Artikel dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum,  2011

Oleh :

Manunggal K. Wardaya & Ahmad Komari

manunggal.wardaya@gmail.com & ahmad.komari25@yahoo.com

download PDF di sini

Abstrak

Perkembangan di dalam bidang teknologi informasi tak pelak menimbulkan berbagai perubahan dalam segenap aspek kehidupan umat manusia termasuk dalam media. Berbagai definisi masa lalu mengalami perubahan signifikan dan tak lagi bisa dipertahankan. Keterlibatan audiens dalam media berita (news media) melahirkan fenomena baru dalam jurnalistik, apa yang terbilang sebagai jurnalisme warga (citizen journalism). Undang-undang Pers sebagai regulasi utama bidang media berita dengan sendirinya tercabar relevansinya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jaman. Artikel ini meyakini bahwa perubahan Undang-undang Pers mutlak dilakukan agar lebih responsif dengan perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat.

Kata kunci: teknologi informasi, media, pers, jurnalisme warga

Abstract

The development in information technology influences many aspects of human life including news media. Various definitions in media have encountered significant changes and cannot anymore be used. Press Law as a main regulation of news media Indonesia is no exception. Its relevancy is now being questioned and even challenged when it fails to adopt with the changes in society. This article believes that the amendment of Press Law should be done so that it will be responsive towards the need of the constantly-changing society.

Keywords: information technology, media, press, citizen journalism

  1. A.      PENDAHULUAN

Alih-alih mampu untuk selalu didayagunakan sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, globalisasi membuat daya ikat dan wibawa hukum sebagai sarana kendali masyarakat tak lagi dapat diharapkan untuk selalu relevan dalam durasi yang cukup lama lama. Globalisasi[1] yang antaranya dipicu inovasi di bidang teknologi informasi  dan transportasi memunculkan berbagai definisi baru yang sebelumnya tak pernah ada dan terbayangkan sekaligus meniadakan berbagai definisi dan kategori lama yang sebelumnya hegemonik tak terkecuali yang selama ini dikukuhkan oleh hukum.

Sekira satu dasawarsa ini, dunia media terutama media berita diuntungkan dengan adanya teknologi cetak jarak jauh. Dengan teknologi ini, media massa mendistribusi tugas cetak penerbitan ke titik-titik yang tersebar jauh dari kantor pusat media hingga surat kabar bisa sampai ke tangan pembaca dengan lebih awal. Sementara itu teknologi satelit membuat orang mampu mendengar dan atau menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi di tempat lain yang berjauhan degan secara real time. Kini, internet memberikan tawaran yang lebih dari dua teknologi di atas: kebaharuaan informasi bahkan partisipasi dalam pembuatan serta penyampaian berita dan informasi, menciptakan tipe tersendiri dalam jurnalisme, apa yang disebut sebagai online journalism.[2]

Sudah semenjak abad XX silam futurolog John Naisbitt dalam Megatrends 2000 meramalkan bahwa peradaban manusia akan sampai kepada era yang disebut paperless world, dimana kertas akan semakin tergusur dengan perkembangan digital. Apa yang diramalkan Naisbitt semakin menemukan kebenarannya pada masa kini. Era digital menjadikan surat tak lagi didefinisikan secara konvensional dengan asosiasinya pada kertas dan tinta. Sebagai gantinya, e-mail atau surat elektronik perlahan namun pasti menggantikan surat yang konvensional tersebut. Kini layanan pesan singkat memberi solusi komunikasi berbasis teks yang lebih singkat dan cepat menggantikan pesan tertulis seperti surat. Pula demikian halnya dengan komunikasi real time, yang dahulu dilakukan dengan percakapan sudah mulai tergantikan dengan layanan messenger. Orang bisa berkomunikasi dari belahan manapun, mengadakan meeting secara online tanpa terbatas sekat ruang.

Era teknologi informasi, era internet dimana informasi dipertukarkan melalui berbagai piranti berbasis komputer yang terhubung dengan internet tak pelak berimbas pula pada perubahan pola mengakses informasi. Media, khususnya media cetak menjadi institusi yang  semakin terancam berseiring dengan semakin penetrasi internet ke dalam masyarakat. Bisa dimengerti, kini orang tak perlu mengakses berita di televisi, radio, apalagi surat kabar. Piranti handy yang terkoneksi jaringan internet memungkinkan orang mengakses informasi dari manapun ia berada.

