Oleh:

Manunggal K. Wardaya

Artikel dimuat dalam Harian TRIBUN JABAR, 19 Mei 2011. Klik di siniuntuk download artikel dalam format PDF

Wartawan adalah sebuah profesi yang hasil karyanya bersinggungan langsung dengan kepentingan khalayak ramai. Dikatakan demikian karena jika tak memerhatikan kaidah-kaidah kewartawanan,  karya seorang wartawan tak saja bisa menyebabkan kerugian objek berita namun pula keresahan sosial. Sebaliknya, karya jurnalistik yang dilakukan dengan profesional akan dapat memobilisasi opini warga dalam mengawal proses-proses kebijakan publik, membuat warga waspada (alert) dan tercerahkan (informed) akan pelbagai peristiwa sosial kemasyarakatan. Pada gilirannya, media yang diawaki oleh pewarta yang profesional akan maksimal dalam mengembangkan fungsinya sebagai wahana komunikasi massa sekaligus sebagai sarana kontrol sosial.

Adalah benar bahwa jurnalis dan media berita yang menaunginya tak mungkin lepas dari kemungkinan untuk membuat kesalahan dalam melakukan kerjanya. Tidak mungkin mengharapkan suatu karya jurnalistik steril dari kekeliruan. Desakan untuk menurunkan laporan dengan cepat terkait mendesaknya suatu isu untuk diketahui publik di satu sisi, serta minimnya informasi yang tersedia guna menunjang akurasi suatu berita di sisi lain adalah salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam pemberitaan. Oleh karenanya dalam dunia jurnalistik kemungkinan adanya kerugian dan/atau kerugian ini diimbangi dengan dua hak masing-masing hak jawab (right to reply) dan hak koreksi. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengadopsi keduanya dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3), mewajibkan bagi pers untuk melayani hak jawab dan melayani hak koreksi. Begitu pentingnya kedua instrumen tersebut, sehingga UU Pers mengancamkan pidana berupa denda maksimal 500 juta bagi perusahaan pers yang tak mau melayani hak jawab dan hak koreksi tersebut.

Sudah barang tentu keberadaan hak koreksi dan hak jawab sebagai sarana untuk membetulkan dan menyanggah pemberitaan bukanlah legitimasi bagi wartawan untuk dapat dengan sesuka hatinya membuat kesalahan. Prinsip kehati-hatian, keberimbangan, dan pemahaman asas praduga tak bersalah harus benar-benar diimplementasikan dalam menurunkan laporan dan atau berita. Kesalahan terkait pemberitaan haruslah semininal mungkin dan seyogyanya tak boleh disengaja. Pendeknya, hak jawab dan hak koreksi bukanlah tameng yang dengan seenaknya dicadangkan dalam melakukan pemberitaan yang tak berkaidah dengan prinsip “hantam dahulu, terima komplain belakangan”.

Profesionalisme jurnalis tidak saja terkait dengan bagaimana mencari dan menyampaikan informasi dengan akurat dan berimbang dengan prinsip meliput pihak-pihak yang terkait, namun juga profesionalisme untuk mengabdikan kuasa atas informasi demi kemaslahatan publik. Jurnalis dan media harus tahan godaan dari keinginan berselingkuh dengan kekuasaan (entah yang negara entah yang korporat) sehingga menjadi melempem dalam memberitakan hal-hal yang sepatutnya diketahui oleh publik. The highest form of power is kowledge, demikian Alvin Toffler mengingatkan dalam bukunya Powershift (1990). Sebagai kuasa (power) informasi bisa dipertukarkan bahkan mengekstraksi kuasa lainnya seperti uang (money) dan kekerasan (violence). Kuasa atas informasi menjadikan jurnalis dan media memiliki kuasa yang berpotensi dipertukarkan, dibarter dengan kuasa lain. Sebagaimana dikatakan oleh Lord Acton, kekuasaan yang berlebihan akan cenderung korup, tak terkecuali kuasa atas informasi. Sebuah informasi berpotensi dimanfaatkan oleh jurnalis untuk ditukar dengan pelbagai hal yang menguntungkan dirinya.

