Dimuat dalam Harian SUARA MERDEKA, 9 Mei 2001. Download MS-Word di sini 

Manunggal K. Wardaya

PIDANA (bukan hukuman) mati yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap terdakwa Irianto (21), warga RT 1/ RW 4 Kelurahan Kober menarik perhatian masyarakat Banyumas khususnya Purwokerto. Bukan saja kasusnya mengusik emosi masyarakat karena yang menjadi korban pembunuhan adalah seorang anak di bawah umur (masih duduk di bangku TK).

Konon dalam sejarahnya, pidana mati baru kali pertama dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan baru kali pertama pula diajukan jaksa penuntut umum. Irianto terpidana kasus tersebut terbukti sah dan bersalah, memenuhi rumusan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan berencana.

Bunyi Pasal 340 KUHP sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Dari kacamata hukum, penjatuhan pidana mati memang bukan sesuatu yang baru apalagi mengejutkan. Melainkan hukuman itu fiksi hukum, yang sudah diketahui oleh masyarakat dengan dicantumkannya jenis pidana tersebut dalam pasal 10 KUHP.

Fiksi hukum adalah anggapan setiap warga masyarakat telah mengetahui suatu isi peraturan yang terdapat dalam suatu peraturan perundangan jika peraturan itu telah diundangkan. Sehingga tidak dapat diterima pembelaan terdakwa dan juga warga masyarakat yang bersimpati kepadanya, untuk mengatakan, tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya diancam dengan pidana.

Pada saat Wetboek van Strafrecht (yang terjemahan resminya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mulai berlaku di Indonesia, terdapat tak kurang dari 18 pasal yang mengandung ancaman pidana mati (Djoko Prakoso: 1988).

Pada mulanya oleh algojo, terpidana dihukum di atas tiang gantungan. Seiring dengan perkembangan zaman, hukuman mati dengan digantung diubah dengan ditembak sampai mati. Perangkat hukumnya penetapan Presiden 27 April 1964 No 2, LN No 38 Tahun 1964 yang dikemudian menjadi UU No 2 PnPs tahun 1964.

Pencegahan

Hukum pidana tidak saja merumuskan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, tetapi juga mempunyai fungsi preventif/pencegahan agar warga masyarakat tidak melakukan suatu hal yang termaktub dalam suatu UU pidana.

Pidana yang pada hakikatnya nestapa, penderitaan yang tentu saja tidak menyenangkan, merupakan paksaan psikis agar seseorang tidak melanggar norma-norma tertentu. Dengan adanya pasal pidana, pembentuk undang-undang berharap dapat menciptakan ketertiban sosial. Hal ini berasal dari pemikiran, orang cenderung memilih dan melakukan hal yang mengenakkan bagi dirinya -yang oleh karenanya dia mematuhi norma- ketimbang menanggung penderitaan.

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana, kata Barda Nawawi Arief (1976), tidak dapat dilepaskan dari politik kriminil dalam arti keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Risiko akan adanya pidana yang berat, bukan tak disadari terpidana sebelumnya, melainkan hal tersebut lebih dipilih terpidana Irianto.

Dan selama persidangan dia tidak menunjukkan penyesalannya kendati bukti-bukti dan keterangan saksi menguatkan dugaan pembunuhan yang dilakukannya. Hal itulah, menurut hakim, menjadi hal yang memberatkan pidana.

Dalam wawancara oleh Pro 2 FM RRI Purwokerto 30 April 2001, beberapa saat setelah putusan dijatuhkan, terpidana mengatakan, menerima putusan hakim tersebut. “Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab,” katanya.

Rasa Keadilan

Menarik dicermati, ketika radio tersebut juga melakukan jajak pendapat via telpon terhadap penjatuhan pidana mati bagi Irianto. Hampir semua penelpon menyatakan, puas terhadap pidana mati untuk terdakwa. Rata-rata mereka mengatakan, hal tersebut adalah sudah sepantasnya, setimpal, dan untuk memberi pelajaran bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan serupa.

Seorang penelepon ibu rumah tangga, yang mengaku tetangga Irianto mendukung putusan hakim, karena menurutnya, selama ini tingkah laku terdakwa kerap meresahkan warga sekitar.

Masyarakat memang pantas resah dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan. Tak hanya di kota-kota besar saja, rasa aman hidup tenang dirasa sebagai sesuatu yang kian hari kian langka.

Sebagai gantinya, kecemasan yang melanda masyarakat, bahkan di kota yang terkenal adem ayem seperti Purwokerto.

Kekhawatiran akan bahaya kekerasan lebih menghantui orang tua yang mempunyai anak yang masih kecil, baik pra-sekolah maupun di tingkat pendidikan dasar. Anak-anak memang dikenal menjadi sasaran tindak kekerasan.

Sering terjadi tindak kekerasan, berupa sodomi, perkosaan, dan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Tak mengherankan, karena umumnya anak secara fisik tidak berdaya, dan secara mental belum dapat sepenuhnya menyadari akan bahaya yang mengancam dirinya.

Secara kuantitatif, anak korban kekerasan lebih dominan menimpa anak perempuan. Hal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo (1998), dibanding anak lelaki secara struktural anak perempuan lebih vulnerable, lebih lemah, lebih tergantung, dan lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku.

Maka ketika Anjoska Laela Safira (Fira) mempunyai citra hijau, polos, innocent, tewas di tangan pembunuh, sebelumnya terlebih dahulu telah diperkosa, masyarakat mengharapkan pidana yang seberat-beratnya kepada terdakwa.

Pidana mati yang dijatuhkan Hakim Ketua Ohan Burhanuddin SH dirasa setimpal dengan perbuatan terpidana dan mampu memuaskan rasa keadilan masyarakat.

“Hutang nyawa bayar nyawa”, demikian barangkali yang ada di benak masyarakat, serupa benar dengan konsepsi masyarakat Yunani kuno tentang peradilan personal “Curi sapi bayar sapi”, yang dalam Bible juga termuat: eye for eye (IS Susanto: 1991).

Irianto memang masih mempunyai kesempatan lolos dari pidana mati. Karena belum inkracht-nya putusan, dia masih bisa mengajukan banding, atau grasi kepada Presiden. Hanya saja persoalannya akan menjadi lain, dan barangkali akan lebih menggemparkan, jika misalnya, di tingkat banding dia dijatuhi pidana yang lebih meringankan. Rasa keadilan masyarakat akan kembali terusik.(33s)