Oleh :

Manunggal K. Wardaya[1] & Dwi Hapsari Retnaningrum[2]

Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia I Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Universitas Surabaya (UBAYA),  20-22 September 2011

Download MS Word

 

  1. 1.      Pendahuluan

Berbicara tentang kejahatan seakan tidak ada habis-habisnya, setiap hari selalu saja terjadi dan setiap media massa di tanah air bahkan mempunyai ruang khusus untuk melaporkan aneka kriminalitas. Di Jakarta saja sebagai contoh, media melaporkan bahwa angka kriminalitas menurun, akan tetapi secara kualitas justeru mengalami peningkatan[3] yang diindikasikan dengan maraknya kejahatan dengan senjata api dan penyerangan terhadap polisi[4].

Pelaku kejahatan makin beragam tingkat sosial dan usianya. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah menunjukkan peningkatan[5]. Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap tahun tak kurang dari 6000 anak berkonflik dengan hukum[6]. Fenomena ini bukan saja terjadi di Indonesia. Pada tahun 1995 bahkan Presiden Amerika Bill Clinton menyatakan bahwa kejahatan kekerasan oleh anak-anak sebagai kejahatan yang paling serius[7].

Kendati melakukan suatu perbuatan pidana yang sama dengan orang dewasa, seorang anak yang melakukan tindak pidana (berhadapan dengan hukum[8]) memerlukan penanganan berbeda. Hal ini  karena pada dasarnya seorang anak amat memerlukan perlindungan dikarenakan kondisi kejiwaan dan fisik mereka yang belum matang[9]. Laporan Commission on Safety and Abuse in America’s Prison menyebutkan bahwa kekerasan (di dalam penjara) tetap menjadi masalah serius dalam pemenjaraan di Amerika[10]. Anak-anak yang ditempatkan di penjara dewasa mendapatkan pukulan dua kali lebih banyak daripada anak-anak yang di penjara anak[11]. Demikian juga anak-anak yang berada di penjara dewasa  50% kemungkinannya diserang dengan senjata[12]. Mengingat di pundak merekalah masa depan bangsa diletakkan, visi untuk memperbaiki mereka agar kembali ke masyarakat haruslah dikedepankan.  Terlebih, perlindungan terhadap anak adalah amanat konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[13].

Di tanah air,  kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada LP dewasa[14]. Hal ini tidak sesuai dengan  norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-laki, perempuan serta narapidana anak[15]. Tidak dipatuhinya norma hukum ini dengan serius memiliki implikasi yang serius pada anak: apabila setelah keluar nanti, mereka akan bertambah jahat setelah menjalani pidana. Studi kriminologi menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang justeru mempelajari kejahatan, sebuah efek negatif dari prisonisasi.

Paper ini menyoroti mengenai pemidanaan beserta efek buruknya, terutama pada anak. Diyakini oleh tulisan ini bahwa prisonisasi dan pemenjaraan memiliki efek yang negatif terutama pada anak, oleh karenanya  upaya untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk tembok penjara dan stigma buruk masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan diversi, sesuatu yang hendak dibincangkan secara singkat dalam tulisan ini.

  1. 2.      Pembahasan

Beberapa prinsip fundamental terkait anak yang melakukan tindak pidana sebenarnyalah telah dituangkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-undang tersebut memuat beberapa keteentuan mendasar mengenai proses hukum yang mesti dijalankan terhadap seorang anak  yang melakukan tindak pidana. Pengaturan itu antara lain :

  1. Seorang anak yang berumur antara 8 tahun dan belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, sementara ia baru diajukan ke pengadilan setelah berusia 18 tahun, maka ia tetap diajukan ke pengadilan anak , sepanjang anak tersebut belum berusia 21 tahun
  2. Sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orangtua atau walinya atau orang tua asuhnya, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang diijinkan oleh hakim, akan tetapi putusannya diucapkan terbuka untuk umum
  3. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana penjara, kurungan, pengawasan atau pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi
  4. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah ½ dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada orang yang dewasa. Jika pidana itu berupa pidana mati atau seumur hidup, maka yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana 10 tahun
  5. Jika seorang anak yang melakukan tindak pidana dan berumur belum 12 tahun, sementara ancaman hukumannya adalah pidana mati atu penjara seumur hidup, maka bagi anak dijatuhkan hukuman : a. dikembalikan kepada orangtua, atau walinya, atau orangtua asuh dari anak tersebut, b.anak tersebut diserahkan kepada Negara untuk mengikuti Pendidikan dan pembinaan atau latihan kerja c. menyerahkan anak ke lembaga social yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

Ketentuan-ketentuan dalam UU Peradilan Anak di atas dijiwai semangat untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk penjatuhan sanksi pidana. Namun Indonesia tak lepas dari kecaman karena di negeri ini anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana masih saja dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (punitive approach), sesuatu yang secara sosiologis dikenal dengan nama penjara. Penelitian AusAID dan UNICEF menunjukkan bahwa 85 prosen anak yang menjalani proses peradilan dipidana, kebanyakan karena melakukan kejahatan ringan[16]. Terpidana anak meningkat dari 5.630 pada Maret 2008 menjadi 6271 pada awal 2010[17].

Persoalan besarnya adalah jika anak-anak berada dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan anak besar kemungkinan tak akan dapat dipenuhi. Fakta menunjukkan bahwa di banyak penjara, anak-anak dan orang muda seringkali diingkari haknya akan perawatan medis, pendidikan, dan perkembangan individunya[18]. Lebih jauh, proses peradilan pidana anak anak menimbulkan dampak negatif berupa stigma (sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga sulit bagi anak untuk kembali kedalam masyarakat.

Masyarakat akan terus tetap menganggap mereka sebagai anak nakal, bahkan di sekolahpun anak sulit diterima kembali. Apabila dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai ultimum remidium, maka penjatuhan pidana ini kurang tepat, oleh karenanya perlu untuk dilakukan upaya agar anak sebisa mungkin tidak masuk penjara.  Pada titik inilah diversi menemukan relevansinya sebagai upaya penyelesaian konflik dalam hal terjadinya perbuatan pidana oleh anak.

Membicarakan diversi, maka instrumen hukum yang paling banyak dirujuk adalah Convention on the Rights of The Child (CRC). Dinyatakan dalam Article 37 perjanjian internasional ini bahwa “No child shall be deprived of her or his liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention, or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time ”. Diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, article 40.1 CRC pada intinya menyatakan agar anak yang bermasalah dengan hukum dihormati hak dan martabatnya dan agar perlakuan terhadap anak dilakukan dengan mengingat usia anak serta reintegrasi sosial anak. Sesuai dengan article 40.3 CRC, Indonesia harus melakukan upaya untuk mengintroduksi diversi terhadap juvenile offenders dan memastikan bahwa upaya itu berkesesuaian dengan berbagai standar minimum yang ada.

Salah satu standar dalam diversi adalah United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice[19] (dikenal sebagai Beijing Rules). Article 5 Beijing Rules menyatakan “  the juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence”. Beijing Rules sendiri memberikan definisi diversi sebagai remaja/anak yakni anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa ( Peraturan 2.2 huruf c ). Pada intinya Beijing Rules memberikan  kewenangan kepada aparat penegak hukum  untuk mengambil tindakan pengalihan pemeriksaan formal, yang disebut diversi.

Selain Beijing Rules, berbagai standar yang lain adalah UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990 (Tokyo Rules), UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines), dan UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (1990). Di luar instrumen hukum sebagaimana disebut di atas kita masih bisa menyebutkan UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[20] yang kesemuanya memuat klausul perlindungan hak anak.

Dengan diversi, maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Alih-alih demikian, diupayakan suatu penyelesaian konflik melalui forum yang disebut sebagai mediasi penal. Mediasi penal sendiri merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (biasa dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution ).

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari 3 jenis yaitu ; peringatan, informal, dan formal. Peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Informal, untuk pelanggaran ringan dimana dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan. Adapun pada diversi formal, korban dan pelaku bertemu muka, suatu peristiwa yang dikenal dengan  Restorative Justice.

Ide diversi adalah pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada arapat penegak hukum untuk mengambil tindakan- tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan soaial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, Pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi. Kemudian remaja secara suka rela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut

Manfaat pelaksanaan program diversi adalah :

  1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalaui intervensi selekas mungkin
  2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga,korban dan masyarakat
  3. Kerjasama dengan pihak orangtua,pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
  4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab
  5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban
  6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuataannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat – akibat dan efek kasus tersebut
  7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan
  8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara
  9. Pengendalian kejahatan anak/remaja

Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan pelaksanaan diversi adalah :

a)      sifat dan kondisi perbuatan

b)      pelanggaran yang sebelumnya dilakukan

c)      derajat keterlibatan anak dalam kasus

d)      sikap anak terhadap perbuatan tersebut

e)      reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut

f)       dampak perbuatan terhadap korban

g)      pandangan hakim tentang penanganan yang ditawarkan

Namun begitu, meski banyak mengandung kelebihan dan kemanfaatan bagi anak, tak urung diversi yang notabene adalah penyelesaian non-litigasi ini pula tidak lepas dari hambatan dan kendala. Studi yang pernah dilakukan di wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap menunjukkan bahwa tak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian diversi ini. Alasan yang dikemukakan adalah keinginan untuk membuat pelaku kapok jika dimasukkan dalam penjara. Alasan lain adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat, penegak hukum kurang mendukung perdamaian. Selain itu, tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian non-litigasi ini.[21]

  1. 3.      Kesimpulan

Diversi mengandung banyak keuntungan yang memihak perlindungan HAM anak, oleh karena itu perlu benar-benar direalisasikan dan direspon oleh pihak terkait demi kepentingan semua pihak, terutama untuk anak.

Walau pada dasarnya bisa dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan, tetapi pada kenyataannya tidak semua aparat penegak hukum mau melaksanakan diversi ini. Pula keberatan dari pihak korban adalah sebab lain mengapa dalam perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum tidak selalu ditempuh upaya diversi.


[1] Dosen Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, anggota Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia. Dapat dihubungi melalui e-mail manunggal.wardaya@unsoed.ac.id

[2] Dosen Hukum Pidana dan Viktimologi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, sedang menyelesaikan disertasi doktoral mengenai restorative justice di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Dapat dihubungi melalui e-mail dwihapsari67@gmail.com

[3] “Kuantitas Memang Menurun, Tapi Kualitas Kejahatan Meningkat”, dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/06/07/lmert7-kuantitas-memang-menurun-tapi-kualitas-kejahatan-meningkat, diakses pada 12 Agustus 2011.

[4] “Kualitas Kejahatan di Ibu Kota Meningkat”, http://megapolitan.kompas.com/read/2011/06/16/0315092/Kualitas.Kejahatan.di.Ibu.Kota.Meningkat, diakses pada 12 Agustus 2011.

[5] Sebagai contoh, angka kriminalitas yang melibatkan anak di Madiun dilaporkan meningkat dari 1 orang pelaku pada 2009 menjadi 9 dan 11 pelaku masing-masing pada tahun 2010 dan 2011. Kasus kriminalitas itu antaranya adalah pencabulan dan persetubuhan, perkosaan, penganiayaan, perjudian, pornografi, dan illegal logging. Lihat  “Kriminal Anak di Madiun Meningkat”, http://www.surya.co.id/2011/07/22/kriminal-anak-meningkat-di-madiun, diakses pada 10 Agustus 2011.

[6] Lihat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aparat Penegak Hukum Masih Menjadi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak, Refleksi Akhir Tahun 2009, Jakarta, 2009. Versi online dapat dibaca di http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/81-aparat-penegak-hukum-masih-menjadi-pelaku-kekerasan-terhadap-anak.html

[7] Scott J.Larson, “What is Being Done about Juvenile Crime in America?”, http://www.straightahead.org/pdf/Crime.pdf, diakses pada 15 Agustus 2011.

[8] Istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah istilah yang dianut oleh UU No. 23 Tahun 2002.

[9] Kesadaran bahwa anak-anak yang melakukan tindak kejahatan itu berbeda dengan orang dewasa dalam melakukan kejahatan (dan oleh karenanya perlakuan berbeda)  baru disadari dengan peradilan anak yang pertama di Chicago pada 1889. Sembilan puluh tahun sesudahnya, PBB baru mengesahkan Konvensi Hak Anak. Lihat Hellin Jang, “The United Nations Convention on The Rights of The Child: How Countries are Handling Juvenile Prisons in Light of Convention”, Children Legal Rights’ Journal, Vol. 25 (2005), hal. 21.

[10] Gibbons, John J., dan Katzenbach, Nicholas de B., Confronting Confinement, (June 2006), The Commission on Safety and Abuse in  America’s Prison. Disebutkan dalam halaman 20 laporan tersebut bahwa “there are prisons and jails where officers too often use weapons and force instead of words and where prisoners lash out at each other and at officers.”

[11] Martin Forst, Jeffrey Fagan, dan T.Scott Vivona, “Youth in Prison and Training School: Perception and Consequences of the Treatment-Custody Dichotomy”, Juvenile and Family Court Journal 39:1.

[12] Ibid.

[13] Lihat Pasal 28B (2) UUD 1945

[14] “3.916 Napi Anak “Dicampur” Napi Dewasa” dalam http://nasional.kompas.com/read/2010/12/23/16372023/3.916.Napi.Anak.Dicampur.Napi.Dewasa, diakses pada 15 Agustus 2011. Disebutkan dalam pemberitaan tersebut bahwa Lapas anak yang ada di tanah air sekarang hanya 16 buah yang berkapasitas 2.357 napi, sementara Departemen Kehakiman belum berencana menambah lapas anak baru.

[15] Pasal 10 ICCPR misalnya, menghendaki agar para pelanggar hukum yang belum dewasa dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka. Lihat Peter Baehr et.al (ed), Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2001, hal. 297-98. Lebih awal dari ICCPR adalah Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (1955) yang menegaskan prinsip pemisahan antara anak-anak dan dewasa baik yang masih berstatus sebagai tersangka maupun terpidana.

[16] Lihat “Australia Kritik Peradilan Indonesia” dalam http://nasional.vivanews.com/news/read/235302-australia-kritik-peradilan-anak-indonesia, diakses 16 Agustus 2011.

[17] “Jumlah Napi Anak Terus Meningkat, http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/04/05/109508-jumlah-napi-anak-terus-meningkat, diakses pada 10 Agustus 2011. Sebelumnya sepanjang tahun 2000 dalam statistik kriminal kepolisian  terdapat 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 anak di rumah tahanan di seluruh Indonesia, dan sebagian besar (84, 2%) anak-anak ini berada di lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang dewasa atau pemuda. Lihat Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak  (Juvenile Justice system) di Indonesia, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & UNICEF, hal. 4.

[18] Defence for Children International, Kids Behind Bars: A Study on Children In Conflict With The Law: Towards Investing in Prevention, Stopping Incarceration and Meeting International Standard, Amsterdam, 2003, hal. 22.

[19] Disahkan oleh Majelis Umum PBB Pada 29 November 1985. Standar minimum ini seringkali disebut sebagai Beijing rules untuk memeringati perumusannya yang sebagian besar dilakukan di Beijing, China.

[20] Lihat Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini. Selain itu Pasal ini juga mengamatkan dipantau dan dicatatnya perkembangan anak secara terus menerus,  pemberian jaminan bagi anak untuk berhubungan dengan orang tua ataupun keluarga, serta perlindungan dari dimuatnya identitas dalam pemberitaan untuk menghindari labelisasi.

[21] Dwi Hapsari Retnaningrum dan Manunggal K. Wardaya, Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap), Laporan Penelitian, FH UNSOED, 2008, hal. 59.