Original version dari artikel yang dimuat dalam kolom Wacana Harian SUARA MERDEKA, Senin 2 Mei 2011. Versi cetak dalam format PDF dapat diakses di sini

Beberapa pekan terakhir publik dihentakkan oleh sejumlah kasus pencucian otak terkait dengan Negara Islam Indonesia (NII). Media  memberitakan menghilangnya sejumlah orang (terutama mahasiswa) yang  diduga terkait sebuah gerakan  yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara agama.  Tak saja mengalami kerugian materiil berupa sejumlah uang yang konon diklaim untuk mendanai negara yang tengah diperjuangkan, para korban pencucian otak itu umumnya ditemukan atau kembali dalam kondisi kejiwaan yang terganggu. Kasus cuci otak sebetulnya bukan hal yang baru, mengingat pada dekade 90-an, fenomena NII dan apapun gerakan berbandrol negara agama di Indonesia dengan rekrutmen terutama kaum terpelajar/mahasiswa telah marak terjadi walau tanpa liputan gencar media seperti masa sekarang. Munculnya kembali  aspirasi negara agama di era reformasi menjadi pertanyaan konstiitusional tersendiri terhadap setiap warga maupun terutama sekali para pejabat penyelenggara negara.  Tulisan ini secara ringkas menelaah fenomena NII dalam sudut pandang hukum dan sejarah ketatanegaraan.

Jika ditarik mundur ke belakang, aspirasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama sebenarnya sudah muncul sejak perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Tercatat bahwa dalam perumusan draft UUD 1945 terdapat  kelompok yang berkehendak kuat  agar Indonesia menjadi negara agama dengan menjadikan Islam sebagai agama negara. Lebih jauh diusulkan pula dalam draft UUD 1945 tersebut agar Presiden Republik Indonesia haruslah orang yang beragama Islam.  Piagam Jakarta yang kemudian bermetamorfosa menjadi Pembukaan UUD 1945 pada awalnya mencantumkan “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Sejarah membuktikan bahwa negara agama bukanlah pilihan para pendiri bangsa yang menyadari kemajemukan Indonesia  yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi (dan bukannya teokrasi) dimana kedaulatan ada di tangan rakyat.  Walau aspirasi negara agama tetap menyala dengan diproklamirkannya Darul Islam oleh Kartosoewiryo pad 1949, pilihan untuk tetap menjadi negara bangsa tetap dikukuhi hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan terhadap konstitusi tertulis yang dikenal singkat dan soepel itu. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila disepakati untuk tidak dirubah. Indonesia tetaplah negara Pancasila yang  berketuhanan, tanpa  memberi privilege pada agama tertentu untuk menjadi agama negara yang dus karenanya menjadi satu-satunya sumber hukum negara.

Kendati tak hendak menjadi negara  yang mendasarkan pada agama tertentu, bukan berarti kehidupan berbangsa dan bernegara hendak disterilkan dari agama. Alih-alih demikian, Indonesia dicitakan menjadi sebuah rumah besar suatu entitas yang berkesadaran sebagai satu keluarga (wangsa, bangsa) kendati beragam perbedaan mewarnai termasuk di dalamnya perbedaan soal keyakinan dan keberagamaan. Dalam demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia, kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan (freedom of religion) diakui dan dijamin kukuh sebagai hak asasi manusia, pula demikian dengan hak untuk beribadah (to manifest religion).  Nilai-nilai agama yang luhur dan universal menjiwai segenap perikehidupan bernegara, tanpa harus terjebak dalam formalisasi agama.

Oleh karenanya dalam bingkai konstitusi, tak ada alasan kekuatiran bagi minoritas agama untuk tak terlindungi. Pula sebaliknya, mayoritas agama tak perlu khawatir akan terampas maupun terkurangi kemerdekaan beragama dan memanifestasi agama manakala para pejabat penyelenggara negara bukan berasal dari agama mayoritas. Kalaupun hal demikian sampai terjadi, berbagai saluran perlindungan menurut konstitusi dapat difungsikan, antaranya dengan sarana hukum pidana, mekanisme judicial dan constitutional review, hingga melalui peradilan administrasi negara.

Pemerintah memiliki kewajiban menurut konstitusi untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah, dengan memberikan perlindungan yang sama kepada apapun bentuk keyakinan warga. Pembukaan UUD 1945 tegas menyatakan bahwa pemerintah diadakan dengan salah satu kewajiban dasarnya melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tanpa memandang suku, agama, etnisitas menjadi latarbelakangnya. Kegagalan, ketidakmampuan, bahkan keengganan pemerintah untuk memenuhi kewajiban konstitusional menjadi basis hukum untuk menghentikan pemerintah dari kendali kekuasaan negara.

Adalah kewajiban pemerintah untuk menjalankan konstitusi termasuk pula menegakkan cita-cita Indonesia sebagai negara bangsa yang berdiri di atas semua golongan.  Untuk itu, segenap kewenangan konstitusional pemerintah harus difungsikan untuk mencegah berkembangnya aspirasi negara agama ini, terlebih jika gerakan seperti ini telah mewujud dalam tindakan riil yang merugikan masyarakat. Sembari demikian, pendekatan dialogis terhadap wacana ideologis seperti NII mestilah terus menerus dilakukan secara terbuka dan demokratik. Pada titik inilah tulisan ini meyakini bahwa pendidikan dan pemahaman kehidupan berkonstitusi menemukan relevansinya untuk (terus) dilakukan semua badan negara terkait (MPR, Mahkamah Konstitusi). Sosialisasi konstitusi ini penting guna menumbuhkan pemahaman kepada segenap warga negara bahwa rumah Indonesia adalah rumah bagi semua agama dan keyakinan tanpa harus terjebak pada formalisasi agama dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara.