[1]

Oleh: Manunggal K. Wardaya[2]

Download MS-Word

Pendahuluan

Salah satu muatan UUD 1945 hasil perubahan yang membedakannya dengan UUD sebelum perubahan adalah adanya muatan Hak Asasi Manusia. Tercantum dalam Bab tersendiri yakni Bab XA, UUD 1945 terbilang sebagai Konstitusi yang demokratis dan berpaham kedaulatan rakyat. Setelah Konstitusi RIS 1949, Indonesia kembali memiliki suatu hukum dasar yang bermuatan pengakuan HAM dengan cukup komprehensif. Jaminan dan pengakuan HAM ini meneguhkan Indonesia sebagai Negara demokrasi konstitusional, dimana hak dan kebebasan warga Negara dijamin akan dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan dimajukan oleh Negara. Bahwa kewenangan negara atas hak dan kebebasan warga dan setiap orang di dalam jurisdiksinya tidak lantas menjadi pembenar dilanggarnya hak dan kebebasan dasar manusia. Hak dan kebebasan itu dapatlah dibatasi, akan tetapi bukan karena kekuasaan, melainkan dengan hukum.

Diantara sekian banyak klausul dan muatan HAM dalam UUD 1945 terbilanglah Pasal yang secara spesifik mengatur mengenai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Permasalahan

Makalah singkat ini secara khusus hendak membahas mengenai hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tersebut dan pengaturannya dalam konstitusi Indonesia. Secara singkat akan dibahas mengenai apa yang dmaksud dengan hak hidup ini sekaligus perdebatan klasik mengenai hak hidup dalam diskursus hak asasi manusia.

Pembahasan

Mengkaji Pasal 28I UUD 1945, tak akan dapat dilepaskan dari perjanjian internasional HAM yang mengatur mengenai non-derogable rights, alias hak yang tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun juga. Ketentuan ini dalam hukum internasional dikenal melalui rejim Pasal 4 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Secara ringkas disana disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, negara peserta ICCPR dapat menunda maupun mengurangi penikmatan hak-hak yang ada di dalam ICCPR. Keadaan yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) itu adalah ketika negara dalam keadaan darurat, keadaan mana harus dilaporkan oleh negara yang bermaksud melakukan penundaan itu pada semua negara pihak ICCPR melalui Sekretaris Jenderal PBB. Tidak semua keadaan genting dapat menjadi pembenar adanya penundaan atau pengurangan HAM. Hanyalah jika memang dikehendaki oleh keadaan, maka sutu hak tertentu bisa dikurangi penikmatannya.

Pasal 4 (2) ICCPR kemudian menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan emergency, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu. Hak-hak itu ialah sebagaimana dicantumkan dalam beberapa pasal dalam ICCPR yang mengatur mengenai right to life, hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut,  hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama.

Rumusan UUD 1945 dalam hal ini Pasal 28I ayat (1) dalam hal ini memiliki semangat yang sama dengan ICCPR. Bahwa dalam prinsipnya terdapa beberapa hak dan kebebasan asasi manusia  yang dapat dibatasi, bahkan ditunda dikurangi penikmatannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun begitu, ada beberapa hak yang terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangi penikmatannya dalam keadaan apapun. Pengurangan mana akan mendapat stigma sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kendati terdapat perbedaan di sana sini antara UUD 1945 dan ICCPR (misalnya dengan tidak dinyatakannya  oleh UUD 1945 hak untuk  tidak diperlakukan maupun dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun) namun hak hidup adalah hak yang sama-sama dinyatakan dalam kedua instrumen sebagai hak yang terbilang sebagai non-derogable right.

Hak hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia. Segala hak dan kebebasasn hanya bisa dinikmati jika manusia dalam keadaan hidup. Tak mengherankan jika hak ini dicantumkan di dalam Pasal pembuka Bab XA yng mengatur mengenai hak asasi manusia. Disebutkan dalam Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Membicarakan hak hidup orang kerapkali menghubungkan dengan pidana mati, ataupun hukuman mati. Padahal sesungguhnya hak hidup ini seharusnya memiliki konotasi yang lebih luas,  yakni kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap ibu melahirkan dapat menjalani persalinan dengan selamat. Atau lagi; kewajiban negara untuk memastikan  bahwa taida satupun orang  di dalam jurisdiksi suatu negara boleh mati karena kelaparan atau penyakit yang sesungguhnya bisa tertangani.

