[1]

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[2]

Download MS-Word 

       I.            PENDAHULUAN

Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat  dan berekspresi (freedom of opinion and expression). Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran  apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Dinyatakan dalam Article 19 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada level domestik, jaminan atas kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dijumpai dalam amandemen konstitusi. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan  komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam level undang-undang, kebebasan ini pula dijamin dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.Adalah kewajiban negara menurut Pasal 40 ICCPR untuk melaporkan kebijakan hukum, praktik-praktik administrasi dan berbagai kebijakan sektoralnya kepada Human Rights Committe[3] terkait dengan pemenuhan kebebasan ini maupun pemulihannya jika kebebasan ini terlanggar. Dengan demikian, secara formal, segenap cabang kekuasaan negara baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudisial, serta aktor-aktor non-negara terikat untuk menghormati kebebasan ini pada level apapun.

Kebebasan berekspresi memiliki makna yang penting, karena kebebasan itu memungkinkan orang untuk eksis dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan beradab. Informasi memungkinkan orang melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya, mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan, dan bertukar pikiran dengan sesama warga lainnya. Tanpa informasi, orang akan berada dalam kegelapan, mengakibatkan kehidupan yang tak berkwalitas sebagai manusia.

Dalam negara yang berpaham kedaualatan rakyat, keputusan politik rakyat dalam mengontrol jalannya kekuasaan amat tergantung pada informasi yang diterima. Semakin transparan kekuasaan terawasi, semakin demokratis dan berkeadilanlah suatu negara dapat diharapkan, vice versa. Tak mengherankan, sejarah rejim-rejim yang menindas selalu lekat dengan berbagai sensor terhadap pers, buku, karya tulis dan seni demi mengekalkan kuasa. Pers yang bebas, informasi yang mengalir bebas dipercaya akan membahayakan kekuasaan dan oleh karenanya hukum-hukum yang mengekang terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi pada umumnya tersedia untuk itu, memberi dasar pembenar pada tirani kekuasaan untuk memberangusnya.

Dalam negara yang berpaham kedaulatan rakyat, laporan media menjadi bahan bagi lembaga perwakilan dan  elemen-elemen masyarakat yang berkesadaran untuk melakukan kontrol, koreksi, dan pengawasan kekuasan kekuasaan agar selalu berjalan di rel konstitusi. Sekalipun peradaban manusia kini telah sampai pada era di mana setiap warga dapat menjadi pewarta, sebuah era yang disebut dengan citizen journalism, jurnalis/wartawan  tetap memainkan peranan penting lagi tak dapat diabaikan dalam distribusi informasi demi terkawalnya  kekuasaan.

Kerapkali bersinggungan dengan kekuasaan mengakibatkan profesi wartawan menjadi rawan akan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi[4]. Sepanjang sejarahnya, begitu banyak wartawan teraniaya bahkan terbunuh dikarenakan karya jurnalistik yang dihasilkannya. Committe to Protect Journalist mencatat selama tahun 2011 telah 25 Jurnalis terbunuh, dan 871 jurnalis terbunuh sejak 1992. Di tanah air, Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat bahwa di tahun 2011 saja, sejak Januari hingga Juli 2011 telah terjadi 61 kekerasan terhadap wartawan di Indonesia.Kriminalisasi terhadap jurnalis mewarnai kehidupan pers tanah air, tidak saja di dalam suasana bernegara yang autoritarian seperti di era Orde Baru, namun juga di era Reformasi sekalipun.

Sebagaimana dinyatakan oleh Human Rights Committee kerja jurnalis memanglah rawan akan ancaman, intimidasi, dan serangan[5]. Oleh karenanya dinyatakan oleh HRC, bahwa serangan seperti itu haruslah diselidiki dan terhadap pelakunya harus dilakukan penuntutan, dan bahwa korbannya harus mendapat upaya pemulihan layak. Berbagai resiko yang mengancam pekerjaan wartawan sebagaimana diuraikan di atassudah barang tentu merupakan hal yang mengancam terkawalnya demokrasi. Rasa tidak aman dan terancam dan resiko yang sedemikian besar dapat mendegradasi hingga bahkan menghilangkan kekritisan dan keberanian jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya dalam mengawal kekuasaan.

