Artikel dalam Artidjo Alkostar, ed., Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta (2006). Artikel ini ditulis sebelum dibatalkannya UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi.

Manunggal K. Wardaya

a.. PENDAHULUAN
Reformasi dengan terus dilakukannya pembenahan di bidang hukum serta
dijalankannya pemberantasan
KKN dirasa masih belum maksimal dengan belum dijalankannya salah satu agenda
penting, yakni
penyelesaian secara menyeluruh berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) masa lalu.
Berbagai kasus seperti extrajudicial killings dan arbitrary detention menyusul
peristiwa 1965 hingga
kini masih belum menentukan titik terang, atau bahkan ditelantarkan. Demikian
juga dengan berbagai
penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis, Tragedi Trisakti (Mei 1998),
Tragedi Semanggi I
(November 1998) dan II (November 1999) adalah sejumlah kecil saja gross
violation of human rights
masa lalu yang masih belum terselesaikan hingga kini. Padahal, penyelesaian
secara tuntas masalah
pelanggaran HAM masa lalu amat penting untuk segera dilakukan, mengingat momen
peralihan yang kini
sedang dijalani diyakini sebagai momen yang paling tepat untuk melakukan
perhitungan.

Tulisan ini tak hendak membahas apalagi menginventaris secara mendetail
berbagai pelanggaran HAM
masa lalu di Indonesia, namun bermaksud mengkaji mengapa hampir satu dasawarsa
setelah reformasi
1998, berbagai pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di masa lalu masih juga
belum tuntas
terungkap. Selain pula akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya
pemberian keadilan
bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu, tulisan ini hendak menekankan arti
penting segera
dituntaskannya permasalahan HAM masa silam. Pada akhirnya, tulisan ini hendak
memberi saran bagi
percepatan keadilan transisi di Indonesia.

b.. PEMBAHASAN
Paska Orde Baru, harapan akan terwujudnya keadilan bagi para korban pelanggaran
HAM masa lalu seolah
menemukan titik terang. Bisa dimengerti, karena selama lebih dari tiga dekade
Orde Baru, situasi
politik yang represif-autoritarian tidak memungkinkan para korban untuk
mendapatkan keadilan yang
dicitakan. Dunia peradilan di era Orde Baru begitu terkooptasi oleh kekuasaan.
Pers terbelenggu dan
terbatasi oleh berbagai produk hukum yang bukannya fasilitatif, namun justeru
mengekang, sementara
parlemen hanya merupakan kepanjangtanganan kekuasaan. Kini, dengan adanya
keterbukaan dan
demokratisasi, pengungkapan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang
menjadi aspirasi
masyarakat terkhusus para korban seolah menemukan momen tepat untuk segera
dilaksanakan. Dalam suatu
seminar mengenai keadilan transisional juga terungkap bahwa penyelesaian masalah
pelanggaran HAM
masa lalu adalah mendesak untuk dilaksanakan jika Indonesia masih berkomitmen
sebagai negara
demokrasi.

a.. Beberapa Alasan Pentingnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM masa lalu

Setidaknya ada tiga alasan mengapa penyelesaian berbagai kasus masa lalu
mendesak untuk segera
dilaksanakan. Pertama, dapat dikatakan bahwa Indonesia kini masih berada pada
masa
peralihan/transisi dari periode otoriter ke rezim yang (lebih) demokratik. Masa
peralihan adalah
masa yang strategis, momen paling tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang
berkaitan dengan
pelanggaran HAM pemerintahan lalu yang autokratik dan sewenang-wenang. Dikatakan
sebagai masa yang
strategis karena pelaku pelanggaran HAM diharapkan masih dapat dimintai
pertanggungjawabannya.
Demikian pula barang bukti yang mendukung pengungkapkan diharapkan masih dapat
diinventaris, dan
saksi-saksi maupun korban diharapkan pula masih dapat mengingat peristiwa dengan
baik.

Kedua, penyelesaian kasus masa lalu mempunyai misi penting untuk mencegah
impunitas atau kekebalan
dari para pelanggar HAM. Kesan bahwa para pelanggar HAM bisa bebas meninggalkan
korbannya tanpa
pertanggungjawaban tentu saja merupakan sesuatu yang sangat kontras dengan
nilai-nilai keadilan dan
cita-cita negara hukum. Penetapan kesalahan terhadap pelaku penting agar doktrin
equality before the
law dalam negara hukum yang juga merupakan norma internasional dalam Universal
Declaration of Human
Rights (UDHR) tidak hanya menjadi sekedar mitos.

