Dimuat dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, edisi Oktober 2010
Oleh:

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M.

Judicial Commission is a state-auxiliary agency, established under the 3rd amendment of the 1945 Constitution. Not part of the judicial power, the main aim of this institution is to be functionalized as a watchdog of the judges and not of the judicial branch. This paper believes that judicial commission as well as other state-auxiliary agencies, however important they might be, should not be regulated in the basic law. Not only because it reflects constitutional paranoid of eternal judicial corruption, but also because it will contradict with the ideal form of a written constitution that should only regulate main organs of the state. The inclusion of a supporting or even a temporary organ in a constitution this paper believes, will causes (unnecessary) future difficulties and problems on the amendment of constitution once it is felt unnecessary anymore.

Keywords: Constitution, Judicial Commission.

A. PENDAHULUAN

Salah satu hasil perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah diintroduksinya lembaga baru bernama Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY)[1]. Komisi ini adalah lembaga negara yang merdeka, dalam arti tidak merupakan anak dari kekuasaan negara yang lain, serta memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 B UUD 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai undang-undang organik dari Pasal 24 B UUD 1945 tersebut dikeluarkanlah UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Meskipun diatur dalam Bab IX UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman, KY bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman (dan oleh karenanya bukanlah berada dalam satu atap dengan MK maupun MA) pula bukan lembaga yang mengawasi kekuasaan kehakiman dalam relasi checks and balances, karena kekuasaan kehakiman adalah merdeka.[2] KY adalah organ negara penunjang yang mengawasi para hakim, dalam arti mengawasi personil-personil hakim dalam perilakunya.[3]

Reformasi peradilan (judicial reform) dengan mengintroduksi KY tak lepas dari catatan buruk dunia peradilan yang diwarnai oleh judicial corruption di masa Orde Baru. Eksistensi KY dalam peraturan perundangan tertinggi yakni UUD dilatarbelakangi karena sedemikian parahnya perilaku hakim dan dunia peradilan di Indonesia, sehingga banyak hakim yang tak memiliki integritas. Korupsi kehakiman merajalela, banyak hakim yang bisa dibeli dan diatur oleh pihak-pihak yang berperkara. Pengawasan terhadap hakim memang bukannya tidak ada. Departemen Kehakiman pada masa lalu dan Mahkamah Agung memiliki institusi yang memiliki fungsi pengwasan internal, namun demikian, korupsi kehakiman masih saja terjadi sehingga pengawasan yang dilakukan dengan mekanisme internal dirasa tak mencukupi.[4] Imbasnya, pencari keadilan (justisiabel) mengalami frustasi karena putusan pengadilan tak lebih dari kuasa uang dan kekuasaan. Oleh karenanya, semangat reformasi konstitusi salah satunya adalah pengawasan lembaga peradilan dengan mengintroduksi lembaga baru ini.[5]

Sejak awal berdirinya, KY telah menuai berbagai kontroversi. Masalah yang timbul pertama adalah sengketa terkait siapa hakim yang dimaksud untuk diawasi oleh komisi ini, apakah hakim dalam lingkup Mahkamah Agung (hakim agung) ataukah hakim lain dalam lingkup MA. Kalangan hakim agung berpendapat bahwa pemanggilan oleh KY terhadap Hakim Agung karena memutus perkara akan mengancam kemerdekaan hakim yang dijamin oleh UUD. Demi menjawab kegusaran ini, 31 Hakim Agung mengajukan uji materiil terhadap UU Nomor 22 Tahun 2004 memohon pada Mahkamah Konstitusi agar MK menyatakan bahwa beberapa pasal[6] dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24 B dan Pasal 25 UUD 1945. Pada intinya, permohonan pengujian materiil terhadap UU KY dimaksudkan agar hakim agung tidak termasuk sebagai hakim yang diawasi oleh KY.