Pada titik ini perlindungan dan jaminan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya menjadi amat penting untuk dipastikan untuk ada tidak saja dalam tataran formal namun pula dalam implementasi. Terlindunginya jurnalis merupakan hal yang esensial bagi terlindunginya hak seluruh warga negara atas informasi yang dapat reliable dan dan adalah hak jurnalis untuk menyampaikan informasi tersebut tanpa rasa takut[6].Hanya dalam kondisi demikianlah cita negara yang mengabdi pada kesejahteraan rakyat banyak akan diharapkan dapat terwujud. Dalam kerangka berfikir demikian, tulisan ini menyoroti perlindungan hukum profesiwartawan di Indonesia. Tulisan ini akanpula secara ringkasmembahas perlindungan hukum terhadap wartawan terkait hubungan hukumnya dengan perusahaan media. Pada akhirnya tulisan ini hendak memberi saran perbaikan bagi hukum media khususnya bagi lebih terlindunginya hak-hak wartawan.

    II.            PEMBAHASAN

1)      Kemerdekaan Pers dan Reformasi

Kemerdekaan pers adalah salah satu dari agenda reformasi selain amandemen UUD, penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Kemerdekaan pers dirasakan penting untuk diwujudkan karena belajar dari pengalaman pada masa Orde Baru,pers yang tidak bebasdan hukum yang kerap mengkriminalisasi pers pada gilirannya mengaibatkan bencana hukum dan politik. Legislasi di bidang pers dan juga penyiaran yang demokratis oleh karenanya dirasakan sebagai kebutuhan yang tak dapat ditunda bagi transisi demokrasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Atmakusumah, dekriminalisasi pers kini telah menjadi sesuatu yang tak terelakkan, dimana kita tak lagi dapat menarik sejarah kebebasan ke masa lalu[7].

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang lahir ketika periode peralihan baru mulai berjalan dapat dikatakan sangat demokratis. Tegasdinyatakan di dalamnya kemerdekaan pers sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Dikantonginya ijin untuk mendirikan perusahaan pers kini tak lagi menjadi kewajiban. Instrumen ijin inilah yang pada masa lalu digunakan sebagai alat kontrol negara terhadap warganya dalam penikmatan kebebasan pers, memungkinkan perampasan hak warga negara untuk mendapatkan informasi: dengan mencabutnya jika kegiatan pers dinilai mengancam eksistensi kekuasaan. Harian Indonesia Raya, Majalah TEMPO, tabloid EDITOR adalah sekedar menyebut nama beberapa media yang pernah dicabut ijinnya, sesuatu yang populer dengan istilah bredel pers. Kini  UU Pers menegaskan bahwa terhadap pers nasional  tidak dikenakan bredel, sensor, dan pelarangan penyiaran[8], memberi garis demarkasi yang jelas dari perilaku rejim terdahulu terhadap media[9].

2)      Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan

Dalam kaitannya dengan perlindungan wartawan, UU Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum[10]. Lebih lanjut dari penjelasan UU Pers diketahui bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku[11]. Dari frasa “sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” tulisan ini menyimpulkan bahwa sepanjang tidak dijumpai pengaturannya di dalam UU Pers, maka perlindungan terhadap wartawan akan menggunakan sarana hukum lain di luar UU Pers. Dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan yang kerap menimpa wartawan misalnya, KUHP lah yang akan berbicara.

