has been guaranteed by the constitution, the implementation of this rights often is not always an easy task. The state is often been hijacked by certain groups forcing their own belief to abolish another belief and religion. Responding this situation, the state often applying double standard. In one hand the state urges the citizen to stop violence, but in the other hand the state does violence itself by producing legislations to prohibit religion. The research suggests that the prohibition of religion and or belief makes people constrained in adopting their religion, so that they had to adopt religions which are not their choices. The research recommends legislative review and judicial review so that the freedom of religion can be fully enjoyed by the citizens.

 

A. Pendahuluan

Pada awal 2008 tindakan yang kontra terhadap perlindungan agama oleh negara terhadap suatu aliran agama kepercayaan menimpa Jamaah Ahmadiyah. Bermula dari tuntutan sekelompok masyarakat yang menuntut pembubaran kelompok ini karena dinilai sesat, aspirasi ini kemudian diafirmasi oleh negara melalui Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah adalah ajaran yang sesat yang menyimpang dari ajaran Islam. Dukungan pelarangan terhadap aliran Ahmadiyah semakin menguat dari sebagian elemen umat Islam bahkan mengarah pada aksi kekerasan di silang Monas Jakarta pada 1 Juni 2008. Tidak lama setelah itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yakni Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri[1] . SKB tersebut antaranya memberi peringatan baik terhadap penganut dan pengikut Jamaah Ahmadiyah maupun terhadap masyarakat. Isinya yang pertama adalah memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakatuntuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Sebelum kasus Ahmadiyah tercatat beberapa aliran kepercayaan dan agama dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Ketika Orde Baru masih kuat berkuasa, aliran Darul Arqam yang berpusat di Malaysia juga dinyatakan sebagai terlarang. Menurut data PAKEM, sejak 1980 hingga 2006 tercatat 250 aliran yang dinyatakan sesat oleh negara[2]. Sementara itu catatan MUI menyebutkan bahwa setidaknya ada sembilan aliran agama yang dinyatakan sesat hingga November 2007 antaranya Ingkarusunnah, Shalat dua bahasa di Malang, dan Islam Jama’ah, Ikrar Sunnah, Qur’an Suci.[3]

Tak berhenti hingga taraf pelarangan saja, para penganut aliran keagamaan yang dinyatakan sesat itu kemudian pula mengalami kriminalisasi. Pasal-pasal yang dikenakan pada mereka pada umumnya adalah pasal-pasal KUHP mengenai penodaan agama. Sekedar memberikan contoh yang cukup aktuil, BBC siaran Indonesia melaporkan bahwa Ahmad Mushadeq, pimpinan Al Qiyadah Al Islamiyah akhirnya dipidana 4 tahun penjara dengan menggunakan pasal penodaan agama[4].

Nampak ada standar ganda yang diterapkan negara. Pada satu sisi negara secara formil terikat dengan perjanjian Internasional dan Konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun pada sisi lain, ada kesan kuat bahwa negara tidak melakukan perbuatan yang signifikan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dari sekelompok warga negara terhadap kelompok warga negara yang lain. Standar ganda negara juga ditunjukkan ketika di satu sisi aparat negara kerap mengeluarkan seruan dan himbauan agar warga masyarakat tidak berlaku anarkis terhadap pemeluk agama minoritas, namun pada kesempatan lain menggunakan aksi anarkis yang terjadi sebagai justifikasi melakukan pelarangan karena klaim ‘adanya keresahan di masyarakat’. Kesan kuat bahwa negara memihak kelompok tertentu ‘yang resah’ dalam masyarakat menjadi tak terelakkan[5].

Membicarakan pelarangan hak asasi manusia tak bisa lepas dari diskursus pembatasan hak asas manusia. Penikmatan hak asasi manusia pada beberapa hal bisa dikurangi, dibatasi, pembatasan dan pengurangan mana harus dilakukan dengan hukum. Selain itu, dalam hukum hak asasi manusia dikenal hak-hak yang memang dapat ditunda penikmatannya dalam keadaan tertentu, hak-hak mana kerap disebut sebagai derogable rights. Namum demikian, ada beberapa hak yang oleh hukum hak asasi manusia internasional terbilang sebagai non-derogable rights, atau hak yang tak dapat dikurangkan sekalipun negara dalam keadaan darurat, sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 4 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)[6].

Dari uraian di atas, dapat ditarik permasalahan utama untuk dikaji untuk ditemukan jawabnya yakni bagaimana pelarangan aliran agama dan kepercayaan dipandang dari perspektif hukum hak asasi manusia?

