Dimuat dalam kolom WACANA Suara Merdeka, 25 Agustus 2010 hlm. 6 & 11. Klik halaman pertama dan halaman kedua untuk mendapatkan artikel dalam format PDF

Manunggal K. Wardaya

Tewasnya Ridwan Salamun, seorang  kontributor SUN TV menimbulkan duka dan keprihatinan yang amat mendalam terutama dari kalangan jurnalis. Sebagaimana diketahui, Ridwan tewas disabet senjata tajam manakala bertugas melipit konflik massa di Tual, Maluku. Bukan kejadian pertama yang menimpa jurnalis tanah air, kejadian serupa dalam wilayah konflik seperti yang menimpa Ridwan pernah dialami wartawan RCTI Ersa Siregar. Ersa tewas  diterjang peluru ketika menjalankan tugas meliput konflik bersenjata antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka.  Sementara itu, walaupun tak sampai mengalami peristiwa fatal, penyanderaan dua orang wartawan Metro TV dalam konflik di Irak masing-masing presenter Meutia Hafidz dan juru kamera Budiyanto sempat menjadi keprihatinan publik beberapa waktu silam. Di area bencana, kita masih mengingat tewasnya wartawan Lativi Suherman dan juru kamera SCTV Muhammad Guntur manakala melakukan liputan tenggelamnya kapal Levina pada tahun 2007. Demikianlah, profesi wartawan, terutama  dalam konteks wilayah konflik dan atau bencana nyatalah teramat rawan dan beresiko tinggi terhadap keselamatan. Tulisan ini secara singkat hendak memberikan eksplanasi atas pertanyaan seputar sejauh manakah hukum positif di Indonesia melindungi profesi wartawan dalam wilayah konflik dan bencana.

Seorang wartawan pada hakekatnya adalah wakil publik dalam mencari informasi, suatu penikmatan hak untuk tahu (right to know) yang dikenal, diakui, dan dijamin tidak saja sebagai hak konstitusional (constitutional rights) dalam UUD, namun pula sebagai hak asasi manusia (human rights) dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional hak-hak asasi manusia. Adalah kewajiban negara menurut konstitusi dan hukum internasional untuk melindungi hak ini, perlindungan mana diwujudkan dengan upaya legislasi maupun delegislasi yang ditujukan bagi terpenuhinya hak ini. Dalam konteks hukum media, perlindungan tidak saja diberikan pada jurnalis agar memiliki akses seluas-luasnya untuk mencari informasi, namun pula perlindungan terhadap aktifitasnya dalam rangka mencari informasi itu. Tewasnya seorang wartawan dalam melaksanakan tugas mencari informasioleh karenanya memiliki dimensi publik: terampasnya hak masyarakat untuk tahu.

Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa perlindungan hukum dimaksud adalah jaminan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian, pasal tersebut tidaklah fungsional, dan hanya befungsi dekoratif belaka. Dikatakan demikian, karena bahkan UU Pers sekalipun tak memberikan perlindungan hukum yang adekwat kepada profesi wartawan.

Lebih spesifik jika dikaitkan dengan wartawan yang bertugas di area konflik maupun bencana, tidak ada satu  pasalpun dalam UU Pers yang mewajibkan perusahaan pers untuk memberikan peralatan standar keselamatan, asuransi, maupun skill bagi wartawan yang ditugaskan untuk melakukan liputan dalam area konflik/bencana. Kalaupun ada standar perlindungan wartawan seperti itu, maka ketentuan ini hanya tertuang dalam  Peraturan Dewan Pers No. 5/Peraturan-DP/IV/2008 yang sekalipun cukup apik dalam merinci hal-hal terkait perlindungan wartawan, namun tak lebih dari  dokumen etik yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat yang dapat dipaksakan.  Nampak jelas bahwa keselamatan wartawan dalam area konflik maupun bencana digadaikan dengan menyerahkan persoalan yang teramat krusial ini semata-mata pada ‘kemurahan dan kebaikan hati’ masing-masing perusahaan media dimana seorang wartawan bekerja.

Padahal, kalaulah standar perlindungan profesi wartawan sebagaimana termuat dalam peraturan dewan pers tersebut menjadi muatan UU Pers, maka ia dapat diharapkan melindungi  seorang jurnalis manakala ia harus turun melakukan peliputan di daerah konflik maupun daerah bencana. Perlindungan seperti ini dapat diharapkan tegak karena ketaatannya ditopang dengan sanksi pidana yang keras bagi perusahaan pers yang ingkar memenuhinya.  Nihilnya  ketentuan yang menjamin perlindungan profesi wartawan menimbulkan kesan kuat bahwa (para pembuat) UU Pers sesungguhnya lebih berpihak pada kepentingan pengusaha daripada kepada wartawan. Ancaman denda ratusan juta rupiah tanpa memberikan minimal denda kepada pengusaha pers dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap kewajiban melayani hak jawab maupun  larangan memuat hal yang bertentangan dengan kesusilaan semakin kuat mengindikasi kecurigaan ini.

Tewasnya Ridwan adalah kepahitan yang kesekian kali terjadi dalam dunia jurnalistik di tanah air. Namun demikian sangat boleh jadi masih akan terjadi lagi peristiwa serupa selama tak ada perlindungan hukum yang memadai bagi wartawan. Sudah saatnya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan revisi terhadap UU Pers agar  lebih berpihak kepada kepentingan dan keselamatan wartawan manakala seorang wartawan bertugas di daerah konflik.