Namun begitu sampai di sini dapat dikritisi apakah wartawan  dalam menjalankan profesinya telah benar-benar terlindungi secara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UU Pers? Alih-alih protektif, kerapkali peraturan pidana justeru digunaan untuk mengkriminalisasi jurnalis, suatu fenomena yang biasanya dijumpai di  berbagai negara yang tak demokratis. Apa yang dialami oleh Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO Bambang Harymurti yang dipidana 1 tahun menggunakan pasal pencemaran nama baik (Pasal 310 dan 311 KUHP) terhadap pengusaha Tommy Winata menjadi contoh fenomenal aplikasi hukum yang tak ramah pada kebebasan pers[12]. Dikriminalisasinya karya jurnalistik seperti yang dialami oleh Erwin Ananda dari majalah Playboy akibat pengadilan yang tunduk pada tekanan kelompok ekstrim pula menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia masih amatlah mahal. Selain itu masih terdapat rancangan undang- undang yang jika disahkan akan mengancam kebebasan pers[13] dan tiadanya keharusan hukum untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikenal dalam dalam UU Pers seperti hak jawab dan hak koreksi  telah memberi celah bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk mengadukan insan pers termasuk wartawan secara pidana[14]. Impak dari kesemua hal di atas tentu tidaklah remeh: langgengnya kriminalisasi atas karya jurnalistik. Kendati telah memiliki UU Pers lebih dari satu dasawarsa, kemerdekaan pers di Indonesia tak juga mencapai titik maksimal. Freedom House, sebuah NGO yang mengawasi kebebasan di seluruh dunia menempatkan kebebasan pers Indonesia di tahun 2011 pada peringkat ke 108. Posisi ini sejajar dengan dengan Sierra Leone, Lebanon, Marituania[15].

Hal lain terkait dengan perlindungan hukum terhadap wartawan adalah terkait dengan pertanyaan: apakah misalnya, kebutuhan khusus wartawan telah cukup diatur dengan berbagai ketentuan di luar UU Pers misalnya KUHP? Orang bisa memberi jawaban “ya” untuk pertanyaan ini, akan tetapi tulisan ini meyakini bahwa perlindungan terhadap wartawan demikian lebih kepada perlindungan yang represif, yakni manakala telah terjadi peristiwa pelanggaran pidana terhadap wartawan. Akan halnya perlindungan preventif dengan memenuhi kebutuhan wartawan dalam kaitannya dengan keselamatan selama menjalankan tugas misalnya, tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Pers.

Ketentuan mengenai perlindungan wartawan hanya ditemukan dalam Peraturan Dewan Pers No. 5/Peraturan-DP/IV/ Tahun 2007. Peraturan tersebut memuat ketentuan yang amat baik mengatur mengenai perlindungan wartawan. Disebutkan di sana bahwa wartawan dilindungi dari kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat kerja serta tidak boleh dihambat dan diintimidasi oleh pihak manapun. Disebutkan pula dalam peraturan dewan pers tersebut bahwa wartawan yang ditugaskan di daerah konflik harus dibekali surat penugasan, peralatan keamanan yang memenuhi syarat,  dan asuransi.

Persoalannya kemudian adalah peraturan dewan pers ini bukanlah suatu produk hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan memaksa. Ia berada di ranah etik saja, yang kepatuhannya mendasarkan kepada kebaikan hati perusahaan media. Dengan kata lain, semisal perusahaan tidak memberikan alat keselamatan maupun tak memberikan tanda pengenal sebagai wartawan yang penting dimiliki sebagai identitas di kala konflik, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum yang bersanksi yang oleh karenanya dapat memaksa perusahaan pers untuk mematuhinya. Sekalipun kalangan perusahaan pers pernah menyatakan bahwa peraturan dewan pers mengenai standar perlindungan wartawan dan berbagai peraturan dewan pers lainnya akan menjadi kebijakan perusahaan pers, suatu pernyataan yang dimuat dalam apa yang disebut sebagai Piagam Palembang[16]namun tetap saja piagam itu lebih kepada moral saja pemenuhannya yang kalaulah tidak dipenuhi, tidak mengandung sanksi yang berarti bagi perusahaan pers.

Identitas Kewartawanan, Relasi Wartawan-Media, dan Impaknya Terhadap Perlindungan Wartawan

Selain pada akhirnya terpulang pada ‘kebaikan hati’ perusahaan pers, derajat perlindungan hukum terhadap wartawan juga erat kaitannya dengan identitas kewartawanan seseorang dan hubungan hukum seorang wartawan dan perusahaan media. Pasal 1 butir 4 UU Pers menyebutkan bahwa wartawan adalah orang yang teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Dari ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa mereka yang tidak terbilang sebagai wartawan tidak akan mendapat perlindungan sebagai wartawan. Perdebatan kemudian muncul, mempersoalkan siapa yang dimaksud dengan wartawan dan siapa yang bukan wartawan? Tentu saja perdebatan ini bukannya tak penting terkait dengan hak dan kewajiban sebagai wartawan, terlebih jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi yang berimpak pula pada dunia jurnalistik dengan fenomena seperti citizen journalism dan blog journalism yang melahirkan citizen journalist dan blog journalist. Apakah mereka juga diakui sebagai wartawan dan oleh kemudian akan terlindungi atau tidak? Tak berpretensi memberi jawaban, tulisan ini skeptis bahwa fenomena tersebut telah disadari sebagai permasalahan dalam kewartawanan yang memerlukan perhatian serius.

Permasalahan lain yang tak kalah menarik untuk dikemukakan adalah bahwa kendati tidak diatur/dijumpai dalam UU Pers, dalam praktik jurnalistik di Indonesia dikenal pula wartawan koresponden dan pula wartawan lepas, yang mana keduanya kerap tidak mendapatkan hak-hak seperti wartawan tetap.  Lebih jauh, tulisan ini mensinyalir adanya pergeseran status dan kedudukan hukum wartawan koresponden dari yang semula bekerja secara kontrak terus menerus menjadi pekerja yang bekerja secara outsourcing sebagaimana dikenal dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sudah barang tentu, outsourcing ini merugikan wartawan koresponden karena tak mempunyai kepastian hukum akan hubungan hukum perburuhannya dengan perusahaan media yang mempekerjakannya. Dikatakan demikian, karena tidak ada lagi hubungan hukum berupa hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hubungan kerja terbit oleh karena adanya perjanjian kerja, sedangkan wartawan koresponden pada banyak kasus kini terikat oleh perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pekerjaan outsourcing.[17]

Pergeseran status dari wartawan kontrak yang bekerja terus menerus menjadi wartawan outsorcing adalah dengan cara mengajukan surat penawaran dan surat perjanjian kerjasama penyedia jasa berita. Tujuannya jelas: menghindari larangan UU Ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang terus menerus diulang. Bentuk surat penawaran dan perjanjian kerjasama yang ada pada wartawan koresponden bukan dalam ruang lingkup perjanjian kerja seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkan perjanjian perdata biasa yang sifatnya mengatur kontrak kerja sama. Oleh karenanya secara hukum ketenagakerjaan, wartawan koresponden tidak dilindungi sebagai seorang buruh atau pekerja karena memang tidak ada hubungan hukum berupa hubungan kerja (Pasal  50 UU No. 13/2003 Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja terbit karena adanya perjaniian kerja).