B. Metode Penelitian

Karena tujuannya adalah untuk kepentingan praktis yakni untuk mengetahui ”apakah hukumnya”, maka penelitian ini terbilang sebagai penelitian doktrinal, yakni penelitian yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto menggunakan data sekunder[7]. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya[8].

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dipadu dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap norma hukum HAM Internasional. Pendekatan konsepsual (conceptual approach) juga diterapkan dalam memecahkan masalah atau mencari tahu hal-hal yang tidak secara eksplisit tercantum atau diatur  dalam peraturan perundangan,doktrin, maupun perbandingan hukum.

Bahan-bahan hukum diinventarisir dengan studi kepustakaan (library research) dengan memusatkan kegiatan penelitian pada penelusuran pusat-pusat informasi dan dokumentasi norma-norma hukum. Pencarian data ditunjang dengan metode internet research, yakni mencari data- data baik peraturan perundangan maupun ajaran-ajaran (doctrines) mengenai hukum hak asasi manusia yang berkaitan dengan objek penelitian melalui mesin pencari (search engine) dengan teknik pencarian yang efektif dan efisien pada situs-situs internet yang mempunyai kredibilitas akademik.

C. Tinjauan Pustaka 

Para sarjana telah lama memperdebatkan mengenai apa yang dimaksud sebagai agama. Disebutkan antara lain bahwa agama atau yang dalam bahasa Inggris adalah religion berasal dari istilah latin religare, yang berarti mengikat dengan kencang (to bind fast together). Sigmund Freud menyatakan bahwa religion is an oceanic feeling, a sensation of eternity and one may, he thinks, rightly call oneself religious on the ground of this oceanic feeling alone, even if one rejects every belief and every illusion[9].

Berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) regional maupun internasional memberikan perlindungan dan pengakuan atas kebebasan beragama tanpa memberi batasan atas apa yang disebut sebagai agama itu sendiri. Ketiadaan definisi agama dalam berbagai instrumen HAM ini tidaklah aneh, karena berbagai konstitusi di negara-negara dunia-termasuk Indonesia- pula memuat hak beragama tapi tiada memberi batasan pasti apa yang dimaksud dengan agama.[10]

Terlepas dari perdebatan mengenai makna dan definisinya, dalam konteks hukum HAM, agama tidak saja terikat dalam suatu kepercayaan tertentu. Agama dalam konteks HAM juga menjadi istilah yang mendukung  dan berlaku bagi aliran non agama dan kepercayaan. Hal ini tak lepas dari Komite HAM PBB yang menyatakan bahwa agama atau kepercayaan adalah kepercayaan theistik, non-theistik, dan atheistik termasuk pula hak untuk tak memiliki agama maupun kepercayaan[11].

Pada 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan suatu pernyataan terbesar sedunia mengenai hak asasi manusia yakni The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). UDHR ini adalah pernyataan hampir seluruh negara dunia tentang hak dan kebebasan dasar manusia, suatu yang disebut Komisioner Tinggi HAM PBB Mary Robinson sebagai komitmen bersama dunia akan nilai-nilai martabat, persamaan, dan keamanan bagi semua manusia[12]. Salah satu kebebasan dasar manusia yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat dari seorang manusia yang tercantum dalam deklarasi ini adalah adalah kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan yang dimuat dalam Pasal 18.[13] Preamble UDHR sendiri menyatakan bahwa “recognition of the inherent dignity and of the equal inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world”.

Pasal 18 UDHR menyatakan Everyone has the freedom of thought, conscience and religion, this right include freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. Dalam pasal tersebut terkandung suatu pesan tegas bahwa kebebasan beragama adalah pula meliputi kebebasan untuk beralih/berganti agama serta kebebasan untuk menyatakan agama.

Prinsip yang terkandung bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara dalam beragama dan berkeyakinan adalah bahwa negara menyatakan kenetralannya dalam hal agama dan sepenuhnya menyerahkan permasalahan agama kepada warga negara. Karena UDHR hanyalah suatu pernyataan (declaration) belaka, ia pada satu sisi tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai produk hukum meskipun ia mempunyai kekuatan mengikat secara moral yang amat kuat[14].

