Dimuat dalam majalah LEGAL REVIEW No. 43/Th IV/ 2006, hlm. 72-73

Manunggal K. Wardaya

Download PDF

Sebagian dari perbuatan yang terbilang sebagai kejahatan menurut hukum positif

adalah perbuatan yang oleh agama dinyatakan sebagai dosa. Mencuri, membunuh,

menganiaya, memfitnah, adalah perbuatan yang difahami sebagai perbuatan yang

tercela, sebagaimana dikatakan oleh kitab-kitab dan disabdakan oleh pemimpin

agama. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita mengancamkan

perbuatan-perbuatan seperti itu dengan sanksi berupa pidana (yang tentulah tak

enak) terhadap pelakunya. Di sisi lain, ada pula perbuatan yang meski dipandang

immoral, akan tetapi tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan

boros, kikir, tidak pernah beribadah, hubungan seks muda mudi yang tak terikat

perkawinan, adalah perbuatan yang tercela, dosa menurut agama, namun tidak

dikenakan sanksi pidana. Tidak ada legislasi di negara ini, dan negara lain pada

umumnya yang mengkriminalisasi perbuatan boros, lalai untuk beribadah, hubungan

seks pra nikah sebagai perbuatan yang punishable.

Apakah yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikategorikan sebagai

perbuatan pidana?! Pada negara-negara yang menganut sistem autokratik, segala

tingkah laku warga yang mengancam kelanggengan dan kewibawaan penguasa adalah

perbuatan kriminal. Undang-undang anti subversi di masa Orde Baru misalnya,

adalah alat superampuh dari negara untuk memberangus hak-hak sipil dan politik

warga. Dalam negara yang menganut faham teokratik, perbuatan yang dapat dipidana

adalah perbuatan yang dianggap menentang kehendak Tuhan. Ketika pemerintahan

yang teokratik ini bersinergi dengan kekuasaan yang absolut, maka pembelaan

terhadap Tuhan ini dengan leluasa digunakan sebagai pembenar segala tindakan

penghukuman terhadap warga. Tidak heran, dalam perspektif yang Marxian, hukum

model teokratik dan autokratik dipandang dengan sinis sebagai alat untuk

mengeksploitasi kaum lemah saja dan tak sekali-kali hendak menghukumi

kejahatan-kejahatan kaum elit dan bersinggasana.

Dalam negara yang demokratik, faktor penentu kriminalisasi atau dekriminalisasi

tidaklah terletak pada kemauan Tuhan atau penguasa. Sebagaimana dikonstruksikan

teori perjanjian masyarakat, negara ada untuk melindungi kepentingan

warga-warganya, dari segala macam potensi ancaman. Demi melindungi kepentingan

itu, negara dan masyarakat setuju dan berjanji akan adanya pembatasan hak-hak

warga. Atas approval warga, hukum menjadi instrumen negara untuk melindungi

warga dari ancaman. Negara menerapkan hukum yang diberi sanksi, agar orang takut

berbuat sesuatu yang dinilai tidak baik, sekaligus memberikan efek takut pada

orang lain yang hendak melakukan perbuatan.

Dalam menjalankan kekuasaannya, negara tak boleh semena-mena. Ada

batasan-batasan dimana hak-hak individu dan kebebasan warga tak boleh terusik,

apa yang kemudian terjamin kukuh dalam hukum dasar, grondwet alias constitution.

Ada tidaknya kerugian pada orang lain menjadi faktor yang menentukan terutama

dalam pembuatan hukum yang berdimensi pidana. Jika suatu perbuatan dinilai

merugikan kepentingan orang lain, maka negara mempunyai legitimasi untuk

mengkriminalisasinya. Jika tidak, maka tidak ada pembenar bagi negara membatasi

kebebasan warga dengan hukum pidana. John Stuart Mill menyatakan dalam bukunya

On Liberty, bahwa orang mestilah berhak untuk berbuat apapun ( sekalipun

perbuatan itu tidak baik bagi diri orang itu), sepanjang perbuatan itu tidak

merugikan orang lain (harm principle).