Adaptasi dengan perubahan menjadi kunci utama agar media dapat bertahan, dan profitable.[3] Maka tak heran kini sebuah suratkabar juga mempunyai situs online yang kebaharuannya adalah detik per detik. Kini, membaca koran tidak lagi berarti memegang kertas yang besar dan berlembar-lembar, namun cukup dengan versi e-paper dengan melihat layar komputer maupun gadget lainnya yang tersambung dengan jaringan internet. Memantau acara berita tak berarti harus selalu berada di depan layar televisi atau radio, namun pula didepan layar komputer maupun berbagai peralatan berbasis komputer yang mobile dan handy.[4]

Lebih jauh, kita bahkan telah sampai di jaman yang memungkinkan orang untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyampaikan sendiri berita serta menyebarluaskannya pada warga dunia yang lain. Kegiatan yang pada masa lalu hanya dimonopoli oleh wartawan alias jurnalis ini kini bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Inilah era internet dimana orang dapat saling terhubung dengan orang lain dimanapun ia berada senyampang terkoneksi dengan jaringan internet.[5] Inilah era yang dibilang oleh Cardoso sebagai era dimana orang mengkonsumsi sekaligus memproduksi informasi dan hiburan.[6]

Demikianlah, revolusi media telah membawa perubahan perilaku masyarakat tak saja dalam mengakses informasi namun dalam kegiatan menyebarluaskan informasi. Revolusi media harus diperhitungkan sesiapapun pelaku media jika hendak tetap bertahan dalam persaingan bisnis media, perubahan di bidang media ini pula harus diantisipasi oleh pembuat undang-undang terkait dengan relevansi undang-undang yang mengatur mengenai media. Hal ini karena sebagaimana telah diuraikan di awal paragraf, perubahan yang diakibatkan oleh inovasi di bidang teknologi informasi membuat berbagai definisi (termasuk yang dibentuk oleh hukum) menjadi tak lagi relevan.

Tulisan ini hendak mengkaji perkembangan dalam dunia media berita dewasa ini serta impaknya terhadap peraturan perundangan terkhusus perundangan di bidang pers. Satu pertanyaan besar yang hendak dicari jawabnya oleh tulisan ini adalah apakah hukum pers Indonesia mampu mengakomodir dan atau mengantisipasi perkembangan yang amat pesat di bidang teknologi informasi? Pertanyaan ini diajukan mengingat konsiderans menimbang UU Pers menyebutkan bahwa kelahiran undang-undang tersebut  adalah karena perundangan sebelumnya (UU Nomor 21 Tahun 1982) dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, dalam konteks muatannya yang tidak demokratis sesuai dengan tuntutan reformasi, dan bukannya terkait dengan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan jaman.

Selain hendak mencermati muatan UU Pers dipandang dari perkembangan teknologi informasi, tulisan pula hendak membawa kepada perenungan berbagai klausul UU Pers dan kesesuaiannya kebutuhan masyarakat yang terus berubah, dan praktik dalam dunia media berita dewasa ini. Pada akhirnya, tulisan ini menawarkan pembaharuan UU Pers sebagai langkah yang niscaya demi terpenuhinya rasa keadilan hukum dalam bidang media berita

  1. B.      PEMBAHASAN
    1. 1.   Citizen Journalism dan Media Berita

Tak saja mengancam media cetak yang meniscayakan kertas dan teknologi cetak, teknologi internet pula membuat berbagai media maisntream seperti media elektronik kehilangan dominasinya. Internet telah membuat orang mampu melakukan distribusi atas informasinya sendiri, membuat media sendiri. Jika pada masa lalu orang hanya mengandalkan media berita yang dijalankan korporat media dengan berbagai konotasi modal dan sumberdaya manusia yang massive, kini berbagai berita dapat dikumpulkan, diolah, dan disampaikan dengan biaya dan sumber daya manusia yang minimalis. Kita telah sampai pada era internet yang memungkinkan orang memiliki dan mengelola sendiri medianya.[7]

Internet pula memungkinkan terciptanya interaksi yang lebih intens antara media berita dan pembaca. Hal ini membuat tak saja para pembaca mampu memberikan feedback atas suatu pemberitaan secara realtime, para pembaca pula dapat terlibat dalam proses pembuatan berita. Inilah yang disebut sebagai citizen journalism,[8] alias jurnalisme warga, dimana setiap warga dunia, senyampang ia terhubung dengan piranti komputer dan terhubung dengan jaringan internet akan mampu menjalankan fungsi sebagai penulis berita. Bukan perusahaan pers atau wartawan pengisi berita saja yang menentukan konten suatu media, melainkan pula para user yang terdiri dari pengguna dari belahan negara manapun tanpa memandang asal-usul.

Monopoli kantor berita dan media massa konvensional telah berakhir. Garis waktu seperti dikenal media konvensional yakni harian, mingguan, dwi mingguan, menjadi tak lagi relevan. Suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat tidak lagi mengharuskan kehadiran wartawan sebagai utusan korporasi media untuk melakukan liputan. Inovasi di bidang teknologi informasi berupa blog[9], kamera dan video recorder digital, internet menjadikan masyarakat mampu melakukan liputan sendiri dan menyiarkan sendiri apa yang disaksikan di masyarakat dan dirasa penting di masyarakat. Perkembangan yang luarbiasa situs jejaring sosial Facebook dan Twitter adalah contoh nyata betapa informasi kini disebarluaskan oleh sesama warga sendiri.

