Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Terbuka (UT), 7 Juli 2011, Universitas Terbuka Convention Centre, Tangerang Selatan, Jawa Barat. Download PDF

Oleh :

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M.[2]

manunggal.wardaya@gmail.com

 

PENDAHULUAN

Konstitusionalisme, demikian Dictionary of American Politics, adalah “the doctrine that the power to govern should be limited by definite ad enforceable principles of political organization and procedural regularity embodied in the fundamental law, so that basic constitutional rights of individuals ad groups will not be infringed[3]. Sementara itu, Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa “constitutionalism is an institutionalised system of effective, regularized restraints upon governmental action[4]. Adapun Ni’matul Huda menyatakan bahwa gagasan konstitusionalisme adalah terbatasinya kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak bersifat sewenang-wenang[5].Dari ketiga definisi yang diberikan itu, kiranya dapat diterima bahwa konstitusionalisme adalah suatu isme, suatu paham pembatasan kekuasaan negara dan terlindunginya hak dan kebebasan warga negara.

Istilah “konstitusionalisme”, demikian Soetandyo Wignjosoebroto, sebenarnya tercipta akhir abad 18 yang menegaskan doktrin Amerika tentang Supremasi Undang-undang Dasar (konstitusi tertulis) di atas undang-undang yang diundangkan sebagai produk badan legislatif[6]. Mengutip Harold Berman, Soetandyo mengatakan bahwa sebenarnyalah paham mengenai kekuasan negara ini telah berawal dari masa yang sangat lebih dini, yang telah dijumpai semasa berkembangnya negara-negara teritorial di bawah kekuasaan raja-raja dan dalam kehidupan polis-polis di Eropa Barat pada abad XI dan XII.[7]Dalam konstitusi-konstitusi negara kota itu diakui kekuasaan pemerintah (misalnya untuk menarik pajak, membuat uang, membentuk balatentara, membuat perjanjian damai dengan atau menyatakan perang terhadap polis lain); namun juga di lain pihak kekuasaan dibatasi oleh hak konstitusional warga kota (misalnya untuk memilih pejabat kota, mempersenjatai diri, membuat kebebasan sipil, dan dilindungi oleh proses peradilan yang jujur dan adil).[8]

Sementara itu dalam banyak literatur hak asasi manusia diyakini bahwa terbatasinya kekuasaan untuk pertama kalinya terjadi di Inggris dengan  ditandatanganinya sebuah piagam (charter), sebuah kesepakatan nan agung bernama Magna Charta pada 1215. Dalam piagam itu, Raja John (terpaksa) berbagi kekuasaan dengan para baron (bangsawan). Sama sekali tak bersangkut paut dengan hak rakyat jelata, Magna Charta adalah titik awal dimana kekuasaan raja tak lagi absolut, cikal bakal paham konstitusionalisme. Seorang raja yang tadinya berdaulat penuh dan bisa memerintah sekehendak hatinya kini harus berbagi dengan pihak lain. Salah satu diantara sekian hal yang disepakati oleh raja dalam Magna Charta adalah bahwa tak boleh seorangpun (terkecuali mereka yang berstatus ‘serf’, semacam budak) boleh dihukum kecuali atas aturan yang berlaku, suatu prinsip yang hingga kini masih dianut dan dikenal dengan asas legalitas.

Dalam perjalanannya, terbatasinya kekuasaanmelalui perjanjian yang  elitis ini menemukan kembali maknanya dalam Revolusi Amerika dan Perancis. Revolusi Amerika meneguhkan kehendak rakyat Amerika untuk merdeka, lepas dari keterikatan dengan Kerajaan Inggris, dengan mendirikan sebuah negara serikat : The United States of America. Rakyat dalam 13 koloni Inggris di benua Amerika tersebut menolak otoritas Parlemen Kerajaan Inggris dan kemudian mengusir para pejabat kerajaan. Deklarasi kemerdekaan Amerika menegaskan paham bahwa semua manusia lahir sama dan berhak atas berbagai hak dasar, dan bahwa adanya negara justeru untuk melindungi warga negara dari segala ancaman yang dapat mengurangi dan meniadakan penikmatan hak itu. Oleh karenanya, jika negara tak mampu atau bahkan gagal dalam menjalankan tugas fitrahnya melindungi warganya, ketidakmampuan itu bakal memberi legitimasi digantikannya  pemerintahan dan sekaligus legitimasi munculnya pemerintahan baru[9]. Untuk pertama kalinya pula kemudian Amerika memiliki konstitusi yang kemudian diikuti pula oleh Perancis dimana ide-ide lama mengenai hirarki dan tradisi tergantikan oleh filosofi pencerahan mengenai kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Revolusi Perancis (1789-1799) meneguhkan kehendak rakyat Prancis untuk lepas dari penindasan dengan slogan Egalite, Liberte, Fraternite.