Ketiga, penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan memberikan keadilan
dan pemulihan hak
bagi para korban adalah adalah hak setiap orang yang dilanggar hak dasarnya
sebagaimana diamanatkan
Pasal 8 UDHR. Lebih jauh, pemberian keadilan bagi para korban adalah syarat
mutlak tercapainya
rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi atau perdamaian atau persahabatan baru akan
mungkin terwujud,
jika pelaku telah ditetapkan sebagai pihak yang bersalah dan menjalani hukuman
(atau kewajiban lain
menurut hukum), dan pihak korban mendapatkan kompensasi, restitusi,
rehabilitasi, dan pemulihan nama
baik. Tanpa adanya pengungkapan dan penetapan siapa yang salah dan bertanggung
jawab dan kewajiban
bagi pelaku (apakah untuk menjalani hukuman, meminta maaf dan atau memberi ganti
rugi) akan sangat
sukar dapat tercipta perdamaian dan persahabatan. Bagaimana mungkin akan
memaafkan atau melupakan
peristiwa masa lalu jika korban masih dihinggapi rasa penasaran dan dendam serta
terzalimi?
Alih-alih melupakan dan memaafkan, benih kebencian dan permusuhan bisa jadi akan
tetap hidup dan
dapat menimbulkan masalah pelik di kemudian hari, bahkan jauh berpuluh bahkan
beratus tahun setelah
pelanggaran HAM terjadi.

b.. Faktor Penghambat Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa -setidaknya hingga saat tulisan ini
dibuat-
pengungkapan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu berjalan dengan
amat lambat dan
tersendat? Bahkan kalaupun telah sampai pada proses hukum sebagaimana Peristiwa
Tanjung Priok 12
September 1984, keputusan Pengadilan HAM ad hoc bukannya memberi keadilan pada
korban, namun
sebaliknya justeru mengecewakan. Jawaban yang bisa diberikan untuk pertanyaan
ini adalah pertama;
karena banyak pihak yang bertanggungjawab dalam pelanggaran HAM masa lalu masih
mempunyai pengaruh
dalam pemerintahan. Kalaupun tidak secara langsung memegang kendali
pemerintahan, jaringan yang
dimiliki baik dalam eksekutif maupun legislatif membuat mereka tetap mampu untuk
berusaha berkelit
dan menghindar dari proses hukum. Kesimpulan Pansus DPR pada 27 Juli 2001 yang
menyatakan bahwa
kasus Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat adalah
bukti bahwa kekuatan
dan jaringan yang dimiliki oleh ‘unsur masa lalu’ dalam badan legislatif masih
kuat dan mampu
membuat para pelaku secara legal terhindar dari tanggung jawab.

Mantan Presiden Soeharto yang disebut-sebut sebagai pihak yang paling
bertanggungjawab terhadap
berbagai pelanggaran HAM berat selama masa kekuasaannya yang lebih dari 30 tahun
hingga tulisan ini
diturunkan masih juga bebas. Mereka yang dekat dengan Soeharto, atau mendukung
kekuasaannya yang
represif masih ada dalam kekuasaan atau setidaknya mempunyai relasi yang kuat
dan intim dengan
kekuasaan yang ada.

Ke-dua, jika dicermati, pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia hampir selalu
melibatkan
pihak-pihak yang memiliki legitimasi untuk menggunakan alat-alat kekerasan yakni
militer dan
kepolisian. Kalaupun pelanggaran dilakukan oleh elemen masyarakat, setidaknya
dukungan dan peran
militer tak bisa sama sekali dilepaskan. Keterangan para aktivis dan mantan
korban yang selamat
menunjukkan bahwa aparat berperan dalam penculikan dan penganiayaan terhadap
mereka. Penembakan yang
berakhir dengan tewasnya demonstran dalam Tragedi Semanggi, kerusuhan Mei 1998
dan dugaan
pemerkosaan terhadap etnik Tionghoa pada mei 1998 mengindikasi kuat adanya suatu
upaya yang
sistematik dari pihak-pihak yang mempunyai kemampuan persenjataan dan mobilisasi
untuk melakukannya.
Kendati pelaku tidak lagi duduk dalam kekuasaan maupun jabatan-jabatan strategis
lainnya (dengan
adanya desakan profesionalisasi tentara), jiwa korps dan solidaritas membuat
penyidikan terhadap
mereka yang berasal dari unsur militer mengalami kendala yang cukup signifikan.

