Makalah disampaikan dalam Academic Forum Radio Republik Indonesia Purwokerto Programa 2, Kamis 18 Agustus 2011.

Download MS Word

Pendahuluan

Proklamasi 17 Tahun 1945 menandai  titik awal berakhirnya kekuasaan penjajah di bumi nusantara. Sejak tanggal itu, Indonesia menegaskan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, sejajar dengan bangsa lain dalam pergaulan hidup di dunia internasional. UUD 1945 yang disahkan sehari kemudian pada 18 Agustus 1945 dalam pembukaannya menegaskan cita bangsa ini untuk menjalani kehidupan bernegara yang bersatu berdaulat adil dan makmur. Upaya pihak asing untuk kembali bercokol di bumi pertiwi baik melalui jalur diplomasi maupun peperangan mendapat perlawanan dari segenap rakyat Indonesia yang pada akhirnya Indonesia diakui sebagai bangsa yang berdaulat.

Kemerdekaan Indonesia tak dapat dilepaskan dari peran para pemuda dan pelajar. Tidak saja mereka yang terlibat dalam peristiwa Proklamasi, maupun peristiwa menjelang proklamasi seperti gerakan pemuda dalam Peristiwa Rengasdengklok, kemerdekaan Indonesia sesungguhnya pula buah perjuangan yang turut dirintis sejak lama oleh para pemuda terutama kaum terpelajar Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, berbelas maupun berpuluh tahun sebelum teks Proklamasi dibacakan Soekarno-Hatta. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Moh. Hattta, Sjahrir, Soepomo, Yamin, Tan Malaka, pada mulanya adalah para pemuda-pelajar yang bergiat berjuang di dalam maupuni luar negeri. Tanpa meniadakan perjuangan para pejuang di berbagai daerah di tanah air yang melawan kekuasaan kolonial lewat berbagai aksi peperangan, para intelektual muda bangsa membangkitkan kesadaran rakyat banyak, berjuang secara individual melalui organisasi, dan menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia.

Dalam perjalanan mengarungi kehidupan bernegara, sejarah bangsa pula mencatat bahwa mahasiswa selalu berperan penting dalam proses demokratisasi dan pembelaan hak dan kebebasan dasar manusia. Begitu banyak  peran dan kontribusi mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan sebagai kekuatan kritik-moral, penyeimbang, dan penekan atas jalannya kekuasaan yang melenceng dari cita cita negara hukum dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan Reformasi 1998 yang berhasil memaksa Soeharto untuk berhenti dari jabatan Presiden adalah salah satu saja contoh peran mahasiswa dalam mentransformasi amanat penderitaan rakyat menjadi kekuatan yang menyudahi kekuasaan rejim nan represif. Gerakan mahasiswa kala itu kemudian diambil alih (dirampas?) oleh elite politik dengan reformasi konstitusi, pencabutan Dwi Fungsi ABRI, kemerdekaan pers, dan berbagai hal lainnya yang dimaksudkan menciptakan Indonesia yang lebih demokratis.

Namun demikian, lebih dari satu dasawarsa reformasi berjalan kehidupan bangsa ini masih saja diwarnai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segenap kehidupan. Rakyat miskin terus saja bertambah, sekolah, kesehatan, pangan dan papan masih saja menjadi barang mahal bagi sebagian  besar masyarakat. Tatkala makalah ini dibuat, korupsi yang melibatkan petinggi Partai Demokrat dan pertanyaan seputar integritas para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sedang menjadi sorotan dan keprihatinan masyarakat.  Korupsi peradilan bahkan merajalela tidak saja melibatkan para hakim di lingkungan Mahkamah Agung, namun juga dugaan pemalsuan surat yang melibatkan hakim konstitusi. Lembaga perwakilan rakyat mengalami krisis kepercayaan karena para anggotanya tersangkut kasus korupsi.

Permasalahan

Segala permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diberikan sedikit contoh di atas tak ayal pula menjadi bagian dari keprihatinan seluruh bangsa tak terkecuali mahasiswa. Kondisi bangsa yang masih saja karut marut membawa  pertanyaan: besar bagaimana sikap mahasiswa menghadapi kondisi sosial-politik kenegaraan seperti sekarang? Apa yang menjadi tantangan gerakan mahasiswa paska reformasi dan strategi perjuangan seperti apakah yang tepat dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka membawa tongkat estafet untuk mengawal jalannya kekuasaan serta mencapai cita kemerdekaan? Tulisan ini secara singkat hendak memberi jawab atas pertanyaan di atas serta saran secara ringkas pula.