Dipandang dari Pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan, profesi wartawan tentu tidak dapat dioutsourcekan. Akan tetapi kalau dicermati lebih lanjut hampir semua pekerjaan sekarang dioutsourcekan walaupun berhubungan dengan pekerjaan pokok. Dalih hukumnya adalah semua pekerjaan selalu berhubungan dengan pekerjaan pokok, akan tetapi masalahnya kemudian ada banyak pekerjaan ‘yang tidak pokok’ dapat dialihkan menjadi pekerjaan yang dapat dioutsourcekan. Jadi pekerjaan wartawan koresponden memang pekerjaan yang dapat dioutsourcekan kalau mengacu pada pemahaman di atas. Namun, seperti yang diatur dalam undang-undang, pekerjaan outsourcing tidak dapat berlangsung terus menerus, sama seperti perjanjian kontrak kerja pada umumnya paling lama berlangsung 3 tahun dan dapat diperbaharui untuk 2 tahun berikutnya. Sebab apabila melebihi waktu yang diatur tersebut, pekerjaan dapat beralih menjadi pekerjaan tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Penyelundupan hukum selalu dapat terjadi dalam hal ini karena pengusaha dapat melakukan ‘perjanjian kerja baru’ untuk pekerja dan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang dan undang-undang pun tidak mengatur pelanggaran terhadap hal ini.

 III.            KESIMPULAN

Tulisan ini meyakini bahwa jika hingga kini masih banyak wartawan yang menjadi korban kekerasan maupun mendapat celaka ketika bertugas di daerah bencana maupun konflik, hal itu semata bukan karena sebagai akibat dari konflik atau sekedar takdir illahiah, namun pula karena perundangan yang belum memihak wartawan maupun masih kabur dalam mengatur profesi wartawan. Jurnalis yang tewas seperti kontributor Sun TV yang tewas di Tual Maluku, maupun mereka yang tewas ketika meliput tragedi kapal Levina akan terus terjadi, setidaknya tak terkurangi kalau hukum tak memberikan perlindungan yang kuat dengan menjamin hak wartawan dan juga status hukum pekerja pers. Kriminalisasi terhadap wartawan juga akan terus terjadi seandainya dunia peradilan di Indonesia tidak mengakui bahwa UU Pers merupakan Lex Speciali, yang oleh karenanya penyelesaian sengketa pemberitaan mestinyalah diselesaikan melalui prosedur yang dikenal dalam dunia jurnalistik, dan bukannya pendekatan hukum pidana.

 IV.            PENUTUP

Tulisan ini meyakini bahwa perlindungan hukum yang dijanjikan kepada wartawan dalam UU Pers memerlukan masih memerlukan penyempurnaan dan peningkatan. Standar perlindungan wartawan yang kini telah tertuang dalam Peraturan Dewan Pers misalnya, semestinyalah dapat dijadikan muatan dalam UU Pers. Demikian juga mendesak kiranya agar revisi UU Pers kelak tegas menggarisbawahi bahwa wartawan adalah pekerja, sehingga celah hukum dengan mengoutsource-kan wartawan yang sedikit banyak berdampak pada perlindungan hukum akan dapat diminimalisir.

 


[1] Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham-UBAYA) Bekerjasama dengan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Surabaya, 20-22 September 2011. Penulis mengucapkan terimakasih pada Dr. Andari Yurikosari (Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta) atas masukannya dalam penulisan makalah ini.

[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia. Sarjana Hukum Fakultas Hukum UNSOED (1998) dan Master of Laws (LL.M) Monash University, Melbourne, Australia (2005). Penulis dapat dihubungi pada alamat email manunggal.wardaya@gmail.com

[3] Human Rights Committee adalah badan yang  mengawasi pelaksanaan ICCPR  oleh state parties.

[4] Kekerasan ini menurut Bagir Manan dikarenakan penguasa maupun perusahaan  merasa terusik dengan pemberitaan media. Lihat Suara Pembaruan, “Masih Ada Ancaman Kebebasan Pers”, dalam http://www.suarapembaruan.com/home/masih-ada-ancaman-kebebasan-pers/3401#Scene_1, diakses pada 4 September 2011.

[5] Lihat General Comment No. 34, para. 23.

[6] UNESCO, The Safety of Journalist and The Danger of Impunity: Report by The Director-General To The Intergovernmental Council of the IDPC, hal.3.

[7]Atmakusumah, “Dekriminalisasi Pers Tuntutan Jaman”, dalam Harian KOMPAS, 12 Maret 2005.