Ke-tiga, upaya untuk mengungkap kebenaran masa lalu juga dipersulit dengan
tentangan yang cukup
serius dari masyarakat. Hal ini karena ada elemen masyarakat juga terlibat dalam
pelanggaran HAM
berat masa lalu. Upaya penggalian kuburan maupun pemakaman kembali korban
pembantaian paska
peristiwa 1965 di Temanggung misalnya mendapat tentangan dari sejumlah elemen
keagamaan tertentu.
Hal ini bisa dimengerti karena kasus pembantaian masa yang diduga anggota maupun
simpatisan PKI
selama ini seolah mempunyai justifikasi, terutama jika dikaitkan dengan
stereotype PKI yang tak
beragama, perilakunya yang dicitrakan sebagai kejam dan predikat yang melekat
sebagai partai
terlarang. Jika peristiwa pembantaian paska 1965 hendak dikatakan sebagai
pelanggaran HAM, maka
kebenaran yang telah diyakini bahwa PKI harus dibubarkan dan orang-orang yang
diduga layak untuk
dihabisi akan menjadi tercabar. Sebaliknya kalau elemen masyarakat yang terlibat
pembantaian-terlebih mereka yang berasal dari kalangan agama- hendak dinyatakan
sebagai pelanggar
HAM, hal demikian dipastikan tak akan mudah diterima.

Faktor lain yang membuat Indonesia tak mampu secara maksimal dan sesegera
mungkin memanfaatkan
momen peralihan adalah kendala politik. Paska Orde Baru Soeharto, Indonesia
dipimpin beberapa rezim
berbeda yang mempunyai kepentingan politik dengan tidak dituntaskannya
penyelidikan kasus
pelanggaran HAM. Pada masa pemerintahan Habibie, pengusutan dan pengadilan tidak
dapat dilaksanakan
dengan baik. Mudah dimengerti, ia berkepentingan untuk melindungi sang patron,
Soeharto. Habibie
memang membebaskan para tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol)
pada hari-hari
pertama kekuasaannya, namun langkahnya itu disinyalir tak lepas dari tekanan
internasional. Tidaklah
mengherankan jika pembebasan para tahanan politik dan narapidana politik tidak
diikuti dengan
pengungkapan maupun peradilan pelanggaran HAM masa lalu.

Kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang kemudian menggantikan Habibie sebenarnya
diharapkan akan
mengungkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM. Wahid dikenal sebagai figur
penganjur demokrasi
yang melakukan berbagai hal yang cukup signifikan bagi penghormatan HAM seperti
pengakuan eksistensi
minoritas dan toleransi antar umat beragama. Ia juga sempat menyampaikan
permintaan maaf kepada para
korban pelanggaran HAM 1965. Namun demikian, relasi Wahid dengan organisasi
masyarakat yang sedikit
banyak juga terkait dengan peristiwa pembantaian masa yang diduga anggota PKI
tahun 1965-1966,
menimbulkan kesukaran tersendiri baginya. Walau juga mendapat pujian, usulannya
untuk mencabut TAP
MPRS XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan ajaran marxisme, leninisme
dan komunisme juga
mendapat tentangan banyak pihak.

Adapun pengganti Wahid yakni Megawati Soekarnoputri sebenarnya diharapkan
mampu memberikan
keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu. Sebagaimana luas diketahui,
Megawati bersama
pendukungnya adalah korban dalam kasus 27 Juli 1996. Namun sayangnya, peluang
yang terbuka tidak
dimanfaatkan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dengan baik.
Kendati mendapat
legitimasi yang kuat serta mengeluarkan beberapa produk hukum penting yang
berkaitan dengan HAM,
Megawati ternyata tidak bisa melepaskan diri dari kompromi dan berkoalisi dengan
unsur-unsur masa
lalu (baca Orde Baru) terutama militer demi mempertahankan posisinya sendiri.
Slogan-slogan untuk
menjunjung tinggi hukum seperti yang sering didengung-dengungkan sebelum ia
berada di kekuasaan
tidak terbukti, walau untuk kasus yang menimpanya sendiri.

c.. Tiadanya Penuntutan: Kecelakaan Besar

Semakin terbengkalainya pengusutan dan pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu
tentu akan membawa
dampak yang tidak baik jika tidak sesegera mungkin dilakukan langkah langkah
menuju ke arah
penyelesaian. Impunitas, atau kekebalan akan menjadi terlembagakan. Sebagaimana
hukum pidana telah
mengingatkan, sanksi keras akan menjadi penjera dan pencela bagi pelaku
sekaligus peringatan bagi
pihak lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Tidak dilakukannya penuntutan
dan pengungkapan
serta pemberian sanksi terhadap kejahatan HAM masa lalu akan menjadi inspirasi
mereka yang kuat dan
berkuasa untuk menggunakan cara apa saja termasuk melanggar HAM demi kekalnya
kekuasaan yang
dimilikinya.

Tidak adanya penuntutan yang serius dan pengungkapan peristiwa juga akan
menjadi inspirasi bagi
pihak-pihak lain kelak di kemudian hari untuk mengulangi melakukan hal yang
serupa. Pembunuhan
aktivis HAM terkemuka Munir pada akhir 2004 bisa jadi adalah akibat tidak
langsung dari tidak adanya
penuntasan akan penyidikan dan pengadilan pelanggaran HAM masa lalu atas
berbagai peristiwa
penculikan dan pembunuhan para aktivis. Demikian juga peristiwa kekerasan
terhadap mahasiswa
sebagaimana terjadi di Makassar pada 2004 bisa jadi dilakukan karena alam bawah
sadar aparat
‘terilhami’ peristiwa Semanggi sebagai hal yang biasa saja, dan bukan merupakan
pelanggaran hak
fundamental manusia.

Pada akhirnya tiadanya klarifikasi sejarah dan tidak diberikannya keadilan
kepada para korban akan
menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum. Konflik dan dendam
akan terpelihara
dalam memori para korban dan atau keluarganya yang bisa meledak kelak di
kemudian hari dalam bentuk
konflik yang lain baik yang vertikal maupun horizontal. Hukum tidak lagi
dijadikan sebagai sarana
penyelesaian masalah bagi para korban, pencari keadilan atas pelanggaran HAM.
Sebaliknya hukum akan
semakin dianggap dan dirasakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan
penindas bagi mereka
yang lemah.

d.. Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu terkhusus di Indonesia,
kemauan dan
keberanian politik yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat mutlak
diperlukan. Hal ini
karena pengungkapan dan penuntasan pelanggaran HAM di negeri yang baru lepas
dari belenggu
pemerintahan yang otokratik adalah pekerjaan maha berat yang dipastikan akan
mendapat resistensi
dari pihak-pihak yang berkepentingan agar pelanggaran HAM masa lalu tetap tak
tersentuh. Legitimasi
dari rakyat adalah modal yang harus dimanfaatkan untuk terus mengadakan
penyelidikan dan tindakan
tindakan penyelesaian baik melalui Pengadilan HAM ad hoc maupun melalui Komisi
Kebenaran dan
Rekonsiliasi

Pemerintahan Presiden Yudhoyono yang ketika tulisan ini dibuat masih berjalan,
nampak menunjukkan
komitmen untuk memberikan keadilan terhadap para korban dan pengungkapan secara
tuntas kasus-kasus
pelanggaran HAM masa lalu. Pada masa rezim SBY pulalah secara khusus dibentuk
Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana dimandatkan pembentukannya melalui Tap MPR No.
VI/MPR/2000 tentang
Persatuan Nasional. Meskipun masih ada kelemahan di sana sini dalam UU KKR,
pembentukan komisi ini
dengan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR menunjukkan kemauan politik yang tentu
saja patut disambut
baik. Keberanian Yudhoyono yang notabene berasal dari militer akan diuji, apakah
ia mampu bertindak
tegas dengan dukungan rakyat ataukah hendak melindungi unsur masa lalu yang
sarat dengan pelanggaran
HAM.

