Unedited version dari artikel yang dimuat pada Harian SUARA MERDEKA, 3 Maret 2011.

Download PDF

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi yang dipercaya oleh sistem pemidanaan modern sebagai wadah untuk memperbaiki manusia terpidana. Perampasan kemerdekaan selama  waktu tertentu (yang diasumsikan tidaklah enak itu)  diyakini akan membuat seorang terpidana menjadi jera. Diidealkan bahwa selama Lapas, terpidana akan menjalani serangkaian pembinaan secara sistematik sehingga perilaku jahat  dan tercela yang pernah dilakukannya akan ditinggalkan, dan ia akan dapat kembali diterima oleh masyarakat manakala masa pidana telah habis.  Namun, terungkapnya jaringan narkoba kelas kakap di lingkungan LP Nusakambangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)  sungguh menjungkirbalikkan bangunan ide Lapas sebagai institusi yang memulihkan harkat dan martabat mereka yang terbilang sebagai terpidana. Lapas yang diidealkan menjadi sarana purifikasi telah berubah menjadi tempat di mana kejahatan menemukan lahannya yang subur untuk tumbuh dan berbiak.

Setidaknya ada tiga hal yang patut direnungkan dari fenomena yang memprihatinkan dalam penegakan hukum terkait dengan institusi pemidanaan ini. Pertama, alih-alih berhasil melakukan pembinaan, rehabilitasi dan menjerakan, Lapas justeru menimbulkan destruksi terhadap warga binaan. Terpidana pengedar narkoba menemukan tempat yang lebih aman dalam melakukan kejahatannya dibandingkan manakala ia belum menyandang status sebagai warga binaan. Lebih jauh, jika pengguna  narkotika pada taraf tertentu adalah adalah suatu bentuk sakit (sickness) dan bukannya kejahatan (crime) yang harus disembuhkan (to be healed) ketimbang dipidana (to be punished), Lapas membuat seorang warga binaan yang sakit menjadi semakin sakit, atau yang tadinya tidak sakit menjadi sakit. Hal ini karena bisa terjadi seseorang yang menjalani pidana yang tak ada kaitannya dengan narkoba akan berubah menjadi pengguna narkoba ketika menjalani penghuni Lapas.

Kedua, Lapas telah menjadi tempat dimana kejahatan tumbuh di tempat perilaku jahat dan tercela seharusnya dienyahkan. Sebagaimana diberitakan harian ini (2/2), hasil tes urin sejumlah sipir yang positif mengandung narkotika mengindikasikan bawa petugas Lapas menjadi aktor penting bisnis haram narkoba keluar masuk Nusakambangan. Petugas pemasyarakatan yang menurut Pasal  7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pembinaan dan membimbing warga binaan justeru menjadi pelanggar hukum di bagian paling akhir dari sebuah sistem pemidanaan. Secara falsafati, tulisan ini bahkan meyakini bahwa para sipir yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba tersebut lebih pantas mendapatkan pembinaan dari warga binaan yang selama ini berada dalam pengawasan mereka.

Ketiga,  terungkapnya jaringan narkoba yang dipimpin oleh seorang “Jenderal Besar” berinisial “Y” di Lapas Nusakambangan seolah mengafirmasi tesis  bahwa karakteristik Lapas  yang secara umum amat tertutup dan ketat dalam mengontrol lalulang orang, barang, dan informasi justeru amat rawan terhadap korupsi kuasa. Terbongkarnya jaringan narkoba di lingkungan LP Nusakambangan di paruh pertama 2011 ini hanyalah satu dari serentetan kasus serupa yang pula pernah terjadi di berbagai Lapas di Indonesia. Tak berlebihan jika kemudian publik meyakini bahwa berbagai macam transaksi ilegal lainnya juga terjadi di lingkungan Lapas Nusakambangan. Masih teramat segar dalam benak masyarakat betapa Arthalyta Suryani alias Ayin, terpidana makelar kasus Jaksa Urip Tri Gunawan menikmati fasilitas mewah Rutan Pondok Bambu. Ketatnya akses keluar masuk Lapas yang utamanya dimaksudkan untuk memastikan bahwa warga binaan tetap berada di lingkungan Lapas hingga usai masa pidana terbukti menimbulkan peluang transaksional para aparat yang ada di dalamnya.

Pencopotan Kalapas Besi oleh Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah sudah menjadi tindakan yang tepat dilakukan. Namun demikian, tindakan administratif ini perlulah dibarengi penegakan hukum pro justitia dan upaya sistematik untuk membersihkan Lapas Nusakambangan dari sesiapapun petugas  yang nakal. Kasus  Nusakambangan ini pada akhirnya memberikan satu pelajaran berharga bagi sistem pemidanaan negeri ini:  bahwa sudah seharusnya kontrol yang ketat diterapkan tidak saja pada para warga binaan dan para pembesuk, namun pula terhadap mereka para petugas pemasyarakatan.