Inovasi di bidang teknologi informasi yang membuat orang semakin familiar dengan piranti telekomunikasi yang saling terhubung menjadikan dua kekuatan media dalam masyarakat. Pertama adalah para pelaku bisnis media yang telah ada (existing player) sedangkan yang kedua adalah warga masyarakat yang menjalankan fungsi penyampaian informasi dengan jalur citizen journalism. Keduanya bisa berdiri dan berjalan sendiri-sendiri, namun ada kalanya berjalan beriringan secara sinergik. Situs Tribun News yang berbasis di Indonesia misalnya, adalah satu dari sekian contoh media berita yang memberi ruang begitu luas kepada masyarakat untuk turut menyampaikan informasinya. Dengan memberikan space kepada masyarakat, kebaharuan berita Tribun News bahkan menjadi lebih up to date lagi. Sementara itu stasiun TV Metro TV telah cukup lama membuka pintu redaksinya pada masyarakat awam untuk mengirimkan video amatir. Peristiwa bencana alam seperti Tsunami maupun jebolnya tanggul Situ Gintung di Jakarta pada 2008 adalah contoh nyata betapa keterlibatan warga dalam pembuatan berita memikiki makna strategis.[10]

Keterlibatan masyarakat dalam pemberitaan kini seolah telah menjadi semacam fitur yang wajib ada dalam media berita. Ia telah menjadi standar yang harus dilakukan oleh sebuah media berita. Pada satu sisi, strategi ini membuat media berita dapat mengatasi kekurangan SDM yang tak mungkin ada dalam setiap ordinat geografis. Di sisi lain, keterlibatan audiens akan menimbulkan loyalitas tersendiri kepada media sehingga pada gilirannya media tak akan kehilangan audiens, suatu hal yang ditakuti oleh media.

Lepas dari kesemua yang ditulis di atas, nyatalah bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan tak saja dalam moda penyampaian berita namun juga dalam pembuatan berita. Teknologi informasi memungkinkan  media berita dan audiens untuk berhubungan lebih intens dan saling mengisi. Pola penyampaian berita seperti pada masa lalu semakin tertinggal digantikan dengan pola baru yang semakin partisipatorik. Di sisi lain, kesempatan bagi warga masyarakat untuk memiliki medianya sendiri lebih terbuka. Semakin banyak alternatif dalam memperoleh informasi dalam masyarakat ini pada gilirannya akan membawa kepada persaingan yang sehat, dimana media yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan mendapatkan kepercayaan, sedangkan mereka yang gagal untuk memenuhinya akan ditinggalkan.

  1. 2.   Perkembangan Teknologi Informasi dan Kaitannya Dengan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

Hukum dalam maknanya sebagai hukum perundangan yang baik diidealkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan jaman. Oleh karenanya, hukum harus selalu terbuka untuk revisi jika kenyataan objektif dalam masyarakat menghendakinya. Hukum yang angkuh tak mau berubah sementara masyarakat telah berubah akan menjadi piranti yang tak berguna dan bajkan akan lebih menjadi beban masyarakat.

Dalam konteks hukum media, pelbagai inovasi di bidang media yang dipicu inovasi di bidang teknologi komunikasi terutama internet tak pelak membawa perubahan sosial di masyarakat. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, media berita konvensional dengan pola kerja konvensional di masa lalu yang melulu menempatkan korporat media dan para jurnalis sebagai aktor utama semakin tergeser dengan munculnya fenomena media online maupun jurnalisme warga. Permasalahannya, berbagai aspek dalam jurnalistik yang telah diatur oleh hukum tak selalu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. UU Pers yakni UU No. 40 Tahun 1999 lahir dalam konteks zaman yang amat berbeda dengan kehidupan media di erah kekinian, yang sedikit banyak hanya dapat menjangkau dan memanglah dimaksudkan untuk mengatur para aktor utama kehidupan media konvensional di masa lalu.

Artikel ini mencoba menginventaris beberapa ketentuan dalam UU Pers yang dalam beberapa hal tetap menemukan relevansinya dalam konteks kehidupan bermedia di masa kini, namun pada sisi lain mendapat cabaran serius berseiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut.

  1.                                                               a.            Definisi Pers

Pasal 1 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers mendefinisikan Pers sebagai  lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.  Frasa “…dan segala jenis saluran yang tersedia” dapat dikatakan sebagai  rumusan undang-undang yang visioner, dalam arti memandang jauh ke depan. Dalam merumuskan frasa tersebut, pembentuk UU ini dapat dikatakan memiliki visi bahwa wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik tak saja akan terbatasi sebagai media cetak dan elektronik, namun juga berbagai alternatif kemungkinan yang akan muncul. Definisi yang cukup longgar tersebut memberikan ruang terhadap kelahiran media yang relatif baru dalam jurnalistik yakni cyber media.

