[1]

Oleh :

Manunggal K. Wardaya S.H., LL.M.[2]

manunggal.wardaya@unsoed.ac.id

Download

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan positivisasi falsafah untuk bernegara secara demokratis berdasar konstitusi sebagaimana ditegaskan kemudian dalam ayat (2). Demokrasi diyakini lagi disepakati menjadi pilihan paling tepat bangsa ini diantara alternatif pilihan paham kuasa lainnya entah yang  bertradisi monarkis maupun yang teokratis.

Namun begitu,  salah satu muatan amanat aspirasi tertinggi bangsa Indonesia tersebut akhir-akhir ini (untuk kesekiankalinya) kembali mengalami erosi yang serius, tak saja dalam tataran ideologis namun juga praksis. Publik diresahkan dengan serangkaian kasus cuci otak dan penipuan yang terkait dengan aktifitas makar pendirian sebuah Negara Islam Indonesia (NII). Melalui pelbagai tindakan terdesain-terencana dan sadar untuk mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi negara agama, munculnya (kembali) NII ke permukaan adalah  bukti mutakhir akan cabaran bahkan gangguan riil terhadap eksistensi NKRI ini dalam tingkat keseriusan yang amat tinggi. Tulisan ini hendak membahas secara singkat mengenai aspirasi negara agama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dan fenomena NII dalam perspektif Hukum Tata Negara.

PEMBAHASAN

Manakala para pendiri bangsa berkumpul dan memikirkan negara yang hendak dibentuk dalam wadah Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK), kenyataan sebagai entitas kebangsaan yang terdiri dari aneka suku, bangsa, dan agama tak hendak dipandang menjadi potensi perpecahan. Alih-alih demikian, kesadaran sebagai bagian dari suatu negara bangsa Indonesia menjadikan perbedaan yang ada menjadi tiada relevan untuk diketengahkan, dikompetisikan, untuk kemudian dijadikan yang paling dominan. Alih-alih demikian, Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan tugas fitrah pemerintah Indonesia: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan kesadaran sebagai bagian dari satu komunitas, tak akan ada satu golonganpun (entah agama, suku, maupun etnis) yang hendak diistimewakan dalam negara.

Tentu tidak dapat dihapus dari sejarah adanya kenyataan bahwa ada pula aspirasi dalam BPUPK yang memperjuangkan berdirinya sebuah negara Islam. Diusulkan dan didesakkan oleh kelompok Islam  dalam Panitia Sembilan yang merumuskan hukum dasar diantaranya adalah agar agama Islam menjadi agama negara. Selain itu diusulkan pula dalam draft UUD 1945 agar Presiden Republik Indonesia harus beragama Islam. Selain itu dihasilkan pula Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dimana di dalamnya terkandung dasar negara dengan dasar  pertama “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluk-Pemeluknya.” Aspirasi agar Indonesia mempunyai agama negara dan juga bahwa Presiden Republik Indonesia harus beragama Islam tidak diterima terutama oleh mereka anggota BPUPK yang non-Islam. Jika klausul itu ada, bahkan mereka akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula dalam perjalanannya, Piagam Jakarta yang bermuatan tujuh kalimat itu  tidak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Pembukaan UUD 1945, melainkan diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kala itu para pendiri bangsa kemudianl meyakinkan kalangan Islam bahwa mereka tetap mendapat tempat yang layak dalam negara Indonesia tanpa harus mengalami formalisasi sebagai agama negara. Kalangan Islam diyakinkan bahwa kebebasan beragama dan beribadah mereka akan terjamin tanpa harus secara formal menjadi negara agama.  Untuk mengakhiri perdebatan, Soekarno mengatakan bahwa UUD 1945 adalah sebuah revolutie grondwet alias undang-undang dasar darurat, yang dilahirkan dalam situasi peralihan nan genting. Oleh karenanya ia mengatakan bahwa kelak jika Indonesia telah mapan dalam menjalani kehidupan bernegara, maka Indonesia akan memiliki konstitusi baru. Dalam perjalanannya, manakala bangsa Indonesia mencoba menyusun konstiusi yang lebih mapan melalui lembaga Konstituante yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu 1955, permasalahan mengenai relasi agama dan negara ini kembali mengemuka, yang dianggap oleh Soekarno sebagai deadlock, dan menurut penilaian Soekarno adalah keadaan darurat. Oleh karenanya dengan sebuah Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 sebagaimana kita kenal sekarang juga disepakati oleh MPR untuk tidak dirubah meski kita telah mengalami perubahan (populer dengan istilah amandemen) UUD 1945 sebagai agenda utama reformasi.  Pembukaan UUD 1945 disepakati tidak dirubah karena di dalamnya terdapat prinsip dasar bernegara, apa yang kita kenal sebagai Pancasila yang diyakini adalah falsafah hidup kita dalam berbangsa maupun bernegara.

