Menjadi pihak yang kalah, itulah yang dialami oleh team debat Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) yang diwakili oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum UNSOED. Di hari kedua Lomba Debat Konstitusi Regional Jateng-DIY yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di UNDIP, Semarang 2-5 Mei silam, team UNSOED harus menerima kenyataan: kalah di babak penyisihan, berganti status dari peserta menjadi penonton. Tentulah bukan team dari UNSOED saja yang mengalami hal sama. Dari empat group yang ada, setidaknya ada duabelas team yang harus mengalami hal sama: tersingkir di babak penyisihan. Empat team masuk ke babak semifinal (UGM, UKSW, UNDIP, dan UNS) yang pada akhirnya di hari akhir menghasilkan team UGM sebagai Juara Region Jateng dan DIY.

Kalah menang dalam suatu pertandingan itu biasa. Petuah seperti ini kerap kita dengar dalam segala apapun yang berbau perlombaan, pertandingan. Tentu hal itu benar adanya. Tiada mungkin perlombaan tanpa ada yang keluar sebagai pemenang. Dan pemenang selalu membutuhkan si kalah.  Meskipun menang-kalah  adalah wajar,  kwalitas  dan derajat kemenangan maupun  kekalahan menjadi hal penting.  Menang dari lawan yang tangguh dan sepadan akan lebih membanggakan daripada kemenangan dari lawan yang bukan tandingan dan terlalu mudah untuk ditaklukkan. Sebaliknya kalah bersimbah darah hingga titik darah penghabisan dari lawan yang nyaris seimbang akan amat terhormat daripada kalah dengan cara ditelan bulat-bulat tanpa mampu memberi perlawanan berarti .

Mengapa team UNSOED kalah? Apa yang menjadi faktor penyebabnya?

Menilik dari performa team di medan laga, dari tiga pertandingan yang dilalui, nampak team UNSOED tak mampu mengimbangi team lawan yakni Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk diketahui, dari tiga juri untuk setiap pertandingan,  tiada satu juripun yang memberikan kemenangan untuk team UNSOED dalam tiga sesi pertandingan yang digelar. Dalam item penilaian seperti penguasaan materi dan kerjasama team, dapat dikatakan hampir semua juri memberikan angka yang lebih rendah kepada team UNSOED dibanding kepada team lawan. Kekalahan 9-0 seperti ini tentu terbilang tragis, bahkan menyedihkan. Bagi saya , ini adalah kemunduran amat signifikan setelah sebelumnya team yang saya bimbing dan dampingi menunjukkan hasil yang baik di Padjadjaran Law Fair (PLF) 2011, akhir Maret 2011 silam. Kendati bukan menjadi team yang kalah, team debat FH UNSOED “kalau dihitung-hitung skor” menduduki peringkat III, dari 21 Fakultas Hukum yang turut bertanding. Setidaknya, team FH berhasil masuk ke babak semifinal dengan menjadi juara group, suatu capaian yang lebih baik daripada keikutsertaan tahun sebelumnya (2010) yang tersingkir di babak penyisihan.

Apa yang salah dengan team UNSOED? Mengapa kita harus mengalami kekalahan sedemikian rupa?

Pertama,  diketahui kemudian bahwa ternyata team yang tampil di Semarang bukan hasil seleksi terbuka dari SDM yang ada di lingkungan FH UNSOED. Informasi yang dihimpun menyebutkan, rekrutmen peserta team hanyalah melalui SMS dari panitia seleksi (BEM FH UNSOED) . Metode penjaringan seperti ini sudah barang tentu tidak akan menjaring seluas-luasnya calon yang potensial dan bahkan sudah teruji keterandalannya. Menjadi common sense sebenarnya bahwa seyogyanyalah para anggota team adalah mereka yang terbaik yang dimiliki sehingga mestinya proses penjaringan terbuka seluas mungkin bagi khalayak. Namun hal ini tak pernah  terjadi karena mekanisme seleksi seperti itu. Salah seorang debater yang dimiliki oleh FH UNSOED mengatakan bahwa ia sama sekali tak mengetahui proses seleksi guna menghadapi lomba di Semarang kali ini, sebuah cerminan akan betapa tertutupnya proses seleksi kali ini.

Selain tertutup, seleksi anggota team berupa tes tulis (berikut legitimasi soal maupun pengujinya)  pula dapat dipertanyakan. Debat bukan melulu persoalan pemahaman ilmu, namun pula ketrampilan dan seni berkomunikasi. Oleh karenanya, mestilah mereka yang akan maju sebagai anggota team benar-benar orang yang amat lancar dan lihai berkomunikasi secara verbal selain memiliki kedalaman ilmu ketatanegaraan yang tinggi. Mengandalkan satu hal saja akan timpang. Oleh karenanya dalam seleksi mestilah dicari mereka mereka yang tak saja mumpuni dalam ilmu, namun telah terbukti excellent dalam berkomunikasi.

