[1]

Oleh:

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M[2]

  1. Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sejak 1999 hingga 2002 menghasilkan perubahan yang signififikan terhadap hukum dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Perubahan konstitusi sebagai tuntutan gerakan reformasi menyempurnakan  aturan dasar kehidupan bernegara agar lebih demokratis, transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan jaman. Disadari oleh segenap elemen pro reformasi bahwa segala penyimpangan kuasa di masa lalu terutama dalam kekuasaan rejim Orde Baru Soeharto dan Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah disebabkan karena UUD yang menjadi pegangan penguasa memang memiliiki berbagai kelemahan mendasar.

Kelemahan mendasar UUD tersebut sebenarnyalah telah disadari oleh para penyusunnya sendiri. UUD 1945 merupakan konstitusi yang temporer, yang bakal disempurnakan  jika bangsa ini telah berada dalam suasana kehidupan bernegara yang lebih tenang dan mapan. Pernyataan Soekarno dalam Pidatonya sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang perdana PPKI tanggal 18 Agustus 1945 serta muatan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan rupanya tidak ditindaklanjuti sebagaimana seharusnya. Konstituante yang telah bersidang sejak 1956 dibubarkan oleh Soekarno sendiri dengan sebuah keputusan Presiden yang diberi nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Seterusnya sejak 5 Juli 1959, suatu titik mula era yang disebut sebagai Demokrasi Terpimpin, UUD 1945 disakralkan, seolah perubahannya adalah sesuatu yang haram. Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melanggengkan pensakralan ini.

UUD 1945 yang mengandung banyak kelemahan dalam perjalanannya kemudian disadari adalah sumber dari korupsi, kolusi, dan nepotismem dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa, menyimpang dari tujuan didirikannya pemerintahan negara Indonesia. Oleh karenanya, gerakan reformasi yang berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan presiden segera ditindaklanjuti dengan agenda reformasi yang utama yakni amandemen UUD 1945. Perubahan UUD 1945 diarahkan kepada penyempurnaan, bukan kepada perubahan total, apalagi mengganti UUD 1945 dengan UUD yang sama sekali baru. Pembukaan UUD 1945 yang mengandung tujuan negara dan dasar negara Pancasila sendiri disepakati untuk tidak dirubah.

Begitu banyak pasal yang mengalami perubahan, dan berbagai lembaga negara juga mengalami perubahan kewenangan. Ada lembaga negara baru dan ada pula yang dihilangkan. Lembaga baru tersebut misalnya Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Adapun Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga negara yang dihilangkan dalam konstitusi kita.

  1. Permasalahan

Salah satu lembaga negara yang mengalami perubahan pengaturan dalam UUD 1945 adalah lembaga kepresidenan. Tidak saja hal ikhwal kewenangannya, berbagai hal terkait rekrutmen dan pemberhentiannya pula mengalami perubahan. Makalah ini secara singkat membahas mengenai lembaga kepresidenan menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan.  Bagaimana kewenangan dan hak konstitusional Presiden sebagaimana diatur oleh UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan konstitusi?

  1. Pembahasan

Menganut sistem pemerintahan presidensiil, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Artinya, Presiden Republik Indonesia juga melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Presiden yang dalam melaksanakan kewajibannya didampingi oleh seorang Wakil Presiden ini disebut sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, alias yang melaksanakan (execute) undang-undang. Tak seperti dalam Sistem Parlementer dimana eksekutif (perdana menteri) adalah bagian dari legislatif (parlemen), Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial  bukanlah bagian dari legislatif. Presiden terpisah dari parlemen.

Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR. Presiden di masa lalu adalah mandataris MPR, dan bertanggung jawab pada MPR. Ini berkesesuaian dengan pandangan bahwa MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Kini, menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat setelah sebelumnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Adapun Pasal 6A ayat (3) menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari limapuluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh lima persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih jauh, jika ketentuan dalam Pasal  6A ayat (3) tersebut tak bisa dipenuhi, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dari rumusan Pasal 6A ayat (2) dan (4) diketahui bahwa pemilihan Presiden disediakan untuk dua kali pemilihan. Pemilihan Presiden hanya berlangsung satu ronde jika ketentuan Pasal 6A ayat (3) terpenuhi. Jika tidak maka pemilihan akan terjadi dalam dua ronde.

Adapun mengenai syarat presiden juga mengalami perubahan dengan amandemen UUD. Pasal  6 UUD 1945 sebelum perubahan menentukan Presiden adalah orang Indonesia asli. Persoalan yang timbul adalah menentukan siapa yang dimaksud dengan orang Indonesia asli itu. Hal ini karena syarat ini tidak lagi mudah dipenuhi. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, dan seiring dengan perkembangan jaman dan arus globalisasi, terjadi percampuran ras di kalangan masyarakat Indonesia. Ada golongan Arab, Eropa, Asia, Jepang, dan lain-lainnya yang hidup di Indonesia. Sejarah sendiri menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah keturunan dari bangsa Yunan, yakni mereka yang sebelumnya mendiami China.

Karena ketidakpastian ini, maka dirubahlah syarat Presiden ini tidak kepada ras, namun kepada kewarganegaraan. Disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia haruslah warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden ini jika dihubungkan dengan pasal mengenai pemberhentian Presiden menemukan makna pentingnya. Hal ini karena salah satu alasan bagi DPR untuk mengusulkan pemberhentian Presiden kepada MPR adalah dengan menyatakan pendapat bahwa seorang Presiden dan atau Wakil Presiden tak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Sebagai contoh, jika seorang Presiden menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri di dalam masa jabatannya, ia dapat diusulkan oleh DPR kepada MPR untuk diberhentikan. Tentu saja, usul pemberhentian ini harus melalui berbagai tahapan sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.

Kewenangan Presiden yang mengalami perubahan cukup berarti adalah soal kekuasaan membentuk Undang-undang. Sebelum perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang ada pada tangan Presiden, yang didasarkan dahulunya karena anggapan bahwa Presiden memiliki tenaga ahli yang lebih dalam menyusun undang-undang. Kini, kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun begitu, Presiden tetap berhak mengajukan Rancangan Undang-undang. Setiap RUU juga harus mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Dan sebuah RUU jika telah mendapat persetujuan bersama untuk berlakunya harus disahkan oleh Presiden. Walau demikian, sebuah RUU yang telah disetujui namun tidak mendapatkan pengesahan dari Presiden dalam waktu 30 hari, maka RUU itu berlaku menjadi undang-undang.

Hal lain adalah berkaitan dengan masa jabatan Presiden. Kini dtentukan tegas bahwa  Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipiilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali jabatan. Sebelumnya, rumusan mengenai masa jabatan Presiden ini begitu multitafsir, hanya menyatakan bahwa Presiden Indonesia menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan ini dipakai oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya sehingga menjabat berkali-kali. Tentu saja, didudukinya jabatan kekuasaan pemerintahan berulangkali berpotensi penyalahgunaan kuasa yang terbukti sepanjang kekuasaan Orde Baru. Oleh karenanya, guna menghindari terulangnya sejarah pahit negara ini, kini UUD 1945 telah dengan tegas menentukan bahwa jabatan presiden yang selama lima tahun itu dapat diduduki kembali hanya untuk satu periode.

  1. Penutup

Tulisan singkat di atas tentu saja tidak mencakup secara keseluruhan segala aspek mengenai lembaga kepresidenan menurut UUD 1945. Ada berbagai macam kewenangan lain yang dimiliki oleh Presiden seperti mengangkat duta dan konsul, menyatakan perang, memberi tanda jasa, dan lain-lain yang tak disingggung di sini. Namun pada intinya, segala macam kewenangan dan hak konstitusional Presiden itu dimiliki sesuai dengan konstitusi. Sudah barang tentu, berbagai aspirasi untuk menyempurnakan sistem presidensial terus berkembang di dalam masyarakat. Namun, aspirasi itu haruslah berada dalam koridor konstitusi. Mungkin saja kelak akan terjadi perubahan UUD 1945 yang memperluas atau bahkan mempersempit kewenangan Presiden. Hal demikian mungkin dan sah saja selama dikehendaki oleh seluruh rakyat melalui MPR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk merubah dan menetapkan UUD.


[1]Disampaikan dalam Obrolan Konstitusi di Radio Republik Indonesia, Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi FH UNSOED & Mahkamah Konstutusi-RI,  19 Agustus 2011

[2]Dosen Fakultas Hukum UNSOED, anggota Pusat Kajian Konstitusi