Original version dari artikel yang dimuat di Harian Satelit Pos 31 Mei 2012.  Versi cetak dalam bentuk PDF dapat diunduh di sini

Di antara berbagai isu nasional yang menggelayuti langit kebangsaan paruh awal 2012 ini, salah satu hal yang kembali hangat diperbincangkan masyarakat adalah wacana  pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai anarkis. Kendati bukan pertama kalinya disuarakan, penolakan masyarakat Kalimantan Tengah Februari silam manakala sebuah ormas  hendak meresmikan cabangnya mendorong gugatan akan keberadaan ormas yang dinilai anarkis kembali muncul ke permukaan. Diakselerasi dengan konsolidasi aspirasi melalui berbagai jejaring sosial di dunia maya, sekelompok masyarakat  berhimpun dalam gerakan yang menginginkan bebasnya Indonesia dari ormas tertentu yang kerap mengedepankan cara-cara kekerasan dan memaksakan kehendak pada anggota masyarakat lain. Tuntutan pembubaran ormas yang dinilai anarkis ini semakin mengemuka menyusul pembubaran maupun pembatalan diskusi buku yang sedianya akan menghadirkan Irshad Manji, penulis buku Allah, Liberty, and Love di Jakarta dan Yogyakarta belum lama ini. Sebenarnyalah paska pembakaran gereja di Temanggung dan kerusuhan di Cikeusik pada Februari 2011 lalu, tak kurang dari Mendagri bahkan Presiden SBY sendiri telah mengisyaratkan dapat dibubarkannya suatu ormas jika aktifitasnya melawan hukum. Namun selain dalam realitasnya pemerintah ternyata lebih memilih posisi mengambang, aspirasi pembubaran itu juga ditentang oleh sebagian kalangan dengan argumentasi kegiatan ormas sebagai mewakili suara rakyat dan sebagai penikmatan hak konstitusional.  Tulisan ini mengajak pembaca memandang  kontestasi wacana pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan dalam diskursus hak asasi manusia.

Pertama-tama haruslah ditegaskan bahwa benar jika berkumpul dalam suatu organisasi adalah bagian dari penikmatan kebebasan dasar manusia. Kebebasan untuk berserikat ini dijamin dalam Deklarasi HAM PBB 1948 dan pula The Internal Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. Namun begitu, sebagaimana hak asasi manusia pada umumnya, berorganisasi adalah hak yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk dibatasi oleh hukum. Pasal 22 ayat (2) ICCPR pada garis besarnya menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan adalah melalui hukum dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratik guna keamanan nasional atau keselamatan publik, terutama sekali untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Lebih jauh, ketika suatu negara tengah dalam keadaan darurat, kebebasan ini bahkan dapat saja dikurangi penikmatannya, sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai hak yang dapat ditunda pemenuhannya (derogable rights) menurut Pasal 4 ICCPR

Menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang dimaksud dengan pembatasan dengan hukum itu? Mendasarkan pada Siracusa Principles 1984, dapat disimpulkan bahwa kalau keberadaan suatu organisasi kemasyarakatan hendak diatur termasuk hal ikhwal pembubarannya, pembubaran itu tidaklah cukup dengan kuasa yang dimiliki pejabat negara. Alih-alih begitu, harus ada aturan hukum umum yang demokratik yang menjadi dasar, menjadi alasannya. Jelasnya, tak sekali-kali pembubaran itu semata berdasarkan citarasa penguasa politik. Jikalau kepentingan nasional, keselamatan publik dan pula hak dan kebebasan orang lain nyata-nyata terancam oleh tindakan yang mengatasnamakan suatu organisasi, maka,  maka bisa saja organisasi tersebut dibubarkan mendasarkan pada alasan-alasan itu. Akan halnya regulasi hukum teknis dan prosedur pembubarannya, antara satu negara dengan negara lain bisa saja beragam. Namun begitu esensinya sebenarnya sama: pembatasan bahkan represi terhadap suatu hak maupun kebebasan menemukan pembenarannya manakala penikmatan hak dan kebebasan itu menciderai hak dan kebebasan pihak lain.

Dalam level domestik, falsafah hukum yang sama juga dijumpai di dalam konstitusi. Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945 pada pokoknya mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul sembari secara terang pula memberikan pembatasannya pada Pasal  28J. Pada pokoknya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Keamanan dan ketertiban umum menjadi salah satu kata kunci penting diambilnya tindakan pembatasan tersebut. Lebih lanjut, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 1985 yang memberi peluang untuk pembubaran ormas kendati prosedur yang harus dipenuhi cukup panjang.

Oleh karenanya jika penikmatan kebebasan dasar untuk berserikat dengan mendirikan organisasi kemasyarakatan justeru digunakan untuk mengkonsolidasi tindakan-tindakan yang merusak ketertiban umum umum, mengakibatkan terganggunya penikmatan hak dan kebebasan orang lain, maka pembubarannya dari sudut pandang hukum bahkan dibenarkan (justified) serta tak dapat dibilang sebagai pelanggaran HAM. Norma ini berlaku umum, oleh karenanya tidaklah harus dipandang diskriminatif hanya berlaku terhadap satu ormas tertentu  saja. Terlepas dari itu semua, harus pula diingat bahwa ketika memasuki ranah hukum, persoalannya bisa menjadi pelik terkait formalitas yang harus dipenuhi  untuk dapat menentukan meresahkan atau tidak meresahkan, mengganggu atau tidak mengganggunya suatu ormas. Namun sebagaimana dijelaskan di atas, pembubaran ormas adalah sesuatu yang mungkin saja dilakukan secara lawful (sah) tanpa harus dibilangkan sebagai suatu pelanggaran HAM.

Lebih jauh, dalam konteks usulan  pembubaran ormas anarkis yang kini diwacanakan, hal yang harus sungguh-sungguh dipikirkan adalah apakah ada jaminan manakala organisasi itu dibubarkan maka kekerasan yang dipercaya melekat padanya  pula akan turut terhenti? Kalaupun  ormas yang bersangkutan dibubarkan,  hukum pula memungkinkan elite ormas tersebut untuk membentuk organisasi lain dengan nama yang lain  dengan aktifitas yang lebih kurang sama. Oleh karenanya, pendekatan lain di luar hukum untuk mengurai, mengidentifikasi akar permasalahan  yang menjadi penyebab kekerasan untuk kemudian merumuskan strategi penyelesaiannya  adalah merupakan hal yang pula mendesak  untuk dilakukan.