Unedited version dari artikel yang dimuat dalam Wacana Lokal Suara Merdeka, 4 Februari 2010. Klik  di sini untuk mendownload versi cetak dalam format PDF

Tewasnya seorang pengendara sepedamotor  bernama Cahyono Sugiarto (44) di ruas Jalan Ajibarang-Bumiayu, Banyumas menjadi lembar hitam Kamtibmas Jawa Tengah di awal tahun 2011. Sebagaimana diberitakan harian ini (2/1) Cahyono tewas diterjang sebuah truk yang melintas dengan kecepatan tinggi setelah sebelumnya mengindari kendaraan di depannya yang mengerem mendadak karena menghindari lubang di jalan. Kehilangan nyawa secara sia-sia seperti dialami Cahyono tentu bukanlah yang pertama kali terjadi di negeri ini. Begitu banyak jalan berlubang tak terurus yang siap memangsa para pengguna jalan raya baik langsung maupun tak langsung seperti kejadian di atas. Tulisan ini secara singkat akan mengulas peristiwa tersebut dari sudut pandang hukum hak asasi manusia.

Dalam kehidupan bernegara yang beradab, adalah tanggung jawab negara untuk melindungi hak hidup (right to life) setiap individu yang ada dalam jurisdiksinya. Filosofi yang melandasi argumen tersebut adalah karena kebutuhan untuk terlindungi dari segala macam hal yang dapat merampas hak dan kebebasan dasarnya itulah manusia bersepakat memasuki kehidupan bernegara. Diyakini, kehidupan bernegara akan lebih aman dan menjamin hak dan kebebasan manusia daripada kehidupan dalam keadaan alam (state of nature), dimana yang kuat menguasai yang lemah dalam hubungan yang represif-eksploitatif bercorak hommo homini lupus.

Hak hidup sebagai salah satu hak yang dijamin dalam paham negara hukum (rule of law) tidak saja melulu bersangkut paut dengan isu hukuman mati dan perampasan nyawa secara sewenang-wenang. Pengurangan angka kematian bayi dan ibu melahirkan adalah salah satu interpretasi terhadap pemenuhan hak hidup. Sementara, perlindungan terhadap hak hidup yang paling universal antaranya adalah dengan mengkriminalisasi perampasan nyawa, sebagaimana juga dianut oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang kita miliki. Singkatnya, negara wajib melakukan langkah-langkah legislasi yang perlu agar hak yang terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangi (non-derogable rights) ini dapat terlindungi secara maksimal.

Dalam konteks jalan rusak dan berlubang sebagaimana menjadi penyebab tewasnya Cahyono, negara ini sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum yang mengaturnya. Pasal 24 UU No. 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ)  mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera melakukan perbaikan jika ditemui adanya jalan yang rusak. Sanksi penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam Pasal 273 UU tersebut mengancam penyelenggara jalan yang akibat kegagalannya memenuhi kewajiban hukum memperbaiki jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka ringan maupun berat, meninggal dunia, hingga kerusakan kendaraan. Dikaitkan dengan UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, maka tanggung jawab pemeliharaan jalan terletak pada pundak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan kategori jalan masing-masing.

Tewasnya Cahyono menunjukkan bahwa norma hukum yang mewajibkan penyelenggara jalan untuk membenahi jalan yang rusak masih memprihatinkan dalam tataran implementasi. Penyelenggara jalan Ajibarang-Bumiayu tidak melakukan kewajiban hukumnya: memperbaiki jalan raya yang rusak. Tewasnya Cahyono oleh karenanya bukan semata takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, namun adalah bukti kegagalan penyelenggara jalan yakni pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukumnya: menjaga keutuhan dan kelaikpakaian jalan raya. Oleh karenanya, petugas penegak hukum tak saja harus melakukan pengusutan atas truk gandeng yang melindas Cahyono, namun juga mengusut dan membawa keadilan pihak penyelenggara jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini.

Akhirnya, kematian Cahyono sudah seharusnya dijadikan bahan refleksi bagi pemerintah dalam segenap levelnya untuk sungguh sungguh untuk membenahi jalan raya agar ia tidak menjadi lubang pemangsa yang setiap saat bisa merampas nyawa manusia. Pembiaran jalan berlubang penyebab sederet malapetaka sesungguhnya adalah pembiaran terhadap terampasnya nyawa manusia, suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius. Sudah saatnya berbagai klausul UU LLAJ yang mengandung sanski itu ditegakkan tidak saja terhadap masyarakat dalam berbagi razia SIM dan STNK, tapi juga terhadap pemerintah yang pula adalah subjek dalam UU LLAJ. Penegakan hukum yang tak pandang bulu dan komprehensif atas UU tersebut akan menciptakan rasa keadilan sekaligus perwujudan asas persamaan di muka hukum dalam berlalulintas.