Berbagai hak dan kebebasan dasar termasuk hak beragama dan berkeyakinan ini kemudian dielaborasi ke dalam suatu piranti hukum yang lebih mengikat yakni The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Sementara hak-hak lain yang terbilang sebagai hak ekonomi, sosial dan budaya tertuang dalam The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR). Dalam Pasal 18 ICCPR dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak ini menjadi hak yang amat kukuh dan kuat, karena ICCPR menyatakan bahwa hak beragama dan berkeyakinan ini termasuk dalam non derogable rights, atau hak yang tak dapat dikurangi penikmatannya. Kegagalan untuk melakukan kewajiban yang lahir dari instrumen hukum internasional akan melahirkan apa yang disebut sebagai “pelanggaran hak asasi manusia”[15].

Sebelum adanya ICCPR, pada 1961, PBB membentuk suatu kelompok kerja untuk menyusun suatu Convention on Religious Intolerance. Namun demikian, keinginan untuk menjadikannya sebagai suatu perjanjian internasional terhambat karena adanya sensitivitas dan kompleksitas yang tinggi untuk menyusun suatu perjanjian mengenai intoleransi agama yang mengikat secara hukum. Sebagai gantinya, sebuah sub-komisi di bawah Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyusun suatu draft deklarasi yang tidak mengikat secara hukum (non-legally binding)[16].

Hingga akhirnya pada 1981 PBB mengesahkan suatu Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief[17] (Selanjutnya disebut ‘Deklarasi 1981’). Deklarasi ini adalah suatu instrumen HAM internasional yang memuat istilah religion and belief dalam titelnya. Sebenarnya ini adalah untuk mengakomodasi aspirasi mengenai keagamaan yang menguat di Timur pada satu sisis, dan atheisme di sisi lain.

Sebagaimana UDHR yang pada awalnya tidak disepakati oleh negara-negara yang mengkriminalisasi perbuatan pindah agama, Deklarasi 1981 juga mendapat respon yang tidak seragam. Bulgaria sebagai representasi blok Soviet misalnya, mengajukan keberatan bahwa Deklarasi ini lebih memihak pada mereka yang berkepercayaan dan beragama daripada terhadap mereka yang  ateistik  Sementara itu, Iran yang mewakili blok agama dari negara peserta PBB melakukan reservasi terhadap Deklarasi ini serta justeru menganggap bahwa Deklarasi ini tidak cukup menjamin agama[18].

Tanggapan lain dari Deklarasi 1981 muncul dari China dimana Central Committee dari Partai Komunis China yang berkuasa menyatakan bahwa Partai Komunis China adalah atheis, namun menyerukan kebebasan beragama yang terbatas dalam  Republik Rakyat China. Menurut Pasal 36 Konstitusi 1982, tak seorangpun boleh menggunakan agama untuk terlibat dalam aktifitas yang mengganggu ketertiban umum, merugikan kesehatan warga negara serta mengganggu sistem pendidikan[19].

Kebebasan beragama dan berkepercayaan juga dinyatakan dan dijamin dalam berbagai instrumen yang sifatnya regional. Kawasan Eropa misalnya, memilki European Convention on Human Rights di mana dalam perjanjian  ini, kebebasan beragama dicantumkan dalam artikel 9. Mekanisme penegakan konvensi inipun diperkuat dengan adanya Eruopean Court of Human Rights (ECHR). Asia sebagai salah satu kawasan (region) di dunia adalah satu-satunya kawasan yang tak memiliki deklarasi HAM yang didalamnya mengakui hak beragama.

Ketiadaan instrumen HAM regional di Asia tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang dianut oleh negara-negara di Asia yang masih kental watak dan nuansa feodalnya. Oleh karenanya, pada peringatan ke 50 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, yang diselenggarakan di Kwangju Korea Selatan, para perwakilan rakyat Asia mendeklarasikan Asian Charter of Human Rights[20]. Oleh karenanya pula, Asian Human Rights Charter ini pula disebut sebagai A People’s Charter[21].

Deklarasi HAM Asia ini menyatakan

the freedom of religion and conscience is particularly important in Asia where most people are deeply religious. Religion is source of comfort and solace in the midst of poverty and oppression. However religious fundamentalism is also a cause of divisions and conflict. Religious tolerance is essential for the enjoyment of the right of conscience of others which includes the right to change one’s belief”.

Sebagai hak yang tercantum dalam pasal pertama Bill of Rights, dapat disimpulkan bahwa kebebasan ini adalah kebebasan yang menempati posisi yang teramat penting[22]. Begitu pentingnya hak ini, sehingga sebelum berkecamuknya Perang Dunia II, Presiden Roosevelt menyatakan bahwa terjaminnya kebebasan beragama inilah yang menjadikan keharusan bagi Amerika untuk terlibat dalam perang di Eropa.[23]

Manfred Nowak menyatakan bahwa kebebasan beragama selain merupakan salah satu hak yang paling mendasar dan inti, sekaligus pula menjadi hak yang  amat kontroversial[24]. Sebagaimana dikatakan oleh Todd M. Parker[25], kebebasan beragama adalah kebebasan yang dipandang oleh komunitas internasional sebagai hak istimewa yang mendasar dan mesti mendapat jaminan dalam hukum internasional namun demikian ia juga memancing debat dan kontroversi. Ketegangan yang ada tersebut menurut Daniel Philpott[26] diakibatkan oleh adanya klaim kebenaran absolut yang ada pada pemeluk agama dan dapat mengakibatkan kurang dihormatinya hak pemeluk agama lain.

Silvio Ferrari menyatakan bahwa dalam sepuluh atau duapuluh tahun terakhir nampak ada gejala terrorisme yang dimotiviasi oleh agama.[27] Ia mencatat, bahwa peristiwa September 11 telah membawa perilaku negara untuk melakukan gangguan terhadap kebebasan beragama[28]. Pertama, adalah dengan kebijakan pemerintah yang membatasi berbagai hak yang secara tidak langsung mempengaruhi kebebasan beragama misal dengan kebijakan yang mempersulit untuk memperoleh visa. Kedua,  negara melakukan penyelidikan terhadap organisasi-organisasi agama dengan kecurigaan bahwa organisasi tersebut memiliki kaitan dengan kegiatan teroris. Ketiga, pemerintah melakukan pengkajian terhadap ajaran agama yang dinilai intoleran.

 Di berbagai negara, hal-hal yang diidentifikasi oleh Ferrari itu menemukan praktiknya. Russia misalnya the Federal Law on Counteracting Extremist Activity[29] melarang pembentukan dan operasi organisasi sosial dan keagamaan  yang mempunyai aktivitas ekstrim. Sementara itu, di Eropa Barat tepatnya di Perancis ada suatu kriminalisasi terhadap kegiatan pengajaran yang dapat membawa kepada tindakan yang disebut “psychological dependency”.Meskipun tindakan yang diambil itu dilakukan secara bebas, namun apabila orang lain meyakini bahwa tindakan yang dilakukan itu harmful terhadap yang melakukannya maka sudah cukup untuk menjadikan perbuatan itu sebagai perbuatan kriminal.  Legislasi yang dinamakan “mental manipulation” ini mendapat tentangan yang keras dari pemuka agama Katholik dan Protestan di Perancis, juga dari para pemimpin terkemuka Dewan Eropa (Council of Europe) dan tentu saja berbagai organisasi hak asasi manusia internasional[30].

Berlainan dengan kebebasan memiliki agama dan keyakinan, kebebasan untuk menyatakan agama dapat mengakibatkan kerugian. Sarah Joseph mencontohkan betapa para pembajak mungkin saja telah mempercayai bahwa apa yang mereka lakukan adalah jihad[31]. Sebagaimana kebebasan lainnya, kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tidak menyebabkan kerugian terhadap kepentingan apapun harus dilindungi oleh negara. Dengan demikian, kebebasan beragama bukanlah suatu hal yang absolut, melainkan bersyarat[32].

D. Pembahasan

1.  Pelarangan alira Agama dan Kepercayaan Perspektif Hukum HAM Internasional

Hasil penelitian menunjukkan hak beragama dan berkepercayaan sebagai hak yang berkedudukan kukuh dalam berbagai instrumen HAM baik yang internasional seperti UDHR, ICCPR, dan Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion, regional seperti European Charter of Human Rights, maupun yang nasional seperti UUD 1945 dan UU HAM.

Norma  internasional HAM menyatakan bahwa  hak beragama dan berkepercayaan meliputi hak untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun privat. Menurut hukum internasional HAM, agama tidak ditafsirkan secara sempit yakni agama-agama yang dikenal sebagai agama-agama tradisional dengan karakter kelembagaannya. General Comment No 22 yang dikeluarkan oleh Human Rights Committee menyatakan bahwa Pasal 18 ICCPR mengenai kebebasan beragama juga melindungi hak untuk memeluk agama yang sifatnya ketuhanan maupun yang non-ketuhanan. Selain itu, hak beragama juga meliputi hak untuk tidak memeluk agama dan keyakinan apapun.

Lebih lanjut, menurut hukum internasional HAM, hak beragama dan berkepercayaan dalam konteks hak untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama dan atau keyakinan tidak dapat dikurangi penikmatannya. Selain itu, lebih penting lagi adalah bahwa terhadap kebebasan untuk memeluk agama tidak boleh dikenakan pembatasan apapun. Dengan sendirinya, pembatasan yang berupa pelarangan agama juga tidak boleh dikenakan  karena hal itu akan dapat  mengakibatkan seseorang terpaksa untuk beragama atau tidak beragama.

Hak beragama dan berkepercayaan memang dapat dibatasi namun terbatas hanya dalam konteks kebebasan untuk menyatakan agama (right to manifest one’s religion) yakni antara lain hak untuk beribadah, melaksanakan agama, mengajarkan agama. Hukum internasional HAM mensyaratkan dipenuhinya hal-hal tertentu guna pembatasan hak beragama dan berkepercayaan dalam beribadah. Pasal 18 ayat (3) ICCPR misalnya secara tegas menyatakan bahwa hak untuk menyatakan agama bisa dibatasi yakni “harus dinyatakan dengan hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan moralitas publik atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar orang lain”. Syarat serupa dijumpai dalam Pasal 1 ayat (3) Deklarasi 1981 yang memungkinkan pembatasan hak untuk menyatakan agama, namun sepanjang ditentukan oleh hukum (prescribed by law) dan memang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, moralitas publik atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar orang lain.

Klausul ICCPR maupun Deklarasi 1981 yang memungkinkan adanya pembatasan tersebut secara implisit menyatakan bahwa yang berwenang melakukan pembatasan terhadap hak beragama dan berkepercayaan dalam konteks hak untuk beribadah hanya adalah negara. Kesimpulan ini diambil dari kalimat “harus dinyatakan dengan hukum…diperlukan untuk melindungi….” Karena hanya lembaga-lembaga negara yang berwenang mengeluarkan produk hukum dan hanya lembaga negara pulalah yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk melaksanakan hukum undang-undang, maka tidak bisa ditafsirkan lain bahwa kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap hak beragama dan berkepercayaan terletak ada pada negara.

2.  Pelarangan aliran Agama dan Kepercayaan dalam Perspektif Hukum Nasional HAM

Perundangan nasional baik level konstitusi maupun undang-undang memberikan jaminan adanya hak beragama dan berkepercayaan bagi setiap orang dan warga negara walau tidak secara eksplisit menegaskan bahwa hak beragama dan berkepercayaan adalah termasuk untuk tidak beragama dan berkepercayaan sebagaimana dinyatakan oleh norma internasional HAM.

Lebih jauh lagi, ada kesan kuat bahwa perlindungan konstitusional terhadap kedua hak itu tidaklah sama/sejajar. Hal ini ditunjukkan oleh Pasal 28I UUD 1945 yang mengakui hak beragama sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, namun tidak secara eksplisit menyebutkan jaminan serupa untuk hak berkepercayaan.

Terkait dua (2) permasalahan tersebut di atas Indonesia harus menyesuaikan legislasi nasional dengan ketentuan internasional mengenai HAM karena Indonesia terikat baik secara moral maupun legal oleh norma hukum internasional HAM. Terikat secara moral, karena sebagai negara anggota PBB dan bagian dari bangsa-bangsa yang beradab, Indonesia wajib menghormati berbagai instrumen  internasional HAM dan menjadikannya sebagai panduan dalam praktik-praktik kenegaraan. Terikat secara legal karena Indonesia adalah negara pihak ICCPR. Indonesia  telah melakukan ratifikasi ICCPR dengan UU No. 12 Tahun 2005, sehingga menjadikannya sebagai hukum nasional. Di sini berlaku asas Pacta Sunt Servanda, sebagaimana dinyatakan dalam article 26 Vienna Declaration on The Law of Treatise bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Lebih jauh article 27 Vienna Convention on The Law of Treatise pula menyatakan bahwa  bahwa pihak perjanjian internasional tidak boleh menggunakan aturan internal/domestiknya untuk lalai dari mematuhi perjanjian internasional.

Dalam konteks ketiadaan legislasi yang menjamin hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusionaldan ketentuan dalam ICCPR untuk mengesahkan legislasi yang relevan atau upaya-upaya yang lain agar hak yang beragama dan berkepercayaan yang diakui dalam Kovenan Sipol bisa memiliki efek. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) ICCPR.yang berbunyi sebagai berikut:

Where not already provided for by existing legislative or other measures, easch State Party to the present Cove ant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.

Selain ketentuan dalam ICCPR yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan HAM termasuk kebebasan berkepercayaan sesuai dengan ICCPR, kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan norma internasional HAM juga dijumpai  dalam UU No. 39 Tahun 1999. Pasal 71 UU tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab  menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dari berbagai klausul di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sekalipun norma nasional HAM tidak memuat secara detail apa saja yang dimaksud dengan hak beragama dan berkepercayaan, Indonesia harus menyesuaikan dengan norma internasional HAM mengenai hak beragama dan berkepercayaan. Artinya, norma internasional mengenai hak beragama dan berkepercayaan sebagaimana didapat dalam ICCPR mengikat Indonesia.

Implikasi dari diterimanya norma internasional dalam kasus di atas ada dua (2). Pertama, kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagaimana diakui dan dijamin oleh konstitusi Indonesia meliputi pula hak untuk tidak memeluk agama dan atau kepercayaaan apapun. Selain dari itu, kebebasan beragama dan berkepercayaan juga berarti kebebasan untuk berganti agama dan atau keyakinan sesuai dengan pilihannya. Alih-alih membatasi bahkan menerapkan pelarangan, terhadap kebebasan memeluk suatu agama dan atau kepercayaan negara harus menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan kebebasan beragama.

 Kedua, selain kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagai hak yang non-derogable telah diakui, diterapkan dan dilindungi.maka kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam maknanya untuk menyatakan agama adalah hak yang dapat dibatasi. Pembatasan ini tidak semata-mata dengan menggunakan hukum untuk memperoleh justifikasi, namun harus didasarkan pada kebutuhan dan memang diperlukan.

Dikaitkan dengan hak berkepercayaan dan berkeyakinan, maka pelarangan terhadap aliran agama dan aliran keyakinan adalah pelanggaran HAM. Hal ini karena pelarangan aliran agama dan atau aliran kepercayaan bertentangan dengan kewajiban negara menurut hukum hak asasi manusia internasional untuk melindungi, menghormati, memenuhi, dan memajukan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam hal memeluk agama. Pelarangan aliran agama dan atau kepercayaan akan membuat orang terpaksa memeluk agama dan atau kepercayaan yang tidak diyakininya.

E. Kesimpulan

Oleh karena kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam hal memeluk agama dan keyakinan adalah kebebasan dasar manusia yang tak dapat diganggu gugat penikmatannya, dan bahwa tak seorangpun boleh mengalami pemaksaan dalam memeluk agama, maka negara harus menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan kebebasan ini. Pelarangan aliran agama akan membatasi pilihan orang untuk menganut suatu agama dan atau kepercayaan yang diyakininya, atau membuat sesorang tidak dapat memeluk agama dan kepercayaan itu dengan bebas. Pelarangan aliran agam akan  membuat orang beragama yang bukan sesuai dengan pilihannya atau tak dapat beragama sesuai dengan keyakinannya. Orang akan menjadi terpaksa untuk tidak beragama atau beragama yang bukan pilihannya karena ada pelarangan tersebut. Jika negara gagal dalam menahan diri untuk tidak melarang aliran agama dan atau aliran kepercayaan, maka dapat dikatakan bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM. 

F.  Saran

Produk hukum domestik yang tak berkesesuaian dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan kebebasan beragama harus dicabut. Selain itu, negara juga harus melakukan langkah positif untuk menegaskan hak kebebasan beragama dan atau berkeyakinan sesuai dengan norma hukum HAM.

Penyesuaian instrumen domestik HAM pada level konstitusi dapat dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap terkait dengan hak beragama dan berkeyakinan. Nantinya ini dapat dengan menambahkan klausul tersendiri bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi sepanjang kebebasan menyatakan agama. Sementara itu, penyesuaian dalam level undang-undang dapat dilakukan melalui legislative review, yakni perbaikan undang-undang, yang dalam konteks Indonesia adalah UU HAM.

Setidaknya dua hal harus dicantumkan dalam perubahan konstitusi maupun UU HAM. Pertama adalah klausul yang menegaskan kedudukan yang sejajar antara hak beragama dan bekeyakinan dan bahwa kebebasan beragama serta berkeyakinan adalah pula kebebasan untuk tidak memilih agama dan keyakinan apapun. Kedua adalah klausul yang mengatur pembatasan HAM beragama dan berkeyakinan terkait dengan hak untuk beribadah (to manifest one’s religion) yang sekaligus dapat memberikan garis yang jelas antara kebebasan beragama yang dapat dikenakan pembatasan maupun yang tidak.

 

Daftar Rujukan

Artikel, Buku

Daniel J. Goldhage, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and The Holocaust, Abacus, London, 1996

Daniel Philpott, “Religious Freedom and the Undoing of Westphalian State”, Mich.J. Int’l L, 2004

Derek H. Davis, “Democracy and The Growth of Religious Liberty As A Universal Human Rights”, US Department of State, 2000

Eugenia R. Pastor, “The Flawed Implementation of The International Religious Freedom Act of 1998: A European Perspective”, Brigham Young University Law Review, 2005

H.L.A Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford, 1988

Ken Budha Kusumandaru, Karl Marx: Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan untuk Franz Magnis Suseno, Resist Book, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 2006

Knut D.Asplund & Suparman Marzuki et.al., (ed), Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham-UII, Yogyakarta, 2008

M.E.Parmly, “Religious Freedom Across The Atlantic: Developing the Habit of Cooperation,” pidato dalam The Institute of Religion and Public Policy’s Conference on Transatlantic Conversation on Religious Coexistence, 26 April 2001

Manfred Nowak, U.N Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 1

Mary Robinson, “Making Human Rights Matter: Eleanor Roosevelt’s Time Has Come”, Harvard Human Rights Journal Vol.16

Michael J. Perry, “Freedom of Religion in The United States”, Indiana Law Journal, Vol. 75, 2000

Michael M.Roan, “The United Nations: Human Rights and Freedom of Religion or Belief”, tanpa tahun

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial), UII Press, Yogyakarta, 2007

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, Cetakan Ke-Tiga, 2007

Rhona K. Smith, Textbook on International Human Rights, 2005, Oxford University Press, Oxford, 2005

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sarah Joseph, “Human Rights Committee: General Comment 29”, Human Rights Law Review, University of Nottingham, Nottingham, 2003

Senator Gordon Smith, “Religious Freedom and The Challenge of Terrorism”, Brigham Young University Law Review, 2000

Silvio Ferrari, “Individual Religious Freedom and National Security in Europe After September 11”, BYU L.Rev, 2004

Sobranie Zakonodatel’stva Rossikoi Federatii (SZRF) (Russian Federation Collection of Legislation), No. 30, item 303, 2002

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum,Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Elsam & Huma, Jakarta, 2002

T. Jeremy Gunn, “The Complexity of Religion and The Definition of “Religion” in International Law”, Harvard Human Rights Journal , Vol.16, 2003

Todd M. Parker, “The Freedom to Manifest Religious Belief: An Analysis of the Necessity Clauses of the ICCPR and the ECHR”, dalam Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 17, 2006

University of Minnesota Human Rights Center, Freedom of Religion or Belief, www1.umn.edu/humanrts/hrcenter.htm, diakses pada 31 Agustus 2008

Deklarasi, Instrumen Hukum

Asian Charter of Human Rights

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966

The Universal Declaration of Human Rights 1948

Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Vienna Convention on The Law of Treaties 1969

Surat Keputusan Bersama No. 3 Tahun 2008/Kep-033 A/JA/6/2008/199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Terhadap Penganut , Anggota, dan Atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesa (JAI) dan Anggota Masyarakat

Surat Keputusan Bersama No. 3 Tahun 2008/Kep-033 A/JA/6/2008/199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Terhadap Penganut , Anggota, dan Atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesa (JAI) dan Anggota Masyarakat


[1] Surat Keputusan Bersama No. 3 Tahun 2008/Kep-033 A/JA/6/2008/199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Terhadap Penganut , Anggota, dan Atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesa (JAI) dan Anggota Masyarakat.

[2]———–, ‘Penahanan Moshaddeq Dinilai Tak Selesaikan Masalah’, http://www.tempointeraktif.com , 31 Oktober 2007.

[3] ———–, ‘MUI: Hidupkan Lagi Pengawas Aliran Sesat’, Kompas, 3 November 2007.

[4] BBC Siaran Bahasa Indonesia,  24 April 2008, pukul 05.000 WIB.

[5] Dalam perspektif Marxian, fenomena ini dimaknai sebagai upaya Negara untuk melakukan kekerasan terhadap warga dengan menggunakan elemen warga yang fanatik, di mana Negara tidak perlu turun tangan sendiri untuk melakukan represi. Hal ini dimaknai sebagai produksi ideologi  yang merupakan bentuk represi negara terhadap warga. Lihat Ken Budha Kusumandaru, Karl Marx: Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan untuk Franz Magnis Suseno, Resist Book, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 2006, hal.105.

[6] Disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966.

[7]    Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 24.

[8]    Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum,Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Elsam & Huma, Jakarta,  hal. 146. Dikotomi penelitian Doktrinal dan Non Doktrinal ini bukanlah sesuatu yang monolitik dalam diskursus penelitian Hukum. Peter Mahmud Marzuki meyakini bahwa penelitian hukum tidak mengenal data, sehingga hanya dikenal “bahan hukum” yakni bahan hukum primer (berupa peraturan perundangan, catatan resmi dan lain-lain), serta bahan hukum sekunder (berupa naskah akademik, buku teks, dan lain-lain). Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, Cetakan Ke-Tiga, 2007, hal. 141.

[9] Michael M.Roan, “The United Nations: Human Rights and Freedom of Religion or Belief”, tanpa tahun,  hal. 5.

[10] T. Jeremy Gunn, “The Complexity of Religion and The Definition of “Religion” in International Law”, Harvard Human Rights Journal , Vol.16, 2003, hal. 190. Tulisan Gunn ini mengangkat berbagai problematika seputar definisi agama dalam konteks hukum.

[11] University of Minnesota Human Rights Center, Freedom of Religion or Belief, www1.umn.edu/humanrts/hrcenter.htm, diakses pada 31 Agustus 2008.

[12] Mary Robinson, “Making Human Rights Matter: Eleanor Roosevelt’s Time Has Come”, Harvard Human Rights Journal Vol.16, hal. 1.

[13] Dimasukannya kebebasan beragama ini tidak lepas dari peran the U.S Commission of Churches on International Affairs. Lihat Derek H. Davis, “Democracy and The Growth of Religious Liberty As A Universal Human Rights”, US Department of State, 2006.

[14] Rhona K. Smith, Textbook on International Human Rights, 2005, Oxford University Press, Oxford, 2005, hal.39. Menurut Smith, dalam kasus Namibia, Hakim Ammoun menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UDHR ‘dapat mengikat negara atas dasar hukum kebiasaan…apakah karena ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kodifikasi atas hukum kebiasaan…ataukah karena ketentuan-ketentuan tersebut telah mendapat daya laku sebagai kebiasaan melalui praktik-praktik umum yang diterima sebagai hukum’. Smith menambahkan ‘undoubtedly, no state can avoid the impact of the Universal Declaration.’

[15] Knut D.Asplund & Suparman Marzuki et.al., (ed), Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham-UII, Yogyakarta, 2008, hal. 69.

[16] Michael M. Roan, op.cit, hal. 2.

[17] Diumumkan dengan resolusi Majelis Umum 36/55, 25 November 1981.

[18] Michael M.Roan, Op.Cit., hal.2

[19] Ibid.

[20] Versi elektronik Charter ini bisa diakses dalam situs Asian Human Rights Resource Centre (AHRCHK) yakni http://www.ahrchk.net

[21] Diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang dikenal di Asia antaranya adalah China, Bengali, Bahasa Indonesia, Jepang, Hindi, Khmer, Korea, Sinhala, Tamil, Tagalog, dan Thai.

[22] Eugenia R. Pastor, “The Flawed Implementation of The International Religious Freedom Act of 1998: A European Perspective”, Brigham Young University Law Review, 2005, hal. 711.

[23] M.E.Parmly, “Religious Freedom Across The Atlantic: Developing the Habit of Cooperation,” pidato dalam The Institute of Religion and Public Policy’s Conference on Transatlantic Conversation on Religious Coexistence, 26 April 2001.  

[24] Manfred Nowak, U.N Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 1993, hal. 309-10.

[25] Todd M. Parker, “The Freedom to Manifest Religious Belief: An Analysis of the Necessity Clauses of the ICCPR and the ECHR”, dalam Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 17, 2006, hal. 91.

[26] Daniel Philpott, “Religious Freedom and the Undoing of Westphalian State”, Mich.J. Int’l L, 2004,  hal. 981, 992.

[27] Silvio Ferrari, “Individual Religious Freedom and National Security in Europe After September 11”, 2004, BYU L.Rev., hal.357, 358.

[28] Ibid, hal. 359.

[29] Sobranie Zakonodatel’stva Rossikoi Federatii (SZRF) (Russian Federation Collection of Legislation) 2002, No. 30, item 3031.

[30] Senator Gordon Smith, “Religious Freedom and The Challenge of Terrorism”, Brigham Young University Law Review, 2002, hal. 205.

[31] Ibid.

[32] Michael J. Perry, “Freedom of Religion in The United States”, Indiana Law Journal, Vol. 75, 2000, hal. 298.