Klik di sini untuk membaca versi online

Pemahaman soal peran dan fungsi kebebasan pers masih minim. Kriminalisasi terhadap wartawan cenderung semakin meningkat.

VHRmedia, Banyumas – Paguyuban Wartawan Purwokerto menilai pemerintah lemah melindungi jurnalis. Jumlah kasus sengketa pers maupun kriminalisasi terhadap jurnalis cenderung meningkat.

”Pemahaman penegak hukum dan masyarakat soal peran dan fungsi kebebasan pers masih minim. Penguasa alergi dan anti kirtik terhadap pers. Disisi lain, kesejahteraan wartawan dan banyaknya aturan yang represif dari perusahaan media, memicu sengketa pers,” kata Direktur Eksekutif LBH Pers, Hendrayana, pada diskusi yang digelar Paguyuban Wartawan Purwokerto (Pawarto), Jumat (20/5).

Menurut Hendrayana, selama tahun 2010 terjadi 66 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. Sedangkan sejak Januari hingga Mei 2011 tercatat 33 kasus.

”Polisi menolak menggunakan UU 40 tahun 1999 tentang Pers, padahal jelas ada upaya menghalang-halangi peliputan. Kacamata hukum selalu berpegang pada KUHP dan KUHAP dengan mengesampingkan Undang-undang Pers,” katanya.

Manunggal K Wardaya, dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Pers, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto mengatakan, media seharusnya dihargai sebagai representasi rakyat. “Saya melihat ada kelemahan regulasi dalam UU Pers Pasal 8, kurang tegas. Kalau kita melihat Peraturan Dewan Pers Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, isinya sangat bagus,” ujar Manunggal. (E1)