Momen di masa transisi harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, wakil
rakyat di parlemen,
Komnas HAM maupun KKR. Tugas yang dipikul oleh KKR dipastikan akan maha berat,
oleh karenanya komisi
ini harus selalu diisi oleh figur-figur yang tidak saja menguasai teknis hukum
dan perundangan,
namun juga mempunyai kredibilitas dan komitmen tinggi untuk menegakkan
penghormatan HAM. Karena
sifatnya yang sangat strategis dan rekruitmen yang sangat terbuka, bukannya tak
mungkin mereka yang
tidak menghendaki pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu berusaha memasuki
organisasi ini. Di
sinilah kontrol dari masyarakat terutama para korban menjadi relevan untuk
menjaga KKR dari
upaya-upaya pengaburan dan impunitas para pelanggar HAM berat.

KKR juga dituntut untuk bekerja dengan cepat, karena semakin lama kasus
bergulir, maka akan semakin
sukarlah untuk mengumpulkan barang bukti dan mendapat keterangan dari para saksi
yang berarti pula
akan semakin sukar menyatakan bahwa seseorang atau pihak tertentu bersalah dan
atau bertanggungjawab
terhadap suatu peristiwa pelanggaran HAM. Kasus yang telah terjadi puluhan tahun
silam seperti kasus
1965 adalah hal krusial yang mendesak untuk diselesaikan mengingat baik pelaku
maupun para korban
kini telah dalam usia lanjut, dan banyak saksi sejarah telah meninggal dunia,
dan bukti-bukti telah
sukar diketemukan. Jika terus berlarut dan tidak menemukan titik terang, pada
gilirannya nanti,
dendam yang ditimbulkan dari perasaan terzalimi yang tak pernah terobati akan
tetap mengendap di
hati masyarakat dan menjadi permasalahan laten.

Pemberian keadilan kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu melalui Komisi
Kebenaran tidaklah
dapat disamakan dengan proses hukum pada umumnya. Di sini, muatan politik cukup
mengedepan dan
mewarnai, selain kompleksnya permasalahan hukum yang akan ditimbulkan. Penetapan
pihak yang bersalah
menjadi penting dilakukan, walau tidak selalu diikuti dengan penghukuman para
pelaku (karena
berbagai kendala seperti yang disebut di atas). Indonesia bisa mengambil contoh
dan mempelajari
berbagai model transitional justice seperti yang pernah dilakukan di Spanyol,
Ethiopia, Argentina,
South Africa, maupun El Savador.

a.. KESIMPULAN
Esensi terpenting dari transitional justice adalah para korban pelanggaran HAM
berat masa lalu
mendapatkan keadilan sesegera mungkin ketika suatu negara berada dalam masa
transisi/peralihan.
Pemberian keadilan bagi para korban ini sekaligus edukasi yang amat berharga
bagi masyarakat untuk
mengetahui lembar hitam pekat sejarah bangsa yang tak boleh terulang lagi di
kemudian. Lebih jauh
dengan adanya pengungkapan dan pelurusan sejarah maka perdamaian sebagai
bentuk-bentuk keadilan
transisional, rekonsiliasi, ishlah, atau apapunlah namanya untuk tercapainya
kohesi nasional akan
menjadi sesuatu yang possible untuk diwujudkan.

Transitional justice berangkat dari pemikiran bahwa suatu negara hendak
menyelesaikan
masalah-masalah pelanggaran HAM berat masa lalu ketika negara tersebut sedang
berada di masa
peralihan dan penyelesaian sengketa dengan mengggunakan prosedur hukum biasa
adalah mustahil.
Pemerintah -oleh karenanya- harus memanfaatkan momen transisi ini dengan sebaik
mungkin untuk
sesegera mungkin memberikan keadilan bagi para korban. Terlalu berlarutnya
penyelesaian akan membuat
bangsa ini kehilangan momen transisi, karena sudah tak lagi layak untuk disebut
“berada dalam masa
peralihan”. Pengungkapan pelanggaran HAM berat masa lalu di masa ‘mapan’ tidak
bisa lagi menggunakan
pendekatan dan kerangka berfikir transitional justice, melainkan dengan hukum
positif biasa. Padahal
kita tahu, penyelesaian dengan jalur hukum biasa (yang formalistik dan
prosedural itu) kerap membawa
hasil yang jauh dari keadilan yang substansial.