Pancasila, terutama sila pertama menegaskan falsafah negara ini bahwa Indonesia sama sekali bukan negara yang meninggalkan kehidupan beragama atau bahwa agama hendak disterilkan dalam bernegara. Sebaliknya, nilai-nilai agama menjiwai segenap perikehidupan bernegara dan berbangsa. Indonesia adalah negara yang relijius tanpa mengistimewakan reliji tertentu. Sebagai sebuah hukum dasar, muatan konstitusi tersebut wajiblah dijunjung tinggi oleh pemerintah, suatu constitutional obligation Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945. Abai dari kewajiban itu dapat menjadi alasan konstitusional pemakzulan yang kemudian dapat berujung pada pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari tampuk kuasa.

Memprihatinkannya, selama ini para penyelenggara negara terkesan abai akan kewajibannya menegakkan dan mempertahankan NKRI dan ideologi Pancasila. Alih-alih direspon dengan tegas, selama ini berbagai kehendak dan bahkan tindakan yang secara eksplisit anti konstitusionalisme, anti terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945 nampak dibiarkan. Media massa begitu sering menayangkan  betapa kerap negeri ini ternoda dengan berbagai aksi kekerasan beraroma radikalisme agama akibat aparat negara yang seolah tak berdaya.

Menilik sejarah, reaksi pemerintah terhadap gerakan yang diklaim berupaya mengganti ideologi negara amatlah berbeda. Amat kentara sekali betapa pemerintah  begitu represif terhadap segala gerakan maupun pemikiran yang diasosiasikan sebagai gerakan kiri (kerakyatan) dibandingkan dengan gerakan kanan (agama). Berbagai wacana dan gerakan kerakyatan kerapkali dicurigai, diasosiasi, dan disimplifikasi sebagai gerakan komunistik. Kesadaran yang dicipta negara akan apa yang disebutnya sebagai “bahaya laten komunisme” terasa hingga kini, diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga jika menyebut komunisme saja, sontak orang akan melakukan rejeksi.  Anehnya, tidak demikian halnya dengan berbagai aksi kekerasan nan ekstrim berlatar belakang agama. Malahan, berbagai kasus penganiayaan, penyerangan, dan pelarangan terhadap minoritas agama sebagaimana terjadi belakangan ini menunjukkan betapa para penyelenggara negara sendiri dalam banyak hal berpihak dengan menggunakan keyakinan pribadi yang privat dan mentransformasinya menjadi kebijakan publik yang diskriminatif.

KESIMPULAN

Tulisan ini amat meyakini bahwa sudah saatnya pemerintah tegas terhadap gerakan yang mengancam keutuhan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Pemerintah tak perlu ragu dalam menjalankan kewajibannya menjunjung tinggi dan mempertahankan konstitusi. Jika  tak tegas, skala dan intensitas makar yang dilakukan di negeri ini sangat boleh jadi akan kian meningkat.

Tentu saja dalam bertindak, pemerintah selalu harus bergerak dalam koridor konstitusi yang tidak melampaui batas kewenangannya, serta tidak melanggar hak asasi manusia. Seandainya gerakan itu hanya dalam tataran wacana, maka hal itu  adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi. Wacana oleh karenanya harus ditandingkan dengan wacana. Selain itu, sosialisasi mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus digalakkan agar menjadi pemahaman seluruh warga bangsa Indonesia. Namun jika sudah mengarah pada gerakan riil yang makar sudah sewajarnya gerakan ini disikapi dengan tindakan tegas, entah itu yang sifatnya hukum pidana maupun dengan pendekatan keamanan, jika memang telah membahayakan kedaulatan.

PENUTUP

Tindakan tegas  untuk menegakkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang menghendaki agar Indonesia dijadikan sebagai negara bagi semua golongan ini  penting untuk diambil pemerintah agar komitmen kita dalam berbangsa yang didirikan di atas empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) tetap terjaga. Jika tidak, pembiaran terhadap gerakan NII maupun gerakan separatis lainnya bukan tidak mungkin akan mengarah pada disintegrasi bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara yang gagal.


[1] Makalah disampaikan dalam Seminar Regional dengan tema Islam dan Pancasila Menggugat Ideologi NII, diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi (BEM-P) AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, bertempat di Auditorium Lama STAIN Purwokerto, Senin 23 Mei 2011. Soft copy makalah ini dapat diunduh melalui http://www.manunggalkusumawardaya.wordpress.com

[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto.