Makalah disampaikan dalam Sarasehan bertema “Merenungkan Kembali Empat Pilar Kebangsaan” diselenggarakan oleh Adhysatria Centre, Rawalo, Kab. Banyumas, 20 Desember 2010.  Download artikel dalam format MS-Word di sini

Oleh:

Manunggal K. Wardaya

  1. I. Pendahuluan

Lebih dari satu dasawarsa reformasi telah dijalani rakyat Indonesia, namun semakin hari wajah bangsa makin terlihat muram dan suram. Bukannya makin terkikis, korupsi justeru semakin merajalela dengan modus operandi yang semakin kreatif dan inovatif. Sumber Daya Alam semakin digunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun digunakan dan dimanfaatkan segelintir orang apa yang disebut dengan kaum elite dan pengusaha dan korporasi termasuk pihak asing.

Di bidang penegakan hukum, kita melihat kebobrokan yang sedemikian rupa yang menyentuh rasa keadilan yang paling mendasar. Hukum yang dicitakan berlaku sama (equal) terhadap semua warga negara dan termasuk pejabat negara sebagai esensi paham negara hukum (rule of law) sebagaimana diamanatkan konstitusi terlihat-terbukti diterapkan secara diskriminatif, tebang pilih. Bukannya memberi perlindungan dan pengayoman, hukum lebih terlihat berwajah keras terhadap mereka yang rawan, dan amat ramah terhadap mereka yang  mapan. Terpidana yang menikmati fasilitas penuh kemewahan seperti dinikmati Arthalita Suryani, sementara di tempat lain di Banyumas, seorang narapidana meregang nyawa dihabisi oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah contoh nyata bagaimana implementasi dan perlindungan hukum di lapangan amatlah diskriminatif.

Keutuhan bangsa yang Ika, yang satu, yang sekalipun amat disadari terdiri dari beragam suku bangsa yang menjadi elemen penyusunnya semakin terusik dengan berbagai gerakan yang bersifat sektarian dan primordialisme. Negara Bangsa yang dicitakan dimana negara berdiri di atas semua golongan mulai ditarik-tarik untuk berpihak pada kelompok tertentu baik melalui proses legislasi maupun dalam tindakan di lapangan. Kekerasan yang mengatasnamakan agama dan pembiaran negara terhadapnya telah membuat kaum minoritas agama menjadi tak nyaman berada dalam satu wangsa Indonesia. Indonesia seolah semakin dipaksakan untuk menjadi Ika, menjadi seragam tanpa menghormati kebhinnekaan.

  1. II.      Permasalahan

Berbagai fenomena di atas sebenarnyalah sebagian kecil dari kompleksnya permasalahan bangsa di tengah arus globalisasi dunia. Menjadi menarik untuk direnungkan kembali adalah bagaimana seharusnya empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dapat benar-benar fungsional dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana hukum seharusnya didayagunakan dalam konteks keempat pilar tersebut. Tulisan ini akan mencoba menjawab secara ringkas permasalahan tersebut di atas dalam perspektif hukum kenegaraan agar negara Indonesia yang dicitakan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945 tetap berdiri kokoh.

  1. III. Pembahasan
  1. Hukum Sebagai Alat Kekuasaan

Patut disadari bahwa hukum bukanlah suatu entitas bebas yang nilai. Ia adalah instrumen, suatu alat yang ibarat pisau, dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, kepentingan mana amat bergantung pada pembuatnya. Dalam perspektif Marxian bahkan diyakini bahwa hukum adalah alat penguasa, yang bahu membahu dengan kekuatan kapital untuk mengeksploitasi mereka yang lemah. Hukum menjadi alat pembenar (justification), legitimasi segala tindakan koruptif dan eksploitatif. Warga hanyalah kawula, hanyalah hamba manakala berhadapan dengan negara, yang oleh karenanya harus selalu setiap saat bersedia mengabdi dan menurut kehendak dan kemuan yang berkuasa.