Maka kita kerapkali mendengarkan keresahan akan adanya wartawan bodrek, wartawan amplop. Adagium dari Toffler dan Acton di atas sekaligus menjelaskan mengapa kendati media lokal banyak bermunculan di tanah air, isu-isu menyangkut relasi kekuasaan masih lebih deras mengalir dari mulut ke mulut dan bukannya media. Kalaulah media memberitakan hal-hal terkait korupsi, maka hanya jika hal itu telah memasuki pengadilan. Semakin jarang dijumpai media yang menjalankan jurnalisme investigasi. Nyatalah di sini, ada kerugian publik yang serius kalau seorang jurnalis tidak profesional dalam melakukan tugasnya. Seorang wartawan yang tidak profesional akan melihat informasi yang dimilikinya semata sebagai modal yang bisa dan akan dipertukarkan dengan uang dan kuasa lain yang menguntungkan dirinya. Manakala deal dengan kekuasaan tercapai, apa yang seharusnya diketahui publik menjadi tersimpan di dalam laci redaksi, dan menguap dengan sendirinya seiring dengan berjalannyawaktu.

Dibandingkan dengan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sayangnya tak mengatur mengenai syarat-syarat wartawan, dan apalagi mengatur mengenai sertifikasi wartawan. Artinya, secara hukum, siapa saja bisa dan berhak menyandang gelar wartawan. Di satu sisi hal ini sebenarnya baik, dalam arti kemerdekaan warga negara untuk berhimpun dan membentuk organisasi pers dalam rangka menikmati hak dan kebebasan dasar atas informasi terjamin dan terlindungi. Namun di sisi lain, hal ini tak urung menimbulkan kegusaran, terutama di era yang meniscayakan sertifikasi yang dimaksudkan sebagai jaminan profesionalitas sesuai standar yang diharapkan. Sebagaimana pada profesi lainnya, sertifikasi jurnalis diharapkan menjadi standar pemahaman wartawan akan pentingnya rambu-rambu dalam jurnalistik baik yang sifatnya etik maupun hukum.

Pada titik itulah, sertifikasi wartawan yang telah dipikirkan sejak lama oleh Dewan Pers dan disuarakan kembali oleh Persatuan Wartawan Indonesia belum lama ini menemukan makna pentingnya. Sertifikasi wartawan diharapkan membuat wartawan lebih profesional dalam melakukan tugasnya. Dengan sertifikasi wartawan, diharapkan pemahaman baik teknik maupun journalistik pada level minimal tertentu akan dimiliki seorang wartawan. Dengan sertifikasi ini, diharapkan wartawan tidak akan membuat berita yang bombastik, yang mengada-ada, bersifat fitnah, maupun tidak melewati proses cross-check dan hanya bekerja demi logika kapital.

Penulis berpendapat jika program sertifikasi ini akan direalisasikan, seyogyanya sifatnya hanyalah sukarela (voluntarily), berdasarkan kehendak baik wartawan atau perusahaan pers  yang menaunginya. Walaupun sifatnya sukarela, keanggotaan wartawan yang bersertifikasi dalam suatu perusahaan pers akan tercermin dalam karya jurnalistik yang mereka hasilkan sekaligus menjadikan tolok ukur bagi masyarakat dalam menaruh kepercayaan terhadap suatu media. Sebaliknya, mewajibkan wartawan untuk mengikuti sertifikasi akan berujung pada pemberian lisensi wartawan, sesuatu yang akan sangat berbahaya pada citizen journalism, perlindungan profesi wartawan, dan pula terhadap independensi pers. Kekuasaan bisa campur tangan dalam sertifikasi ini dan menyingkirkan wartawan yang kritis dari sertifikasi.  Jika ini yang terjadi, maka kemeredekaan pers justeru akan terancam dengan wajibnya sertifikasi wartawan.