Definisi yang tertuang dalam UU Pers berkemiripan dengan apa yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB 1948 yang menjamin kebebasan berekspresi. Article 19 DUHAM menyatakan everyone has the right to freedom of opinion and expression: this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Sementara, jaminan yang sama juga diberikan dalam Pasal 21 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) No. XVII/MPR 1998 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya menegaskan jaminan hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Terlihat bahwa definisi pers dalam UU Pers meliputi segala hal yang mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Definisi ini sekaligus menjadi titik mula untuk mempertanyakan, apakah kegiatan media berita yang terbaru sebagai akibat dampak dari perkembangan teknologi informasi sekaligus pula terakomodasi dalam berbagai klausul UU No 40 Tahun 1999. Tulisan ini akan mencoba menjawabnya.

  1.                                                              b.            Definisi wartawan

Pasal 1 ayat (4) UU Pers mendefiniskan wartawan sebagai orang yang secara teratur melakukan kerja jurnalistik.[11] Tidak ditemukan keterangan lebih lanjut pada penjelasan UU tersebut karena pada bagian Penjelasan Pasal 1 UU Pers ditulis dengan “cukup jelas”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa undang-undang telah memberikan definisi final mengenai apa yang dimaksud dengan wartawan. Namun demikian, definisi yang seperti itu bukannya tanpa masalah. Pada era pra internet, memang demikianlah adanya seorang pencari berita yang dikenal dengan sebutan wartawan itu. Ia melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi. Namun inovasi teknologi membuat definisi tersebut dapat dipertanyakan relevansinya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, teknologi informasi memungkinkan setiap orang untuk melakukan kerja sebagaimana didefiniskan sebagai kerja wartawan sekaligus menjalankan bisnis media. Seorang yang mempunyai situs internet yang dikelolanya sendiri, yang mencari, mengolah dan menyampaikan informasi melaluinya adalah juga melakukan kerja jurnalistik. Fenomena seperti ini tidak lagi berada di alam ide dan wacana belaka, melainkan telah dipraktikkan secara massive. Dengan sebuah blog orang maupun sekelompok orang dapat mengelola sendiri suatu situs internet dan menjadikannya sebagai wahana komunikasi massa, menjadikannya sebagai media berita (news media). Singkat kata, blog pula menjalankan fungsi seperti yang diemban media tradisional pada umumnya yakni  mencari dan menyampaikan informasi. Kerapkali bahkan apa yang ditulis dan disampaikan melalui blog lebih lengkap daripada media tradisional, apa yang disebut sebagai partcipatory journalism. Dalam beberapa hal, blog pula adalah journalisme.[12]

Pertanyaan yang dapat diajukan terkait dengan hal ini adalah apakah kemudian setiap orang yang menggeluti blog, dan menjalankan cyber journalism melalui situs internet-terlepas berbayar atau tidak-juga akan dikategorikan (diakui oleh hukum) sebagai wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers? Permasalahan ini penting guna dicari jawabnya terkait dengan konsekwensi hukum yang tak remeh atas status wartawan, terutama jika berkaitan dengan hak dan kewajiban wartawan. Dalam konteks jurnalis cyber sebagaimana diilustrasikan di atas, apakah orang yang mengelola situs internet yang menjalankan kegiatan jurnalistik tersebut juga mendapat jaminan perlindungan hukum karena diakui sebagai wartawan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 UU Pers? Jika seorang ia misalnya, mengalami tindak  kekerasan atau dihalang-halangi dari kegiatannya mencari informasi ketika melakukan peliputan misalnya, akankah ia mendapatkan perlindungan hukum dalam kapasitasnya sebagai wartawan? Masih dalam kaitannya dengan hak seorang wartawan, akankah seorang wartawan cyber, akankah para pegiat citizen journalism mempunyai hak tolak manakala ia harus mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers?

Beberapa pertanyaan di atas setidaknya mengajak kita untuk merenungkan betapa definisi wartawan sekarang telah mengalami pergeseran makna yang signifikan. Tulisan ini sendiri amat meyakini bahwa era untuk mengasosiasikan wartawan dengan media tertentu apalagi dalam relasi buruh-majikan kini telah lewat sudah. Mengekalkan definisi wartawan seperti itu: yang berkerja di harian tertentu, dengan membawa catatan kecil memakai rompi dimana tulisannya akan dibaca di surat kabar maupun media elektronik seperti radio telah menjadi kenangan masa lalu dan jika hendak tetap dijadikan sebagai definisi wartawan seolah mengingkari perubahan sosial.

