Original version dari artikel yang dimuat dalam Harian Satelit Pos, 26 April 2012. Versi cetak dalam format PDF dapat diunduh di sini

Dalam banyak buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah maupun dalam berbagai seremoni memperingati kelahirannya, gelar Raden Ajeng kerap  disebut-sebutkan di depan nama Kartini. Penyebutan itu tentu tak salah karena Kartini memang berasal dari keluarga aristokrat, dibesarkan dalam lingkungan kabupaten, sebuah masyarakat kecil yang tersusun atas lapisan-lapisan sesuai dengan struktur sosial feodal. Namun, penyebutan gelar kebangsawanan tersebut tidak akan membuat Kartini gembira, sekiranya ia masih hidup dan hadir dalam perayaan yang ditujukan untuk menghargai jasanya terhadap bangsa ini. Dikatakan demikian, karena Kartini memang tak mau dipanggil dengan panggilan Raden Ajeng. Ia berkeyakinan bahwa semua manusia pada hakikatnya sama, dan berbagai gelaran yang artifisial sifatnya itulah yang justeru menimbulkan banyak ketidakadilan sosial. Tulisan ini secara singkat menyoroti signifikansi dan relevansi pemikiran Kartini dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosok Kartini yang begitu kritis terhadap kondisi sosial politik memang tidak banyak didapat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang (Door Duisternicht tot Licht) yang  hingga kini menjadi rujukan utama untuk memperkenalkan keberadaannya. Sosoknya yang lain, seorang feminis Jawa yang mencabar kebenaran sosial politik pada jamannya ditemukan dalam buku Panggil Aku Kartini saja yang disusun berdasar surat-surat Kartini. Dalam buku yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer itu terungkap pandangan-pandangan non konformis puteri Bupati Jepara ini terutama yang berkaitan dengan hal ikhwal sosial dan politik, filsafat, dan bahkan agama. Salah satunya yang paling menohok adalah permintaan Kartini sendiri agar dipanggil tanpa gelaran apapun, suatu penolakan tegas terhadap feodalisme.

Bahwa Kartini menolak panggilan Raden Ajeng tentu adalah suatu keluarbiasaan. Diletakkan dalam konteks masanya ketika paham ketidaksamaan derajat diantara manusia masih begitu kuat di tanah Jawa, apa yang menjadi pandangan perempuan yang pandai melukis ini adalah suatu lompatan sejarah, suatu dobrakan dari dalam jantung feodalisme itu sendiri. Ia memuja kesetaraan, persamaan antar manusia, dan demokrasi. Walau ia adalah puteri bangsawan, hidup dalam pingitan, hati sanubarinya begitu dekat dengan rakyat dan mencurahkan segala perhatiannya demi kemakmuran rakyat. Diyakininya bahwa gelar gelar kebangsawanan justeru membuat beban dan menyebabkan ketidakadilan sosial karena dengannya orang tak akan sekali-kali berkesamaan derajat sebagai manusia. Ia menulis pedas betapa para bangsawan mempertahankan kebangsawanan dan kebodohan diantara para pribumi guna terus berkuasa terhadapnya. Tentangan atas usahanya untuk mendirikan sekolah bagi kaum pribumi diyakininya lebih disebabkan karena ketakutan para bangsawan akan runtuhnya eksistensi mereka di panggung kuasa manakala masyarakat telah lebih melek dengan pendidikan.

Tak saja terhadap para bangsawan pribumi, perempuan yang namanya diabadikan sebagai nama jalan di negeri Belanda itu juga keras mengkritik pejabat Belanda yang juga mengukuhi anggapan bahwa bangsa penjajah, Eropa, lebih mulia dari kaum pribumi terjajah. Bahwa Belanda lebih agung dan mulia daripada orang Jawa dan oleh karenanya bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan tak seharusnya ada dalam benak kepala orang Jawa. Kendati ia dekat dengan banyak orang Belanda dan peradaban Barat/Eropa yang ia pandang mencerahkan, namun ia tetap kritis terhadap perilaku aparat kolonial yang memperlakukan manusia tak sebagaimana harusnya manusia diperlakukan. Ia haus untuk mengecap kultur Eropa yang diyakininya membebaskan dari adat kuno feodalisme yang tak terhindarkan, sembari meyakini pula bahwa peradaban Eropa tak sama dengan penjajahan Barat di Hindia Belanda.

Sesungguhnyalah, kritik Kartini akan feodalisme dimana orang mendapat penghormatan karena semata status darah yang mengalir dan jabatan amatlah paralel dengan prinsip kesetaraan (equality) yang dikenal dan diakui dalam berbagai instrumen hukum HAM baik dalam levelnya yang internasional maupun domestik. Perjuangannya untuk mendirikan sekolah bagi kaum pribumi adalah manifestasi atas keyakinannya yang teguh bahwa sesiapapun manusia tanpa membedakan status sosialnya memiliki hak atas pendidikan, sebuah prinsip non-diskriminasi dalam penikmatan HAM. Sementara itu pandangannya bahwa para bangsawan seharusnya memiliki kepedulian sosial, menyingsingkan lengan baju guna kemakmuran rakyat adalah pula manifestasi faham demokrasi di mana rakyat adalah pemegang kuasa, yang berdaulat.

Penolakannya atas penghormatan berlebihan terhadap manusia karena mitos genetis kebangsawanan dan implikasinya di lapangan publik adalah gugatan yang dapat disetarakan dengan pemikiran John Locke (1632-1704) yang pula mencabar kekuasaan absolut raja yang mendasarkan kuasa mereka dengan klaim takdir ketuhanan. Baik Kartini maupun Locke meyakini bahwa setiap manusia adalah sama, oleh karenanya konstruksi sosial yang menghalangi kesamaan itu mustilah diruntuhkan. Kadar seseorang haruslah ditakar dari peran dan kontribusinya dalam masyarakat, dan bukannya klaim-klaim yang menyandarkan pada bangunan mitologi akan adanya hak istimewa dari Tuhan.

Pemikiran dan perjuangan Kartini  sudah barang tentu tetap relevan untuk diimplementasikan dalam perikehidupan kekinian tak saja dalam pemahamannya yang domestik-konvensional (yang melulu berkisar pemberdayaan kaum Ibu dan perempuan seperti selama ini dicoba-kesankan), namun lebih dari itu sebagai inspirasi bagi sesiapapun  pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sikap politik Kartini yang tak ingin dihormati sekedar karena kebangsawanannya sudah semestinya menjadi teladan para penyelenggara negara terutama dalam konteks negara berpaham kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diperjuangkan Kartini sepatutnya tak dilupakan guna terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Para pejabat penyelenggara mestilah menempatkan diri sebagai abdi masyarakat dan bukan sebaliknya; mengkreasi feodalisme jaman modern yang menuntut upeti dan imbalan dari majikan sejatinya: manusia warga negara.