Paper dipresentasikan pada Seminar Ilmiah Mahasiswa Se-Eropa 2 Juni 2012 di Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands

Oleh

Manunggal K Wardaya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, PhD Researcher pada Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen, The Netherlands

Email: m.wardaya@jur.ru.nl

Pendahuluan

Salah satu di antara berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 2012 adalah kian maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Beraroma intoleransi beragama dan berkeyakinan, tindak kekerasan elemen masyarakat sipil yang terorganisir dalam wadah organisasi ini bukanlah hal baru, melainkan repetisi fenomena serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Setara Institute mencatat bahwa sepanjang 2009 hingga 2010 telah terjadi 286 tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama dimana 183 diantaranya adalah kasus dilakukan oleh aktor non-negara termasuk ormas. Lebih jauh, merujuk Kadiv Humas Mabes Polri Saud Usman Nasution sebagaimana dikutip Tempo (17/2/2012), pada tahun 2010 tercatat terjadi 50 kasus kekerasan ormas dengan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas yang paling banyak melakukan kekerasan (29 kasus). Adapun VOA Indonesia dalam pemberitaannya (8/2/2012) mengutip kepolisian bahwa ormas yang paling banyak melakukan kekerasan adalah FPI, Forum Betawi Rempug, dan Barisan Muda Betawi.

Fenomena kekerasan dengan nuansa agama yang menonjol paska reformasi ini dirasakan oleh sebagian kalangan masyarakat sebagai meresahkan dan menodai cita-cita kehidupan negara hukum yang demokratis. Dilatarbelakangi rasa jengah dan bahkan frustasi oleh tindakan kekerasan yang mengikis rasa aman,  tuntutan akan  pembubaran ormas  anarkis menjadi mengemuka sembari pula mengecam Negara yang seolah tak mampu dan pula tak mau untuk melakukan tindakan tegas untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Kendati bukan pertama kalinya disuarakan, penolakan masyarakat Kalimantan Tengah pada Februari 2012 manakala Front Pembela Islam (FPI)  hendak meresmikan cabang di Palangkaraya seakan merefleksikan telah habisnya kesabaran masyarakat akan aksi kekerasan oleh ormas. Penolakan itu pada akhirnya mengkristal menjadi gerakan untuk mendesak pembubaran ormas. Aspirasi yang berkembang di masyarakat bukannya tak sampai di telinga pemerintah. Tak kurang Presiden SBY bahkan meminta agar kepolisian tak ragu membubarkan ormas yang anarkis, namun pernyataan SBY itu setidaknya hingga ketika tulisan ini disusun tak mendapatkan tindak lanjut yang berarti. Malahan menanggapi wacana ini, sejumlah politisi menyatakan penolakannya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya secara resmi menolak usulan pembubarani FPI dengan mengatakan bahwa FPI adalah aspirasi masyarakat bawah yang harus diperhatikan pemerintah (Tempo, 18/2/2011).

Tulisan ini secara singkat mendiskusikan  wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam diskursus hak asasi manusia. Secara singkat tulisan ini mengkaji kemungkinan dilakukannya pembubaran ormas yang pada satu sisi merupakan salah satu manifestasi penikmatan kebebasan dasar manusia oleh masyarakat dalam berserikat dan di sisi lain adanya aturan hukum hak asasi manusia yang memungkinkan dilakukannya pembatasan terhadap penikmatan hak tersebut.

Kebebasan Berserikat dan HAM

Diakselerasi dengan konsolidasi aspirasi melalui berbagai jejaring sosial di dunia maya, sekelompok masyarakat  berhimpun dalam Gerakan Indonesia Tanpa FPI, suatu wadah yang pada intinya menginginkan bebasnya Indonesia dari aksi kekerasan yang dilakukan ormas. Kendati Presiden maupun Menteri Dalam Negeri telah memberi sinyal pembubaran ormas yang anarkis, dalam realiteitnya pemerintah nampak berhati-hati dalam mensikapi tuntutan tersebut dan lebih kepada mengambil sikap mengambang. Di sisi lain pembubaran maupun pembatalan diskusi buku yang sedianya akan menghadirkan Irshad Manji, penulis buku Allah, Liberty, and Love di Jakarta dan Yogyakarta pada Mei 2012 yang pula diwarnai dengan aksi kekerasan ormas menjadikan tuntutan pembubaran ormas anarkis kembali mengemuka. Terlebih, manakala tulisan ini disusun, aksi kekerasan dan bentuk-bentuk intoleransi yang melibatkan ormas terus saja terjadi. Perusakan panggung yang sedianya akan dipakai untuk perayaan Waisak di Kaloran Temanggung, Jawa Tengah pada 12 Mei 2012 misalnya mengingatkan orang akan aksi kekerasan di kota yang sama ketika sekelompok massa melakukan pembakaran gereja menyusul peradilan penodaan agama pada 8 Februari 2011. Dua hari sebelumnya di Pandeglang Banten, penyerangan terhadap warga Ahmadiyah bahkan telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Dengan fakta-fakta yang terhampar seperti demikian maka pertanyaan besar yang lagi-lagi mengemuka di tengah pro-kontra ide pembubaran ormas yang dinilai anarkis adalah apakah suatu pembubaran ormas dapat dibubarkan dan mengingat berorganisasi dalam ormas adalah perwujudan kebebasan dasar (basic freedoms) Apakah pembubaran ormas juga adalah pelanggaran hak asasi manusia? Bukankah organisasi kemasyarakatan adalah wujud penikmatan kebebasan untuk berserikat?

Pembatasan HAM

Pertama-tama haruslah ditegaskan bahwa benar jika berkumpul dalam suatu organisasi adalah bagian dari penikmatan kebebasan dasar manusia. Kebebasan untuk berserikat ini dijamin dalam the Universal Declaration of Human Rights 1948 dan pula The Internal Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. Namun begitu, sebagaimana hak asasi manusia pada umumnya, berorganisasi adalah hak yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk dibatasi. Pasal 22 ayat (2) ICCPR pada garis besarnya menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan mestilah ditentukan melalui hukum (prescribed by law) dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratik guna keamanan nasional atau keselamatan publik, terutama sekali untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Lebih jauh, ketika suatu negara tengah dalam keadaan darurat, kebebasan ini bahkan dapat saja dikurangi penikmatannya, sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai hak yang dapat ditunda pemenuhannya (derogable rights) menurut article 4 ICCPR.

Berpijak pada norma internasional HAM yang pula telah menjadi norma hukum nasional dengan ratifikasi ICCPR pada 2005 maka dapat dikatakan bahwa pembubaran ormas sebagai bentuk pembatasan HAM menemukan landasan hukum yang menjadi pembenarnya. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana pembatasan yang berkesesuaian dengan hukum itu? Mengacu pada Siracusa Principles 1984, jawabnya tak lain adalah kalau keberadaan suatu organisasi kemasyarakatan hendak diatur termasuk hal ikhwal pembubarannya, maka pembubaran itu tidaklah cukup dengan kuasa yang dimiliki pejabat negara. Alih-alih begitu, pembatasan itu mestilah berdasarkan pada ketentuan hukum nasional yang berkeselarasan dengan semangat perlindungan HAM dalam ICCPR. Jelasnya, tak sekali-kali pembubaran itu semata berdasarkan citarasa penguasa politik. Dalam konteks wacana pembubaran ormas terkait dengan aksi kekerasan bernuansa agama sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan ini maka jikalau kepentingan nasional, keselamatan publik dan pula hak dan kebebasan orang lain nyata-nyata terancam oleh tindakan yang mengatasnamakan suatu organisasi, maka organisasi tersebut dapat dibenarkan untuk dibatasi termasuk dibubarkan dengan mendasarkan pada ketentuan  hukum.

Lebih jauh, Siracusa Principles juga menekankan pada keselamatan public (public safety) sebagai hal yang mendasari dibenarkannya pembatasan kebebasan dasar manusia termasuk kebebasan untuk berserikat dalam ormas. Disebutkan bahwa “public safety” adalah protection against danger to the safety of persons, to their life or physical integrity, or serious damage to property. Oleh karenanya jika keberadaan dan aktifitas suatu ormas terus menerus membahayakan keselamatan dan integritas orang lain tentu keberadaannya tersebut patut untuk dipikirkan ulang kembali. Demikian pula prinsip pembenaran pembatasan HAM untuk menghormati “rights and freedom of others” terlebih jika “rights and freedoms” yang hendak dilindungi itu lebih fundamental sifatnya daripada yang hendak dibatasi. Dalam konteks wacana pembubaran ormas, jika kebebasan berserikat menghalangi kebebasan orang untuk beragama dan berkeyakinan sebagai non-derogable rights, hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maka ketentuan ini pula relevan untuk dijadikan acuan pembatasan/pembubarannya.

Dalam level hukum nasional, ketentuan umum yang senada dengan norma internasional mengenai hak asasi manusia terdapat di dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945 yang pada pokoknya mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul sembari secara terang pula memberikan pembatasannya pada Pasal  28J. Pada pokoknya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Keamanan dan ketertiban umum menjadi salah satu kata kunci penting diambilnya tindakan pembatasan tersebut.  UU No. 8 Tahun 1985 sebagai aturan hukum yang mengatur mengenai Ormas pula memuat klausul yang berkeselarasan dengan semangat pembatasan ini dengan memungkinkan pembubaran suatu ormas jika mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Regulasi hukum terkait teknis dan prosedur pembatasan kebebasan manusia dalam berserikat antara satu negara dengan negara lain bisa saja beragam. Kementrian Dalam Negeri ketika tulisan ini disusun tengah melakukan penggodokan RUU Ormas yang baru guna mensederhanakan prosedur pembubaran Ormas. Namun begitu esensi dan spirit yang terkandung dalam peraturan perundangan yang dimiliki Indonesia terkait pembatasan kebebasan dasar manusia termasuk kebebasan untuk berserikat sebenarnya universil: pembatasan bahkan represi terhadap suatu hak maupun kebebasan akan menemukan justifikasinya manakala penikmatan hak dan kebebasan itu menciderai hak dan kebebasan pihak lain.

Kesimpulan

Jika penikmatan kebebasan dasar untuk berserikat dengan mendirikan organisasi kemasyarakatan justeru digunakan untuk mengkonsolidasi tindakan-tindakan yang merusak ketertiban umum umum, mengakibatkan terganggunya penikmatan hak dan kebebasan orang lain, maka pembatasan berupa pembubaran ormas dari sudut pandang hukum hak asasi manusia dapatlah dibenarkan (justified) serta tak dapat dibilang sebagai pelanggaran HAM. Norma seperti ini menjadi ketentuan umum yang oleh karenanya tidaklah dapat dikatakan sebagai diskriminatif dan tidak terkait terhadap satu ormas tertentu  saja. Namun begitu harus diingat bahwa ketika memasuki ranah hukum, proses yang harus ditempuh guna pembubaran ormas bisa menjadi pelik terkait formalitas yang harus dipenuhi  untuk (misalnya saja) menilai dan menentukan meresahkan atau tidak meresahkan, mengganggu atau tidak mengganggunya suatu ormas..

Saran

Sebagai penutup, tulisan ini menegaskan bahwa pembubaran ormas selain dimungkinkan dalam perspektif hukum adalah tidak selalu identik dengan pelanggaran HAM. Namun dalam konteks usulan  pembubaran ormas anarkis yang kini diwacanakan, hal yang harus sungguh-sungguh dipikirkan adalah apakah ada jaminan manakala organisasi itu dibubarkan maka kekerasan yang dipercaya melekat padanya  pula akan turut terhenti? Kalaupun  ormas yang bersangkutan dibubarkan,  hukum pula memungkinkan elite ormas tersebut untuk membentuk organisasi lain dengan nama yang lain  dengan aktifitas yang lebih kurang sama. Oleh karenanya, pendekatan lain nan arif di luar hukum untuk mengurai, mengidentifikasi akar permasalahan  yang menjadi penyebab kekerasan untuk kemudian merumuskan strategi penyelesaiannya  adalah merupakan hal penting yang juga tak boleh diabaikan.


.