Sebagaimana ditulis oleh Robert L. Berkman dan Christoper A. Sumway, banyak orang meyakini bahwa wartawan atau jurnalis haruslah mereka yang memiliki standar kecakapan atau pendidikan tertentu. Namun demikian banyak pula yang  meyakini bahwa mendefinisikan wartawan adalah tidak lagi relevan. [13]

  1.                                                               c.            Sensor, Bredel, dan Pelarangan Penyiaran

Persoalan lain terkait dengan dampak inovasi di bidang teknologi informasi adalah berkaitan dengan sensor, bredel, dan pelarangan penyiaran. Pasal 1 ayat (8) UU Pers menyatakan bahwa penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh ijin dari pihak yang berwajib, dalam pelaksanaan jurnalistik. Sementara itu Pasal 1 ayat (9) UU Pers menyatakan bredel atau pelarangan penyiaran sebagai penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

Pasal 4 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor, bredel, dan pelarangan penyiaran. Terkesan dari klausul tersebut bahwa UU Pers menganut prinsip non-bredel terhadap pers yang menjamin kebebasan informasi. Namun demikian, secara implisit pasal tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya UU Pers masih mengenal bredel, sensor dan pelarangan penyiaran yakni jika terkait dengan pers asing.

Terlepas bahwa klausula tersebut adalah diskriminatif,  penafsiran secara a contrario terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU tersebut menunjukkan bahwa sensor, bredel, dan pelarangan penyiaran secara legal dapat diterapkan terhadap pers asing. Tulisan ini tak hendak menggugat disksriminatifnya klausul tersebut, namun bagaimana bredel, sensor, dan pelarangan penyiaran bisa diterapkan terhadap pers asing, terlebih pers asing yang menggunakan media internet? Dapatkah negara melakukan blokir dan sensor terhadap pers asing? Bisa jadi dapat, namun demikian harus pula diingat bahwa teknologi juga menawarkan jalan keluar untuk itu.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Yoani Sanchez berjudul Lost in Cyberspace menceritakan dengan baik bagaimana elemen-elemen pro demokrasi dan kebebasan informasi di Cuba mensiasati sensor dan blokir yang diterapkan oleh negeri komunis tersebut. Sanchez menulis “a few websites with Cuban themes, created by Cubans in exile, are not accessible from national servers. Nevertheless, the proliferation of software to evade censorship-like Psiphon, Tor, and Tor Freedom-enable the interested reader to enter those blocked pages. Some websites made on the island have emerged to give advice on how to avoid cyvberpolice”.

Demikianlah, pada era pra-internet, penerbitan pers asing dalam format cetak barangkali bisa dicegah tangkal masuknya ke wilayah hukum Indonesia. Namun hal ini tak lagi mudah untuk diterapkan. Selain harga politik (political cost) yang terlalu mahal, sensor dan bredel pers yang menggunakan media internet, radio gelombang pendek adalah hal yang secara teknis tidak mudah dilakukan. Kalaupun hal itu dilakukan pemerintah sebagaimana dilakukan pemerintah China pada 2009 terhadap situs youtube, teknologi juga memberikan jalan untuk keluar dari pemberangusan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan demikian menjadi penting diajukan jika kita tak hendak mempertahankan rumusan dalam UU Pers yang terlihat ‘heorik’ namun tak akan efektif dalam pelaksanaannya. Disadari bahwa perundangan apapun seperti UU Pers bisa saja memuat klausul yang tidak feasible seperti demikian, namun tentu saja peraturan perundangan seperti itu akan dipertanyakan daya lakunya.

Alih-alih menerapkan sesuatu yang tak lagi dimungkinkan dan sesuai dengan tujuan jaman, penghapusan klausul seperti itu akan membuat UU Pers nampaknya menjadi pilihan yang niscaya kalau kita tak ingin kehilangan kewibawaan hukum. Kalaulah klausul demikian diadakan untuk menangkal hal-hal yang dinilai negatif, kalaulah hal demikian dianggap suatu masalah, maka harus mulai disadari adanya pendekatan non-hukum guna mengantisipasi hal-hal tersebut. Hukum bukan satu-satunya instrumen yang harus didayagunakan dalam perubahan sosial. Mekanisme kontrol di dalam masyarakat pula harus diperhitungkan sehingga hukum, kendati minimalis sifatnya, akan lebih berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

  1.                                                              d.            Definisi Pers Nasional

UU Pers mendefinisikan pers nasional sebagai perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia[14], dan pers asing sebagai perusahaan pers yang berbadan hukum asing[15]. Distingsi berbasis badan hukum nampak berlebihan, karena seolah memberikan keharusan adanya bentuk badan hukum untuk diakuinya suatu kegiatan jurnalistik sebagai bagian dari pers nasional. Secara implisit, ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika tak berbadan hukum nasional, maka suatu aktifitas pers bukanlah bagian dari pers nasional, dan jika tidak berbadan hukum asing, maka ia bukan bagian dari pers asing. Namun demikian, berbagai situs internet yang melakukan citizen journalism tak saja menghilangkan kewajiban adanya kertas, namun juga menafikan bentuk organisasi yang berbadan hukum sekedar untuk menjadi perusahaan pers. Apakah mereka yang menjalankan kegiatan mencari menyimpan memperoleh dan menyebarluaskan informasi seperti itu tak hendak dikatakan sebagai pers nasional sekedar karena tak berbadan hukum? Jika status badan hukum adalah syarat mutlak dapat dikatakan sebagai bagian dari pers nasional, maka sesederhana itukah (status berbadan hukum) kriteria untuk dapat mengatakan bahwa suatu aktifitas masyarakat dalam mencari, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi untuk dapat terbilang sebagai kegiatan pers?

Jika pers nasional hanya diakui terhadap institusi yang berbadan hukum saja, maka pers nasional akan menjadi sangat sempit. Pers mengalami reduksi makna hanya kepada mereka yang memenuhi syarat formal saja. Dalam derajat tertentu, persyaratan berbadan hukum ini bisa saja dimaksudkan sebagai instrumen kontrol Negara terhadap kebebasan informasi dan berkespresi warga, menggantikan instrument Surat Ijin Terbit (SIT) dan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang amat ampuh digunakan pada masa authoritarian Orde Lama dan Orde Baru. Hal ini jelas bertolakbelakang dengan kebebasan pers dan kebebasan informasi sebagai salah satu wujud prinsip kedaulatan rakyat. Mengakui dan memberi legitimasi terhadap kegiatan pers semata pada yang berbadan hukum dengan segenap perlindungan hukum yang menjadi konsekwensinya sama saja dengan pembatasan bahkan diskriminasi terhadap hak warga untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

  1.                                                               e.            Kantor Berita: Hanya Menyediakan Berita?

Perkembangan teknologi dan informasi telah pula berimbas pada aktifitas kantor berita. Pasal 1 butir 3 UU Pers menyatakan bahwa kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Jika kita melihat aktifitas kantor berita entah yang berbasis di dalam maupun di luar Indonesia, kantor berita kini tak lagi benar-benar sebagai pelayan media cetak. Lihatlah situs kantor berita Antara (antara.co.id). Kini, Antara sebagai kantor berita Indonesia tak saja melayani media berita, namun juga menjalankan fungsinya sebagai media berita. Dalam portal Antara tak lagi dapat kita bedakan fiturnya dengan situs media berita lainnya seperti. Hal yang sama juga dijumpai dalam kantor berita internasional seperti Reuters maupun Associated Press  Kantor berita ini telah menjadi media berita, menjalankan aktivitas jurnalistik yang sama dengan media berita pada umumnya.

Hukum ada untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Maknanya adalah bahwa hukum harus mampu memenuhi kebutuhan manusia yang berada dalam perubahan dan perkembangan sosial, bukan manusia untuk memenuhi keharusan hukum yang kaku dan statis, keharusan mana tidak mensejahterakan namun kerapkali justeru membuat manusia menjadi tak terfasilitasi yang pada gilirannya tidak terlindungi hak dan kebebasannya. Beberapa permasalahan dalam UU Pers seperti yang diutarakan di atas berpotensi menimbulkan kerancuan di lapangan dan dalam penegakan hukum pers itu sendiri karena UU memang tidak memberikan definisi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

Redefinisi terhadap profesi wartawan menjadi mutlak diperlukan, yang mau tak mau mengharuskan perubahan UU Pers ini. Hal ini agar tidak terjadi ancaman pelanggaran hak atas kebebasan wartawan hanya karena tidak ada pengakuan wartawan. Pula dalam hal sensor dan bredel, juga akan menjadi pasal yang tidak efektif karena perkembangan teknologi akan memungkinkan bredel dan sensor untuk dihadapi.

  1. 3.               Perubahan UU Pers: Perlukah

Dari paparan di atas maka kita dapat simpulkan bahwa perubahan teknologi informasi nyatalah menjadi hal yang amat berpengaruh dalam kehidupan media berita kita. Batas-batas dan definisi sebagaimana tertuang dalam perundangan maupun peraturan hukum mengenai pers menjadi semakin tidak relevan dan tak berkesesuaian lagi dengan realita di masa kini. UU Pers masih menyibukkan diri dengan mengatur media berita dan segala aspeknya, namun dalam paradigma lama yang tak lagi sesuai dengan kebutuhan dan praktik media kekinian.

Oleh karenanya sesungguhnyalah perubahan dalam UU Pers menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Perubahan ini penting untuk menjangkau berbagai hal yang kini berada di dalam ranah abu-abu (grey areas). Untuk itu, perlu berbagai terobosan untuk mengatasi berbagai perubahan yang berada dalam ruang vakum tanpa pengaturan oleh hukum.

Perubahan undang-undang misalnya perlu memberikan batasan yang lebih tegas lagi kepada apa yang hendak didefinisikan sebagai wartawan. Hal ini penting untuk menghindari adanya orang yang menjadi korban manakala melakukan kegiatan jurnalistik namun tak dianggap sebagai wartawan dan oleh karenanya tak dilindungi oleh hukum.

