Dimuat dalam KOMPAS Jawa Tengah, 20 Agustus 2007, hlm. D

Setelah sekian lama dibuat jenuh oleh performa partai politik (parpol) yang selalu diwarnai politik uang dan konflik tak berkesudahan, putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan calon perseorangan dalam bursa pilkada menimbulkan ekspektasi besar munculnya kepala daerah yang memihak pada kepentingan rakyat banyak sebagai antitesis calon berkendaraan partai yang kencang berbau politik uang. Terlepas dari persoalan terkait dengan implementasi teknisnya yang masih membutuhkan dasar hukum, ada pertanyaan sederhana yang layak dikemukakan yakni seberapa jauh seorang perseorangan memberi peluang terpilihnya kepala daerah yang tidak lagi terbelenggu kepentingan sempit golongan, dan lebih berpihak pada rakyat banyak? benarkah calon yang mengambil jalur perseorangan adalah calon yang sepenuhnya bebas dari politik uang, yang oleh karenanya boleh diasumsikan akan lebih murni perolehan suaranya? Tulisan ini menyodorkan tiga (3) hal yang penting untuk dicermati dalam mensikapi perkembangan termutakhir dalam ketatanegaraan Indonesia berkaitan pemilihan kepala daerah yang akhir-akhir ini ramai menjadi diskusi publik.

Pertama, adalah benar bahwa dibukanya jalur perseorangan dalam pilkada membuat seorang calon kepala daerah tidak lagi harus dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol yang kerapkali menimbulkan hutang politik dan kompromi platform politik. Akan tetapi dibukanya jalur perseorangan juga tidak lantas menjadikan seorang calon yang melaju melalui di dalamnya samasekali bebas dari pengaruh, kepentingan, atau bahkan afiliasi dengan parpol. Putusan MK memang mengakhiri legitimasi privilege parpol dan atau gabungan parpol sebagai satu-satunya jalur sah bagi seorang warga negara untuk bertarung dalam pilkada, namun tidak menutup kemungkinan adanya seorang calon yang menempuh jalur perseorangan, padahal sebenarnya calon tersebut adalah utusan parpol atau setidaknya berafiliasi dengan parpol. Menyadari bahwa dirinya bukan lagi satu-satunya pintu masuk ke kursi kepala daerah, parpol tidak akan kekurangan akal untuk secara informal membina kadernya lewat jalur perseorangan. Dalam konteks ini, sesungguhnya parpol tetap memiliki posisi tawar yang tinggi sebagai sarana rekrutmen politik terkait dengan restu yang dimilikinya. Potensi parpol atau koalisi parpol dalam memobilisasi dukungan di tingkat akar rumput terhadap ‘calon bunglon’ dan konfigurasinya di parlemen lokal tak ayal akan tetap memaksa kepala daerah terpilih memberikan konsesi tertentu terhadap parpol jika nantinya terpilih.

Kedua, dimungkinkannya calon perseorangan tidak serta merta memberi justifikasi atas ekspektasi besar akan bersihnya seorang calon kepala daerah dari politik duit. Jika sebelumnya ada sinyalemen yang mengatakan bahwa untuk naik kendaraan parpol orang perlu membayar tiket yang cukup mahal untuk disetor ke kas parpol, kini terjadi pergeseran kecurigaan bahwa uang tidak lagi dimobilisasi ke parpol, namun langsung ke konstituen. Modus operandinya lazim dikenal dalam berbagai pemilihan kepala desa: memobilisasi massa untuk memilih calon tertentu, dan jika suatu daerah pemilihan dapat mengumpulkan suara sebagaimana diinstruksikan, barulah ‘tanda terima kasih’ diberikan. Dalam kasus calon perseorangan yang maju adalah adalah ‘calon bunglon’ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, politik uang akan mengalir ke dua arah; parpol dan voters.

Ketiga, dibukanya jalur perseorangan pada satu sisi amat positif untuk mereduksi peluang pemerasan parpol terhadap seorang calon, namun di sisi lain berpotensi menggeser aktor utama politik uang yakni tidak lagi parpol namun calon kepala daerah perseorangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ajang pilkada tak lepas dari keterlibatan tangan-tangan halus pemilik modal yang siap mendanai calon yang diprediksi akan friendly terhadap kepentingan bisnis mereka jika kelak terpilih. Jika selama ini kontak dan kontrak politik banyak dibina dengan parpol, kini para pemilik modal akan lebih leluasa untuk melakukan deal-deal tertentu dengan calon perseorangan. Sekali kontrak tercapai, komitmen dana tak terbatas yang disediakan oleh pemodal akan sangat membantu mengatasi keterbatasan calon perseorangan dalam mengatasi biaya politik yang harus ditanggungnya. Pada gilirannya jika calon perseorangan ini terpilih, komitmennya dalam menyelenggarakan pemerintahan menjadi tidak perlu dipertanyakan lagi alias sudah jelas; tidak berpihak pada yang tak berpunya, lemah, dan terpinggirkan.

Bertolak dari tiga spekulasi sebagaimana dikemukakan di atas, bagaimana strategi untuk meminimalisir korupsi dalam pilkada yang sebenarnya telah semakin didemokratiskan oleh Mahkamah Konstitusi? Tidak lain adalah dengan meningkatkan kontrol dari masyarakat melalui berbagai dialog publik. Organisasi-organisasi pengawas pemilu, elemen-elemen masyarakat seperti akademisi, NGO, dan mahasiswa, serta siapapun yang peduli pada demokratisasi negeri ini melalui pemilu yang bersih harus turut serta mengawasi pilkada mulai dari tahap sosialisasi hingga penghitungan suara. Jejak rekam masing-masing calon harus diinventarisir dan disodorkan pada publik sehingga nantinya publik benar-benar mengetahui siapa calon yang akan dipilihnya.

Media massa sebagai wadah komunikasi sosial dituntut untuk mampu mengupas dan mengekspos jejak rekam seorang kandidat dan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih. Tugas ini tidak mudah, karena sosialisasi dan kampanye calon kepala daerah sudah dipastikan akan sangat memanfaatkan media lokal yang dalam perspektif bisnis dapat diterjemahkan sebagai peluang pemasukan yang besar di tengah persaingan ketat bisnis media. Di sini komitmen dan independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial benar-benar ditantang untuk tidak sekedar mengabdi pada kepentingan ekonomi sehingga justeru semata menjadi humas calon kepala daerah yang memiliki jejak rekam kelam.

Dengan kawalan dan pengawasan aktif masyarakat dan media, dihasilkannya kepala daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan rakyat dalam pilkada yang melibatkan calon perseorangan menjadi dapat diharapkan. Selain itu, jika pilkada yang melibatkan calon perseorangan nanpu menciptakan persaingan politik yang sehat dalam pemilu yang bersih dan jurdil, maka calon perseorangan dalam pilkada dapat menjadi menjadi model yang bisa diterapkan dalam pemilihan presiden yang setakat ini masih dalam tataran wacana. Namun jika calon perseorangan berikut segala asumsi dan mitos yang serba positif diterima begitu saja, maka putusan MK yang membuka kesempatan bagi calon perseorangan hanya akan memunculkan inovasi baru berkorupsi secara periodik dan bukannya menjadi alternatif segar bagi calon non-parpol dalam menjawab kebuntuan aspirasi yang selama ini dirasakan.