Dimuat di Kolom WACANA, SUARA MERDEKA, 18 Mei 2001

APA yang terjadi ketika ahli kedokteran dan farmasi dilarang meneliti virus AIDS, hanya karena penyakit ini dianggap hina, menjijikkan, dan terkutuk?

Akankah para ahli itu dapat merekomendasikan kepada warga dunia tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari penyakit mematikan itu? Akankah pula mereka berhasil menemukan serum, obat, jamu, atau apa saja yang dapat menanggulangi penyakit yang mengancam eksistensi umat manusia itu?

Bagaimana pula dengan masyarakat tanpa pengetahuan, penyuluhan tentang AIDS?

Masyarakat akan terbawa kepada kesesatan, dengan beramai-ramai mengutuk, sedangkan mereka sendiri tidak tahu apa sebenarnya AIDS, bagaimana ditularkan.

Lebih celaka lagi, jika mereka mengutuki penyakit ini dalam keadaan mengidap penyakit itu tanpa menyadari.

Pertanyaan serupa dapat dikemukakan untuk kasus pembakaran buku Pemikiran Karl Marx karya Franz Magnis Suseno, dan buku-buku Pramudya Ananta Toer.

Secara apriori buku-buku itu dibakar oleh Aliansi Antikomunis pada pertengahan April lalu di Jakarta. Ancaman lebih serius, rencana pembersihan toko-toko buku dari buku-buku yang dicap berbau komunis pada 20/5, ketika peringatan hari Kebangkitan Nasional.

Alih-alih sebagai bangsa yang gemar membaca, Indonesia justru menobatkan diri menjadi bangsa yang hobi memberangus bacaan.

Tindakan sweeping, pembakaran, pemusnahan buku, dengan tuduhan buku-buku itu menyebarluaskan paham komunis merupakan pandangan yang patut disesalkan.

DS Moeljanto dan Taufik Ismail yang pernah ditindas oleh seniman Lekra/PKI, ketika menerbitkan buku Prahara Budaya, banyak mengutip karya-karya seniman Lekra, cuplikan doktrin Lenin, pandangan-pandangan Marx dan praktek, bahkan kliping-kliping komunis. Pun dimuat sajak-sajak seperti Kepalaku Marxis, Diriku Leninis karya Sobron Aidit.

Apakah mereka mempropagandakan komunisme? Taufik Ismail dalam kata pengantar membeberkan tujuan penulisan buku itu. Dia mengatakan, penerbitan Prahara Budaya dimaksudkan agar generasi muda yang tidak mengalami sendiri dapat memahami teror mereka di bidang seni budaya yang memaksakan visi realisme sosialis yang komunistis kepada seniman di luar kubu mereka.

Pada akhir kata pengantar pula tertulis, “Semoga buku ini mencapai tujuan, lebih menjelaskan kepada publik, terutama generasi muda, mengenai peranan destruktif Lekra/PKI dan sekutu-sekutunya di bidang seni budaya pada kurun 1959-1965, yang nyaris menenggelamkan RI melalui perebutan kekuasaan berdarah, Gestapu 30 September 1965.”

Tulisan senada juga terdapat dalam Pemikiran Karl Marx karya Magnis Suseno.

Mempelajari karya-karya berbau Marxisme, seperti Manifesto Komunis dari duet Marx-Engels sekalipun, bukan berarti kita lantas menyetujui untuk kemudian memindahkan ke langkah terapan.

Mungkin para pembakar itu tidak mengetahui, Marx dengan landasan dialektika Hegel, justru membenci siapa saja yang mentah-mentah menerima teori dia.

Peniadaan Tuhan seperti dianut oleh Marx, sudah tentu tidak sesuai dengan Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Pun juga teori class struggle dia tidak relevan untuk Indonesia.

Bukan saja kekerasan yang menjadi sarana perjuangan kelas (dus, menafikan musyawarah), Marx seolah lupa (atau menutup mata) keberadaan kelas mene ngah, yang berperanan tidak kecil dalam masyarakat demokratis.

Akan halnya demonstrasi serikat buruh di Indonesia seperti yang diteriakkan Marx dengan lantang “Kaum buruh sedunia, bersatulah,’ tidak harus selalu menggulirkan tafsiran kalau demonstrasi buruh itu gerakan komunis.

Siapa pun, tanpa perlu menjadi komunis, akan berteriak manakala kesejahteraan mereka tertindas dengan upah di bawah UMR.

Masih banyak lagi teori komunis yang bisa dilemahkan (secara arif dan bijak) dengan teori-teori sosial lain. Hal ini hanya bisa terwujud jika ada kebebasan berpikir, bukan dengan pelarangan, pemberangusan, apalagi kekerasan.

Wacana kritik terhadap kelemahan buku yang seharusnya lebih dikembangkan sebab lebih sehat.

Justru kini yang perlu diwaspadai, apa yang diingatkan oleh mendiang YB Mangunwijaya (1996), antikomunis dalam tataran teoretis tapi garda depan dalam praktek.

Negara-negara yang menganut komunis pun menampakkan kedemokratisan dengan lebih multipartai. Akan tetapi hanya satu partai yang dominan, berkuasa, dan memaksakan kebenaran. Kebenaran yang ada kebenaran tunggal, tanpa memberi space untuk berbeda pendapat.

Buku, demikian ketua LIPI Taufik Abdullah, tidak sekadar repository perbendaharaan kultural, tetapi juga mekanisme dalam pemberdayaan dan pembebasan diri dari sistem yang mengebiri fitrah kemanusiaan.

Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer bukan saja contoh karya sastra yang luar biasa, melainkan juga kaya dengan catatan sejarah dan kemanusiaan. Mengisahkan seorang pribumi yang berhubungan dengan anak seorang gundik Belanda Annelies Hellema. Buku itu menggambarkan fragmen kehidupan anak pribumi pada masa Hindia Belanda yang mengenyam pendidikan tinggi HBS, terdidik secara modern (Eropa), dan menemukan konflik dalam kehidupan sehari-hari dengan pandangan-pandangan superior Belanda.

Banyak catatan sejarah tercecer di dalam karya Pram yang ditulis dalam pengasingan di Pulau Buru itu. Pembaca bisa mengetahui, Wonokromo dahulu berada di luar Surabaya. Kereta Api cepat pada masa itu sudah tersedia.

Yang terlihat dalam Perang Aceh tak hanya orang Belanda, tapi ada pula yang berasal dari Italia, Perancis.

Orang-orang dari Purworejo banyak dikerahkan oleh Belanda untuk menumpas perlawanan tak kunjung padam rakyat Aceh. Mereka yang tertarik dengan kriminologi pun segera tahu, pemakaian centeng (dalam buku itu ditokohkan oleh seorang Madura bernama Darsam) sudah lazim di masa lalu.

Jelas pula ditunjukkan, status Indo pada zaman dahulu ternyata tidak senikmat seperti apa yang disandang oleh artis-artis kita sekarang yang berdarah keturunan.

Pram sendiri? Bahkan pers Amerika – negara tempat kapitalisme bercokol dan emoh setengah mati dengan komunisme – menilai Pramoedya Ananta Toer sebagai penulis brilian. Mereka bilang, dia itu Albert Camus-nya Indonesia, yang layak mendapatkan Nobel.

Sebagai penulis, keberadaan dia belum tentu ada dalam rentang satu generasi, bahkan satu abad sekalipun.

Kontrol ideologi dengan cara membuta, bisa dibilang cara yang tidak beradab. Menurut Rumadi (2001), cara-cara seperti itu bisa dikatakan menunjukkan kebodohan sendiri. Sungguh menyedihkan bagi kalangan perguruan tinggi, jika pada 20/5 ini benar-benar menjadi momen ketika naluri untuk menilai dan mengkaji suatu ilmu menjadi sesuatu yang dikekang.

Lebih jauh lagi, ironi ketika ability to write sebagai roots of democracy tidak mendapatkan apresiasi yang layak di negeri ini