Selain itu, penting pula mengadakan pelbagai perubahan lainnya dalam UU pers sekalipun tak bersangkut paut dengan dampak perkembangan teknologi terkini terhadap kelangsungan media. Perubahan dimaksud adalah langkah yang dirasakan telah mendesak dilakukan untuk mengakhiri keberpihakan UU Pers pada pengusaha daripada kepada wartawan. Posisi wartawan dalam konteks keberadaannya sebagai buruh dari perusahaan amat sangat kentara tak diuntungkan.

Satu hal yang dapat dijadikan contoh mengenai ini adalah soal perlindungan pada wartawan. Pasal 8 UU pers memberi jaminan perlindungan pada wartawan, namun hingga kini tak jelas benar apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap wartawan itu. Yang pasti, UU Pers sama sekali tidak memberikan klausul perlindungan terhadap wartawan dalam hal liputan di medan konflik maupun daerah bencana. Lebih jauh ada indikasi bahwa UU Pers tak hendak mewajibkan pada pengusaha untuk selalu dalam kedaan melindungi wartawan alias buruh yang bekerja padanya.[16]

  1. C.      KESIMPULAN

Perkembangan yang begitu pesat dalam bidang media serta aktifitas jurnalistik warga yang dipicu oleh perkembangan di bidang teknologi informasi nyatalah tidak cukup terakomodir dalam hukum pers yang kini berlaku di Indonesia. Aktivitas-aktivitas seperti citizen journalism, blog journalism yang telah nyata dijalankan oleh media berita seolah merupakan ranah abu-abu yang tak jelas pengaturannya, karena  hukum pers yang ada belum disesuaikan dengan perkembangan.

Tulisan ini meyakini bahwa adalah penting untuk menyadari bahwa perkembangan yang pesat terutama di bidang teknologi informasi telah membawa manusia kepada babak baru peradaban dimana manusia kian mampu mengolah informasi yang didapatnya. Di sini, monopoli informasi termasuk dalam mengolah, menyampaikan informasi tidak lagi dimiliki oleh perusahaan pers besar yang mensyaratkan akumulasi kapital yang besar. Semakin murahya teknologi juga membuat media berita menjadi dapat dimiliki dan dilakukan oleh semua.

Perundangan pers Indonesia seharusnya mengantisipasi dan memfasilitasi perkembangan teknologi, sehingga kehidupan pers menjadi lebih demokratis. Sudah saatnya pemerintah dan DPR memahami hal ini dan untuk kemudian melakukan perubahan terhadap UU Pers. Perubahan yang dilakukan tidak ditujukan untuk membatasi namun lebih kepada memfasilitasi pers nasional agar tetap dapat berfungsi maksimal sebagai kontrol sosial di tengah perubahan teknologi. Justeru di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa perubahan ditujukan pada perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap insan pers.

DAFTAR PUSTAKA

 

Bardoel, Joe & Deuze, Mark, 2001. “Network Journalism”: Converging Competencesx of Old and New Media Professionals, Australian Journalism Review 23 (2), hlm.91

Berkman, Robert L., Sumway, Christopher, A., 2003, Digital Dilemas: Ethical Issues for Online Media Professionals, Iowa State Press

Cardoso, Gustavo, 2006, the Media in the Network Society: Browsing, News, Filter, and Citizenship, Lulu.com.

Debatin, Bernhard, “The Internet as A New Platform for Expressing Opinions and as a New Public Sphere”, Dalam Donsbach: Public Opinion Research (SAGE Handbook), hlm. 64.

Educause, “7 Things You Should Know About Citizen Journalism,” diakses pada  http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7031.pdf 17 tanggal Januari 2011

Flanagan, Anne, Blogging: A Journal Need Not A Journalist Make, Fordham Intll. Prop. Media&Ent. L.J., Vol.16 hlm.395

Grimes, Charlotte, 1999, Whither the Civic Journalism Bandwagon?, Discussion Paper D-36, The Joan Shorenstein Centre on The Press, Politivs, and Public Policy, Cambridge

Knight, Alan, 2003, “Globalised Journalism in The Internet Age”, ejournalist.com Issue 03/02/2003, Central Queensland University

Lasica, J.D., 2003, “Blog and Journalism Need Each Other”, Nieman Reports,  hlm. 71

Meyer, Philip, 2009, The Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Information Age, University of Missouri Press, Columbia

Neumann, Julie, “The Impact of Internet Journalism: An Examination of Blogging, Citizen Journalism, and a Dot.com Solution for the Online Edition”, University of Texas,

Nieman Reports, 2005, “Citizen Journalism and The BBC”, diakses pada http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=100542, tanggal 17 Januari 2011

Pickett, James, “Citizen Journalism in Central Asia: Challenges and Opportunities of the Growing Online Community”, http://www.eurasia.com tanggal 24 Maret 2009.