Terkait dengan hukuman mati, terdapat dua aliran besar, yang menolak dan menyetujui. Mereka yang menolak pidana mati berkeyakinan bahwa pidana mati tidak terbukti memilijki efek jera karena walaupun pidana mati telah dijalankan, masih banyak orang yang melakukan tindak pidana. Lebih lanjut pidana mati menutup kemungkinan adanya koreksi jika terjadi kesalahan putusan pengadilan. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukuman mati harus dipertahankan berkeyakinan bahwa inilah satu-satunya cara bagi masyarakat untuk menghindarkan diri dari kecelakaan lebih besar: dengan merampas nyawa pelaku pidana.

Memahami  hak hidup ini dalam kerangka hak asasi manusia sebenarnyalah harus dilakukan secara utuh dengan mengkaitkannya dengan spirit hukum internasional. Paal 6 ayat (1) ICCPR  tak semata-mata merumuskan dengan cukup singkat sebagaimana Pasal 28A, namun dengan menyatakan “tiap-tiap orang memiliki hak yang melekat untuk hidup”, yang kemudian dilanjutkan dengan frasa “hak ini haruslah dirlindungi oleh hukum”, dan kemudian dengan frasa “tak seorangpun dapat dirampas nyawanya secara sewenang-wenang”. Dalam konteks inilah hak hidup dan jaminan untuk tidak dirampasnya nyawa secara sewenang wenang harus dipahami. Artinya sebenarnya perampasan nyawa secara sewenang-wenang itulah yang tidak dikehendaki oleh norma hukum hak asasi manusia. Perampasan nyawa secara tidak sewenang-wenang yakni melalui  pengadilan oleh karenanya bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Silang sengketa hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hukum ketatanegaraan telah selesai dengan Putusan MK berkaitan dengan uji UU No 22 Tahun 1997. Dalam putusan yang  dibacakan pada 30 Oktober 2007 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati sebagaimana terdapat dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan konstitusi. Ketua MK kala itu Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa hukuman mati ini tidak bertentangan dengan ICCPR karena Pasal 6 ayat (2) ICCPR sendiri menyatakan bahwa negara peserta yang masih menerapkan hukuman mati agar menerapkan hukuman tersebut pada tindak pidana-tindak pidana yang paling serius. Jimly menyatakan pula bahwa hak asasi dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakim Konstitusi yang lain H.A.S Natabaya mengemukakan bahwa sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) Indonesia harus patuh pula pada protokol Kairo yang menyatakan hak hidup sebagai  karunia Tuhan yang hanya bisa dibatasi oleh putusan hukum/syariah.

Penutup

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perdebatan mengenai hukuman mati dan kaitannya dengan hak hiidup sebenarnya telah selesai. Putusan MK adalah hukum yang harus dipatuhi oleh siapapun, mengikat publik dan final sifatnya. Perampasan nyawa, sepanjang tidak sewenang-wenang, maka hal yang dapat dibenarkan dan bukan pelanggaran hak asasi manusia. Lebih jauh adalah penting untuk tidak memandang permasalahan hak hidup ini melulu dengan mengkaitkannya dengan persoalan pro kontra hukuman mati. Hak hidup harus secara kritis dikaitkan dengan kewajiban negara untuk mengupayakan setiap orang yang berada dalam jurisdiksinya untuk tetap survive, tiada  kelaparan yang mengakibatkan kematian, tiada malapetaka dan wabah penyakit yang mematikan. Memahami hak hidup dalam kointeks selain pidana mati seperti demikian akan lebih positif bagi perjuangan dan klaim atas berbagai hak dan kebebasan dasar manusia lainnya.


[1] Makalah disampaikan dalam Obrolan Konsitusi Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum UNSOED dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Studio Radio Republik Indonesia Purwokerto, 30 September 2011.

[2] Dosen Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto