Suara Merdeka 24 September 2011, hal. 2

SURABAYA — Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham) Indonesia mengajak seluruh pengajar, peneliti, dan pembela HAM serta pusat-pusat studi HAM di Indonesia untuk berhimpun dalam wadah tersebut dan menjadikannya sebagai media komunikasi dan interaksi untuk mendorong perlindungan dan penegakan HAM.

Juga mendesak pemerintah untuk konsisten tunduk pada standar dan prinsip HAM universal melalui berbagai instrumen HAM, baik nasional maupun internasional, melakukan harmonisasi instrumen hukum di level nasional, serta melakukan tindakan pemajuan dan promosi HAM.

Pokok-pokok pikiran itu disampaikan oleh juru bicara Sepaham, Manunggal K Wardaya seusai Konferensi Nasional I HAM yang digelar bersama Pusat Studi HAM Universitas Surabaya (Pusham Ubaya), belum lama ini.

Konferensi mengusung tema “Kaji Ulang Penegakan Hukum dan HAM”, menghadirkan pembicara kunci Rafendi Djamin, Komisioner/ Wakil Indonesia pada Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights).

Konferensi digelar dalam 13 sesi panel paralel, 50 narasumber  dari unsur akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta diikuti oleh sekitar 300 peserta.

Tema Relevan

Menurut Manunggal, tema yang diangkat sangat relevan dengan iklim HAM di Indonesia. “Lebih dari satu dasawarsa reformasi, terdapat capaian maju Indonesia dalam  tataran instrumen hukum HAM.

Reformasi konstitusi memuat jaminan  HAM. Berbagai hak dan kebebasan masyarakat yang berkeselarasan dengan instrumen HAM internasional menjadi muatan konstitusi,” ungkapnya.

Mekanisme hukum pengujian peraturan perundangan untuk mencegah korupsi melalui produk legislasi kini dimungkinkan dengan adanya peradilan konstitusi. Indonesia juga memiliki berbagai instrumen hukum yang bermuatan HAM seperti UU PKDRT, UU Peradilan Anak, UU Pengadilan HAM.

Indonesia, menurutnya, juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional penting seperti CEDAW, Konvensi Hak Anak, ICCPR, dan ICESCR. Namun masih banyak produk hukum yang harus diselaraskan dengan norma hukum internasional, suatu kewajiban negara manakala menjadi negara pihak suatu konvensi.

“Namun di tataran implementasi, kami melihat masih banyak kekurangan, bahkan ketidaksungguhan negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM,” katanya.

Manunggal Wardaya menambahkan, konferensi tersebut bertujuan untuk merespons masalah mendasar Rule of Law dengan berbagi ide, riset akademik, proses pembelajaran di antara pusat-pusat studi HAM dan pendidikan tinggi dalam mempromosikan, melindungi HAM, serta akses keadilan.

Juga mempromosikan dan mengampanyekan standar dan prinsip-prinsip HAM, aturan progresif dan perwujudannya melalui beragam mekanisme strategis; lalu melalui konferensi dan kolaborasi, pusat HAM akan lebih terlibat dalam strategi-strategi akademik dan dalam penentuan kebijakan strategis berbasis HAM.

Sepaham mengangkat sejumlah topik utama, yakni hak-hak politik dan kebebasan beragama; hak masyarakat adat dan HAM; hak-hak perempuan dan HAM; hak ekonomi dan perlindungan konsumen; serta hak-hak anak dan buruh migran. (C10-80)