Pembahasan

Mahasiswa dipercaya sebagai kekuatan sosial-politik dalam masyarakat yang amat strategis. Bisa dikatakan demikian, karena mahasiswa adalah kalangan yang terdidik (educated) dan oleh karenanya langsung maupun tidak langsung menjadikannya berkesadaran politik lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya. Mahasiwa pada umumnya masuk dalam kelas menengaah sebagai kelompok yang belum bekerja, belum mempunyai tanggungan keluarga, dan oleh karenanya diasumsikan mampu mencurahkan perhatiannya pada hal-hal yang ada di sekitarnya dengan relatif lebih baik dan independen. Pandangan seorang mahasiswa akan suatu fenomena sosial politik diasumsikan lebih jernih karena belum terdistorsi oleh berbagai kepentingan. Bertolak dari berbagai asumsi di atas, menjadi dapat dimengerti ketika ekspektasi masyarakat terhadap mahasiswa untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan bangsa pula teramat besar.

Dalam menyuarakan suara dan aspirasinya mahasiswa akan lebih nothing to loose daripada seseorang yang memiliki resiko kehilangan pekerjaan dan jabatan.  Inilah yang membedakan aksi mahasiswa misalnya dengan aksi buruh yang kerap kali dilingkupi ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan atau mengalami pemecatan. Independensi mahasiswa ini menjadi keunikan tersendiri dalam diskursus mengenai gerakan sosial, sekaligus karena potensi dan keunikannya itu menjadikannya ternampak seksi sehingga begitu rawan untuk dimanfaatkan oleh berbagai kekuatan politik demi tujuan-tujuan pragmatis.

Tentu sahaja anggapan bahwa mahasiswa sepenuhnya dan selamanya adalah golongan yang murni independen tak sepenuhnya menemui kebenarannya. Tidak semua mahasiswa independen atau lepas dari aliran maupun kelompok politik tertentu. Sebuah organisasi mahasiswa yang menjadi organisasi sayap maupun simpatisan partai politik tertentu dipercaya akan sukar diharapkan mampu independen dan kritis terhadap kelompok politik yang menaunginya.

Fenomena organisasi maupun gerakan mahasiswa yang berada di bawah naungan organisasi sosial politik tertentu pada satu sisi adalah hal yang wajar lagi tak mengherankan. Dikatakan begitu karena dalam perspektif hak dan kebebasan asasi manusia, mahasiswa pula berhak untuk berasosiasi dan memilih pandangan politik yang diyakininya. Di sisi lain, kekuatan sosial politik yang mempunyai sayap organisasi mahasiswa juga memiliki kepentingan akan kaderisasi guna keberlangsungan organisasinya. Hanya saja patut diingat sekali lagi bahwa publik memiliki ekspektasi besar agar mahasiswa tetap mengedepankan sikap kritis dan indepenendesinya tanpa harus terbelenggu oleh ikatan-ikatan primordial yang mungkin saja melingkupinya. Sikap kritis dan independen mahasiswa ini memiliki makna penting karena mahasiswa menjadi tumpuan harapan manakala institusi-institusi resmi demokrasi seperti lembaga perwakilan telah terbelenggu oleh kepentingan politik sehingga abai akan hakekatnya membela nasib rakyat banyak.

Permasalahannya adalah kerapkali afiliasi dengan kelompok sosial-politik tertentu membuat mahasiswa dan organisasi mahasiswa turut tersandera oleh kepentingan dan sikap politik yang menaungi. Sikap politik yang dianut sebuah ormas suka tak suka akan dianut pula sebagai sikap politik organisasi mahasiswa yang berada di bawahnya. Mahasiswa menjadi kehilangan daya kritis dan kemampuan untuk melakukan pembelaan terhadap mereka yang dipinggirkan dalam proses-proses politik di tanah air. Manakala terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sebuah ormas misalnya, organisasi mahasiswa yang berada di bawah ormas tersebut tak mengambil sikap kritis akan kebijakan organisasi yang menaunginya. Pada titik inilah dependensi mahasiswa dan gerakan mahasiswa yang menyertainya menjumpai persoalan serius sekaligus mengundang skeptisme akan kemampuan mahasiswa untuk berperan memecahkan berbagai persoalan bangsa.

Permasalahan lain yang tak kalah serius adalah terkait dengan soal kepekaan untuk menangkap isu-isu sosial politik yang menjadi permasalahan besar bangsa untuk kemudian dilakukan pembelaan dan atau advokasi terhadapnya maupun dengan pressure terhadap negara dalam rangka mempengaruhi kebijakan. Berbagai peristiwa hukum dan sosial yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa mahasiswa terkesan kehilangan kepekaan akan  isu-isu yang sebenarnya bersangkut paut dengan tugasnya untuk melakukan kritik terhadap jalannya kuasa. Pelarangan aktifitas keagamaan terhadap kelompok agama minoritas, aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal nampak tidak mendapat porsi perhatian yang cukup oleh mahasiswa. Padahal perkara demikian menyangkut persoaan mendasar yakni kebebasan dan hak asasi manusia. Sikap politik yang berbeda akibat afiliasi yang berbeda sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara langsung maupun tidak langsung pula berimbas pada kepekaan mahasiswa dalam mensikapi permasalahan konkrit di dalam masyarakat. Pada akhirnya kondisi demikian berujung pada fragmentasi gerakan mahasiswa yang menjadikannya tak lagi solid karena terpecah-pecah oleh kepentingan kelompok dan politik yang sesaat saja sifatnya.

Di luar itu, terkesan pula bahwa kini kritik mahasiswa yang disampaikan dalam berbagai aksi unjuk rasa tidak berangkat dari tradisi akademik yang menjadi basis moral utama sebuah gerakan mahasiswa. Pemahaman mendasar dengan dasar argumen yang kuat tak lagi dimiliki. Ketika melakukan protes terhadap sesuatu hal, mahasiswa tidak mempunyai dasar pemikiran akademis yang bisa dipertanggungjawabkan ataupun tawaran konsep solusi pemecahan permasalahan bisa dipakai oleh pengambil kebijakan. Argumen mahasiswa oleh karenanya mudah dipatahkan karena kerapkali apa yang dibawa turun ke jalan tidaklah melalui serangkaian kajian yang mendalam berdasarkan disiplin ilmu yang memadai.

Pada gilirannya, ketidaksolidan gerakan mahasiswa ditambah dengan degradasi dalam kemampuan melakukan analisa mendalam akan berbagai permasalahan sosial menjadikan gerakan mahasiswa terhantar pada suatu keadaan yang dikenal sebagai disorientasi. Mahasiswa kehilangan arah dalam gelombang permasalahan bangsa, kehilangan daya kritis untuk menjadi pengawal kuasa. Hal ini tentu tidak berbuah indah bagi cita cita kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Manakala kekuasaan penyelenggara tidak terkontrol dengan baik, maka penyimpangan kuasalah akan semakin menggurita dan unggul.

Kesimpulan.

Sudah saatnya mahasiswa untuk menyadari bahwa soliditas dalam menjalankan peran sebagai pengontrol kekuasaan adalah syarat mutlak keberhasilan sebuah perjuangan gerakan mahasiswa. Mahasiswa seyogyanya tidak tersekat dalam belenggu primordialisme kelompok yang hanya akan berbuah fragmentasi dan pelemahan gerakan mahasiswa. Alih-alih berhasil menjalankan peran sebagai agen perubahan sosial, kondisi yang menyelimuti mahasiswa yang seperti demikian akan membawa kepada perpecahan yang niscaya, yang pada gilirannya tak akan menjadi suatu kekuatan penekan yang solid dalam menghadapi kekuasaan abusive yang dimiliki oleh penyelengara negara maupun kapital. Pada gilirannya, gerakan mahasiswa, kalaupun masih ada, hanyalah sekedar sebuah ritual yang tak banyak berarti bagi perubahan negeri, sekedar romantika nan heroik untuk menunjukkan eksistensi sahaja. Tak kurang, tak lebih.