[8] Pasal 4 ayat (2). Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

[9] Sebagaimana diketahui pada masa Orde Baru, kendati ditegaskan bahwa breidel tidak dikenal, SIUPP dapat saja dicabut oleh Menteri Penerangan dengan Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984. Namun begitu pula dapat disimpulkan bahwa UU Pers kita masih diskriminatif terhadap pers non-nasional alias pers asing. Dengan jaminan tidak dikenakannya bredel, sensor, dan pelarangan penyiaran terhadap pers nasional, secara implisit dapat disimpulkan bahwa rejim UU Pers masih mengenal bredel, sensor dan pelarangan penyiaran terhadap pers asing, terlepas bahwa apakah hal itu secara teknis dapat dilakukan atau tidak.

[10] Lihat Pasal 8.

[11] Lihat penjelasan Pasal 8.

[12] Bambang Harymurti dijatuhi pidana karena pencemaran nama baik kepada Tommy Winata atas  laporan investigasi karya Ahmad Taufik dan Teuku Iskandar Ali yang dimuat TEMPO tertanggal 16 September 2004 berjudul “Terbakar”. Diindikasikan dalam karya jurnalistik tersebut  bahwa pengusaha Tommy Winata menangguk keuntungan dari terbakarnya Pasar Tanah Abang di Jakarta. Bambang akhirnya dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Namun begitu, putusan Mahkamah Agung sekalipun amat ambigu karena pada satu sisi menyatakan bahwa dalam kasus pers jika dirasa tidak perlu sebaiknya menggunakan pendekatan dalam hukum pers. Selengkapnya mengenai ini bacalah International Federation of Journalist & Aliansi Jurnalis Independen, Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik: Sebuah Acuan Kampanye IFJ Untuk Penghapusan Pasal Pencemaran Nama Baik, 2005, hal. 23-26. Bambang Harymurti sendiri mengkritik ketidakpastian hukum soal apakah UU Pers merupakan Lex Speciali ataukah tidak. Hal ini karena implikasi dari keyakinan itu amat besar. Banyak jurnalis dipidana ketika hakim yang mengadilinya tidak meyakini bahwa UU Pers merupakan Lex Speciali. Lihat Bambang Harymurti,

[13] RUU Rahasia Negara misalnya mengancam adanya pidana penjara maupun denda pada pers.

[14] Majalah TEMPO diadukan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia terkait ilustrasi sampul depan majalah TEMPO edisi 28 Juni – 4 Juli 2010 yang menggambarkan seorang polisi sedang menggembala celengan berbentuk babi, dengan judul “Rekening Gendut Perwira Polisi”. Kendati kemudian menempuh mediasi, kasus ini memberi contoh betapa kepolisian selaku penegak hukum sekalipunlebih memilih pendekatan hukum pidana ketimbang pendekatan yang dikenal dalam dunia jurnalistik yakni dengan menggunakan hak jawab dan atau hak koreksi.Baca Manunggal K. Wardaya, “Kriminalisasi TEMPO”, dalam Suara Merdeka, 2 Juli 2010.

[15] Lihat Global Freedom Ranking, http://www.freedomhouse.org/images/File/fop/2011/FOTP2011GlobalRegionalTables.pdf, diakses pada 10 September 2011.

[16] Disepakati oleh perusahaan pers pada 9 Februari 2010.

[17] Adanya pro kontra terhadap pengaturan outsourcing di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyurutkan pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai masalah outsourcing. Hal tersebut dikarenakan sebelum berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lebih banyak terjadi penyelewengan hukum dalam mengatur hubungan kerja dan syarat kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja.  Berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berupaya melindungi pekerja dari ketidakpastian hukum dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing tetap tidak menghentikan masalah pekerja outsourcing, bahkan di satu sisi semakin menjadi pilihan pengusaha untuk mengatur hubungan kerja dengan pekerja outsourcing dengan alasan efisiensi biaya, waktu dan tenaga bagi pengusaha.