Melalui sambungan telepon internasional, saya menerima wawancara Radio SBS Australia (6/7/10). Membincangkan kasus pelaporan TEMPO oleh Mabes Polri kepada Bareskrim Mabes Polri, SBS menanyakan pada saya (dan pula tokoh Pers Atmakusumah) beberapa hal terkait cover majalah yang diklaim menghina institusi Polri tersebut. Kepada saya, SBS menanyakan terutama dalam perspektif hukum dan konstitusionalisme, sedangkan pada Atmakusumah, pertanyaan-pertanyaan seputar jurnalistik kaitannya dengan kasus itu lebih mengemuka.

Menjawab pertanyaan announcer SBS mengenai pelaporan sebagai bentuk pengalihan issue, saya mengatakan bahwa saya cenderung percaya pada spekulasi itu. Publik juga tahu, bahwa cover TEMPO dengan gambar orang berseragam mirip polisi yang menggiring celengan babi tersebut adalah ekspresi media untuk menggambarkan adanya aliran dana mencurigakan ke rekening perwira Polisi. Klaim sementara pejabat Polri yang mengatakan bahwa gambar  celengan berbentuk babi sebagai  bentuk penghinaan terkesan berlebihan, karena secara universal celengan juga dikenal sebagai bentuk penyimpanan uang, utamanya uang koin. Dalam kesempatan mengunjungi Belanda beberapa waktu silam, saya juga sempat membeli celengan berbentuk babi persis sebagaimana yang menjadi ilustrasi TEMPO. Lagipula bukankah celengan berasal dari bahasa Jawa yang berarti  babi (hutan)?

Alih-alih sebagai manifestasi penghinaan apalagi dikait-kaitkan dengan persoalan halal-haram yang bernada SARA, gambar celengan babi tersebut  sebenarnyalah representasi kritik masyarakat terhadap sementara pejabat di lingkungan Polri yang diindikasikan tidak amanah terhadap kekuasaan yang dipercayakan rakyat. Saya sepakat dengan Atmakusumah yang sebelumya kurang lebih mengatakan bahwa reaksi polisi mensikapi cover tersebut terasa berlebihan, dan terkesan menutupi persoalan sesungguhnya yang lebih substansial. Padahal kalaulah Polri benar merasa keberatan, merasa dirugikan dengan adanya cover tersebut, seyogyanya Polri menempuh upaya sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan terlebih dahulu menggunakan hak jawab. Kriminalisasi dengan mengadukan sengketa jurnalistik ke ranah hukum pidana tidak saja terkesan lucu, namun mengindikasikan bahwa Polri tak mengindahkan hukum pers. Hak jawab adalah instrumen yang diberikan oleh UU No 40 Tahun 199 tentang Pers bagi siapa saja yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Hak ini tak saja menjadi ketentuan hukum positif, namun dikenal sebagai norma universal jurnalistik.

Menanggapi pertanyaan SBS yang bertanya apakah penanganan kasus rekening tersebut akan berujung memuaskan, saya  tidak hendak berspekulasi, namun menunjukkan bahwa kasus ini menjadi bukti peran pers dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaku kekuasaan. Kemerdekaan pers dengan menurunkan laporan tersebut adalah manifestasi kedaualatan rakyat. Liputan dan pemberitaan rekening para perwira tinggi oleh TEMPO membuat kasus ini menjadi sorotan publik, bahkan menarik perhatian Presiden SBY. Kita bisa membayangkan seandainya TEMPO tidak mengangkat hal ini, barangkali indikasi korupsi yang sudah barang tentu merugikan rakyat banyak akan terus terjadi dengan penuh keironisan, karena mengambil lokus di lembaga penegak hukum: lembaga kepolisian.

Pada akhirnya, kasus TEMPO ini menjadi peringatan siapa saja pemangku kekuasaan negara untuk menghayati kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang berdaulat, yang berkuasa dan menjadi pemilik sejati kekuasaan bernegara di negeri ini, maka sesungguhnyalah negara dan penyelenggara negara ada untuk mengabdi pada rakyat. Dalam negara demokrasi konstitusional, rakyat tetap memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap pelaku kekuasaan. Oleh karenanya, para penyelenggara mestilah siap dikritik, karena akuntabilitas terhadap publik adalah legitimiasi berlangsungnya kekuasaan. Daripada menampilkan kemarahan yang berlebihan dan atau penyataan yang cenderung intimidatif, sudah saatnya para penyelenggara negara menyadari fitrah diadakannya negara yakni untuk melindungi hak dan kebebasan asasi manusia, pengabaian mana terhadapnya menjadi justifikasi dibubarkannya pemerintahan untuk diganti dengan pemerintahan baru.