Sebagaimana dinyatakan oleh Carl Schmidt, sebuah konstitusi adalah suatu manifestasi kehendak rakyat yang tertinggi. Ia, konstitusi, oleh karenanya merupakan hukum tertinggi suatu bangsa. Di dalam konstitusi dinyatakan batas dan kewenangan penyelenggara negara dan jaminan hak asasi manusia yang meniscayakan terbatasinya kekuasaan. Berkaitan dengan ini, bisa jadi suatu negara memiliki konstitusi, memiliki hukum dasar dalam kehiduupan bernegara, namun difungsikan semata untuk melegitimasi keabsolutan kuasa. Konstitusi yang tidak berparadigma konstitusionalisme seperti demikian oleh karenanya adalah sekedar dokumen yang menjadi hukum dasar, dan memiliki cacat bawaan konstitusionalisme. Ia sekedar hukum yang tertinggi namun tetaplah saja melegitimasi kekuasaan elite.

Jika diletakkan dalam konteks Indonesia, ide untuk membangun suatu negara bangsa yang demokratis berdasarkan konstitusi pula ada di benak para pendiri bangsa manakala menyusun rancangan undang-undang dasar. Draft konstitusi yang dirumuskan oleh Panitia Hukum Dasar Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK)[10] dan kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945  tersebut menjadi konstitusi tertulis pertama negeri ini, lahir dalam masa transisi dari alam penjajahan ke alam merdeka. Berisi aturan dasar negara modern bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 yang asli amat disadari oleh para penyusunnya sebagai sesuatu yang belumlah sempurna dan mesti disempurnakan[11]. Sempat tidak berlaku dengan sendirinya karena berlakunya Konstitusi RIS 1949 sebagai hasil perundingan KMB di Den Haag (yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950), UUD 1945 kemudian diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 setelah Konstituante, sebuah badan perumus UUD yang terbentuk melalui pemilu 1955, diklaim oleh Presiden Soekarno menemui deadlock manakala berusaha merumuskan hukum dasar, sebagaimana dicitakan oleh para pendiri bangsa sekira 14  tahun sebelumnya.

Perjalanan bangsa dan negara Indonesia di bawah UUD 1945melalui kepemimpinan Soekarno dan Soeharto menunjukkan bahwa segala sumber permasalahan bangsa sebenarnyalah berasal dari konstitusi yang memberikan kewenangan begitu besar kepada eksekutif (executive heavy),miskin dalam jaminan hak dan kebebasan asasimanusia, serta tidak menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis[12]. Secara formal, konstitusi (tertulis) memang ada dipunyai oleh bangsa ini, namun konstitusi itu tak memiliki ruh konstitusionalisme. Karena belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM, dengan muatan pasal yang multitasfir dan membuka peluang penyelenggaraan negara yang otoriter, maka perubahan UUD 1945 menjadi  tuntutan berbagai kalangan masyarakat[13]. Melalui empat kali perubahan[14], Indonesia kini memiliki konstitusi yang amat berbeda dengan konstitusi tertulis yang sebelumnya, yakni UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959[15].

Jika perubahan UUD 1945 adalah sebuah upaya koreksi terhadap segenap penyimpangan yang terjadi di masa lalu, maka menjadi menarik dipertanyakan adalah bagaimana cita negara demokrasi diwujudkan dalam konstitusi? Jika kesengsaraan rakyat, dan segenap pelanggaran hak sipil dan politik maupun hak ekonomi sosial budaya pula merupakan fitur masa lalu di bawah konstitusi yang tak demokratis, bagaimana visi UUD paska perubahan akan terwujudnya masyarakat madani? Tulisan ini adalah telaah singkat mengenai idee masyarakat madani nan demokratis dalam bingkai konstitusi dan konstitusionalisme.

