unedited version dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Harian SUARA MERDEKA, 30 Juli 2010. Download PDF edisi cetak di sini

Manunggal K. Wardaya

Majelis Ulama Indonesia dalam Sidang Pleno Munas MUI VII mengeluarkan fatwa bahwa menceritakan aib, kejelekan, gosip dan lain-lain terkait pribadi kepada orang lain atau khalayak seperti yang biasanya dilakukan infotainment adalah haram. Adalah haram pula menurut MUI untuk membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan, dan gosip. Menayangkan dan menonton acara semacam itu juga terbilang haram. Adapun infotainment yang kegiatannya ditujukan untuk membongkar kemungkaran dan untuk kepentingan penegakan hukum MUI menyatakan bahwa hal itu dapatlah dibenarkan. Pada akhirnya, MUI merekomendasikan agar KPI meregulasi tayangan infotainment guna menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu. Di tengah maraknya pemberitaan video asusila artis dan pro kontra infotainment sebagai bukan karya jurnalistik, fatwa ini tentu menarik diperbincangkan dan dikaji. Tulisan ini secara ringkas hendak membicangkan fatwa haram halal infotainment dari perspektif konstitusi dan hukum, terutama hukum media.

MUI bukanlah organ negara menurut undang-undang dasar. MUI adalah sebuah organisasi non-pemerintah, sebuah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para alim ulama, mereka yang terbilang sebagai cendekiawan dan pemuka agama (Islam). Sebagai organisasi kemasyarakatan, segala putusan dan fatwa MUI tentulah tidak mengikat secara hukum (legally binding) warga negara.  Fatwa lebih merupakan nasihat, suatu seruan moral (moral statement) kepada umat (Islam) yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan. Ditaati atau tidaknya sebuah fatwa adalah terpulang kepada keyakinan masing-masing insan, ketaatan dan ketidaktaatan mana tak sekali-kali  membawa konsekwensi hukum negara. Adalah keyakinan seseorang untuk mengikuti atau tidak mengikuti sebuah fatwa, yang pada gilirannya akan menentukan sikap dan tingkah laku seseorang menghadapi suatu fenomena kemasyarakatan yang difatwakan, dipetuahkan.

Oleh karenanya, fatwa haram dan halalnya kandungan infotainment tersebut tidaklah berfungsi sebagai referensi aparat penegak hukum  untuk kemudian melakukan tindakan terhadap sesiapa saja yang memproduksi, mengambil untung, maupun menyaksikan  tayangan infotainment. Pula fatwa tersebut tak serta merta menjadikan semua tayangan infotainment yang menyebarkan berita berupa aib, kejelekan, dan gosip sebagai kejahatan (crime), yang oleh karenanya kemudian menjadi dasar penuntutan di muka hukum. Apa yang terbilang sebagai immoral dan atau sinful menurut hukum agama tidaklah selalu dapat disebut sebagai kejahatan dan diselesaikan menggunakan pendekatan hukum pidana (yang bersanksi keras itu).  Sebagai contoh, kendati menyaksikan suatu tayangan gosip adalah haram, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, dan terhadap perbuatan tersebut tak mungkin dan tak boleh dilakukan kriminalisasi. Selain akan  menambah beban pekerjaan aparat penegak hukum yang amat sangat terbatas jumlahnya itu, kriminalisasi perbuatan menyaksikan tayangan infotainment akan  terlalu jauh memasuki ranah privat warga negara. Lebih jauh, dalam negara demokrasi konstitusional, bukanlah pandangan agama yang menjadi  justifikasi negara untuk mencampuri kehidupan warga melainkan kepentingan umum.  

Namun demikian, terlepas dari kenyataan bahwa hukum agama dan hukum negara adalah dua jurisdiksi yang berbeda, sebenarnyalah terdapat  titik jumpa antara fatwa haram dan halalnya infotainment dengan kaidah hukum positif maupun ugeran etika dunia media. UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran misalnya tegas memerintahkan agar penyiaran diarahkan untuk meningkatkan moralitas.  Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran menghendaki bahwa setiap isi penyiaran tidak bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/bohong, pelanggaran mana terhadapnya dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu  Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/1999 Tentang Pers mewajibkan Pers memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, suatu rumusan pasal yang ketaatannya pula ditopang dengan sanksi pidana. Lebih lanjut  6 UU Pers antara lain menyebutkan bahwa Pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Dalam Kode Etik Jurnalistik juga dijumpai keharusan bagi pewarta untuk menurunkan laporan dan pemberitaan dengan menghormati asas praduga tak bersalah serta menghormati privasi.

Nyatalah bahwa sebenarnya kita memiliki instrumen hukum yang dapat didayagunakan untuk mereduksi dan bahkan mengeliminasi dampak buruk pemberitaan maupun tayangan-tayangan yang tak berbobot, yang dalam perspektif keagamaan sebagaimana difatwakan oleh MUI dikategorikan sebagai haram. Jika hingga kini kita masih diresahkan oleh pemberitaan yang tidak berimbang, tayangan yang hanya menonjolkan sisi bombastik dan bersifat fitnah, yang mengumbar aib dan sensasi, tentulah ada sesuatu yang salah dalam dunia pers dan penyiaran kita yang menuntut pembenahan serius.

Pada titik inilah rekomendasi MUI terhadap KPI untuk meregulasi tayangan infotainment menemukan relevansinya, bukan karena mengikatnya, namun fatwa tersebut adalah aspirasi sekaligus refleksi keprihatinan MUI sebagai bagian dari masyarakat  akan tayangan-tayangan yang tak bermutu yang mendegradasi moral bangsa. KPI dituntut untuk mampu dengan tegas mengatur tayangan-tayangan yang sensitif moral seperti infotainment, yang kalaulah tak bisa dilarang, kiranya dapat diatur (misal dalam hal jam tayang) sehingga dampak negatif pada masyarakat menjadi minimal.  Kendati tak secara eksplisit disebutkan dalam rekomendasinya, tulisan ini pula meyakini bahwa pada esensinya pesan sama juga ditujukan pada Dewan Pers sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Baik KPI maupun Dewan Pers dituntut untuk melakukan perannya masing-masing secara maksimal sesuai perintah undang-undang guna terwujudnya kehidupan pers dan penyiaran yang sehat, mendidik, lagi bermanfaat bagi kepentingan umum.  

Pada akhirnya, sebenarnyalah fatwa MUI terkait infotainment merupakan pesan terbuka pada siapa saja pelaku media dan penyiaran bahwa masyarakat telah sedemikian jenuh dan  jengah akan pemberitaan dan tayangan yang semata digerakkan insting bisnis daripada kepentingan umum.  Adalah benar bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapat informasi, namun sudah saatnya pelaku media menyadari bahwa informasi yang bermanfaat dan mencerahkan serta mendidiklah yang diperlukan, dan bukannya berita sensasional yang lebih beraroma kepentingan kapital yang dijejalkan pagi, siang, dan malam.

.