Dimuat Dalam FORUM KOMPAS Jawa Tengah/DIY, Selasa 24 Agustus 2010, hlm. D. Download edisi cetak

Manunggal K. Wardaya

Jangan coba-coba memakai helm kupluk di Purwokerto, pasti ditilang!’. Hal demikian kerap disampaikan warga Purwokerto kepada kawan, maupun sanak saudara dari daerah lain yang hendak berkunjung atau sekedar melintasi Purwokerto. Nasihat seperti itu bisa dimengerti, karena setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir, penggunaan helm kupluk atau  helm yang‘tidak standar’ lainnya menjadi sesuatu yang punishable. Kendati definisi helm standar bisa jadi dapat diperdebatkan, akan tetapi di lapangan hampir-hampir tak ditemui pengendara sepedamotor yang hanya mengenakan helm kupluk, helm bathok ataupun helm proyek. Kalau di  wilayah hukum lain pengendara sepedamotor lebih bebas menggunakan helm kupluk, maka jangankan pengendara, di Purwokerto para pedagang helm tidak menjual helm kupluk yang tak menutup hingga ke wilayah telinga ini. Purwokerto meneguhkan diri sebagai daerah percontohan tertib lalu lintas, dimana masyarakat di daerah lain yang berkunjung di kota ini akan meniru perilaku hukum warganya dalam berlalulintas. Alih-alih merasa iri dah meri pada warga wilayah hukum lain yang masih bisa bebas berhelm kupluk, warga Purwokerto dan Banyumas seolah memberi suluhan dan nasihat pda warga lain agar memakai helm standar demi keselamatan pengendara itu sendiri.

Apa yang terjadi di Purwokerto adalah refleksi betapa tegaknya hukum dapat terjadi karena dua faktor utama yakni penegakan yang konsisten, dan institusionalisasi hukum dalam kesadaran masyarakat. Pada awal kebijakan helm standar ini diberlakukan, amat banyak masyarakat yang terbiasa menggunakan helm kupluk mengeluh. Selain karena terpaksa mengganti helm mereka yang ala kadarnya dengan helm standar yang relatif lebih mahal (kalau tak mau terus menerus kena tilang), helm standar pada awalnya dirasakan kurang pas bagi sementara kalangan anak muda. Belum lagi keluhan gatal pada kulit kepala yang dikhawatirkan terutama kaum perempuan dan kurang praktisnya pemakaian helm standar, jika dibandingkan dengan helm kupluk.

Akan tetapi lambat laun, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat menjadi terbiasa dan nyaman memakai helm standar. Helm kupluk yang asal pakai menjadi ditinggalkan. Masyarakat  tak lagi mau mengenakan helm yang pemakaiannya asal tempel ini, karena dirasakan tak aman jika sampai terjadi kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kepala. Tak ada keterpaksaan lagi di hati masyarakat. Hukum telah membudaya! Norma hukum dipatuhi bukan lagi karena ada ancaman sanksi (yang tentulah tidak enak rasanya) namun lebih karena masyarakat  merasa secure, rasa aman mana kebetulan saja selaras dengan apa yang diperintahkan hukum.

Budaya hukum yang tercipta seperti dalam penggunaan helm standar di atas sebenarnyalah contoh teramat baik jika kita hendak membicarakan penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat atas hukum. Hukum tegak karena aparat profesional menegakkannya. Elemen politis dalam penegakan helm kupluk memang relatif kecil, namun justeru hal itu dapat menjadi standar agar aparat semakin profesional dalam mensikapi pelbagai permasalahan hukum yang lain. Fenomena tak lagi dipakainya helm kupluk menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum ternyata bisa tercipta bukan  semata karena adanya ancaman nestapa yang ditetapkan undang-undang (pidana), namun lebih karena masyarakat telah merasakannya sebagai kebutuhan.

Dalam penegakan  hukum, aparat dituntut tegas, teguh, dan mempunyai profesionalitas yang tinggi serta tidak berkompromi dengan pelanggaran hukum.  Jika sampai aparat itu sendiri tidak mematuhi hukum dan bahkan bermain mata dengan para lawbreaker, pada gilirannya nanti masyarakat akan kembali terbudaya pula untuk tidak mematuhi hukum. Alih-alih menjadi sesuatu yang dipatuhi karena dibutuhkan, apa yang disebut hukum itu, entah dalam forma larangan judi, minuman keras, terrorisme atau apapun, bisa jadi nantinya akan berubah menjadi sekedar ancaman-ancaman tertulis yang selalu saja negotiable. Hukum semacam itu akan kehilangan maknanya karena pelanggaran terhadapnya menemukan pembenarannya secara de-facto ditambah tiadanya sanksi yang mengena  dan menjera bagi sesiapa saja pelanggarnya.