Original version dari artikel dimuat pada Wacana Lokal Suara Merdeka, 1 Desember 2010. Download versi cetak (telah mengalami editing dari redaksi) dalam format PDF di sini

Pujianto Cahyo Widianto alias Syech Puji akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Semarang (SM 25/11). Dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda 60 juta rupiah karena persetubuhan dengan anak di bawah umur sebagaimana termaktub dalam Pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, putusan tersebut seolah angin sejuk bagi perlindungan anak di Indonesia. Setelah melalui proses pro justitia yang penuh lika liku yang diwarnai ulah kontroversial Pujianto yang membuat penjara nikah siri di kompleks tempat tinggalnya, putusan tersebut menegaskan bahwa apa yang dilakukan pengusaha asal Bedono, Semarang tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Tulisan ini menelaah secara singkat penjatuhan pidana tersebut dari perspektif hukum hak asasi manusia.

Sebagaimana diketahui, dalam berbagai kesempatan Puji berusaha menunjukkan bahwa pernikahannya dengan Ulfa tidaklah diwarnai dengan unsur paksaan. Puji bahkan pernah mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Ulfa adalah bagian dari ibadah, statement mana sontak mendapat tentangan dari kalangan muslim (antara lain pada waktu itu Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi serta cendekiawan Jalaluddin Rahmat). Namun demikian, tak urung klaim Pujianto tersebut menarik untuk dikaji: jika beribadah adalah salah satu hak dasar manusia, dan jika perkawinan diklaim sebagai bagian dari ibadah, adakah justifikasi bagi negara untuk membatasi penikmatannya dengan mengenakan pidana? Ataukah sebaliknya; hak beribadah bersifat mutlak sehingga tiada mengenal pembatasan sehingga seharusnya ia tak perlu dijatuhi pidana?

Menyatakan agama (to manifest religion) atau yang kita kenal sebagai beribadah adalah hak yang diakui tegas dalam berbagai instrumen HAM baik internasional maupun nasional. Pasal 18  The Universal Declaration of Human Rights (UDHR),  Pasal 18 ayat (1) The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Pasal 1 ayat (1) Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion and Belief mengakui hak ini sebagai hak setiap orang. Pada level domestik, pengakuan yang sama diberikan pula oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (Amandemen) serta Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi, tak seperti hak untuk memeluk agama (to adopt religion), hak untuk beribadah tidak termasuk dalam kategori hak-hak yang tak dapat dikurangkan penikmatannya (non-derogable rights) sebagaimana diatur oleh rezim Pasal 4 ayat (1) ICCPR. Penikmatan hak beribadah dapat mengurangi hak atau bahkan ancaman terhadap kepentingan hukum orang lain. Para pelaku terorisme misalnya, bisa jadi meyakini sebagai  sedang menjalankan perintah agama walaupun apa yang dilakukannya menyebabkan kerugian dan atau bahkan terampasnya hak orang lain.  Oleh karena potensi terkurangi atau terancamnya penikmatan hak dan kebebasan orang lain itu, Pasal 18 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa hak untuk beribadah dapat dibatasi, pembatasan mana hanya dapat dilakukan dengan  hukum dan memang diperlukan untuk melindungi keselamatan, kesehatan, ketertiban, dan moralitas publik atau hak serta kebebasan dasar orang lain. Lebih jauh, baik Deklarasi HAM 1948 maupun ICCPR secara umum menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk pada pembatasan oleh hukum.

Dikaitkan dengan kasus Syekh Puji, perkawinan dengan anak di bawah umur meski dilakukan dengan alasan ibadah dan di luar hukum negara (nikah siri) tak lagi menjadi urusan privat apalagi menutup peluang intervensi oleh negara. Telah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat sesuai Pasal 66 dan Pasal 72 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.  Oleh karenanya dalam konteks kasus perkawinan dengan anak di bawah umur yang dilakukan Pujiono, klaim bahwa tiada keterpaksaan dari Ulfa tidak lantas menjadi alasan yang membenarkan (justification) atas apa yang dilakukan Pujianto.

Adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa seorang anak mendapatkan bekal edukasi yang cukup dan mencapai tingkat kematangan jasmani rohani dan untuk mengembangkan diri. Tak saja harus melakukan upaya legislatif, administratif dan sosial sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 Convention on The Rights of The Child, negara juga harus melakukan upaya perlindungan dan pencegahan agar peristiwa yang dapat merugikan anak tidak terjadi dan atau terulang. Tak kalah penting adalah perlindungan khusus mestilah diberikan kepada anak demi memulihkan kesehatan fisik maupun psikologisnya yang bisa jadi terganggu akibat peristiwa ini.

Pujiono berkedudukan sama  dengan warganegara lainnya di muka hukum, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadapnya   adalah bagian dari proses hukum yang dapat saja dijalani setiap orang dalam jurisdiksi NKRI tanpa diskriminasi. Pula banding terhadap putusan PN Semarang yang diajukannya adalah haknya sebagai warga Negara yang dijamin oleh konstitusi guna mencari keadilan yang sebenar-benarnya. Namun terlepas dari itu, kasus yang mencuat dari Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang di atas memunculkan  spekulasi bahwa perkawinan di bawah umur seperti yang menimpa diri Lutfiana Ulfa sesungguhnya sesuatu yang marak terjadi di negeri ini. Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan penyimpangan seksual kerap disinyalir sebagai faktor penyebab, sementara dispensasi yang dimungkinkan dengan UU Perkawinan menjadi modus untuk melegitimasi eksploitasi seksual maupun ekonomi atas diri anak yang pada gilirannya membawa pada kondisi terlanggarnya hak konstitusional anak. Sosialisasi instrumen hukum yang melindungi hak dan kepentingan anak tak pelak menemukan relevansinya untuk dilakukan tidak saja terhadap masyarakat, namun juga terhadap aparat birokrasi terutama yang berada di level bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.