[1]

Oleh:

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M.[2]

There Can Be No Press Freedom if Journalist Exist in Conditions of Corruption, Poverty or Fear (International Federation of Journalist)

Download

        I.            PENDAHULUAN

Dalam sebuah diskusi memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia di Jakarta  15 Mei 2011, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyatakan bahwa kemerdekaan pers mengalami ancaman tidak saja dari sistem kekuasaan yang otoriter, namun pula dari masyarakat[3]. Bagir menyatakan kekhawatirannya bahwa kekerasan terhadap wartawan yang akhir-akhir ini banyak terjadi merupakan bentuk rasa frustasi masyarakat atas situasi politik, sosial, maupun ekonomi. Pers yang memiliki posisi lemah, demikian Bagir kemudian menjadi sasaran frustasi masyarakat.

Pernyataan  Bagir bahwa paradigma otoritarianisme masih bercokol dalam kekuasaan Indonesia menemukan pembenarannya dalam konteks kekinian manakala makalah ini dituliskan. Penusukan terhadap Banjir Ambarita, kontributor Viva News di Papua yang diduga terkait dengan pemberitaan yang diturunkannya mengenai pelecehan seksual oleh aparat negara maupun pemukulan terhadap Hendri Syahputra Hasibuan stringer SCTV di Medan yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob membuktikan bahwa tradisi berkuasa secara otoriter masih dijalankan oleh para pemegang kekuasaan. Sementara itu, pernyataan Bagir mengenai kaitan antara rasa frustasi sosial dengan kekerasan terhadap wartawan bisa jadi memiliki pembenarannya dari sudut pandang akademis/ilmu sosial. Segar di ingatan kita adalah terbunuhnya Ridwan Salamun, kontributor  Sun TV di Tual, Maluku, dalam sebuah kerusuhan massa. [4]

Masih terjadinya kekerasan terhadap wartawan dalam jumlah yang signifikan[5] tentulah fenomena yang amat memprihatinkan terlebih lebih setelah gerakan reformasi telah bergulir lebih dari satu dasawarsa. Hal ini mengingat kebebasan pers sesungguhnyalah memiliki tempat yang istimewa dalam agenda gerakan reformasi[6]. Manakala sistem otoriter Orde Baru yang sarat dengan pengekangan kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi telah diruntuhkan dan instrumen hukum yang demokratis untuk menjamin kebebasan pers telah dilahirkan, semestinyalah kekerasan terhadap wartawan mengalami kecenderungan untuk semakin menurun. Oleh karenanya,  terus terjadinya kekerasan terhadap wartawan tak perlak menimbulkan pertanyaan dan kegusaran tersendiri: apa yang salah sekaligus harus dibenahi dalam kehidupan pers kita?

Tulisan ini  secara singkat menelaah akar persoalan kekerasan terhadap wartawan pada tataran regulasi kaitannya dengan ketentuan mengenai Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Lebih jauh, tulisan ini juga akan menyinggung perihal Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang didesain meningkatkan profesionalisme wartawan dan pada gilirannya memiliki makna strategik dalam meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Pada akhirnya, tulisan ini memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perlindungan lebih baik kepada wartawan.

  1.       II.            PEMBAHASAN
    1. 1.       Lemahnya Regulasi

Kekerasan terhadap jurnalis pada dasarnya adalah ancaman terhadap demokrasi. Jurnalis maupun perusahaan pers yang merasa terancam dan terintimidasi karena tindakan kekerasan berpotensi kehilangan kebebebasan dalam menyampaikan informasi yang patut diketahui publik. Manakala pers tak lagi bebas, sesungguhnya pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat, karena informasi yang seharusnya diterima untuk kemudian dijadikan bahan untuk mengambil sikap politik sebagai warga negara tak lagi dapat dinikmati.

Perlindungan terhadap wartawan bukannya tidak disadari oleh pembentuk Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). Pasal 8 UU Pers secara eksplisit menyatakan, bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan memperoleh perlindungan hukum. Namun begitu perlindungan hukum yang dimaksud tak begitu jelas dan tegas. Kalaupun ada, maka perlindungan yang ada lebih kepada perlindungan represif, bersaranakan hukum pidana yang baru dapat diterapkan manakala suatu peristiwa kekerasan telah terjadi. Namun, tidak ada produk hukum yang secara adekwat dan spesifik memfasilitasi jaminan keselamatan terhadap wartawan dalam maknanya yang preventif, yang mencegah maupun meminimalisir terjadinya kekerasan atau dampak kekerasan.

Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan memang dijumpai dalam Peraturan Dewan Pers tentang  Standar Perlindungan Profesi Wartawan[7]. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan antara lain bahwa wartawan dilindungi dari kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat alat kerja serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Lebih lanjut peraturan tersebut juga menyatakan bahwa wartawan yang ditugasi di wilayah berbahaya dan atau wilayah konflik harus dibekali surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, dan asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan penugasannya.

Dua contoh klausul dari total 9 butir perlindungan terhadap wartawan dalam peraturan dewan pers sebagaimana dipaparkan di atas tentunya amat baik, dan diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Namun begitu tidak ada ketentuan hukum yang memberi sanksi tegas lagi menjerakan bagi sesiapapun termasuk perusahaan pers yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Padahal misalnya, pemberian bekal keterampilan, alat keselamatan, training dalam level tertentu sebagaimana dinyatakan dalam butir ke-6 lampiran peraturan dewan pers tersebut begitu penting untuk dipunyai seorang jurnalis, karena dapat menghindarkan-minimal mengurangi-kemungkinan kekerasan terhadap wartawan. Di sisi lain ketentuan ini secara nature akan dihindari oleh perusahaan karena pelaksanaan ketentuan ini mengandung konsekwensi pengeluaran dana oleh perusahaan pers.

Memanglah benar, bahwa sesuai dengan Piagam Palembang[8], peraturan Dewan Pers mengenai standar perlindungan profesi wartawan ini (bersama dengan peraturan Dewan Pers yang lain) telah disepakati oleh perusahaan pers untuk menjadi bagian dari kebijakan perusahaan pers[9]. Namun sekali lagi, karena formatnya hanya berupa peraturan, ketaatan terhadapnya hanya bergantung pada kemauan baik dan moralitas perusahaan saja yang terwujud dalam peraturan perusahaan, atau paling jauh dalam format Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kesepakatan buruh vis a vis majikan sebagaimana disebutkan terakhir ini  tentu tidak selalu menghasilkan keputusan yang menguntungkan wartawan (dan karyawan pers), karena sebagai sebuah perusahaan, perusahaan media tak terkecuali akan bertindak dengan logika ekonomi yakni untung-rugi.

Tidak adanya ketentuan hukum yang tegas menjamin dipenuhinya perlindungan profesi wartawan ini tentu merupakan celah hukum yang berdampak negatif terhadap perlindungan wartawan. Padahal terpenuhinya standar perlindungan profesi wartawan memiliki implikasi yang amat signifikan bagi terlindunginya wartawan dari kekerasan (pula kecelakaan!). Menambahkan apa yang dinyatakan oleh Bagir Manan, tulisan ini meyakini bahwa bahwa tak saja dikarenakan rasa frustasi atas kondisi di sekitarnya maupun karena paradigma negara kekuasaan yang masih saja menjadi paradigma sebagian aparatur negara, kekerasan terhadap wartawan sangat boleh jadi timbul dikarenakan karena hukum memang tidak cukup melindungi profesi wartawan.

  1. 2.       Perubahan UU Pers

Manakala ketentuan yang dakomodir dalam peraturan Dewan Pers ini telah cukup baik namun lemah dalam penegakannya, maka antitesis atas hal ini adalah membuat ketentuan di dalam peraturan tersebut menjadi lebih efektif lagi implementatif.  Salah satu cara adalah dengan memasukkan ketentuan tersebut ke dalam perubahan UU Pers, sebuah proses yang  dalam sudut pandang hukum ketatanegaraan tak pelak akan melibatkan dua lembaga negara: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.  Jika aspirasi ini berhasil menjadi muatan perubahan UU Pers, maka perlindungan profesi wartawan akan lebih kokoh ditegakkan guna meminimalisir kekerasan dan kecelakaan yang menimpa wartawan.  Serangkaian tindakan, pelatihan, dan pemberian fasilitas terhadap wartawan yang ditujukan untuk melindungi wartawan misalnya, nantinya tidak lagi digantungkan semata pada kebaikan hati maupun kesepakatan yang kerapkali bercorak ‘David dan Goliath’, akan tetapi lebih kepada topangan sanksi (pidana) oleh negara yang tak mengenakkan lagi menjerakan.  Dukungan segenap insan jurnalistik  dalam mendorong ke arah proses perubahan UU Pers yang lebih fasilitatif terhadap jurnalis ini menjadi hal yang harus ada, terlebih mengingat bahwa dalam perspektif hukum kritis, upaya ini sangat boleh jadi akan  mengundang ‘perlawanan’ terutama dari para pemodal media.

  1. 3.       Ketidakprofesionalan Sebagai Pemicu Kekerasan

Terlepas dari persoalan di atas, tulisan ini pula meyakini bahwa kekerasan terhadap wartawan pula bisa jadi diakibatkan karena kejenuhan masyarakat atas buruknya kinerja jurnalistik selama ini. Masyarakat terprovokasi dengan kerja jurnalistik yang bombastik, tidak akurat, jauh dari realita, maupun terlalu mencampuri privasi seseorang. Pernyataan Dewan Pers Nomor 06/P-DP/IV/2011 Tentang Penyelesaian Masalah antara Global TV dan Ahmad Dhani seolah mengafirmasi keterkaitan antara profesionalisme wartawan dan kekerasan terhadap jurnalis. Terungkap dalam pernyataan tersebut bahwa kedua pihak memiliki andil yang sama dalam terjadinya kekerasan terhadap wartawan Global. Secara spesifik, Dewan Pers menyoroti tidak ditaatinya kode etik jurnalistik oleh Global TV dalam pemberitaan mengenai Ahmad Dhani sebelumnya[10] selain tindakan Ahmad Dhani yang dapat dikategorikan menghalang-halangi kinerja wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik.

Adalah benar bahwa dalam hal terjadinya kekeliruan maupun kesalahan dalam pemberitaan, orang tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Alih-alih demikian, mekanisme sebagaimana dikenal dalam dunia jurnalistik yang telah diakomodir dalam UU Pers berupa hak jawab dan hak koreksi haruslah ditempuh. Akan tetapi, dua mekanisme itu juga tak memiliki pembenarannya manakala digunakan sebagai tameng dilakukannya kinerja jurnalistik yang serampangan.  Hak jawab dan hak koreksi berangkat dari asumsi dasar bahwa kinerja jurnalistik-betapapun hati-hatinya ia dilakukan- tetaplah memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan. Namun, kesalahan dimaksud bukanlah sesuatu yang disengaja, apalagi dilakukan dengan sadar untuk mendayagunakan power atas informasi yang dimilikinya guna semata untuk mengejar keuntungam bisnis maupun untuk dipertukarkan dengan power lain berupa jabatan maupun uang.

Kerja jurnalistik sesungguhnyalah resultante dari berbagai faktor yang teramat kompleks meliputi kecakapan dan skill jurnalistik seorang wartawan, kondisi perusahaan yang menaunginya, pula regulasi yang mengaturnya. Seorang wartawan yang tak memiliki tak memiliki bekal pengetahuan jurnalistik yang memadai akan lebih mudah melakukan pelanggaran kode etik. Sementara itu, seorang wartawan kendati memiliki pengetahuan jurnalistik namun bekerja dalam atmosfir perusahaan yang kapitalistik, mengejar pemberitaan tanpa mengindahkan etika jurnalistik, akan bekerja di luar koridor etika jurnalis yang pada akhirnya bermuara pada kekerasan wartawan.

  1. 4.       Standar Kompetensi Wartawan

Jika perubahan UU Pers adalah jawaban yang bisa diberikan untuk mereduksi kekerasan terhadap wartawan sebagai akibat lemahnya regulasi, maka  Standar Kompetensi Wartawan (SKW) menemukan relevansinya untuk diterapkan guna meminimalisir kekerasan yang diakibatkan karena kurangnya kompetensi seorang wartawan.  SKW yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 mengenai Standar Kompetensi Wartawan ini menjadi penting di tengah semakin menjamurnya media seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan begitu mudahnya setiap orang untuk menyandang profesi wartawan.

Publik memiliki hak untuk tahu (right to know), dimana media berfungsi untuk memenuhi hak untuk tahu ini. Namun demikian, publik juga berhak untuk mengetahui informasi yang seakurat dan sebenar mungkin. SKW, demikian peraturan dewan pers menyatakan, diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Namun tulisan ini pula meyakini bahwa SKW pula diperlukan oleh wartawan itu sendiri guna meminimalisir kesalahan maupun kerusakan yang tak perlu yang diakibatkan oleh kerja jurnalistik. Dengan memenuhi kecakapan minimal sebagaimana telah dirumuskan dari dalam insan pers sendiri, maka hasil kerja jurnalis yang memiliki dampak publik amat tinggi itu dapat diandalkan kesahihan maupun keterandalannya. SKW memungkinkan seorang jurnalis memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang relevan dengan tugasnya sebagai jurnalis. Dalam konteks perlindungan terhadap profesi wartawan, kekerasan yang dipicu sebagai akibat tidak profesionalnya wartawan seperti ditunjukkan dalam kasus penganiayaan wartawan Global TV oleh pihak Ahmad Dhani bisa semaksimal mungkin dihindarkan.

