Original Version dari artikel yang dimuat di Suara Merdeka, 18 Maret 2011. Klik di sini untuk membaca versi online

Paska penyerangan berdarah di Cikeusik, beberapa daerah mengeluarkan instrumen hukum yang melarang aktivitas Jama’ah Ahmadiyah. Setelah Surat Keputusan No.  188/94/KPTS/013/2011 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang berisi pelarangan aktifitas keagamaan Ahmadiyah, Provinsi Jawa Barat mengeluarkan larangan serupa, larangan mana menurut laporan media segera diikuti berbagai daerah lain seperti Pamekasan dan DKI Jakarta. Perkembangan legislasi di aras lokal yang paralel dengan wacana pelarangan aliran Ahmadiyah tersebut menggiring kita pada perenungan: apakah negara memang dapat dan dibenarkan untuk mengadili keyakinan yang berada dalam ranah pikir warganya? Adakah justifikasi negara untuk mengadili  dan kemudian bahkan memaksakan suatu keyakinan dengan melakukan suatu pelarangan? Tulisan ini merupakan telaah ringkas atas fenomena pelarangan aliran Ahmadiyah dalam perspektif filsafat hukum hak asasi manusia.

Beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi manusia, suatu hak fundamental yang dimiliki oleh seseorang karena kodrat kelahirannya sebagai manusia. Hak ini mendahului eksistensi negara, sehingga tak ada pilihan lain bagi negara kecuali harus menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukannya. Dalam paham kedaulatan rakyat, negara diadakan/diciptakan untuk melindungi hak dan kebebasan asasi ini, tujuan mana jika gagal dicapai akan menjadi justifikasi bahkan untuk membubarkan dan mengganti dengan negara/pemerintahan baru.

Keberagamaan dan keyakinan ada dalam relung kalbu terdalam seorang manusia. Eksistensi seorang manusia bahkan ditentukan dari kemerdekaannya berfikir, berkeyakinan, dan menganut pendapat dengan bebas. Adanya kemerdekaan berkeyakinan dan beragamaan oleh karenanya adalah  cerminan manusia warga negara yang bermartabat. Hanya negara-negara berwatak totaliter-autoritarianlah yang mendikte apa yang harus diyakini oleh warga, apa yang harus diterima sebagai kebenaran.

Sedemikian kuatnya hak beragama dan berkeyakinan, maka pembatasan apapun tak dapat dikenakan padanya. Dalam The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang pula telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005, kebebasan beragama ini termasuk sebagai non-derogable rights, hak-hak yang tak dapat dikurangkan walau suatu negara dalam keadaan state emergency sekalipun. Hak beragama dan berkeyakinan adalah salah satu diantaranya, bersama hak lain seperti hak untuk tak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak. Dalam level domestik, kedudukan kebebasan beragama sebagai hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun pula mendapat jaminan dalam Konstitusi ; UUD 1945.

Dalam konteks pelarangan Ahmadiyah yang kian marak di negeri ini, apapun keyakinan yang dianut oleh para pengikut kelompok ini harus dipandang sebagai hak asasi manusia yang semestinya mendapat pengakuan oleh negara. Negara harus menahan diri dari berpihak pada klaim bahwa apa yang diyakini Ahmadiyah adalah salah, sesat, dan oleh karenanya harus dieliminasi. Sesuatu yang diyakini sebagai salah, tidak benar, bahkan sesat bagi satu kelompok bisa jadi diyakini sebaliknya kelompok lain. Jika kebenaran dari keyakinan hendak ditentukan oleh kwantitas (jumlah) dan dilegitimasi oleh negara, maka hal ini bisa berujung fatal. Sangat boleh jadi suatu saat nanti bahkan keyakinan yang kini dianut oleh mereka yang mayoritas dalam berkeyakinan (betapapun diyakininya sebagai yang paling benar) akan dianggap sesat dan layak direpresi kalau keyakinannya itu adalah sesuatu yang minor di dalam masyarakat.

Lebih jauh, hukum ada dan diciptakan bukan untuk mengadili fikiran termasuk di dalamnya keberagamaan dan keyakinan. Secara teknis, hukum bahkan tak akan mampu menjangkau fikiran dan oleh karenanyalah dalam hukum, sikap batin bukanlah hal yang relevan untuk dikriminalisasi. Hukum dapat dibenarkan mencampuri kebebasan manusia warga negara hanya manakala kebebasan warga negara itu telah merugikan orang lain. Namun demikian patut diingat,  bahwa perbedaan keyakinan tak dapat serta merta dianggap sebagai perbuatan yang merugikan, apalagi diklaim sebagai menodai dan melecehkan.

Jika negara hendak menggunakan tolok ukur kelompok tertentu dalam masyarakat untuk menyesatkan satu kelompok dan aliran keyakinan, maka sesungguhnyalah negara seperti itu telah berpihak dan gagal untuk berdiri di atas semua golongan. Negara seperti itu telah keluar dari prinsip pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme) dan bahkan kehilangan maruah dan statusnya sebagai negara nasion. Dimasukinya ranah pikir dan keyakinan  warga akan menjadi titik awal negara untuk menghakimi moralitas warga sekalipun tak memiliki dimensi kepentingan publik. Pada akhirnya tulisan ini meyakini, undangan dan seruan sebagian kita terhadap negara untuk merepresi dan mengeliminasi mereka yang berbeda keyakinan sesungguhnyalah meruntuhkan komitmen kita sendiri untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.