MK dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006 menolak permohonan para hakim agung dengan menegaskan bahwa hakim agung dan hakim lain dalam lingkungan MA tetap menjadi objek pengawasan MK. Namun putusan MK menimbulkan pro kontra karena hakim MK bukanlah objek pengawasan KY, sesuatu yang sebenarnya juga dimohonkan oleh para hakim agung. Ketua KY menilai putusan ini sebagai tidak memiliki sensitifitas. [7] Dalam kaitannya dengan pengawasan, MK menyatakan bahwa pengawasan KY terhadap hakim tetap dapat dilaksanakan sepanjang terhadap hakim di lingkungan MA, namun berpendapat, kriteria yang jelas tentang perilaku hakim yang dapat diawasi KY harus ditentukan lebih dahulu secara jelas. Jika tidak ada kepastian mengenai kriteria perilaku hakim, maka dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan pengawasan teknis yustisial yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung.[8] Pada akhirnya, kewenangan KY seolah dilucuti terbatas hanya mengusulkan calon hakim agung.[9] Namun mengingat putusan MK adalah bersifat final dan mengikat, maka apapun pro kontra yang mewarnainya berakhir saat putusan MK dibacakan. Terlepas dari itu, keberadaan komisi ini pada umumnya tetap mendapat dukungan dari para ahli hukum tata negara yang memandang keberadaan komisi ini dalam UUD 1945 sebagai sudah tepat. Mahfud MD, yang manakala tulisan ini dibuat menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu figur yang menyatakan bahwa eksistensi KY di UUD 1945 sudah tepat serta mengusulkan untuk menegaskan kembali fungsi-fungsi KY sebagai supporting institution. Mahfud lebih jauh mengusulkan bahwa agar dalam perubahan konstitusi nantinya KY ditegaskan untuk mengawasi hakim MK, usulan mana sebenarnya bertolakbelakang dengan putusan MK dalam pengujian UU KY. [10]

Berlainan dengan pendapat mainstream itu, artikel ini melihat bahwa dimasukkannya KY ke dalam UUD 1945 justeru merupakan kecelakaan konstitusi. Tanpa mengingkari pentingnya fungsi, tugas, serta eksistensi dari organ negara yang mengawasi perilaku para hakim ini, tulisan ini mengkritisi pengaturan sebuah komisi negara yang merupakan supporting organ pada level UUD. Pada gilirannya, tulisan ini dengan berterus terang mengajukan tawaran pemikiran berupa penghapusan Komisi Yudisial dari UUD 1945.

B. PEMBAHASAN

Adanya lembaga pengawas kehakiman yang dimasukkan ke dalam UUD sesungguhnya sebuah langkah yang berlebihan. Dikatakan demikian, karena lembaga pengawas eksistensinya sampai harus ditegaskan dalam UUD dan bukannya dalam UU biasa. Bukannya menciptakan dan memvisikan kekuasaan kehakiman yang sehat, keberadaaan KY yang diatur dalam UUD sebenarnya mengekalkan ketidakpercayaan mekanisme pengawasan internal dalam tubuh kekuasaan kehakiman. Pendapat ini menemukan pembenarannya jika kita membandingkan dasar hukum keberadaan KY dengan dasar hukum keberadaan komisi negara yang lain terutama komisi negara yang sama-sama memiliki fungsi menunjang penegakan hukum.

Jika dibandingkan dengan Komisi Kejaksaan (KK) dan Komisi Kepolisian (Kkep) misalnya, ada perbedaan yang mencolok dalam hal dasar hukum. Komisi Kejaksaan berawal dari ketentuan UU Kejaksaan yang tidak imperatif, yang kemudian ‘hanya’ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (Perpres)[11] sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masing-masing dibentuk berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Presiden.

Dari sudut pandang ilmu ketatanegaraan, ketidaksamaan dasar hukum diantara berbagai komisi negara tersebut mengesankan kesemerawutan yang nyata dalam pengaturan mengenai kelembagaan negara. Kesemerawutan itu tak pelak menggiring pada persepsi bahwa seolah ada keistimewaan yang dimiliki oleh satu organ negara penunjang yang satu dibanding organ penunjang lain, padahal sebenarnya landasan filosifis keberadaannya relatif sama: membantu alias menunjang organ negara utama yang dipandang kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya. Implikasi dari anggapan tentang adanya ketidaksamaan ini bukan hal sederhana lagi remeh, karena berpotensi menimbulkan arogansi institusional dari organ yang keberadannya ditegaskan dalam UUD, suatu produk hukum yang luar biasa. Sebaliknya komisi negara yang dasar hukum eksistensinya hanya Perpres seperti Komisi Kejaksaan terkesan memiliki daya tawar yang rendah karena dari hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Komisi Kejaksaan lebih rendah dari institusi yang diawasinya yakni Kejaksaan yang mempunyai dasar hukum Undang-undang.[12]