Lepas dari itu, Standar Perusahaan Pers juga perlu untuk diperhatikan dan diperlakukan sama pentingnya manakala membincangkan kemerdekaan pers. Perusahaan pers yang tidak profesional, yang semata mata memandang bisnis media sebagai business as usual, akan menghalalkan segala cara untuk menghasilkan berita, melakukan intimidasi terhadap karyawan dan wartawan untuk mendapatkan berita apapun caranya dengan tujuan mencari keuntungan.  Di sisi lain jika standar kompetensi wartawan ini tidak memiliki impak signifikan terhadap kesejahteraan wartawan, betapapun cakapnya seorang wartawan, sertifikasi hanyalah sertifikasi yang tak akan berbekas dalam karya jurnalistik yang dihasilkan.

Lebih jauh, membincangkan ancaman terhadap kebebasan pers  seharusnya tidak selalu dikonotasikan dengan berbagai hal  berbau kekerasan, intimidasi, maupun teror. Alih-alih selalu menggunakan mindset yang demikian, sesungguhnyalah kebebasan pers pula amat terancam dengan kooptasi wartawan (maupun media berita) dengan kekuatan uang dan kuasa politik. Alih-alih secara heroik melakukan penentangan, protes, maupun aksi keprihatinan maupun solidaritas ketika terjadi kekerasan, terenggutnya kebebasan pers dengan cara ini justeru kerapkali disambut dengan suka cita dan sama sekali tidak dirasa sebagai suatu ancaman. Dapat dikendalikannya muatan pemberitaan melalui iklan politik maupun pencitraan politik adalah contoh sederhana untuk menjelaskan ancaman kebebasan pers yang ironisnya kerap kali justeru didamba oleh perusahaan media.

  1.     III.            PENUTUP

Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa kekerasan terhadap wartawan bukan melulu persoalan eksternal melainkan pula faktor internal yang melingkup kinerja jurnalistik. Perlindungan hukum yang tidak cukup memadai, dapat membuat wartawan menjadi korban kekerasan manakala menjalankan profesinya. Sementara itu, kerja jurnalistik yang dilakukan secara serampangan pada akhirnya pula dapat berujung pada kekerasan terhadp wartawan. Perubahan UU Pers yang lebih protektif terhadap profesi wartawan oleh karenanya menemukan relevansinya untuk digagas. Selain itu, sertifikasi wartawan pula menjadi salah satu mekanisme untuk menciptakan kehidupan pers yang sehat yang sekaligus diharapkan meminimalisir kekerasan terhadap wartawan.


[1] Makalah disampaikan dalam Diskusi Advokasi Jurnalis di Baturraden-Banyumas, Jawa Tengah, 20 Mei 2011, diselenggarakan oleh Paguyuban Wartawan Purwokerto (Pawarto).

[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto

[3] Lihat Dewan Pers, “Ancaman Kemerdekaan Pers Datang Dari Berbagai Sisi”, http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=news&y=det&z=b68a2be95b686e60dcdc24b4be956c26, diakses pada 17 Mei 2011

[4] Mengenai hal ini bacalah Manunggal K. Wardaya, “Perlindungan Profesi Wartawan”, Suara Merdeka 25 Agustus 2011, hal. 6 & 11.

[5] LBH Pers mencatat dalam tahun 2010 terjadi setidaknya 66 kasus kekerasan terhadap wartawan, meningkat 10 kasus dibandingkan dengan tahun 2009. Lihat Media Indonesia, “Kekerasan Terhadap Wartawan Meningkat di 2010”, dalam http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/29/191658/92/14/Kekerasan-Terhadap-Wartawan-Meningkat-di-2010, diakses pada 17 Mei 2011.

[6] Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2007, hal. 4. Disebutkan di sana bahwa tuntutan reformasi adalah amandemen UUD 1945, penghapusan doktrin dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN, desentralisasi dan otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi.

[7] Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Butir ke-10 Standar Perusahaan Pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 pula menyatakan bahwa perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dan karyawan yang melakukan tugas perusahaan.

[8] Piagam Palembang tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasiona  adalah kesepakatan yang ditandatangani perusahaan pers nasional pada 9 Februari 2010.

[9] Dalam butir ke-1 Piagam Palembang dinyatakan bahwa perusahaan pers bersepakat untuk melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan dan menerapkannya sebagai ketentuan yang berlaku dalam perusahaan.

[10] Lihat Paragraf ke-4 Pernyataan Dewan Pers tersebut menyatakan bahwa empat pemberitaan Global TV mulai 24 Februari 2011 hingga 4 Maret 2011 melanggar prinsip keberimbangan, mengandung opini yang menghakimi, serta judul yang menghakimi.