DAFTAR RUJUKAN

—————————, ‘Dalam Kasus Orang Hilang Keseriusan dan Keberanian
Komnas HAM
dipertanyakan’, Kompas 23 Maret 2005

—————————, ‘Kasus Trisakti Mungkin Dibuka’, Kompas 28 Juni
2005

—————————, ‘Ketua Komnas Ham: Pelanggaran HAM Masa Lalu
Ditelantarkan, Kompas, 2
Mei 2005

—————————, ‘Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Tempointeraktif
<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/05/02/nrs,20040502-02,id.html>
diakses pada 22 Juni
2005

—————————, ‘Korban Penculikan Menuntut’, Kompas 17 Maret 2005

—————————, ‘Motivasi Anggota Dipertanyakan’, Kompas 16 Juli
2005

—————————, ‘Pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi:
Elsam Menolak Usulan
dari Faksi TNI/Polri’, Kompascybermedia
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/24/Politikhukum/1039111.htm> diakses
pada 24 Mei 2004

—————————, ‘Presiden Ingin Rehabilitasi dan Beri Kompensasi
Tapol’, Kompas, 17
Maret 2005

—————————, ‘UU KKR Sarat Kepentingan Politik’, SUAR Vol. 5 No.
08 & 09 Tahun 2005

—————————,’Korban G30SPKI Gugat Para Presiden’, Legal Review
No. 33 Th II Juni
2005

—————————, ‘Soeharto Harus Ditanyai soal Penculikan Aktivis’,
Kompas 16 Mei 2005
hal.6.

—————————,’Tujuh Tahun Tidak Ada Kepastian Soal Penculikan
Komnas HAM Janjikan
Pertengahan Mei 2005′, Kompas 26 Maret 2005

Adam, Asvi W., ‘Gus Dur, Pahlawan Reformasi’, Kompas 18 Juli 2005

Adam, Asvi W., ‘Reparasi Masa Lalu’, Jawa Pos 18 Juli 2005

Arinanto, Satya, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia (Pusat Studi
Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003)

Asian Legal Resource Centre, ‘ Attacks on Human Rights Defenders in Indonesia:
Written Statement To
The UN Commission on Human Rights 58th Session, 2002’ dalam Article 2 Vol.1 No.1
Tahun 2002.

Cribb, Robert, The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali
(Centre of Southeast
Asian Studies Monash University, Clayton, 1990)

Crouch, Harold, The Army and Politics in Indonesia (Cornell University Press,
Ithaca, 1978)

Fernando, Basil, ‘Democratization: Transitions and conflicts in Asia and the
Pacific’ dalam Asian
Human Rights Commission, Protection and Participation: Human Rights Approach
(AHRC & ALRC
Publication, Hong Kong, 2003)

Gofar, Fajrimei A.,’ Angin Segar dari Senayan’, Kompas, 7 Juli 2005

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPR-S/1966

May, Brian, The Indonesian Tragedy (Graham Brash, Singapore, 1978)

Mugiyanto, ‘Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Kekhawatiran Korban
Pelanggaran HAM’, SUAR Vol. 5
No. 08 & 09 Tahun 2004.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi,
Restitusi, dan
Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Masal yang Terlupakan
(Jombang-Kediri
1965-1966) (Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2000)

Taufik, Ahmad, ‘Dari Penjara Ke Penjara’ dalam Politik Pembebasan Tapol (YLBHI,
Jakarta, 1998)

Toer, Pramoedya A., Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (Penerbit Lentera, Jakarta, 1995)

Universal Declaration of Human Rights 1948

Wardaya, Manunggal K., Justice For The Victims: The Importance to Reveal The
1965-1966 Massacres in
the Transitional Period in Indonesia, paper tidak dipublikasikan ( Monash
University Law School,
Melbourne, 2004)

Wignjosoebroto, Soetandyo, ‘Transitional Justice (TJ): Apakah Itu? Dan Perlukah
TJ Ini Direalisasi?’
dalam Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21, Kumpulan Tulisan Tentang
Hak Asasi Manusia
(Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya & The Asia Foundation,
Surabaya, 2003)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Politik Pembebasan Tapol Napol (YLBHI, Jakarta,
1998)