PEMBAHASAN.

Masyarakat madani kerapkali dikenal sebagai padanan/translasi kata dari Civil Society[16]. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa masyarakat madani ini adalah mesyarakat berbudi luhur dan berakhlak mulia, masyarakat yang berperadaban.  Aceng Kosasih menyatakan bahwa masyarakat madani adalah model masyarakat kota sebagaimana dibangun oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah[17].Sementara itu,Marzuki Alie menyatakan bahwa masyarakat madani tidak saja mandirinya masyarakat manakala berhadapan dengan negara, melainkan pula terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan kemajemukan (pluralisme)[18]. Dari dua definisi masyarakat madani sebagaimana dipaparkan di atas, tulisan ini menarik simpulan bahwa masyarakat madani adalah suatu kedaan terciptanyakehidupan bermasyarakat yang bermartabat dan sejahtera tercapai.  Adakah visi masyarakat berbudi luhur, berakhlak mulia,  yang adil dan menghargai perbedaan, terdapat ruang bagi perbedaan dan tegaknya keadilan dalam Konstitusi kita?

Tidak mau hidup terus menerus terjajah[19],  bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, memanfaatkan situasi vacuum of power sehubungan dengan menyerahnya Jepang (yang kala itu menguasai negeri Nusantara) tanpa syarat pada pasukan Sekutu pada 14 Agustus 1945. Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan oleh karenanya penjajahan haruslah dihapuskan. Sembari mengakui bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dinyatakan bahwa Indonesia yang dicitakan adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dikaitkan dengan konsepsi masyarakat sipil sebagaimana dipaparkan di atas, rumusan dalam alinea II Pembukaan UUD 1945 sebenarnyalah suatu visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai suatu negara madani.Selanjutnya, alinea IV Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan didirikannya negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lebih lanjut dalam pembukaan UUD 1945 inilah memuat dasar negara Indonesia, yang kemudian melalui konvensi ketatanegaraan dikenal sebagai Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian tak terpisahkan dari konstitusi[20]telah pula menegaskan bahwa negara yang dilahirkan ini adalah untuk mengabdi pada rakyat, mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya: rakyat melayani pemerintah. Pemerintah Negara Indonesia, demikian alinea IV Pembukaan UUD 1945, memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah dan negara ini ada untuk melindungi rakyatnya. Dalam negara Indonesia rakyatlah yang berdaulat . Pilihan Republik sebagai bentuk negara menunjukkan bahwa di dalam negara Indonesia yang berdaulat adalah orang banyak, bukannya sedikit orang entah yang mengejawantah dalam monarki maupun oligarki, walau kalau ditilik sejarahnya, negara Indonesia berasal dari himpunan ratusan kerajaan besar kecil. Inilah cita negara demokrasi yang digagas oleh para pendiri bangsa, dan terus dipertahankan oleh MPR manakala melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sejak 1999 hingga 2002.

Cita masyarakat madani dan demokratis dalam Pembukaan UUD 1945 mengalami konkretisasi lagi dalam muatan pasal-pasal UUD 1945[21].  Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan sebagai di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.  Pasal ini mengandungmakna falsafati bahwa sesungguhnyalah kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat, bukan oleh sekelompok orang saja. Rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi pengurus atau penyelenggara negara[22]. Dalam rumusan ini terlihat bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi konstitusional, suatu format demokrasi yang mendasarkan pada hukum dan tidak melulu pada suara terbanyak yang berujung pada tirani mayoritas. Pelaku kedaulatan kini bukan lagi MPR,namun semua badan negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, dan bahkan lembaga peradilan seperti MA dan MK.[23]

Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Muatan pasal ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan (machstaat) melainkan negara hukum (rechstaat). Pada mulanya, rumusan pasal ini ada dalam Penjelasan, namun seiring dengan perubahan UUD, maka materi penjelasan ini dimasukkan dalam pasal. Adapun negara hukum yang dimaksud di sini bukan melulu hukum yang mengedepankan kepastian hukum saja, namun juga keadilan. Dikatakan oleh Mahfud MD, negara Hukum Indonesia mengadopsi dua konsepsi negara hukum yang prismatik, menggabungkan idealisme negara hukumrechstaatdanrule of law. Hal ini juga ditegaskan dalam konstitusi yang dalam Pasal 24 di mana di sana ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Serangkaian jaminan hak asasi manusia, yang dirumuskan dalam Bab XA dari Pasal 28A hingga 28J mengenai Hak AsasiManusiamenegaskan karakteristik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3). Pengakuan dan jaminan atas hak dankebebasan asasi manusia ini adalah koreksi atas konstitusi pada masa lalu yang sama sekali tak memuat jaminan hak dan kebebasan manusia, yang dipercaya menjadi penyebab kekuasaan nan korup. Adanya hak asasi manusia dalam muatan konstitusi juga meneguhkan prinsip negara hukum bahwa kekuasaan adalah residu dari hak dan kebebasan dasar manusia. Dengan pengakuan hak dan kebebasan manusia dalam muatan konstitusi, maka tidak dibenarkan negara mengurangi, merampas hak dan kebebasan warga tanpa suatu alas hukum yang sah. Mengadopsi norma-norma hukum hak asasi manusia yang berlaku internasional[24], dijamin pula berbagai hak yang terbilang sebagai non-derogable rights, ialah hak yang tidak bisa dikurangkan dalam keadaan apapun juga.

Sebagaimana dinyatakan oleh Petra Stockmann[25], empat perubahan UUD 1945 telah merestrukturisasi UUD 1945 secara signifikan. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah  adanya pemilihan umum (pemilu)yang free dan fairsebagaimana diatur dalam Pasal 22E. Kini, kesemua anggota DPR dan DPD bahkan Presiden dipilih oleh rakyat, kontras jika dibandingkan di masa sebelum perubahan dimana ada sebagian kursi DPR yang diduduki tanpa melalui Pemilu oleh militer dengan Fraksi ABRI-nya. Presiden menurut UUD 1945 sebelum perubahan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memungkinkan kesenjangan antara aspirasi rakyat di tingkat grassroot dan konstelasi politik di tubuh MPR yang dengan sendirinya membuka peluang politik transaksional[26]. Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebenarnyalah diimplementasikan prinsip rakyat mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Dikatakan demikian karena melalui  wakil-wakilnya yang dipilih di DPR, rakyat turut membentuk dan mewarnai undang-undang yang akan berlaku mengikat bagi dirinya sendiri, suatu kewenangan yang dimiliki DPR berdasar Pasal 20 ayat (1)[27]. Anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu secara otomatis menjadi anggota MPR yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD.

Pemilu guna memiilih anggota  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22C ayat (1)pula adalah penyempurnaan terhadap Utusan Daerah yang dahulu mengisi keanggotaan MPR tanpa melalui jalur pemilu.Sesuai dengan Pasal 22D ayat (1) DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah. DPD juga ikut membahas RUU terkait Pasal 22D ayat (1) di atas serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama[28]. Tidak hendak diingkari bahwa kewenangan DPD dalam UUD 1945 hasil perubahan yang sekarang berlaku masih banyak menimbulkan ketidakpuasan, terutama karena kewenangannya yang sumir.

Lebih lanjut dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan Presidensial, maka Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menurut Pasal 6A ayat (1) dipilih secara langsung dalam satu pasangan oleh rakyat[29]. Artinya siapapun pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya adalah pilihan dari rakyat itu sendiri. Sekali terpilih dan dilantik, maka kewajiban presiden dan wakil presiden harus dijalankan, sebagaimana telah diucapkan dalam sumpah dan janji presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945. Sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia memang menghendaki agar seorang presiden dan wakil presiden memegang jabatannya dalam masa waktu tertentu (fixed term), membedakannya dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun, bukan berarti seorang presiden dan/atau wakil presiden bisa semena-mena menjabat dan tidak bisa diberhentikan dalam masa jabatannya. Kekuasaan presiden bisa dipertanyakan  manakala ia melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945[30]. Walau telah terpilih secara demokratis, seorang presiden dan/atau wakil presiden dapat diusulkan untuk diberhentikan dalam masa jabatannya oleh DPR jika melakukan pelanggaran hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden[31].

