Dimuat dalam Harian SUARA MERDEKA, 15 September 2008, hlm. 6. Download PDF

Manunggal K. Wardaya

Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap terdakwa kasus suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jaksa Urip Tri Gunawan patut disambut perasaan lega. Dalam kasus yang begitu mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Jaksa Urip. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni 15 tahun penjara. Di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, putusan pengadilan Tipikor tersebut ibarat seteguk air penghapus rasa dahaga di padang gurun hukum yang kering akan keadilan. Tulisan ini hendak mengangkat tiga (3) hal yang dapat ditarik dan digarisbawahi dari putusan tersebut.

Pertama, putusan pengadilan Tipikor sebagai law in action hukum anti korupsi layak diapresasi sebagai putusan yang responsif terhadap tuntutan publik akan rasa keadilan dan asas persamaan di depan hukum. Publik telah begitu bosan dan muak menyaksikan lebih berpihaknya hukum terhadap para pelaku kejahatan yang berkedudukan sosial tinggi (white collar criminals) dibanding mereka para pelaku kejahatan kelas pekerja (blue collar criminals). Terdakwa pencurian dengan motive sekedar mempertahankan hidup maupun karena terpaksa sebagai akibat kemiskinan struktural misalnya, tak jarang harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun, sementara terdakwa penyalahguna jabatan kerap hanya dipidana ringan dan bahkan tak jarang diputus bebas. Kalaupun harus menjalani pidana yang agak lama, beragam fasilitas pengurangan hukuman akan dengan mudah didapatnya. Hal ini sungguh melukai rasa keadilan karena korban dan efek yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya jauh lebih besar dan destruktif dibandingkan dengan korban dari kejahatan kerah biru. Pada kondisi inilah putusan pengadilan Tipikor terhadap Jaksa Urip mencerminkan spirit komitmen pengadilan akan dijunjung tingginya asas persamaan di depan hukum.

Kedua, pidana maksimal terhadap Urip sebagai pejabat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang dapat diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan dunia peradilan yang selama ini telanjur hilang. Sebagaimana diketahui, rekaman pembicaraan Jaksa Urip dan makelar perkara Arthalita Suryani mempertegas sinyalemen selama ini tentang betapa busuknya dunia hukum tanah air. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Jaksa Urip bertindak sesuai dengan pesanan pihak yang bermasalah membenarkan anggapan umum di masyarakat bahwa keadilan di negeri ini adalah sesuatu yang bisa dibeli dan diatur. Oleh karena itu putusan pengadilan Tipikor yang menjatuhkan pidana yang berat terhadap Jaksa Urip sudah teramat tepat dijatuhkan karena apa yang dilakukannya tidak saja merusak kredibilitas lembaga kejaksaan, namun pula memerosotkan wibawa lembaga penegak hukum pada umumnya. Putusan pengadilan dalam kasus Urip mengandung pesan bahwa siapapun penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan bahkan terlibat perkara korupsi memang harus dipidana berat demi terjaganya citra aparat penegak hukum yang bersih.

Ketiga, pidana 20 tahun penjara harus diakui merupakan ganjaran yang amat berat tidak saja bagi Urip, namun juga bagi keluarganya. Apa boleh buat, inilah hukum pidana yang diibaratkan pedang bermata dua, di mana satu sisi digunakan untuk membela keadilan dan melindungi kepentingan yang lebih besar, sementara pada saat yang sama di sisi lain tak urung akan mengakibatkan kepedihan terhadap pelakunya. Namun apa yang dialami Urip akan menjadi pelajaran yang amat berharga bagi penegak hukum lainnya untuk tidak mengorbankan kredibilitas dan nama baik demi kepentingan sesaat. Apa yang dialami oleh Urip adalah pesan terbuka terhadap siapa saja penegak hukum dan penyelenggara negara untuk tidak sekali-kali mencoba abai dari amanahnya mengabdikan dirinya pada kepentingan umum.

Terlepas tiga hal di atas, pemberantasan korupsi di tanah air bagaimanapun masih menghadapi sejumlah tantangan yang tak ringan. Pertama, tidak ada jaminan bahwa kasus korupsi yang melibatkan elit politik maupun aparat penegak hukum akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dan berat sebagaimana disaksikan dalam kasus Urip. Lembaga pengadilan memiliki independensi dalam memutus perkara berdasar keyakinan hakim yang menangani perkara. Dengan kata lain bagaimanapun rasa keadilan hidup dan berkembang dalam masyarakat, pada gilirannya hakimlah yang putusannya mempunyai kekuatan mengikat, mengatasi segala pendapat yang berkembang. Korupsi peradilan dapat saja bersembunyi di balik doktrin ini.

Kedua, apa yang diputuskan oleh pengadilan Tipikor dalam kasus Urip bagaimanapun tak bisa dilepaskan dari maraknya pantauan masyarakat terhadap kasus tersebut. Oleh karenanya pengawasan oleh media pada berbagai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudisial, mutlak harus harus dilakukan sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan suatu kasus dan , menjadikannya sebagai wacana publik sehingga akan menjadi semacam pressure moral bagi pengadilan.

Ketiga, harus diingat bahwa apapun yang diputuskan pengadilan pada akhirnya toh belum merupakan akhir dari segalanya bagi seorang terpidana kasus korupsi. Dengan kemampuan finansial dan pengaruh yang dimilikinya, bukan tak mungkin seorang terpidana kasus korupsi akan dapat mengkondisikan lembaga pemasyarakatan (Lapas) tempatnya menjalani pidana sesuai dengan keinginan. Spekulasi ini mungkin terkesan mengada-ada, namun bukannya hal yang tak mungkin mengingat berbagai pemberitaan mengenai perdagangan narkotika dan pengakuan para mantan tahanan kesemuanya menunjukkan bahwa bagaimanapun uang tetap memegang kuasa dalam Lapas. Jika benteng terakhir pemidanaan ini tak berhasil menjalankan fungsinya dengan baik dan justeru negotiable, maka pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang termasuk terpidana kasus korupsi tak akan mampu memberikan efek jera yang berarti betapapun berat dan lamanya pidana dijatuhkan.