Pada masa Orde Baru, paradigma negara kekuasaan menemukan bentuknya yang paling nyata, tercermin dalam berbagai wajah hukumnya yang oppresive dan eksploitatif. Hukum digunakan sebagai alat untuk menindas, semata justifikasi untuk melanggengkan kuasa. Maka, dapat dimengerti kalau pada masa pemerintahan Orde Baru, mereka yang berbeda pendapat dengan negara akan dijerat dengan pasal-pasal anti subversi yang tak demokratis. Hukum terutama hukum pidana didayagunakan untuk menghukumi mereka yang dianggap mempertanyakan kekuasaan. Tiada kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat sebaliknya berbagai instrumen hukum yang membatasi dan mengkebirilah yang dibuat. Hukum ditegakkan, tapi akan tetapi justice diingkari. Pembredelan terhadap TEMPO, EDITOR, DETIK pada 1994 adalah contoh bagaimana hukum ditegakkan melalui sebuah Peraturan Menteri Penerangan (lawful), namun tak berkeadilan (just) karerea mengingkari prinsip kebebasan pers, berpendapat yang menjadi fitur negara demokrasi konstitusional. Kerapkali bahkan negara bertindak beyond the law. Peembunuhan massal 1965/1966, pemenjaraan di Pulau Buru tanpa peradilan, extrajucicial killing penembak misterius pada awal 80-am, penghilangan aktifis 1997/1998, adalah sedikit dari berbagai contoh wajah negara kekuasaan pada masa order baru. Negara adalah superior, dan rakyat harus tunduk pada kemauan negara.

  1. Negara Indonesia Yang Dicitakan

Memasuki kehidupan bernegara seperti tersebut di atas, dan berbagai krisis multidimensi yang kini kita hadapi dan rasakan, bukanlah menjadi cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945. Pendiri bangsa kita mencitakan bahwa negara didirikan, diciptakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagaimana Deklarasi Kemerdekaan Amerika, entitas bernama negara Indonesia didirikan untuk melayani rakyat, rakyatlah pemilik kuasa sesungguhnya. Berdasarkan Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa,  Indonesia yang didirikan divisikan sebagai negara yang menganut negara hukum (rule of law), prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat dengan konstitusi sebagai hukum dasar. Jelas dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan kekuasaan, apa yang dalam istilah Belanda disebut sebagai machstaat.[3]

Pembaharuan hukum berupa amandemen UUD 1945 sebagai agenda utama reformasi telah menciptakan desain ketatanegaraan yang lebih ideal bagi terciptanya negara Indonesia yang demokratik. Kelemahan yang ada pada UUD 1945 yang asli diperbaharui dengan menambahkan klausul-klausul hak asasi manusia, menciptakan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka menciptakan check and balances agar kekuasaan tak menyimpang. Negara hukum yang tadinya lebih condong kepada kepastian hukum (rechstaat) belaka kini lebih kepada negara hukum yang prismatik yang tak saja mengedepankan kepastian namun juga keadilan. Supremasi MPR digantikan dengan Supremasi Hukum. Kesemuanya ditujukan agar kekuasaan terbatasi, agar ada demokratisasi yang pada gilirannya akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sesuatu yang disepakati oleh segenap rakyat Indonesia untuk tak dirubah, yang oleh karenanya, disepakati untuk tidak dirubah dalam proses Reformasi 1998.

Kemajemukan bangsa Indonesia disadari sebagai hal yang menjadikan bangsa ini unik, karena terdiri dari berbagai suku dan bahasa, dengan keanekaragaman budaya. Kemajemukan itu bisa berpotensi disintegrasi jika antara satu dan lain tidak merasa sebagai bagian dari entitas bernama Indonesia. Oleh karenanyalah Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa kita, menyadarkan kita selalu bahwa kita memiliki keanekaragaman, namun kesemuanya satu, suatu tekad yang telah dicanangkan sejak Sumpah Pemuda. Tanpanya, setiap daerah, setiap entitas etnis, suku, dan kelompok akan merasa dapat berdiri sendiri tanpa suatu wadah negara Indonesia.

  1. Krisis Multidimensi: Dilupakannya Empat Pilar Kebangsaan?

Oleh karenanya, jawaban pertanyaan atas bagaimana peranan hukum selama ini terkait masih terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa kita akhir-akhir ini dapatlah dicari jawabannya dengan merenungkan kembali apakah kita masih menggunakan dan bahkan berhukum yang berkeselarasan dengan empat pilar tersebut guna menopang negara dan bangsa yang kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bisa jadi kita telah beralih dari empat pilar tersebut: entah dalam kapasitas kita sebagai penyelenggara negara, maupun sebagai warga negara.  Ada setidaknya dua spekulasi mengenai hal ini. Pertama, kita telah memiliki berbagai hukum, termasuk hukum dasar yang demokratis, yang selaras dengan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal ika, namun dalam tataran implementasinya masih jauh panggang dari api. Kedua, bisa jadi, berbagai peraturan hukum yang diciptakan masih tak demokratis dan justeru bertolak belakang dengan fungsi empat pilar kebangsaan tersebut.

Jika dalam tataran implementasinya hukum masih jauh dari empat pilar kebangsaan, maka kontrol terhadap kekuaasaan adalah sesuatu yang mutlak dilakukan. Harus disadari bahwa adanya konstitusi, adanya hukum bukan serta merta menjadi jaminan dan sulapan bahwa semua aspek kehidupan bernegara tak akan mengalami penyimpangan dalam tataran implementasi. Keduanya, hukum dan penegakan hukum, adalah hal yang berbeda. Namun yang penting adalah bahwa segala kelemahan dan kekurangan tersebut dapat dikoreksi melalui mekanisme yang demokratis. Masyarakat memiliki kesempatan melalui jalur yang konstusional menyampaikan kritik melalui media, melalui lembaga perwakilan, dan bahkan berperan serta aktif dalam mengawal segenap kebijakan pemerintah untuk tak melenceng dari cita-cita bangsa. Lebih jauh, capaian yang tak maksimal dalam tataran implementasi juga bisa disebabkan karena minimnya kesadaran hukum. Di sini, tak pelak sosialisasi hukum menjadi penting untuk dilakukan, tak saja terhadap warga negara, namun pula kepada para penyelenggara negara.

Lebih lanjut, jika kita telah berhukum dengan melupakan empat pilar kebangsaan tersebut maka pembaharuan dan koreksi terus menerus terhadap hukum itulah yang harus dilakukan. Perundangan dibuat lebih kepada memenuhi syahwat politik daripada diabdikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan politik jangka pendek mewarnai proses legislasi yang pada gilirannya akan merugikan rakyat. Pada akhirnya, masyarakat mengabdi pada hukum, dan bukan sebaliknya: hukum mengabdi pada masyarakat. Alih-alih tercipta order, adanya hukum justeru menimbulkan disorder, disintegratif daripada integratif. Kondisi seperti ini bukan sesuatu yang mengherankan dalam perspektif ilmu hukum kenegaraan, karena kekuasaan memang bertendensi untuk melanggengkan diri dan menyimpang. Namun demikian, hal ini dapat diatasi dengan koreksi melalui prosedur yang telah tersedia. Hukum bisa direview oleh pelaku kekuasaan kehakiman yang dalam hukum kenegaraan kita diemban oleh dua pelaku kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

  1. IV. Penutup

Tegaknya NKRI pada akhirnya berpulang pada apakah kita masih menggunakan empat pilar kebangsaan. Pembangunan hukum oleh karenanya haruslah dalam aras yang berkesesuaian dengan empat pilar kebangsaan tersebut, yang bernafaskan Pancasila, yang konstitusional, dalam kerangka NKRI, dan untuk menjamin keanekaragaman budaya, suku bangsa dan agama. Jika salah satu foundasi itu tidak dijadikan pegangan, maka akan goyahlah negara Indonesia. Jika penopang yang satu tak kuat, maka akan berpengaruh pada pilar yang lain. Pada akhirnya bukan tak mungkin Indonesia akan ambruk, sesuatu yang tentu tak diinginkan.

 


[1] Makalah disampaian dalam Sarasehan bertajuk Merenungkan Kembali Empat Pilar Kebangsaan, di Rawalo, Kab. Banyumas, 20 Desember 2010.

[2] Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara FH UNSOED, Alumnus Monash University Australia, dan International Institute of Social Studies, Erasmus University, Belanda.

[3] Penjelasan UUD 1945 setelah perubahan konstitusi bukan lagi menjadi bagian dari UUD 1945