Stanyer, James, 2008, “Web 2.0 and the Transformation of News and Journalism: New Possibilities and Challenges in the Internet Age” dalam A. Chadwick & PN Howards (eds), The Handbook of Internet Politics, New York, Routledge

Wardaya, Manunggal K., “Kekerasan Terhadap Jurnalis, Perlindungan Profesi Wartawan, dan Kemerdekaan Pers di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Diskusi Advokasi Jurnalis, Baturraden 20 Mei 2011

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization, tanggal 19 Januari 2011


[1] Wikipedia menyebut Globalization atau Globalisation dengan “…describes the process by which regional economies, societies, and cultures have become integrated through a global network of political ideas through communication, transportation, and trade. Lihat Wikipedia,  http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization, tanggal 19 Januari 2011.

[2] Jo Bardoel & Mark Deuze, 2001, “’Network Journalism’: Converging Competences of Old And New Media Professionals, Australian Journalism Review 23 (2), hlm. 91.

[3] Philip Meyer, 2009, The Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Information Age, University of Missouri Press, Columbia, hlm.186.

[4] Tak ada kesepakatan  mengenai kapan media mulai tampil online. Ada yang mengkaitkan dengan mulai dapat diaksesnya tujuh media melalui internet pada awal 1990-an. Namun bagaimanapun perkembangan world wide web dan situs dot com telah membawa perubahan yang signifikan dalam online media. Lihat James Stanyer, “Web 2.0 and the Transformation of News and Journalism: New Possibilities and Challenges in The Internet Age” dalam A. Chadwick & PN. Howards (eds), The Handbook of Internet Politics,  New York, Routledge,  hlm. 2.

[5] Lihat Bernhard Debatin, “The Internet as A New Platform for Expressing Opinions and as a New Public Sphere”, dalam Donsbach: Public Opinion Research (SAGE Handbook), hlm. 64.

[6] Gustavo Cardoso, 2006, The Media in The Network Society: Browsing, News, Filters, and Citizenship, Lulu.com

[7] Lihat Alan Knight, 2003,  “Globalised Journalism in the Internet Age”, ejournalist.com.au Issue 03/02/2003, Central Queensland University

[8] James Pickett, mengutip Inside CBC.com, menyebutkan Citizen Jounalism sebagai “acts of citizen playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information.” Lihat Jamess Pickett, “Citizen Journalism in Central Asia: Challenges and Opportunities of the Growing online Community”, diakses pada http://www.eurasia.com, tanggal 24 Maret 2009. Sementara itu Educause menyebut Citizen Journalism sebagai “a wide range of activities in which everyday people contribute information or commentary about news events. Lihat Educause, “7 Things You Should Know About Citizen Journalism,” dalam http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7031.pdf, tanggal 17 Januari 2011. Lihat Pula Julie Neumann, “The Impact of internet Journalism: An examination of Blogging, Citizen Journalism, and a Dot.Com Solution for the Online Edition” University of Texas. Namun begitu tak semua mau memberi definisi akan public journalism ini karena khawatir akan membatasi gerak evolutifnya. Lihat misalnya Charlotte Grimes, 1999, Whither the Civic Journalism Bandwagon?, Discussion Paper D-36, The Joan Shorenstein Centre on the Press, Politics, and Public Policy, Cambridge, hlm.3

[9] Blog yang sekalipun kerapkali tanpa editing, sifatnya partisipatiris, bahkan merupakan tantangan tersendiri bagi  jurnalisme tradisional. Blog diyakini merupakan alternative dalam penyebaran berita dan pemikiran-pemikiran baru. Lihat Anne Flanagan, Blogging: A Journal Need Not A Journalist Make, dalam Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J vol.16 hlm. 395.

[10] Di Inggris manakala terjadi peristiwa pemboman di jalur kereta api bawah tanah, BBC, sebuah kantor berita Inggris menerima tak kurang dari 1000 foto, 20 video amatir, 4000 teks pesan, dan 20,000 email kesaksian dari mereka yang menyaksikan ledakan teroris. Baca Niemann Reports, Winter 2005, Citizen Journalism and the BBC , diakses pada http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=100542, tanggal 17 Januari 2010.

[11] Pasal 1 ayat (4).

[12] J.D. LAsica, ”Blogs and Journalism Need Each Other”, dalam Nieman Reports, Fall 2003, hlm.71.

[13] Robert L. Berkman & Christopher A. Sumway, 2003, Digital Dillemas: Ethical Issues for Online Media Professionals,  Iowa State Press, hlm. 63-64.

[14] Pasal 1 butir 6.

[15] Pasal 1 butir 7.

 

[16] Mengenai permasalahan perlindungan wartawan kaitannya dengan regulasi hukum media di Indonesia bacalah Manunggal K. Wardaya, “Kekerasan Terhadap Jurnalis, Perlindungan Profesi Wartawan, dan Kemerdekaan Pers di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Diskusi Advokasi Jurnalis, Baturraden, 20 Mei 2011.