Di sisi lain, pengaturan dalam level UUD ini pada akhirnya akan mengingkari latarbelakang filosofis dari komisi ini sebagai supporting organ yang sementara sifatnya. Sesuai dengan sifatnya sebagai organ penunjang, secara falsafati organ ini sebenarnya adalah organ yang seharusnya tidak ada (termasuk tidak ada di dalam konstitusi) jika apa yang menjadi tugas dan kewenangannya telah dapat dijalankan oleh organ utamanya. Menggunakan analogi tabung oksigen bagi orang yang tak mampu bernafas secara alami, semua orang mahfum belaka bahwa tabung oksigen hanyalah alat bantu  dan tak hendak selamanya menjadi bagian permanen kehidupan seseorang. Betapapun diperlukan tabung oksigen itu karena keadaan darurat, harus ada pemikiran bahwa tabung itu suatu saat akan dilepas dan dipisahkan dan bukan menjadi fitur wajib kehidupan seseorang. Meniscayakan sebuah tabung okesigen dalam kehidupan seseorang adalah sama saja dengan meniscayakan bahwa orang itu selamanya tak akan pernah sehat.

Analogi di atas membimbing pada pemahaman bahwa sebagai organ penunjang pengawasan perilaku hakim, KY seharusnya tidak perlu ada manakala fungsi yang dijalankannya telah dengan baik dilakukan oleh main organ yang ditunjangnya yakni pengawasan internal oleh MA. Sama halnya dengan komisi negara lain seperti KPK, juga seharusnya tidak ada, jika kepolisian dan kejaksaan mampu profesional melaksanakan tugasnya. Karena kedua lembaga itu dirasa kurang mampu menjalankan tugasnya, demi akselerasi pemberantasan korupsi maka diciptakanlah komisi negara pemberantas korupsi. Namun demikian, kita harus mengandaikan bahwa komisi ini kelak harus enyah dari ketatanegaran kita. Artinya, suatu saat, fungsi penyidikan dan penyelidikan atas kasus-kasus korupsi telah dengan profesional dikerjakan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.

Haruslah ada visi, harus ada ada pandangan bangsa ini bahwa kelak di suatu saat pengawasan internal ini akan berjalan dengan baik, yang dengan demikian pengawasan eksternal diharapkan tak diperlukan lagi. Bahwa jika selama ini terjadi kesalahan dan korupsi peradilan, bukanlah pembenar bahwa pengawasan eksternal oleh karenanya harus ditegaskan dalam UUD. Kalaulah lembaga yang mengawasi perilaku hakim ini dipandang harus ada (dan memang KY de facto dan de jure telah ada) maka seharusnya eksistensinya tak perlu ditegaskan dalam level konstitusi karena sifatnya yang hanya supporting organ tadi. Namun demikian kenyataannya, hukum konstitusi kita menjadi rancu ketika hal yang darurat ini dijadikan permanen, atau setidaknya seolah-olah mendapat kedudukan yang permanen dengan dicantumkannya dalam produk hukum tertinggi sebuah negara yakni UUD.

Lebih jauh, ditegaskannya KY ke dalam UUD 1945 sebagai lembaga yang mengawasi secara eksternal perilaku dan martabat hakim seolah menafikan pengawasan eksternal lainnya yang dapat dilakukan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) serta peranserta masyarakat sipil untuk memantau peradilan. Dicantumkannya KY ke dalam UUD 1945 memberi kesan bahwa pengawasan perilaku hakim adalah tugas dan wewenang eksklusif KY. Tidak boleh dilupakan, bahwa sebagaimana cabang kekuasaan lainnya, masyarakat juga dapat dan bahkan berhak memantau kinerja dan perilaku para hakim. Pengawasan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat tak boleh dipandang remeh, dan dapat sinergis dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pendekatan yang terlalu strukturalis dengan meniscayakan kehadiran sebuah komisi negara dan mempermanenkannya di dalam UUD menambah kuat gejala demam periode transisionil yang ditandai dengan berjamurnya berbagai komisi negara.[13]

