Unedited version dari artikel yang dimuat pada kolom Wacana SUARA MERDEKA 10 Januari 2012. Download format e-paper di sini

Apakah tujuan hukum itu? Dalam khasanah studi filsafat hukum, keadilan adalah salah satu kondisi yang paling dipercaya sebagai destinasi utama adanya hukum dalam perikehidupan manusia. Dalam paradigmanya yang demikian, hukum, entah yang hukum rakyat entah yang hukum negara diciptakan, diadadakan, melembaga (dan atau dilembagakan), dan didayagunakan untuk mengabdi pada setinggi-tingginya kemaslahatan manusia. Ia menjadi penyeimbang kedudukan yang timpang sebagai akibat terjadinya perampasan hak. Ia memberi efek jera berupa sakit, nestapa pada pihak yang menyakiti, agar seuatu yang buruk dan menimbulkan kerugian maupun terkuranginya hak pihak lain tak terulang lagi. Terhadap mereka yang menjadi korban dilakukan pemulihan (remedy) agar kembali  kepada keadaan semula, sembuh dari segala macam sakit dan kerugian yang diderita.

Skala alias timbangan menjadi  simbol hukum, merepresentasi fungsinya yang terpenting; mengkadar dua sisi yang berlawanan. Hukum diidealkan menciptakan keadaan yang seimbang (equal) antara hak dan kewajiban. Kalaupun hukum menciptakan ketidaksamaan, maka ketidaksamaan itu semata untuk memperkuat mereka yang rawan, memfasilitasi mereka yang dipercaya lemah dan masih memerlukan support sosial guna tercapainya kesetaraan. Lebih jauh, dunia peradilan dilambangkan dengan Themis, dewi keadilan yang membawa timbangan dengan mata tertutup. Maknanya, para pengadil akan memutus perkara dengan tanpa melihat pihak yang berperkara demi menemukan titik imbang. Ia tak saja mengutamakan hukum undang-undang namun pula sense of justice, sehingga apa yang diputus adalah adil, dan lepas dari subjektifitas pribadinya.

Dalam negara berpaham kerakyatan, tujuan hukum diselaraskan dengan cita cita memakmursejahterakan rakyat. Hukum diabdikan pada kepentingan orang banyak (the many) dan bukannya kepada sedikit orang yang berkuasa dan berpunya (the few). Pembukaan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara menegaskan tujuan dikreasinya entitas hukum bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Semangat pembukaan UUD 1945 sebenarnyalah setarikan nafas dengan semangat Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis yakni pembebasan diri dari penindasan terhadap rakyat dan eksploitasi sumberdaya alam yang dalam banyak hal pula bersaranakan hukum! Ketidakadilan termasuk ketidakadilan dalam hukum hendak diakhiri digantikan dengan hukum dan segenap administrasi negara yang menghormati dan memuliakan manusia. Pada titik inilah salah satu ajaran esensial demokrasi konstitusional  bahwa hukum diadakan untuk menjamin terlindunginya hak dan kebebasan dasar manusia menemukan makna pentingnya.

Demikiankah adanya? Berbagai aksi kekerasan yang bertubi terjadi di tanah air mulai dari Mesuji hingga di Bima menunjukkan sebaliknya. Hukum negara, berikut aparat penegaknya, tiada didayagunakan untuk membela dan melindungi rakyat jelata, manakala mereka yang rawan itu tengah berhadapan dengan kuasa modal yang perkasa. Tak cukup menderita luka, hilang nyawa serta terampasnya sumberdaya, rakyat masih mendapat stempel negatif sebagai pemicu kekerasan. Unjuk rasa rakyat tinggallah unjuk rasa, tiada didengar lagi tak mendapat perhatian yang layak dan manusiawi. Tidak terlihat semangat pemerintah dan wakil rakyat baik di level nasional maupun lokal untuk menjalankan fungsinya yang sejati: sebagai pesuruh dan pengemban amanah rakyat yang mendengar dan berbicara untuk semaksimal mungkin kepentingan rakyat. Aksi bakar diri seorang mahasiswa beberapa waktu silam sesungguhnyalah mengandung satu pesan mendalam: rasa frustasi teramat sangat seorang warga yang terjebak di alam kehidupan bernegara yang amat pengap.

Dari media kita mengetahui proses pidana terhadap seorang siswa SMK di Palu (yang masih terbilang sebagai anak menurut hukum) dalam kasus pencurian sandal milik anggota polisi. Kilah normatif aparat penegak hukum bahwa kasus itu sudah sesuai prosedur dan bahwasanya proses itu pula atas permintaan keluarga tersangka sendiri barangkali tak akan mendapat reaksi begitu hebat kalau saja selama ini para penegak hukum telah profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, selaras dengan Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Code of Conduct for Law Enforcemenet Officials (1979). Alih-alih begitu, kesadaran kolektif masyarakat akan diingkarinya martabat dan hak asasi tersangka dalam kasus tersebut ditambah dengan eksisnya perlakuan diskriminatif dan  tebang pilih penegak hukum dalam berbagai kasus lain yang melibatkan elite mapun kekuasaan, menjadikan proses peradilan pencurian sandal  sebagai satir tersendiri kehidupan berhukum bangsa ini.

Belum lagi usai  kasus pencurian sandal, masyarakat kembali disuguhi penangkapan seorang anak berketerbelakangan mental yang kedapatan mencuri pisang di Cilacap (SM, 5/1). Sigapnya aparat dalam kasus ini amat kontras dengan rangkaian “drama seri” penetapan status sebagai tersangka dan penangkapan yang ditunda-tunda terhadap  begitu banyak pelaku kejahatan korupsi berikut berbagai kemudahan dan fasilitas yang disediakan pada mereka. Nyata benar bahwa hukum amat keras pada mereka yang papa, sebaliknya hukum amat fasilitatif terhadap yang berpunya. Aturan hukum memang  sama, namun interpretasi, aktivasi, dan hasil diskresinya nyatalah berbeda, perbedaan mana disebabkan  oleh satu faktor utama: kuasa.

Teks yang terbaca oleh masyarakat amat jelas: di negeri ini, perlakuan yang sama di muka hukum tak lain hanyalah mitos belaka dan tak lebih sebagai rangkaian huruf dalam Pasal 28 UUD 1945. Hukum ditegakkan semata mata demi hukum itu sendiri, bukan untuk mencapai keadilan. Penegakan hukum bahkan menjadi lahan basah para penegak hukum dalam lingkup untuk mengekstrak keuntungan dari pihak yang berperkara. Kasus suap dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan dan kehakiman selama ini seakan meneguhkan pemeo “KUHP” alias “kasih uang habis perkara”.

Manakala hukum (negara) berikut aparatnya semakin tidak menunjukkan wataknya yang berkeadilan,  menjadi mudah dimengerti manakala masyarakat  kemudian mencari dan mengkreasi solusi keadilannya sendiri atas sengketa-sengketa yang dihadapinya. Justice beyond law, menyelesaikan persoalan sejauh jauh dari campur tangan institusi negara berikut punggawanya menjadi alternatif yang dipandang rasional guna terselesaikannya sengketa secara memuaskan dan berkeadilan. Disadari maupun tidak, masyarakat belajar  bahwa  hidup bernegara tak selalu harus berhukum negara.