Oleh karenanya bisa dimengerti, dalam negara-negara yang demokratik, perlukaan

pada pihak lain menjadi aspek penentu utama kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Jika suatu perbuatan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain, jika tidak

secara layak dianggap sebagai penyebab kerugian, maka tidaklah layak hukum

diadakan untuk merepresi suatu perbuatan. Kejahatan dibedakan dan dipisahkan

dari dosa. Apa yang terbilang sebagai sinful conduct tidaklah dengan serta merta

dijadikan sebagai crime. Sebaliknya apa yang terbilang crime, tidaklah mesti

jelas-jelas telah dinyatakan sebagai sin. Mestilah dipahami dalam hal ini,

negara bukannya mengabaikan atau bahkan berusaha mereduksi eksistensi agama

maupun institusi-institusi moral lainnya. Justeru sebaliknya,

persoalan-persoalan moralitas yang tidak terletak dalam domain negara,

diserahkan kembali pada masyarakat, pada kaum agama.

Alih-alih semakin menuju ke arah yang demokratik, toleran, dan bersemangat

pluralisme, fenomena yang berkembang dalam proses legislasi di Indonesia dewasa

ini justeru semakin menunjukkan dengan jelas warnanya yang teokratik. Perda Anti

Pelacuran di Tangerang misalnya, mempunyai ambisi yang sangat besar untuk

mengkriminalisasi pelacuran, sehingga setiap orang yang berpenampilan seperti

pelacur, dapat terjerat peraturan hukum ini. Perda tersebut bahkan mengabaikan

asas lex certa, yang mewanti-wanti akan kejelasan rumusan suatu peraturan.

Sementara itu, RUU APP yang sedang menjadi kontroversi hendak memberangus

perbuatan yang dikategorikan sebagai pornografi dan pornoaksi. Dikatakan bahwa

UU APP yang akan terbentuk adalah tuntutan untuk melindungi bangsa dari proses

demoralisasi.

Kendati kritik dari masyarakat akan diskriminatif dan patriarkisnya rancangan

legislasi ini telah banyak diakomodir, tak dapat dipungkiri bahwa destinasi UU

ini adalah memaksakan moralitas warga. Kebebasan berekspresi sejak awal-awal

dicurigai dan distigma sebagai kriminogen dan oleh karenanya dicobakesankan

untuk patut direpresi. Hak warga untuk menentukan pilihannya semakin terkikis

dengan dikte-dikte pasal-pasal. Warga dianggap tak mampu menentukan apa yang

baik dan buruk bagi dirinya sendiri, dianggap tak mampu mempertahankan kohesi

sosialnya sendiri, sehingga perlu campur tangan negara. Padahal Mav Iver

(1961:325) mengingatkan bahwa “ moral coercion, instead of making men more

moral, leads to evasion, hypocrisy, and corruption.” Anehnya, kaum agama yang

mempunyai otoritas dalam hal ini, seolah menunjukkan ketidakmampuannya dengan

melemparkan urusan yang seharusnya cerminan kewibawaan dan eksistensinya ini

kepada negara.

RUU APP yang sekarang sedang terus digodok adalah penentu warna berbagai

legislasi negara ini di masa yang akan datang. Jika RUU tersebut disahkan, boleh

jadi di masa yang akan datang akan semakin banyak produk hukum (yang bersanksi

keras itu) yang mempunyai misi memaksakan moralitas. Ada tidaknya kerugian yang

secara adekwat ditimbulkan bukanlah faktor yang menentukan kriminalisasi dan

dekriminalisasi. Negara yang seharusnya menjadi agen yang universal, nantinya

akan menjadi semakin partisan, memberikan kemapanan pada golongan tertentu.

Kebebasan warga bukannya terfasilitasi, justeru sebaliknya menjadi teringkari

dan lambat laun akan diabaikan. Oleh karenanya nanti tak perlulah kita heran

bila suatu saat orang mestilah beribadah menurut cara tertentu yang dianggap

benar oleh mereka yang mayoritas dalam pembuatan undang-undang. Berpindah

keyakinan misalnya, bisa jadi kelak akan dipidana dengan keras. Jika demikian

adanya yang akan terjadi, maka cita-cita akan terwujudnya negara dan bangsa yang

demokratis, toleran, dan menghargai kemajemukan nampaknya boleh dikubur sedari

sekarang untuk direnungi sebagai utopia belaka

Advertisements