unedited version dari artikel yang dimuat di Harian SUARA MERDEKA, 16 Juli 2011


Oleh

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M

Download PDF

Dalam pernyataan pers yang disampaikan di kediamannya di Puri Cikeas (11/7), Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan sinyalemen bahwa Pers telah memecah belah partai terkait gencarnya pemberitaan mengenai mantan bendaharawan PD Nazaruddin. SBY merasa gusar dengan pers yang menyoroti konflik partai dengan mendasarkan pada short message service (SMS) dan BlackBerry Messenger (BBM) seraya melontarkan spekulasi adanya intrik politik dibalik pemberitaan media untuk mendiskreditkan PD. Gusar karena media menggunakan pesan pendek yang menurutnya tidak valid sebagai headline, SBY yang pula Presiden RI ini mewanti publik untuk tidak mau dipecah belah oleh pers. Tulisan ini akan mengkaji pernyataan ketua PD tersebut dalam perspektif hukum pers dan filsafat hukum ketatanegaraan.
Menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi adalah kegiatan pers sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kegiatan ini tidak bisa dilepaskan dari dianutnya paham kedaulatan rakyat dimana dimahfumi bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah entitas bernama negara. Dalam kerangka berfikir tentang hakekat pemilik kuasa tertinggi seperti ini, rakyat memiliki hak dan kebebasan dasar termasuk di dalamnya hak dan kebebasan atas informasi, berbicara, berpendapat, dan berkekspresi, serangkaian hak dan kebebasan dasar manusia yang diakui dalam Deklarasi HAM PBB 1948 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966. Berbagai hak yang telah diakui secara universal itu pula menjiwai dan menjadi muatan konstitusi tertulis UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU Pers. Serangkaian kebebasan itu dijamin dan dilindungi oleh negara, mewajibkan negara, menurut hukum internasional, untuk melakukan langkah-langkah efektif untuk memastikan pemenuhannya. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan dasar itu memanglah dimungkinkan, namun hanya melalui hukum demi melindungi moralitas dan kesehatan publik dalam sebuah masyarakat demokratis dan memang diperlukan untuk kitu.
Kemerdekaan pers adalah manifestasi prinsip kedaulatan rakyat yang inheren dengan penghormatan hak dan kebebasan asasi manusia. Pers memungkinkan publik mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan minat maupun kepentingannya. Dalam konteks jalannya kekuasaan, informasi mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan dan perilaku aktor politik yang menyandang kepercayaan publik (termasuk anggota DPR seperti Nazarudin) hanya mungkin dapat diketahui (dan oleh karenanya kemudian dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik) jika ada pers yang bebas. Informasi pers menjadi pencerah, memberi informasi seluas-luasnya dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol sosial dengan satu legitimasi luhur: kepentingan umum. Sudah barang tentu, dalam menjalankan perannya yang dijamin oleh Pasal 6 butir (d) UU Pers tersebut media tidak dapat menjalankan fungsinya dengan sebebas-bebas dan semaunya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kemerdekaan pers selain dijamin sebagai hak asasi manusia juga dibatasi oleh hukum dan pula kode perilaku jurnalistik.
Dalam konteks keberatan SBY terkait validitas pesan singkat dari berbagai moda komunikasi yang diklaim berasal dari Nazaruddin, sebenarnyalah keraguan itu bukannya sesuatu yang tidak wajar. Hanya saja, kritik atas digunakannya pesan pendek sebagai sumber informasi seraya menambahkan bahwa hal itu sebagai upaya mendiskreditkan partainya memberi kesan kuat akan ketidakpahaman figur utama PD ini tentang hukum pers. Mestilah dipahami, pada dasarnya segala macam sumber informasi (terlebih di era digital seperti sekarang) dapat digunakan selama ia kredibel dan diyakini validitas dan akurasinya oleh jurnalis. Kalaupun apa yang diberitakan media sesuai dengan keterangan sumber berita itu disangkal kebenarannya, maka harus pula diingat bahwa kebenaran jurnalistik bukanlah kebenaran hukum melainkan kebenaran narasumber. Lebih lanjut, adalah pula bagian dari kewajiban etik jurnalis untuk merahasiakan sumber berita termasuk sumber SMS dan BBM jika itu memang dipandang perlu untuk melindungi nara sumber maupun atas permintaan sumber berita itu sendiri.
Kalaupun SBY maupun PD merasa dirugikan dengan pemberitaan selama ini mengenai PD yang bersumber dari berbagai pesan pendek tersebut, ia dan PD memiliki hak untuk menggunakan hak jawab sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pers yang secara detail dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers No. 9 Tentang Pedoman Hak Jawab. Hak jawab bersama hak koreksi adalah jantung hukum pers yang mengharuskan pers untuk melayani seseorang maupun sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Jika meyakini ada pelanggaran atas kode etik jurnalistik, ia dapat mengadukan penanggungjawab media pada Dewan Pers.
Tulisan ini meyakini bahwa pendekatan melalui jalur yang dikenal dalam dunia jurnalistik sebagaimana dipaparkan di atas akan lebih baik bagi citra SBY dan PD daripada menyalahkan pers secara pukul rata tanpa menunjuk media mana yang dimaksud. Selain merefleksi ketidakpahaman akan hukum media, menyalahkan pers terkait kaburnya mantan bendahara PD yang pula anggota DPR Nazaruddin justeru memberi kesan kuat upaya PD untuk mengalihkan perhatian atas kasus besar yang amat sangat mengikis kepercayaan publik tersebut. Amat disayangkan bahwa kontrol media yang menyuarakan kegusaran dan kemarahan rakyat atas kegagalan PD untuk konsisten sebagai partai yang bebas korupsi seperti yang digembar gemborkan dalam kampanye justeru direspon dengan pembelokan isu yang justeru kontraproduktif. Publik menjadi bertambah kecewa karena pers sebagai representasi suara rakyat yang membongkar skandal suap pembangunan wisma SEA GAMES ini justeru hendak diredam.
Pada akhirnya, dengan menyalahkan media sementara komitmen partai terhadap korupsi justeru semakin “jauh panggang dari api”, sangat boleh jadi hasil berbagai survei yang menyebutkan bahwa popularitas SBY dan PD semakin menurun akibat kasus Nazaruddin, yang selama ini dengan gigih diingkari, justeru akan semakin mendekati kebenarannya.