Dimuat dalam majalah LEGAL REVIEW  No. 35/Th III/ Agustus 2005, hlm. 62-63 . Klik  di sini untuk mendapatkannya.

Manunggal K. Wardaya 

Undang-undang No 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah diberlakukan sejak 22 September 2004. Di tengah isu maraknya kekerasan terhadap kaum hawa akhir-akhir ini, tercetus harapan bahwa UU ini akan efektif melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian apakah UU PKDRT memang eksklusif dibuat untuk melindungi kaum perempuan sebagaimana dicobakesankan dalam berbagai diskusi dan sosialisasi UU ini? Tulisan ini hendak mempelajari pihak manakah sebenarnya yang hendak dilindungi oleh UU ini.

 

Jika dicermati, UU KDRT tidak secara tegas-tegas ditujukan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Namun begitu, Pasal 1(1) UU ini memberikan definisi yang menurut hemat penulis cukup membingungkan. Disebutkan di sana “ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan…” . Tidak ada penjelasan diberikan terhadap Pasal 1(1) ini karena dianggap cukup jelas. Penulis berpendapat bahwa dari kata  ‘terutama perempuan’ dapat ditafsirkan bahwa perempuan menjadi pihak yang diutamakan alias diprioritaskan oleh UU ini, walaupun laki-laki dapat pula menjadi korban KDRT.  Dalam konsiderans menimbang butir c disebutkan bahwa korban KDRT kebanyakan adalah perempuan, dimana dengan penafsiran a contrario laki-lakipun dapat menjadi korban KDRT. Konsiderans tersebut serta  penggunaan kata ‘terutama perempuan’ menimbulkan kesan  bahwa para pembuat Undang-undang ingin melindungi perempuan dari KDRT, sementara di sisi lain malu-malu dan setengah hati mengakui bahwa KDRT dapat pula menimbulkan korban pada pihak laki-laki.

 

Contoh-contoh konkret, terutama yang mendapat publikasi cukup intens dari media misalnya kasus Dewi Hughes dan suaminya Avin, artis Five V, Irianti Erningpraja seolah menjadi penguat argumen tersebut. Namun demikian hal ini masih dapat diperdebatkan. Kita toh sering pula kita mendengar istilah ‘suami takut isteri’, suami yang selalu dalam bayang-bayang tuntutan isteri. Tak jarang media massa memberitakan  laki-laki menjadi korban kekerasan  perempuan, dibakar dan bahkan tak jarang terpaksa harus kehilangan alat vitalnya. Seorang laki-laki yang berstatus suami diberi kewajiban (oleh norma agama, sosial, dan hukum) untuk selalu menjadi superhero, pemberi nafkah baik lahir maupun batin. Gagal memenuhi kedua keharusan tersebut, walaupun sudah diupayakan semaksimal mungkin (untuk selalu memberi nafkah lahir dan selalu ‘perkasa’) kerap membawa suami ke dalam kondisi tertekan secara psikis, yang terkadang bukan timbul dari dorongan batinnya sendiri, namun karena tuntutan perempuan yang menjadi isterinya.

 

Sementara itu, pengesanan bahwa undang-undang ini hanya melindungi kaum perempuan yang berstatus isteri seperti yang berkembang dewasa ini nampak kontradiktif dengan muatan UU ini sendiri. UU PKDRT menyatakan dalam Pasal 2 bahwa lingkup rumah tangga meliputi antaranya suami, isteri, dan anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan telah dianggap sebagai anggota keluarga juga dapat dianggap berada dalam lingkup rumah tangga. Nyatalah bahwa Undang-undang ini tidak saja terbatas untuk melindungi perempuan yang berstatus isteri saja, namun juga suami dan juga anak serta orang-orang lain yang mempunyai hubungan tertentu seperti pembantu rumah tangga.

Oleh karenanya, kata-kata ‘terutama perempuan’ dalam Pasal 1 (1) adalah juga meliputi perempuan yang bukan isteri, namun pula mereka yang termasuk dalam Pasal 2 yakni anak, maupun perempuan yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, dan persusuan maupun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jika Undang-undang mengutamakan (memprioritaskan) perempuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (1), bagaimana dengan anak laki-laki jika mendapat kekerasan dalam rumah tangga? Apakah mereka tidak hendak diutamakan oleh UU ini? Bagaimana mereka yang bekerja sebagai PRT, yang mengabdikan diri dalam rumah tangga dan kebetulan berjenis kelamin sebagai laki-laki dan mendapat perlakuan KDRT?

 

Mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga (siapapun mereka yang ada dalam Pasal 2 UU ini) mempunyai kemungkinan menjadi pelaku maupun korban. Namun demikian mengapa UU ini terasa diskriminatif, dan hanya lebih menopang pada satu jender tertentu saja? Tak dapatkah sebenarnya UU ini dibuat yang lebih general? Pasal 3 UU ini secara tegas menyatakan bahwa PKDRT dilaksanakan dengan  empat asas, yang dua di antaranya adalah asas keadilan dan kesetaraan jender serta non diskriminasi. Dapatkah dikatakan bahwa UU ini menganut asas non diskriminasi, keadilan dan kesetaraan jender jika yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah satu jender saja yakni perempuan?

 

Ekses negatif penggunaan kata ‘terutama perempuan’ adalah masyarakat dan aparat penegak hukum (law enforcer) akan lebih reaktif dan responsif terhadap kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Masyarakat akan tergiring pada persepsi dan imaji bahwa hanya laki-laki yang bisa berbuat kekerasan dan hanya perempuan yang ‘berhak’ untuk selalu menyandang status sebagai korban. Oleh karenanya pemaksaan hubungan seksual akan tetap termitoskan dengan kekal sebagai hal yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan. Oleh karenanya pula, seorang perempuan adalah mustahil melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap laki-laki. Kesan bahwa UU ini hanya untuk kepentingan perempuan saja boleh jadi sekarang telah terbentuk, dan dapat mengakibatkan aparat yang melaksanakan UU ini menolak pengaduan seorang laki-laki tentang adanya KDRT, padahal UU ini memungkinkan hal demikian.

 

 

Patut diingat, bahwa hukum dapat menimbulkan kultur baru dalam masyarakat, dan karena daya paksanya itu lambat laun akan diterima sebagai kebenaran. Sebagai alat untuk merekayasa, untuk membentuk perilaku masyarakat, hukum yang in abstracto (dalam manifestasinya sebagai produk perUUan) maupun in concreto (putusan pengadilan) itu dapat membentuk perilaku masyarakat yang meskipun meskipun sadar hukum, namun tidak selalu insyaf keadilan. UU PKDRT bertujuan mulia, untuk menghapuskan praktik pelanggaran HAM dalam lingkup sosial terkecil yakni rumah tangga. Namun demikian menggunakan pemahaman teori konflik, UU ini toh adalah produk politik juga di mana ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi, yang sayangnya bukannya membuat UU ini lebih luwes dan memenuhi rasa keadilan untuk semua, namun justeru menciptakan kesukaran dan bahkan kekerasan baru yang sistemik dan berdaya paksa terhadap siapa saja mereka yang berkelamin laki-laki.