Sementara itu, kontrol terhadap kekuasaan presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang diimbangi dengan diberikannya kewenangan uji konstitusionalitas sebuah undang undang[32]/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)[33]terhadap undang-undang dasar (constitutional review) kepada sebuah badan peradilan bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak seperti dalam rejim UUD 1945 sebelum perubahan, kini sebuah undang-undang maupun perpu dapat diujikan dan bahkan sampai berimplikasi pada dinyatakan tidak mengikat oleh MK jika dinilai bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan menguji baik formil maupun materiil sebuah produk perundang-undangan olehMK ini penting sebagai imbangan ataskewenangan konstitusional DPR dan Presiden dalam bidang legislasi, agar pelanggaran hak konstitusional warga maupun HAM tidak terjadi melalui instrumen hukum perundangan. Melalui lembaga MK ini, sebuah muatan maupun keseluruhan undang-undang maupun perpu yang bertentangan dengan konstitusi dapat saja dibatalkan, yang berarti pula merupakan salah satu wujud perlindungan baik hak konstitusional maupun hak asasi manusia.

Sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga diberikan kewenangan lain oleh UUD 1945 yakni untuk memutus sengketa kewenangaan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD[34], memutus pembubaran partai politik[35], dan  memutus perselisihan tentang hasil pemilu[36]. Selain empat kewenangan tadi, MK juga memiliki kewajiban konstitusional memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden[37]. MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam konteks kewajibannya memutus pendapat DPR, Putusan MK adalah putusan hukum, yang oleh karenanya menghindarkan dari praktik ketatanegaraan masa lalu dimana pemberhentian presiden dilakukan dengan kekuatan politik.[38]

PENUTUP

Cita negara madani dan demokratis nyata ada di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Idee mengenai masyarakat madani dan demokratis yang tertuang dalam Pembukaan bahkan dipertahankan untuk tidak dirubah manakala bangsa ini melakukan reformasi konstitusi. Amandemen konstitusi sejak 1999 bahkan menunjukkan komitmen kuat bangsa yang semakin mengkristal untuk hidup bernegara secara demokratis.

Jika Konstitusi adalah kesepakatan seluruh tumpah darah Indonesia, seharusnyalah  konstitusi menjadi acuan, menjadi rujukan dalam setiap permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu keputusan politik tertinggi bangsa Indonesai, konstitusi harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan terutama sekali oleh para penyelenggara negara. Dengan demikian, penyelesaian masalah dengan cara-cara yang inkonstitusional tidak akan terjadi.

Konstitusi, tak terkecuali yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada dasarnya membatasi kekuasaan negara, suatu aturan dasar yang menjamin penikmatan hak dan kebebasan asasi manusia. Hal ini karena hanya dalam negara yang menganut paham kedauatan rakyat berdasarkan konstitusi sajalah akan diharapkan terpenuhinya hak-hak warga negara dan hak asasi manusia.  Terpenuhinya hak dan kebebasan dasar manusia ini pada gilirannya akan membawa kepada kesejahteraan dan keadilan, suatu cita dari masyarakt madani.

Sebagai sebuah hukum dasar, konstitusi tentu terbuka untuk adanya perubahan sepanjang memang dikehendaki oleh rakyat. Adalah terpulang pada rakyat, sang pemilik kuasa, untuk menentukan way of life dalam kehidupan bernegara melalui saluran konstitusionalnya. Namun sekali konstitusi itu berlaku dan menjadi kesepakatan ia harus ditegakkan dan dijadikan rule of the game. Jika tidak, nilai-nilai luhur dalam konstitusi hanyalah hiasan belaka yang tidak pernah menemukan implementasi konkritnya.


[2]Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, anggota Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMKA).

[3]Edward C. Smith & Arnold J. Zurcher, Dictionary of American Politics, Barnes & Noble, Inc., New York, 1966, hal. 93.

[4] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 25. Selanjutnya Jimly menyatakan bahwa basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan denghan negara. Soal persetujuan rakyat ini pula dinyataka oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang  mengatakan bahwa konstitusi hanya bisa dikatakan sebagai konstitusi yang sesungguhnya manakala ia berasal dari kesepakatan warga dan berisi jaminan kebebasan asasi dalam kehidupan bernegara. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, “Konstitusi dan Konstitusionalisem”, dalam http://soetandyo.wordpress.com/2010/07/10/konstitusi-dan-konstitusionalisme/, diakses pada 20 Juni 2011.

