Download PDF

Manunggal K. Wardaya

Pemberitaan dalam media massa nasional pada penghujung 2006 diramaikan oleh liputan seputar beredarnya video asusila yang diduga dilakukan oleh anggota dewan berinisial YZ dan seorang perempuan berinisial ME. Kasus yang menjadi antiklimaks di tengah kegigihan DPR menggolkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi itu mendapat porsi besar tidak saja dalam liputan infotainment, namun juga dalam pemberitaan baik cetak maupun elektronik.

Tidak berhenti hanya pada dugaan telah terjadinya tindak asusila, semakin terkoreknya kasus tersebut mengarah pada dugaan telah terjadinya tindak pidana aborsi. Dalam ‘roadshow’ nya ke berbagai televisi swasta, ME menyatakan bahwa ia pernah hamil dan menggugurkan kandungannya, buah kasihnya dengan YZ.

Seolah belum cukup, berkembang dugaan bahwa ME berada di balik perbuatan pencemaran nama baik dengan tersebarnya rekaman video itu. Menggunakan hak koreksi, seorang perempuan dari sebuah production house (PH) bernama Ine membeberkan bahwa anak buahnya pernah didatangi ME. Tampil di sebuah program berita pada salah satu stasiun televisi swasta, Ine mengaku pihaknya ditawari ME untuk mengedarkan rekaman video itu dengan janji bahwa ME akan membuat videoklip pada PH-nya, suatu tawaran yang saat itu ditampiknya. Kendati mengaku sama sekali tak mengenal YZ dan keluarganya, pengakuan Ine tak pelak menghembuskan angin tak sedap ke arah ME.

Sementara itu adanya motif ekonomi di balik kasus ini juga ditegaskan oleh salah seseorang dari Badan Kehormatan DPR. Terkesan berfungsi sebagai public relation YZ, anggota BK itu secara berapi-api mensinyalir telah terjadi pemerasan selama sekian tahun terhadap isteri YZ Sharmila. Walau tak menyebut nama, pada media ia menceritakan bagaimana Sharmila ditekan seseorang menggunakan video itu dan bahwa video itu takkan beredar jika disediakan dana lima milyar rupiah. Akhirnya proses hukum yang telah berjalan terhadap kasus multi aspek ini pun diramaikan dengan perang urat syaraf para pengacara terkenal kedua belah pihak.

Bahwa kemudian YZ mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPR setelah terkuaknya kasus ini ke khalayak tentu menjadi sesuatu yang patut dihargai. Semakin terjangkaunya teknologi informasi dan komunikasi yang kian mobile membuat apa yang dilakukan YZ bisa terjadi pada siapa saja, tak terkecuali wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Dan sebagai pejabat publik, adalah wajar ketika masyarakat menuntut mereka yang menjadi para wakil untuk memiliki integritas yang tinggi. Dalam konteks inilah keputusan YZ untuk mundur karena perbuatan tercelanya sepatutnya menjadi precedent bagi wakil rakyat agar tanpa harus bertele-tele dan berlindung di ketiak prosedur bersedia mengundurkan diri ketika kredibilitasnya diragukan publik. Pada sisi lain, permintaan maaf Jusuf Kala sebagai Ketua Umum Golkar mensikapi perilaku kadernya juga patut disambut baik sebagai pertanggungawaban partai politik terhadap konstituennya.

Terlepas dari hal-hal positif di atas, satu hal mengganjal yang nampaknya luput dari perhatian publik adalah mengapa YZ tidak menggunakan hak jawabnya baik dalam kapasitasnya sebagai figur publik maupun sebagai pribadi? Mengapa dalam acara pengajian yang diselenggarakan di rumahnya dengan liputan penuh media, ia hanya memohon maaf melalui kyai? YZ baru tampil ke hadapan media tidak berselang lama setelah ME membeberkan pengakuannya pada media. Hanya duduk diam tanpa sepatah kata keluar, YZ dengan sikap manis mendampingi isterinya Sharmila dalam jumpa pers mensikapi sorotan media seputar kasus ini. Sharmila dengan wajah sendu memohon dengan amat sangat pada media agar meliput dengan proporsional karena liputan kasus yang menimpa keluarganya dirasakan sangat memukul rumahtangganya.

Tampilnya Sharmila yang mengharu biru tersebut tentu bukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari YZ untuk menggunakan hak jawab. Pernyataan Sharmila seyogyanya dipandang sebagai penggunaan hak jawab oleh dirinya pribadi, sebagai isteri YZ, sebagai orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.

Jika YZ adalah warga negara biasa, barangkali diamnya itu tak menjadi masalah karena ia tak memiliki tanggungjawab terhadap publik. Namun sebagai anggota salah satu lembaga negara, kebisuannya tentu amat mengecewakan. Publik berhak tahu mengapa ia yang seharusnya menjadi role model bagi warga melakukan hal yang tidak semestinya ia lakukan semasa mengemban jabatannya sebagai wakil rakyat. Penjelasan dan permintaan maaf langsung darinya amat dinantikan karena publik memilihnya dalam pemilu, dan bukan memilih mereka yang selama ini menjadi ‘juru bicaranya’. Mengingat track record YZ sebagai politisi ulung dan mantan aktivis mahasiswa menjadi sukar diterima ketika ia seolah tak berdaya dan hanya terdiam di samping sang isteri.