UUD 1945 sebagaimana konstitusi tertulis lainnya, adalah UUD yang diharapkan akan berlaku dengan jangka waktu yang tidak sebentar. Adalah benar bahwa kita harus menciptakan suatu konstitusi yang hidup (living constitution), dimana konstitusi sebagai bentuk peraturan perundangan harus menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Generasi sekarang tidak harus selalu terikat oleh hukum buatan generasi pada masa lalu, oleh karenanya sebuah konstitusi hendaknya memiliki sifat yang soepel bukan dalam artinya yang multitafsir sebagaimana ditunjukkan oleh UUD 1945 sebelum perubahan namun suatu konstitusi tertulis yang akan selalu sesuai dengan perubahan jaman. Kewibawaan suatu UUD akan terletak pada sifatnya yang bertahan lama tanpa perubahan berarti, yang demikian pula tanpa mengatur hal ikhwal kelembagaan negara yang sebenarnya bersifat sekedar ‘tambahan’. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat berbagai sarjana hukum konstitusi yang umumnya menyepakati bahwa konstitusi tertulis alias UUD harus memuat hal yang pokok-pokok saja, sehingga hal yang detail akan diatur dalam UU yang lebih rendah. Dimasukkannya suatu hal ke dalam UUD atau UU memanglah mutlak berada dalam pertimbangan badan pembuat dan perubahnya, namun demikian, prinsip kelanggengan harus diperhatikan dalam menentukan dimasukkannya suatu klausul dalam UUD.

Bagaimana dengan KY? Komisi ini berada dalam UUD sehingga implikasi hukumnya adalah lebih sukar untuk melakukan perubahan terkait KY daripada dua komisi lainnya seperti KK dan Kompolnas. UUD hanya dapat dirubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sidang Umum MPR, yang harus dihadiri oleh minimal ¾ anggota MPR serta disetujui oleh ¾ anggota yang hadir, maka proses perubahannya, termasuk untuk merubah eksistensi KY bisa terbilang rumit. Ini berbeda dengan perubahan UU yang hanya mensyaratkan persetujuan DPR dan Presiden bahkan untuk mengubah Perpres yang murni di tangan presiden. Proses hukum untuk melakukan amandemen tidak akan berjalan terlalu jauh dan rumit.

Tulisan ini meyakini ada dua (2) hal setidaknya yang harus dipahami kembali dalam menata kembali format kelembaagaan negara kita jika membicarakan reformasi konstitusi khususnya di bidang kekuasaan kehakiman. Pertama, eksistensi KY harus divisikan sebagai sesuatu yang tidak permanen dalam sistem ketatanegaraan kita yang oleh karenanya pengaturannya harus diletakkan di luar UUD 1945. Lembaga ini harus dibayangkan sebagai sesuatu yang tidak abadi dalam ketatanegaran kita, yang suatu saat tak akan kita perlukan lagi. Makna yang dapat disimpulkan dari pernyataan di atas adalah bahwa kita mengandaikan adanya lembaga kehakiman yang bersih, yang mampu melakukan pengawasan internal dengan lebih mandiri. Jika pengawasan internal ini telah cukup fungsional, maka pengawasan eksternal melalui sebuah lembaga negara yang khusus dibentuk untuk itu tidak perlu lagi diadakan.

Tentunya menanggapi proposal ini orang akan terhenyak seraya mempertanyakan jika dasar hukum KY dihapuskan dari UUD 1945, maka apakah sama artinya dengan meniadakan sama sekali pengawasan eksternal oleh lembaga bernama KY?. Tulisan ini menegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap hakim tetap dapat dilakukan oleh KY, akan tetapi dengan payungnya yang berada di ranah Undang-undang. Sehingga setiap  saat, komisi ini (harus) dapat dihapuskan (tanpa melalui prosedur yang rumit) ketika dirasa pengawasan internal telah mencukupi. Menghapus dasar hukum komisi ini bukan berarti suatu ekspresi pro korupsi maupun untuk menghidupkan kembali judicial corruption, tapi haruslah dipandang sebagai visi tercapainya peradilan yang bersih. Reformasi di bidang kehakiman juga harus didorong dan dihidupkan, tanpa mengandaikan bahwa kekuasaan kehakiman yang bersih tak akan dicapai. Kalau kita hendak menciptakan kekuasaan kehakiman yang bersih namun selalu menggunakan tabung oksigen sebagai kebutuhan bernafas yang primer, maka sesungguhnya tanpa sadar kita hendak selalu mengandaikan bahwa kekuasaan kehakiman akan selalu korup.

