Artikel dimuat dalam Majalah JONG INDONESIA, No. 6 Mei 2012 Tahun III hal. 21-22. Download Majalah dalam format PDF di sini

Alkisah, tersebutlah seorang nenek yang mencuri singkong di pekarangan milik sebuah perusahaan. Dalam persidangan, nenek renta itu membela diri bahwa perbuatannya tersebut dilakukan karena keterpaksaan. Anaknya tengah sakit keras, dan sang cucu dilanda lapar. Singkat cerita pengadilan menjatuhi pidana denda 1 juta rupiah atau penjara 2,5 tahun karena perbuatannya itu. Menariknya, hakim pada akhirnya mendenda para pengunjung sidang, agar turut menanggung pidana yang dijatuhkan pada nenek. Dalam waktu yang tak terlalu lama terkumpullah uang untuk sang nenek termasuk dari kantung sang hakim, yang digunakan untuk membayar pidana denda.  Sang nenek bebas dari nestapa penjara.

Hanya merupakan rekaan semata, kisah berjudul “Pencuri Singkong dan Hakim Hebat” yang disebarluaskan oleh oleh akun Facebook salah satu instansi penegak hukum di Jawa Timur itu belum lama ini menjadi topik hangat di berbagai jejaring sosial. Kisah itu pada umumnya memancing banyak komentar yang pada umumnya memuji. Ada semacam kesamaan di dalam apresiasi masyarakat  terhadap kisah tersebut: kerinduan akan hakim yang bijak, di kala dunia peradilan di tanah air begitu miskin dalam mengejawantahkan nilai keadilan. Akan tetapi benarkah kisah tersebut memang benar-benar mengandung pesan keadilan? Pengadilan seperti itukah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Tulisan ini menganalisa kisah tersebut dari optik filsafat kenegaraan dan hak asasi manusia.

Alih-alih turut memberi apresiasi, tulisan ini mengkhawatirkan bahwa hikmah yang diambil masyarakat boleh jadi justeru rancu dengan esensi dan logika berkehidupan hukum yang demokratis dan populis yang tengah dicitakan oleh bangsa ini. Kerancuan pertama adalah manakala pengadilan menjatuhkan denda kepada pengunjung persidangan dengan alasan masyarakat turut bersalah karena telah membiarkan si nenek kelaparan dan akhirnya menjadi pencuri.

Akan kontraproduktif bagi komitmen kita dalam bernegara hukum manakala masyarakat awam memahami apa yang dilakukan hakim tersebut sebagai suatu bagian dari hukum formal yang berlaku di tanah air. Solidaritas sosial dalam kisah di atas bisa saja terjadi seperti ditunjukkan dalam kasus Prita maupun gerakan sejuta sandal yang terjadi baru-baru ini, akan tetapi hal itu bukanlah suatu bagian dari pencapaian keadilan nan mengikat di ruang sidang. Akan lebih pas jika pengumpulan dana yang dilakukan oleh masyarakat pengunjung sidang dilakukan sebagai sebagai gerakan moral guna memprotes peradilan dan bukan putusan yang berasal dari hakim terlebih berupa penjatuhan denda yang formal dan mengikat sifatnya.

Kalaupun penjatuhan denda seperti diatas tak hendak dipermasalahkan apalagi diperbandingkan dengan format dan prosedurnya dalam realitas hukum, tetap saja hukuman terhadap masyarakat yang dijatuhkan hakim pada pengunjung sidang sungguh-sungguh bertentangan dengan logika bernegara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alih-alih menghukum pengunjung sidang yang notabene warga negara, amat disayangkan mengapa dalam  kisah itu hakim  sama sekali tidak memperhitungkan peran negara dalam tindak pidana yang dilakukan si nenek? Mengapa pengadilan tak memperhitungkan kelalaian pemerintah daerah di mana si nenek itu berdiam dengan mengkompensasikannya melalui putusan yang seringan mungkin pada si nenek? Bukankah ada andil negara dalam terjadinya perbuatan pidana si Nenek, yakni membiarkan si nenek miskin serta lapar sehingga memaksanya untuk mencuri?

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, adalah tugas negara untuk menjamin warga negaranya untuk bebas dari rasa lapar, bebas dari kemiskinan. Menjadi  kewajiban hukum dan moral sekaligus bagi mereka yang berada di pemangku jabatan eksekutif untuk mengupayakan dengan sungguh agar  tak satupun perut warga Negara kosong  hanya karena miskin. Jika negara bisa menjamin tiada rakyatnya yang kelaparan, maka perbuatan pidana karena perut  lapar sebagaimana dilakukan si nenek dalam kisah tersebut tak perlu sampai terjadi.  Untuk itu berbagai cara harus dilakukan negara seperti menciptakan iklim yang membuka lapangan pekerjaan, menyediakan jaring pengaman sosial, maupun memelihara mereka yang jompo dan telantar dan tak lagi mampu menopang kehidupannya sendiri. Mengapa demikian? Tak lain karena negara ada untuk melindungi  warganya bukan untuk mencari keuntungan masyarakat.

Tulisan ini mengkhawatirkan bahwa kisah tersebut merefleksikan kondisi peradilan di Indonesia yang senyatanya ada. Sepintas pengadilan menjunjung tinggi hukum dan keadilan tetapi putusan yang dijatuhkan tidak berangkat dari paradigma negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Kendati pengadilan sebagai kekuatan yudisial adalah kekuasan yang diidealkan merdeka dari campur tangan pemerintah, kisah tersebut menguatkan sinyalemen betapa pengadilan hingga kini masih menjadi corong paham  negara kekuasaan yang pandai-pandai melindungi pejabat negara yang tak becus dalam menjabat dan di sisi lain begitu mudahnya menghukumi warga.

Kisah tersebut seakan menguatkan asumsi yang selama ini berkembang bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berujung pada penderitaan rakyat tak sekali-kali dapat dipertanggungjawabkan pada negara. Alih-alih mampu mengingatkan bahkan memaksa para penyelenggara negara untuk memenuhi kewajibannya asasinya, hukum buatan hakim dalam kisah itu justeru menjadi simbol  represi terhadap warga negara yang harus menanggung derita untuk keduakalinya atas perbuatan yang sebenarnya terjadi akibat kegagalan mereka para penyelenggara negara.