Terdengar alasan pembenar: mendesaknya waktu tidak memungkinkan untuk melakukan open recruitment, alasan yang menurut hemat saya pribadi tak bisa diterima bahkan terkesan naif di era informasi dan tehnologi seperti sekarang ini. Jika mau bergerak cepat dan menampung aspirasi banyak pihak, saya amat sangat meyakini bahwa rekrutmen yang lebih baik guna menjaring calon secara seluas mungkin dan sebaik mungkin tak akan sesukar yang dibayangkan maupun yang  dicobakesankan.

Rekrutmen team yang tertutup dan pendaftaran berbasis individu (bukannya kelompok) memiliki risiko kohesivitas rendah yang amat tinggi.  Anggota team  yang sebelumnya “diminta mendaftar dan mengikuti seleksi” manakala kemudian tergabung dalam team akan mengalami apa yang saya sebut sebagai “kawin paksa” . Seleksi membuat seorang anggota team terpaksa menjadi satu kesatuan team dengan peserta lain yang belum tentu sejiwa dalam segala hal dengannya. Pendeknya, team yang terbentuk bukanlah serupa perkawinan atas kehendak  masing-masing pihak yang ada di dalamnya. Pengalaman di UPH pada 2010 menunjukkan bahwa kawin paksa seperti ini gagal menciptakan team yang tangguh. Ini amat berbeda dengan team yang tampil dalam di PLF 2011. Mendaftarkan sebagai team, chemistry yang tercipta dalam team berimbas amat positif dalam performa . Hal ini karena setiap anggota adalah pilihan setiap anggota yang lain.

Kedua, persiapan dalam hal mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah lampau bisa dibilang nol. Amat disesalkan bahwa panitia yang menangani perekrutan team maupun team sendiri tak  (mau) menimba ilmu dan pengalaman yang amat amat berharga dari mereka yang sebelumnya pernah  bertanding dan berpengalaman. Padahal belajar dari pengalaman orang lain adalah shortcut yang amat baik ditengah klaim keterbatasan waktu sekaligus mencegah terjadinya kesalahan yang tak perlu.  Oleh karena tak belajar dari pengalaman, banyak sekali kesalahan tak perlu yang terjadi di Semarang, yang amat saya percaya  berkontribusi membawa team UNSOED kepada kekalahan nan telak. Semua trick dan tip debat yang sebenarnya telah diketahui, dipahami, dan dikuasai dengan baik oleh para senior debat tak bisa ditransformasi kepada mereka yang hendak bertanding.

Buruknya persiapan juga saya nilai dari fakta bahwa sebagai dosen pendamping, saya tak pernah ditemui  dan diajak bertukar pendapat baik oleh panitia dan team di saat saat manakala persiapan itu bisa dilakukan.  Kepastian sebagai dosen pendamping bahkan baru saya terima in the last minutes.  Saya baru mengenal team manakala tiba di Hotel Plaza, Tembalang, malam hari menjelang pertandingan keesokan harinya (masing-masing kami berangkat sendiri-sendiri). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa peran saya di Semarang tak lebih dan tak bukan sekedar dosen pendamping dalam maknanya yang literal-harafiah, dan bukan pendamping dalam konotasinya sebagai person yang telah membimbing sekian lama.  Kendati saya juga memberi masukan dan arahan selama lomba berlangsung, semuanya tentu tidak akan terlalu efektif mengingat hal tersebut mestinya telah dilakukan sejak jauh hari.

Akhirnya kembali lagi: kekalahan memanglah sebuah hal yang wajar dalam suatu perlombaan. Beberapa mahasiswa pada saya berkata dengan nada menghibur “semoga hal ini mejadi pelajaran dan ke depannya kita akan lebih baik”. Saya tidak hendak membantah harapan itu, namun dalam konteks kekalahan di UNDIP, saya lebih mewanti-wanti agar kesalahan begitu  fatal nan tak perlu seperti ini tak terjadi lagi.  Kekalahan UNSOED dengan amat telak ini memberi pelajaran tak terbantahkan : bahwa publik  mestilah dilibatkan dalam setiap tahapan persiapan lomba dan agar siapa saja yang terlibat dalam pembentukan team mau dan suka untuk belajar dari pengalaman orang lain. Dengan begitu apapun hasil yang dicapai akan lebih diterima publik sebagai bagian dari tanggung jawab, resiko,  dan hasil kerja  yang dipikul bersama.

Pringsurat,  Temanggung, 7 Mei 2011