[5] Lihat Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, 2008, hal. 37.

[6] Soetandyo Wignjosoebroto, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, dalam Benny K. Harman & Hendardi (ed), Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) & Jaringan Informasi Masyarakat (JARIM), Jakarta, 1991, hal. 2.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Paham ini sebenarnya berasal dari pemikiran Locke dalam risalah kedua bukunya Two Treatise of Government yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang memberikan kekuasaan pada rakyat untuk mengatur kembai keamanan dan keselamatan mereka. Lihat Pudja Pramana K.A, Ilmu Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal. 161.

[10] Terjemahan dari bahasa Jepang DokurituZyunbiTyosa Kai tidak ada kata “Indonesia”, oleh karenanya makalah  ini pula tidak membubuhkan huruf “I” dalam akronim BPUPK. Penambahan huruf “I” sebagai akronim dari “Indonesia” dalam BPUPKI  menurut Ananda B. Kusuma adalah kurang tepat karena Badan ini dibentuk oleh Rikugun (Angkatan Darat Jepang), Tentara XVI, yang wewenangnya hanya meliputi Jawa dan Madura saja. Lihat Ananda B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, edisi revisi, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2009, hal. 1, catatan kaki no. 1.  Dirumuskannya hukum dasar oleh badan ini sebenarnya di luar dari tujuan pembentukannya, yakni untuk melakukan usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Lihat Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hal. 39.

[11] Soekarno dalam pidatonya di depan PPKI pada 18 Agustus 1945 mengatakan bahwa UUD 1945 adalah suatu revolutie grondwet, suatu undang-undang dasar darurat, pernyataan yang pula diamini oleh pendiri bangsa lainnya seperti Dr. Sam Ratulangi dan Mr Iwa Kusuma. Lebih lanjut, kesementaraan UUD 1945 juga tercermin Aturan Tambahan UUD 1945 sebelum perubahan yang pada Pasal II menyatakan bahwa “Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.” Bacalah Ananda B. Kusuma, “Keabsahan UUD 1945 Pasca Amandemen”, Jurnal Konstitusi Vol. 4 No.1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Maret 2007, hal.146-148.

[12] Denny Indrayana menyebut UUD 1945 sebelum perubahan adalah dokumen yang otoriter. Baik Soekarno maupun Soeharto, demikian Denny, memanfaatkan Konstitusi otoriter demikian untuk memusatkan kekuasaan negara di tangan mereka sendiri. Lihat Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, Mizan, Cetakan II, 2007, hal. 164.

[13] Lihat Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal  MPR RI, 2006, hal. 4.

[14] Moh Mahfud MD mengatakan bahwa sebenarnya perubahan yangg dilakukan terhadap UUD 1945 hanyalah satu (1) kali, namun disahkan dalam empat (4) tahap. Perubahan, demikian Mahfud, hanya dilakukan sekali tetapi memakan waktu selama tiga tahun (199-2002), karena menurut Mahfud dalam kurun waktu tiga tahun tersebut MPR tidak pernah berhenti bersidang. Baca lebih lanjut dalam Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta, hal. Xii-xiii.

[15] UUD 1945 setelah Dekrit Presiden dilengkapi dengan Penjelasan, dimana Penjelasan ini tidak ada dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPK pada 18 Agustus 1945.

[16] Selain masyarakat madani, ada pula yang mentranslasi civil society sebagai masyarakat sipil. Mereka yang menggunakan istilah ini berargumen bahwa istilah civil society berasal dari Barat dalam masa modern, sehingga tak bisa diterapkan secara retroaktif ke dalam masyarakat muslim sebagaimana pengguna istilah masyarakat madani merujuk pada abad ke-7 dimana Nabi Muhammad mendirikan pemerintahan di Madina. Akan tetapi tak kurang mereka yang menggunakan istilah masyarakat sipil sebagai translasi civil society juga dikatakan sebagai tidak tepat, karena “sipil” dalam masyarakat sipil diartikan sebagai lawan dari militer, sesuatu yang sebenarnya bukan maksud dari civil society. Lihat Andi Faisal Bakti, “Islam and Modernity: Nurcholish Madjid’s Interpretation of Civil Society , Pluralism, Secularization, and Democracy”, Asian Journal of Social Science, Vol. 33 No. 3, hal. 489.

[17]Aceng Kosasih, “Konsep Masyarakat Madani”, http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196509171990011-ACENG_KOSASIH/MASYARAKAT_MADANI.pdf diakses pada 1 Juli 2011.

[18]Marzuki Alie, “Pembaharuan Pendidikan Islam Demi Terwujudnya Masyarakat Madani”, Orasi Ilmiah Disampaikan dalam Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Darul Ulum, Jombang , 16 Oktober 2010, hal.6.

[19] Keinginan untuk merdeka telah menjadi keinginan kuat para pendiri bangsa sebagaimana dapat dibaca dalam pledoi Ir. Soekarno di depan sidang pengadilan kolonial tanggal 30 Agustus di Bandung. Soekarno mengatakan  bahwa “tidak ada satu rakyat negeri jajahan yang tidak ingin merdeka, tidak ada satu rakyat jajahan yang tidak mengharap-harapkan datangnya hari kebebasan”. Dikatakan pula oleh Soekarno bahwa “ kemerdekaan adalah syarat yang amat penting bagi kesempurnaan rumah tangga tiap-tiap negeri, tiap-tiap bangsa baik bangsa Timur maupun bangsa Barat, baik bangsa kulit berwarna maupun bangsa kulit putih”. Lihat Ir Soekarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Daja Upaja, hal.83.

[20] Lihat Jimly Asshidiqqie, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[21] Sebelum perubahan dikenal istilah “batang tubuh”. Kini istilah itu tidak ada lagi, melainkan cukup disebut dengan istilah “pasal-pasal”.

[22] Lihat Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009, hal. 10-11.

[23] Ibid.

[24]Non derogable rights adalah fitur hukum hak asasi manusia yang  dituangkan dalam article 4 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), salah satu instrumen hukum internasional yang dibilangkan sebagai the International Bills of Human Rights bersama dengan Universal Declaration of Human Rights dan the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR). Keduanya telah menjadi bagian dari hukum domestik dengan ratifikasi melalui Undang-undang No. 11 dan 12 Tahun 2005. Dalam UUD 1945 ketentuan mengenai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun ini dimuat dalam Pasal 28I.

[25] Petra Stockmann, The New Indonesian Constitutional Court: A Study into Its Beginnings And First Years of Work, Hans Seidel Foundation, Jakarta, 2007, hal.20.

[26] Lihat Moh Mahfud MD, Op.Cit., hal. 133.

[27] Sebelum perubahan , kewenangan membentuk undang-undang dimiliki oleh Presiden.  Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”  dan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan “tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR”. Setelah perubahan,  rumusan Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”. Dengan demikian telah terjadi pergeseran kekuasaan substantif dalam kekuasaan membentuk undang-undang. Lihat Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, hal. 135. Lihat pula Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, hal. 3-5.

[28] Namun begitu DPD tidak memiliki kewenangan  untuk ikut menetapkan sebuah undang-undang sebagaimana dimiliki oleh DPR karena  Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan kewenangan itu pada DPR.

[29] Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan paket kepemimpinan.

[30] Syarat tersebut adalah bahwa calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Selain itu, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

[31]Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Adapun syarat Presiden dan wakil Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) kemudian dijabarkan lagi  dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (LNRI tahun 2008 Nomor 76, TLN Nomor 4924).

[32] Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.

[33] Kewenangan MK untuk menguji Perpu tidak dijumpai secara ekpslisit dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK. Namun begitu, melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 MK menyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah pula menjadi kewenangan MK untuk mengujinya. Selengkapnya mengenai ini bacalah Manunggal K. Wardaya, “Perubahan Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Telaah atas  Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No.2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 19-46.

[34]Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

[35]Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

[36]Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman  Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

[37]Pasal 24 C ayat (2). Hukum acara terkait kewenangan ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 mengenai Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

[38]Meski demikian patut diingat bahwa MK tidak berwenang memberhentikan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden jika terbukti melanggar hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  Pemberhentian adalah kewenangan MPR sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 11945.