Memang hak jawab adalah hak, yang penggunaannya terpulang pada si pemilik hak untuk menggunakannya atau tidak. Namun dari segi etika politik dan kerangka konstitusionalisme sudah sepatutnya YZ memberi keterangan pada publik secara terbuka apa yang terjadi. Sebagai pejabat publik, atau sebagai orang yang sedang menduduki jabatan publik ketika kasus itu terjadi, YZ tidak saja mempunyai hak jawab namun juga sekaligus mempunyai kewajiban menjawab dan menjelaskan. Fakta menunjukkan sebaliknya: YZ terkesan menghindar dari kewajiban etisnya itu. Kalaupun pada akhirnya ia memberikan keterangan, hal itu baru terjadi manakala ia dikerumuni wartawan setelah menjalani pemeriksaan polisi, cukup lama berselang setelah peristiwa terkuak. Dalam kesempatan yang diwarnai dengan pemukulan terhadap wartawan itu YZ melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa rekaman video itu telah lama digunakan oleh ME untuk mengancam dirinya karena ME menginginkan rumah darinya. YZ hanya mengutarakan hal-hal seputar penyidikan dan tidak secara langsung meminta maaf pada publik atas pengingkaran kepercayaan publik padanya.

Alih-alih memberikan keterangan yang memuaskan pada publik, ada kesan YZ berlindung di balik tampilnya Sharmila, sisi humanistik seorang isteri: seorang perempuan sekaligus seorang ibu yang menderita dan tabah ketika dirundung persoalan pelik yang menimpa keluarga. Seperti halnya ketika meliput pemunculan ME di berbagai televisi, media seakan terhipnotis mengarahkan segenap kamera dan perhatian tentang kasus ini pada sosok tegar Sharmila, pada Ine, pada dugaan adanya pemerasan, pada perang urat syaraf antar lawyer dan kemudian menyiarkannya kepada khalayak ramai. YZ pun akhirnya luput dari fokus perhatian media.

Media seolah menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan oleh narasumber. Apa yang dilakukan oleh media membuat pengacara ME Ruhut Sitompul mensinyalir banyaknya orang yang ingin popularitas dan numpang anget memanfaatkan moment mencuatnya kasus ini ke permukaan untuk tujuan pribadi. Pengacara yang pula pesinetron ini secara tidak langsung mencontohkan apa yang dimaksudkannya dengan menunjuk adanya pengacara yang dinilainya tidak profesional karena ‘meminta kasus’. Tidak sukar bagi publik untuk menerka siapa pengacara yang dimaksud oleh Ruhut.

Kecurigaan Ruhut bukannya tak berdasar dan tak berbukti. Seolah tak mau ketinggalan beberapa artis mengomentari kasus ini menggunakan sentimen kelompok sebagai penyanyi dangdut. Kapasitas ME sebagai penyanyi dangdut pendatang baru yang berbuat asusila terkesan sengaja dieksploitasi dengan menampilkan kesan perasaan khawatir dan kecemasan artis-artis tertentu bernafaskan heroisme bahwa perbuatan ME akan merusak citra dangdut.

Bagaimana dengan YZ? Tanpa disadari publik, ia akan semakin aman dan menjauh dari tuntutan untuk menjelaskan perbuatannya secara terbuka. Alih-alih mendapatkan haknya untuk tahu, masyarakat tidak mendapat apa-apa dari kompleksitas permasalahan di atas. Esensi terpenting dari terkuaknya kasus video asusila ini yakni pertanggungjawaban YZ atas perilaku tercelanya kepada rakyat gagal diungkapkan oleh media. Masyarakat hanya mendapatkan ampas-ampasnya saja: polemik antar pengacara, sentimental di kalangan penyanyi dangdut dan seterusnya, yang tidak esensiil.

Demikianlah, dengan cerdas pertanggungjawaban terhadap publik bisa digelapkan dengan kejelian menggunakan energi media. Sifat natural media yang selalu mengikuti hal-hal sensasional kerap membuat media lalai akan salah satu fungsi utamanya yakni kontrol sosial. Alih-alih menjadi sarana publik untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan, media kerap terjebak menjaring hal-hal yang sekalipun mungkin menarik dan mempunyai news value, namun kering dari fungsi kontrol sosial. Ironisnya justeru hal seperti itulah yang kerap dihidangkan oleh media dan kemudian menjadi wacana dan menguras energi publik. Pada akhirnya-seperti yang sudah-sudah-, ending kasus yang melibatkan kekuatan politis tak remeh lagi pandai memanfaatkan ‘kelemahan bawaan’ media seperti ini biasanya membuat kasus terkait menjadi menguap begitu saja tanpa bekas seiring berjalannya waktu.