Unedited version dari artikel yang dimuat dalam kolom WACANA Suara Merdeka pada Kamis, 9 Februari 2012. Versi cetak dalam format PDF dapat didownload di sini

Dalam dunia jurnalistik, menerima upah atau imbalan dari narasumber, terlebih yang dapat memengaruhi pemberitaan adalah hal yang dipercaya sebagai hal yang pantang dilakukan para pewarta. Upah atau imbalan tidak saja berpotensi membuat seorang pewarta kehilangan objektifitasnya, namun juga menghalanginya dari menyampaikan informasi krusial yang patut diketahui publik. Laporan yang dihasilkan oleh pewarta semacam demikian pula tak akan dapat memenuhi hak warga negara untuk tahu (right to know). Pada gilirannya media tempat pewarta melakukan kerja profesionalnya akan kehilangan kepercayaan publik sebagai ujung tombak untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Dalam ranah hukum, fungsi media sebagai sarana kontrol sosial telah terpositifkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lebih lanjut Pasal 6 (a) UU Pers menegaskan peran pers nasional untuk memenuhi hak masyarakat untuk tahu. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa terpenuhinya hak masyarakat untuk tahu akan mendorong tegaknya kebenaran dan keadilan. Kedua pasal tersebut di atas menggiring kita pada kesimpulkan bahwa fungsi pengawasan oleh media tak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai media informasi dan perannya untuk memenuhi hak masyarakat untuk tahu. Hanya dalam masyarakat yang tercerahkan dan berkesadaran sajalah kekuasaan menjadi terawasi. Pada lain sisi, optimalnya fungsi media dalam mencerahkan alam pikir masyarakat sekaligus sebagai sarana kontrol sosial mensyaratkan adanya kebebasan. Kebebasan pers dalam level tertentu adalah pula kebebasan pewarta dalam melaksanakan kerja profesionalnya dengan kaidah jurnalistik yang dikenal secara universal antara lain prinsip cover both sides dan presumption of innocent.

Ugeran perilaku para pewarta kita kenal sebagai kode etik jurnalistik, yang menurut penjelasan Pasal 7 UU Pers adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Terkait dengan etika pewarta dalam relasinya dengan nara sumber, Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) misalnya menyatatakan; Wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar, yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak. Hal senada dijumpai pula dalam Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada butir ke-14. Pada butir ke-13 Kode Etik Jurnalistik AJI bahkan ditegaskan larangan bagi jurnalis untuk memanfaatkan posisi dan informasi yang dimiliki untuk mencari keuntungan pribadi.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, sesungguhnyalah etika jurnalistik yang bertujuan melindungi kebebasan pers sebagaimana dipaparkan di atas adalah kode moral universal yang tidak saja berlaku bagi kalangan pewarta semata, akan tetapi juga media yang menaunginya. Dikatakan demikian karena bagaimanapun juga seorang pewarta tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh media di mana ia melakukan kerja profesionalnya. Betapapun independennya seorang pewarta, ia tak dapat lepas dari policy keredaksian dan perusahaan yang ditetapkan oleh institusi yang membawahinya. Jika policymaker sebuah media dapat dinego dengan uang, sebaik apapun SDM pewarta yang dimilikinya, media tersebut akan kehilangan kebebasannya.

Sebagai the fourth pillar of democracy, media diidealkan untuk pandai-pandai menjaga jarak dengan kekuasaan sehingga apa yang hendak disampaikan pada publik tidak lain daripada realitas dari apa yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks kekinian, kekuasaan dimaksud tidak lagi cukup dipahami secara tradisional sebagai kekuasaan politik berikut topangan kekerasan aparatus dan justifikasi legal nan korup sebagaimana praktik Orde Baru, namun pula kekuasaan dalam formatnya yang lain termasuk kuasa uang.

Pasal 3 ayat (2) UU Pers memberi ruang bagi media untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi, yang dalam praktik dilakukan media antara lain dengan menawarkan jasa iklan dalam berbagai formatnya. Fungsi sebagai lembaga ekonomi inilah yang dalam konteks berbagai kontestasi memperebutkan jabatan politik baik di level lokal maupun nasional akhir-akhir ini menjadi celah bagi para calon elit untuk tidak saja untuk mengintroduksi diri pada konstituen, namun pula untuk menjinakkan media. Elit politik berlomba-lomba membeli media dengan selubung legal; pemasangan iklan. Potensi dana yang besar dari para calon elit politik menjadikan media memandang momen rekrutmen kepemimpinan politik lebih sebagai lahan subur untuk mendulang untung daripada panggilan tugas kodrati untuk mengawal demokrasi. Apa yang terjadi kemudian adalah media mengikuti saja apa yang menjadi keinginan customer. Jika di masa lalu kebebasan pers dirampas dengan represi terhadap media dan para awaknya berikut produk keluarannya, kini ketidakbebasan itu justeru karena keridhaan penuh sukacita media itu sendiri.

Adalah sukar untuk tidak mengatakan bahwa media yang menjalankan praktik semacam itu sebagai tidak sedang menggunakan posisinya untuk mencari keuntungan dengan posisi yang dimilikinya. Media lebih berpihak pada para calon elit politik yang menawarkan keuntungan daripada kepada kepentingan publik. Media lupa bahwa di balik fungsinya sebagai lembaga ekonomi, ia tidak boleh abai terhadap fungsinya sebagai pengawas kekuasaan. Pada akhirnya, publik jugalah yang dikorbankan karena media kehilangan kemampuannya untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Padahal informasi dari medialah sebenarnya bekal utama publik dalam menjatuhkan pilihannya dalam pemilihan umum. Dalam suasana peringatan Hari Pers Nasional 2012 ini, patut kiranya insan media melakukan melakukan pemaknaan ulang terhadap kebebasan pers. Bahwa kebebasan pers tidaklah cukup dimaknai sebagai bebas dari segala intervensi yang represif dan koersif semata, namun juga dari buaian kapital yang memiliki kesamaan muara: pengangkangan hak publik untuk tahu.