Kedua, dan yang perlu diingat adalah bahwa semangat bahwa suatu saat peradilan akan bersih dan berwibawa serta mampu menegakkan keluhuran dan martabatnya sendiri itulah yang harus menjadi visi ketatanegaraan kita. Visi ini penting, agar kita tidak mendesain badan negara dan UUD kita sebagai dalam keadaan darurat dan extraordinary secara terus menerus. Menjadikan KY sebagai lembaga permanen dalam level UUD sesungguhnya telah mensiratkan paranoid atau ketakutan abadi bahwa lembaga peradilan akan selalu berada dalam kondisi yang tidak bersih. Adalah benar bahwa power tends to corrupt, termasuk power kekuasaan kehakiman, namun menapaki kehidupan bernegara kita pula harus mencipatakan sistem yang tak saja sehat, namun pula proporsional dengan menempatkan segala sesuatu pada posisi yang seharusnya.

C. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa penghapusan dasar hukum Komisi Yudisial dari UUD tidak harus dilihat sebagai bagian dari kontraproduktif untuk memberantas korupsi peradilan. Justeru penghapusan Komisi Yudisial dari UUD akan membuat UUD kita lebih pesimis dalam menatap masa depan lembaga peradilan. Penghapusan KY dari UUD juga akan menghilangkan potensi masalah di kemudian hari manakala keberadaan KY tak lagi relevan, namun masih keberadaannya masih harus ada karena menghendaki perubahan UUD. Dihapuskannya KY dari UUD memungkinkan tak lagi adanya institusi ini, namun tidak selalu bermakna penghapusan sama sekali eksistensi institusi ini. Penghapusan KY dari UUD 1945 hanyalah suatu upaya untuk menempatkan KY ke dalam posisi yang seharusnya dengan menurunkan level dasar hukumnya kepada UU. Dengan demikian diharapkan ketertiban dalam hukum tata negara akan tercipta, karena KY sebagaimana halnya komisi negara lainnya yang sifatnya hanya supporting organ memiliki landasan hukum yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

——————, “Judicial Commission Needs Reinforcement,”  http://www.ugm.ac.id/en/?q=news/judicial-commission-needs-reinforcement

——————, “Judicial Commission’s Future Still Up in The Air,” The Jakarta Post, http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/24/judicial-commission%E2%80%99s-future-still-air.html

——————, “Kewenangan KY Cukup Diatur dengan UU”,http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=412%3AKewenangan+KY+Cukup+Diatur+dengan+UU&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=en

——————, Lexis Regis, “Efektivitas Pengawasan Internal”, http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=37

Djafar, Wahyudi, 2009. ”Komisi Negara: Antara Latah dan Keharusan Transisional,”Jurnal ASASI, (Jakarta: Elsam, 2009)

Hertanto, Arif Wahyudi, “Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Suatu Konstruksi Sinergi Antar Lembaga Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Konstitusi”, Masyarakat Pemantau  Peradilan Indonesia-FHUI, http://www.pemantauperadilan.com/opini/02.MAHKAMAH%20AGUNG%20DAN%20KOMISI%20YUDISIAL%20SUATU%20KONSTRUKSI%20SINER.pdf

M.D., Mahfud, 2009. “Menilai Kembali dan Menjajaki Kemungkinan Amademen Lanjutan UUD 1945,” Jurnal Konstitusi, Vol.5 No. 1, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009)

M.D., Mahfud, 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Soeparto, Soekotjo, 2006. “Peran Komisi Yudisial Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa,” makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Lampung, 22 Maret 2006.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. “Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial,” dalam http://www.komisiyudisial.go.id/Artikel/Koerni.pdf , Arifin, Zaenal, 2006. “Fungsi Komisi Yudisial Dalam Reformasi Peradilan,” (Jakarta: 2006) http://www.komisiyudisial.go.id/Artikel/makalah%20pak%20z.arifin.pdf

Widjojanto, Bambang, 2010. “Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7 No.1 Maret 2010, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI)

1


[1] Perubahan ini dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2001 yang merupakan Perubahan Ketiga UUD 1945.

[2] Lihat Koerniatmanto Soetoprawiro, “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,” dalam http://www.komisiyudisial.go.id/Artikel/Koerni.pdf , diakses pada 27 Juli 2010. Akan tetapi bandingkan dengan Zainal Arifin, “Fungsi Komisi Yudisial Dalam Reformasi Peradilan,” (Jakarta: 2006), hlm. 10, dapat diakses pada http://www.komisiyudisial.go.id/Artikel/makalah%20pak%20z.arifin.pdf

[3] Fungsi sebagai lembaga pengawasa menurut Mahfud M.D. membuat KY dapat dikatakan tidak saja sebagai supporting institution, namun pula sebagai main institution. Lihat Mahfud M.D., Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 272.

[4] Lihat Soekotjo Soeparto, “Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa,” makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Lampung, 22 Maret 2006, hlm. 3.

[5] Tujuan lain dibentuknya KY menurut Jimly Asshiddiqie adalah agar masyarakat di luar struktur dapat terlibat dalam proses pengakatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim yang kesemuanya dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku hakim. Lihat Ari Wahyudi Hertanto, “Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Suatu Konstruksi  Sinergi Antar Lembaga Dalam Penegakan Hukum Berdasar Konstitusi”, Masyarakat Pemantau Peradilan-FHUI, hlm.13, dapat diakses pada http://www.pemantauperadilan.com/opini/02.MAHKAMAH%20AGUNG20DAN%20KOMISI%20YUDISIAL%20SUATU%20KONSTRUKSI%20SINER.pdf

[6] Pasal-pasal yang dimohonkan tersebut adalah berturut-turut Pasal 1 angka 5, 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1),  25 ayat (3) dan (4)

[7] Lihat “Judicial Commission’s Future Still Up in The Air”, The Jakarta Post, http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/24/judicial-commission%E2%80%99s-future-still-air.html, diakses pada tanggal 24 Juli 2010.

[8] Dalam kenyataannya banyak rekomendasi KY kepada Mahkamah Agung tidak mendapat tanggapan yang adekwat, karena masih tidak jelas mengenai perilaku hakim yang dimaksud. Lihat “Judicial Commission Needs Reinforcement,”  http://www.ugm.ac.id/en/?q=news/judicial-commission-needs-reinforcement, diakses pada 24 Juli 2010. :Lihat pula “Perebutan Wewenang MA dan KY, Siapa yang  Mengawasi Hakim?,” dalam http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=508, diakses 24 Juli 2010; Lexis Regis, “Efektivitas Pengawasan Internal”, http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=37, diakses 24 Juli 2010; Bambang Widjojanto, “Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7 No. 1 Maret 2010, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010), hlm. 52-53.

[9] Dan bahkan kewenangan untuk terlibat dalam pengangkatan hakim agung ini juga diusulkan untuk dicabut saja dari UUD untuk selanjutnya diatur dalam UU. Pemikiran ini didasarkan bahwa KY adalah institusi yang sementara sifatnya, sehingga kewenangannya tak perlu dicantumkan dalam UUD. Lihat “Kewenangan KY Cukup Diatur dengan UU”,http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=412%3AKewenangan+KY+Cukup+Diatur+dengan+UU&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=en, diakses pada 24 Juli 2010.

[10] Lihat Mahfud M.D., “Menilai Kembali dan Menjajaki Kemungkinan Amademen Lanjutan UUD 1945,” Jurnal Konstitusi, Vol.5 No. 1, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 26.

[11] Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005.

[12] UU Nomor 16 Tahun 2004.

[13] Baca mengenai hal ini dalam Wahyudi Djafar, “Komisi Negara: Antara Latah dan Keharusan Transisional, Jurnal ASASI, (Jakarta: Elsam, 2009).