Artikel dimuat dalam kolom  Opini SUARA PEMBARUAN, Kamis 9 Februari 2012  hal. 5. Versi PDF dapat didownload di sini

Bencana alam Tsunami yang terjadi di Jepang Maret tahun lalu masih hangat di benak kita. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs menyebutkan 1.647 orang tewas dan 1.990 lainnya terluka akibat bencana alam itu. Pemberitaan mengenai bencana yang menghancurkan 2.852 bangunan dan merusakkan sekitar 40.000 bangunan lainnya di negeri matahari terbit itu tersebar luas ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Hampir tiap hari media cetak, elektronik maupun Indonesia menyuguhkan betapa porak porandanya Jepang, negeri yang dikenal akan inovasi teknologinya itu.

Mengikuti pemberitaan bencana di Jepang tersebut, ada sesuatu yang terasa hilang manakala  dikontraskan dengan pengalaman kita sebagai bangsa yang pernah mengalami hal serupa di Aceh pada akhir 2004 silam. Dapat dikatakan tidak ada gambar mayat bergelimpangan yang ditampilkan dalam bencana yang menghantam bagian Utara negeri matahari terbit itu. Sementara ketika Tsunami melanda Aceh, tubuh para korban, kerapkali dalam kondisi yang amat mengenaskan, menjadi fitur utama berbagai pemberitaan media cetak maupun elektronik. Tulisan ini secara singkat membahas persoalan etika media berita terkait pemberitaan yang bersangkut paut dengan tragedi dan bencana.

Sudah barang tentu, tiadanya tampilan gambar mayat maupun hal-hal vulgar lainnya  dalam pemberitaan mengenai Tsunami di Jepang bukan dikarenakan para pewarta baik Jepang maupun media internasional lainnya kesulitan atau bahkan tidak mampu mendapatkan gambar-gambar serupa dengan di Aceh maupun dalam berbagai bencana alam sebagaimana terjadi di tanah air. Gelimpang mayat para korban bisa jadi terambil manakala berita tengah dicari, namun pertimbangan etis menjadikan temuan seperti itu tidak disiarkan pada masyarakat secara apa adanya.  Pertimbangannya adalah patokan universal pekerja pers: bahwa tidak semua fakta layak untuk ditampilkan kepada publik berkaitan apa adanya mengingat satu hal yang tak kalah penting daripada right to know: kesehatan dan moralitas publik.

Meski tanpa visualisasi yang vulgar, para jurnalis tidak lantas kehilangan esensi utama dari pentingnya pemberitaan mengenai Tsunami itu. Kengerian, aspek kemanusiaan yang muncul dari tengah puing bencana yang penting diketahui dan diambil pelajarannya oleh umat manusia tetap tertangkap baik melalui berbagai wawancara terhadap para korban dan saksi mata yang selamat. Plus, kondisi bencana ditampilkan dengan informasi yang rasional, mendasarkan pada sumber yang sahih, tanpa dramatisasi dan eksplanasi non ilmiah yang justeru menambah trauma. Coverage media seperti itu tak menghilangkan fungsi media untuk menyebarluaskan informasi yang salah satu impak signifikannya adalah uluran bantuan terhadap masyarakat Jepang yang berdatangan dari segala penjuru dunia.

Bagaimana dengan di tanah air? Sebagian besar media berita kita dalam bekerja dan memproduksi berita nampaknya masih jauh dari idealita itu. Sebagaimana telah ditulis di atas, begitu vulgarnya gambaran korban dalam tragedi  tsunami di Aceh pada tahun 2004 adalah contoh betapa suatu  bencana, suatu peristiwa traumatik di masyarakat dieksploitasi sedemikian rupa dengan tanpa menginadahkan perasaan korban dan juga masyarakat. Kedukaan mendalam keluarga  korban benar benar diperas saripatinya untuk mendongkrak rating maupun oplaag. Semakin dramatis dan menguras emosi masyarakat, semakin besar pula harapan bahwa publik akan menengok berita semacam itu. Perhatian besar masyarakat itu diyakini menghasilkan keuntungan yang besar dengan semakin banyaknya iklan yang masuk. Kesan serupa juga tertangkap dalam pemberitaan tragedi Tugu Tani Jakarta beberapa waktu lalu. Tampilan korban serta isak tangis menyayat keluarganya ditampilkan bertubi-tubi kepada masyarakat.

Para pesohor negeri yang turut menangkap momen itu  pula bersinergi dengan media. Peristiwa tabrakan yang pada dasarnya sebuah straight news biasa kemudian dikemas sedemikian rupa ke dalam format infotainment lengkap  dengan bumbu dramatisasi berupa musik latar yang mengharu biru ditimpali dengan narasi yang diucapkan secara dramatik serta sarat dengan peristilahan yang hiperbolik. Fenomena semacam inilah yang pernah dikritik Tim Costello yang mengatakan bahwa tugas jurnalisme adalah untuk menjadi saksi dari suatu peristiwa, akan tetapi bukan berarti kemudian lantas menjadi pemuas nafsu konsumen media belaka. Dalam kuliah umumnya di Melbourne April 2011 silam, CEO World Vision itu menekankan pentingnya media untuk meliput bencana dengan tetap berpegang pada kerangka etis.

Media memiliki peran penting dalam menampilkan informasi seluasnya pada masyarakat, menjadi pewarta akan hal-hal yang perlu diketahui masyarakat dalam situasi bencana maupun tragedi lainnya. Namun begitu, bukan berarti hal ini menjadi legitimasi akan penyampaian semua fakta tanpa saringan. Prinsip kehati-hatian, memperhatikan kepentingan masyarakat maupun objek berita harus diperhatikan oleh sesiapa saja pewarta, wartawan foto maupun editor berita dalam melakukan kerja jurnalistiknya. Dengan demikian, tragedi ataupun bencana yang telah cukup membuat trauma pada korban tidak lantas berkembangbiak dan berpindah menjadi trauma bagi masyarakat luas, para konsumen media. Selamat Hari Pers Nasional!