Dimuat dalam KOMPAS  Jawa Tengah, 28 Januari 2008, hlm. D. Download PDF

Manunggal K. Wardaya

Pemerintah berasal dari persetujuan dari yang diperintah, demikian ajaran salah seorang pemikir liberalisme Barat John Locke (1632-1704) pada abad XVIII. Tidak saja membangkrutkan sistem pewarisan kepemimpinan politik patriarkis secara turun temurun yang pada masanya diakui sebagai yang tersahih, Locke pula mewanti bahwa barangsiapa penguasa yang kemudian terbukti tidak mampu, tidak mau, atau malahan ingkar kepada kewajiban asasinya melindungi hak dan kebebasan dasar rakyat, maka ketidakmauan, ketidakmampuan, dan keingkaran semacam itu merupakan pembenaran (justification) bagi rakyat untuk melengserkannya.

Memberi inspirasi pada Thomas Jefferson sang perumus Declaration of Independence (1776) di Amerika, pemikiran Locke mengilhami pula Rousseau (1712-1778) yang menyatakan bahwa kesepakatan masyarakat adalah dasar legitimasi kekuasaan diantara manusia (conventionns form the basis of all legitimate authority among men). Karena eksistensi penguasa sesungguhnyalah berasal dari kesepakatan rakyat maka penguasa mempunyai tugas asasi melindungi hak dan kebebasan rakyat, sang pemilik kekuasaan tertinggi. Pada saat yang bersamaan, sepanjang generasinya rakyat mempunyai hak untuk menerima atau menolak kekuasaan. Pada konstruksi pemikiran yang mendasari relasi normatif penguasa-rakyat inilah paham perjanjian masyarakat menemukan relevansinya untuk direnungkan kembali di tengah semakin hangatnya suhu politik Jawa Tengah menjelang serangkaian hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 2008 ini.

Dalam berbagai kesempatan yang mendahului berbagai pemilihan pejabat publik di tanah air, beberapa kalangan masyarakat mencoba mentransformasi ajaran perjanjian masyarakat menjadi suatu perjanjian konkret hitam-putih lengkap dengan materainya dan atau kertas segel sebagaimana perjanjian/kontrak yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Media memberitakan para calon kepala daerah yang ditantang partai politik atau sekelompok masyarakat untuk berani menandatangani perjanjian yang kemudian populer dengan istilah kontrak politik. Ide untuk merealisasikan perjanjian masyarakat ke dalam suatu perjanjian dengan format a la perjanjian perdata pula didukung dan dilontarkan beberapa pakar dan pengamat dengan maksud agar perjanjian tersebut lebih dapat lebih terjamin pemenuhannya secara hukum. Mereka yang menolak berargumen bahwa kewajiban untuk menandatangani kontrak seperti itu tidak diatur dalam hukum. Akan halnya mereka yang menyetujuinya lebih melihat pada spirit kontrak yang mengarah pada kebaikan yang telah menjadi common sense, tentu saja dengan segala skenario dan kalkulasi politik yang tak selalu diungkapkan.

Dalam konteks politik, kontrak politik yang disusun untuk kemudian disodorkan oleh masyarakat dan parpol terhadap calon kepala daerah barangkali adalah sesuatu yang dipandang wajar saja untuk dilakukan. Namun demikian patutlah kiranya diingat bahwa perjanjian sosial sebagaimana dicitakan oleh para teoritisi perjanjian masyarakat tidaklah dimaksudkan sebagai perjanjian dalam maknanya yang literal sebagai legal contract sebagaimana lazim dikenal dalam lapangan hukum keperdataan (private law). Kalaupun perjanjian semacam itu ada, maka ia tidak lantas serta merta dapat disebut sebagai manifestasi kesepakatan rakyat-penguasa dalam konteks rekrutmen kepala daerah. Keterlibatan segelintir orang/kelompok dalam masyarakat sebagai perumus dan pihak dalam kontrak/perjanjian dengan sendirinya akan merapuhkan klaimnya sebagai perjanjian masyarakat manakala kontrak semacam itu hendak diandaikan sebagai titik temu antara satu calon penguasa dengan rakyat secara keseluruhan.

Alih-alih memaknainya secara literal, tulisan ini hendak merekonstruksi ide perjanjian masyarakat sebagai sebuah proses berkesinambungan dalam pemerintahan demokrasi yang pada tatarannya yang lokal diawali melalui pilkada. Bagi warga, pilkada adalah momen untuk menimbang dan menentukan siapa diantara para calon kepala daerah yang pantas dijadikan pemimpin, calon mana diyakini bersedia mengabdikan dirinya untuk mensejahterakan warga dan tak hendak mengambil untung dari jabatan yang akan diembannya. Bagi para calon, rangkaian pilkada adalah momen untuk meyakinkan warga bahwa merekalah pihak yang paling tepat untuk dipilih karena kapabilitas, kapasitas, dan komitmennya untuk memenuhi apa yang menjadi aspirasi warga. Manakala sebagian besar warga menjatuhkan pilihannya pada calon tertentu, pada saat itulah sebenarnya terjadi pertemuan kehendak antara warga dan calon, suatu kontrak sosial yang meneguhtegaskan paham kedaulatan rakyat.

Oleh karenanya, sejak hari pertama menjabat para kepala daerah harus melakukan konkretisasi segala apa yang telah diperjanjikannya dalam kampanye dengan segala hak dan kewenangan yang dimilikinya. Pada saat yang bersamaan para wakil warga di parlemen melaksanakan fungsinya yang utama yakni mengawasi (controlling) jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa sang kepala daerah tidak melenceng dari apa yang pernah diperjanjikannya dalam kontrak yang telah disetujui warga. Sementara itu warga tetap memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan melalui media massa dan unjuk rasa; sesuatu yang menjadi ciri suatu pemerintahan konstitusional dimana kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dijamin kukuh dalam hukum dasar (constitution).

Hasil penilaian warga akan menentukan keberlangsungan kontrak kepala daerah dan warga. Jika prestasinya dalam memenuhi kontrak memuaskan, bisa jadi seorang kepala daerah akan dipercaya kembali dalam pemilihan berikutnya. Jika tidak, warga akan meninggalkannya dan mencari alternatif pemimpin baru sebagai gantinya. Bahkan jika seorang kepala daerah nyata-nyata mengingkari kewajibannya sebelum masa kepemimpinannya usai, ia akan dianggap menyalahi kontrak yang dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut dan diberhentikannya ia dari jabatannya sebagai kepala daerah.

Dalam konteks hajatan pilkada yang akan mewarnai Jawa Tengah pada 2008 ini, menjadi penting untuk menginsyafi hakekat pilkada sebagai perjanjian masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, sehingga warga tidak sesat dalam memilih tawaran kontrak dari para calon kepala daerah yang hendak disetujuinya. Informasi, track record, maupun kritik tentang para calon berikut tawaran kontraknya perlu seluas-luasnya dibuka dan diwacanakan, sesuatu yang menuntut peran aktif nan sinergis warga yang berkesadaran dan media yang pro publik. Dengan demikian masyarakat tidak akan mudah terbujuk untuk memilih kepala daerah yang tawaran kontraknya tak lebih dari sekedar jargon dan pepesan kosong dan tak dapat diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi warga.